//
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini Bersama sejumlah Anggota Komisi VII saat mengikuti kunjungan kerja ke PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Provinsi Banten.|Foto: Chasbi/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti sejumlah persoalan strategis yang memengaruhi keberlangsungan industri, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, pengawasan lingkungan, hingga tekanan biaya operasional. Menurutnya, kebutuhan industri perlu diimbangi dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Novita saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Multimas Nabati Asahan, Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW), Kabupaten Serang, Banten, Rabu (23/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia turut menggali persoalan yang dihadapi industri, termasuk kebutuhan bahan baku dan kebijakan yang berkaitan dengan daya saing industri nasional.
“Ketersediaan bahan baku perlu didukung skema pengadaan yang efisien, sehingga industri dapat memperoleh pasokan secara berkelanjutan dengan biaya yang tetap kompetitif. Kepastian tersebut dinilai penting agar kegiatan produksi tidak terganggu oleh persoalan pasokan maupun peningkatan biaya,” ujar Novita dalam keterangan yang diterima parlementaria, Jumat (25/9/2026).
Novita menilai kebutuhan bahan baku, khususnya CPO untuk kebutuhan industri, perlu diikuti kepastian pasokan dan skema pengadaan yang efisien. Ia mempertanyakan sejauh mana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari perkebunan dalam negeri serta peluang penguatan kerja sama dengan berbagai sumber perkebunan agar industri memperoleh bahan baku secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Novita menekankan ekspansi industri tidak boleh mengabaikan aspek ekologis. Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi pencemaran yang berasal dari aktivitas industri, termasuk efektivitas pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama pelaku industri.
“Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran,” tegas legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu.
Selian itu, Novita juga mengapresiasi berbagai program yang dinilai mampu menghidupkan perekonomian daerah. Namun, ia meminta pemerintah memastikan program tersebut memiliki keberlanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui evaluasi berkala terhadap dampaknya bagi aktivitas ekonomi dan industri lokal.
“Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan ekspor, Novita meminta Kementerian Perindustrian menjelaskan secara terbuka potensi ekspor, volume produk yang dapat diserap pasar internasional, serta arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, gambaran tersebut diperlukan DPR agar kebijakan ekspor dapat dilihat dari perspektif kepentingan nasional, daya saing industri, dan peluang memperluas pasar global.
Novita menegaskan, seluruh masukan dari pelaku industri akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada regulasi, tetapi mampu menjawab persoalan di lapangan. Ia menilai pertumbuhan industri, peningkatan ekspor, penguatan ekonomi daerah, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat perlu berjalan secara beriringan.
“Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi," pungkasnya. (ujm/aha)
