//
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam RDPU Komisi IV DPR RI bersama Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Mario/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendorong pemerintah mengkaji kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula sebagai salah satu upaya membantu petani tebu. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari produksi, rendemen, hingga tata niaga gula.
Hal tersebut disampaikan Riyono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Ia mengingatkan bahwa Komisi IV DPR RI sebelumnya telah membantu memperjuangkan aspirasi petani tebu, termasuk merealisasikan dukungan senilai Rp1,5 triliun. Selanjutnya, ia berharap pembahasan bersama APTRI kali ini juga bisa menghasilkan kebijakan konkret bagi petani tebu.
“Kalau pun kenaikan HPP, sekali lagi kami sudah pernah bantu kawan-kawan untuk merealisasikan Rp1,5 triliun. Bukan angka kecil. Kami Komisi IV membantu. Mudah-mudahan yang kedua ini nanti juga ada hasilnya untuk teman-teman,” ujar Riyono.
Selain HPP, dirinya juga meminta APTRI melengkapi data terkait rendemen tebu di masing-masing pabrik gula. Pasalnya, data yang lebih rinci akan semakin memudahkan Komisi IV menelusuri persoalan rendemen sekaligus melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Kalau Bapak nanti ini ada datanya, maka akan semakin mudah bagi kita untuk melacak. Tracing-nya ini BUMN yang dari dulu hanya ngasih rendemen 7 persen, mana? Nanti kita bisa koordinasikan,” kata Legislator yang akrab disapa ‘Riyono Caping’ tersebut.
Tidak hanya itu saja, dirinya juga menyoroti penurunan produksi tebu yang disebut mencapai rata-rata 25 persen akibat kekeringan dan sebagian tanaman terbakar. Sebab itu, ia meminta APTRI memperkuat data tersebut sehingga dapat menjadi dasar dalam menyampaikan kondisi petani kepada pemerintah.
Menurutnya, data produksi juga penting dalam pembahasan kebijakan impor gula. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan impor berdasarkan kondisi produksi dalam negeri agar kebijakan tersebut tidak merugikan petani tebu.
“Kalau untuk raw sugar memang harus kita pastikan, kita harus datanya valid. Kalau memang itu merugikan teman-teman petani, ya kita tolak, tapi kalau faktanya memang kurang, ya kita lihat kembali seperti apa,” tegasnya.
Di sisi lain, Riyono menilai usulan subsidi Rp1.000 per kilogram perlu mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah. Karena itu, kenaikan HPP menjadi salah satu opsi yang menurutnya perlu dikaji untuk memberikan dukungan kepada petani tebu.
Ia juga meminta persoalan pupuk bersubsidi bagi petani tebu dikaji secara adil, termasuk dengan melihat kategori dan skala usaha petani. Hal tersebut diperlukan agar subsidi tepat diberikan kepada petani yang memang memenuhi kriteria penerima.
“Mana kira-kira yang memang dapat subsidi, mana yang kemudian teman-teman harus beli pupuk nonsubsidi. Jadi ini harus juga dilihat dengan adil,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu. (bit/um)
