Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diukur berdasarkan hasil kerja dan dampak nyata, bukan sekadar kehadiran fisik. Penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang terukur juga dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Ketua Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dalam rapat tersebut, ia menyoroti pentingnya evaluasi kinerja ASN yang berorientasi pada hasil. Menurut Fauzan, pemerintah perlu memastikan output dan outcome dari setiap kegiatan ASN melalui mekanisme kontrol yang terukur. Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan publik berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Apakah ada mekanisme kontrol yang dilakukan. Bagaimana efektivitasnya agar sesuai target. Pastikan kinerja berdasarkan pada hasil kerja dan dampak nyata, bukan hanya kehadiran fisik,” kata Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia juga menyoroti efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah hadir di ratusan wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Menurutnya, banyak MPP berjalan baik pada awal operasional, namun efektivitasnya menurun setelah beberapa bulan.

Fauzan menilai terdapat berbagai faktor yang menyebabkan layanan MPP berjalan kurang maksimal, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya memastikan keberadaan MPP, tetapi juga kualitas sistem pelayanannya.

“Saya berharap kepada MenPAN RB untuk tidak hanya memastikan MPP itu masih ada dan berjalan efektif. Namun, sistemnya juga harus dipastikan berjalan maksimal dan berdampak pada baiknya pelayanan masyarakat,” tandasnya. (uc/um)