//
Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto, saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.|Foto: Sr/Karisma
PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat dalam tata kelola ruang digital nasional di tengah maraknya penyebaran konten negatif dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Hal itu disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/05/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, Dinas Kominfo Jawa Timur, APJII Wilayah Jawa Timur, Relawan TIK, dan KEK Singhasari guna memberikan masukan terkait penguatan keamanan dan tata kelola ruang digital di daerah.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Anton Bersama tim Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI menghimpun masukan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas digital, akademisi, hingga pelaku industri teknologi terkait kondisi ruang digital di Jawa Timur.
Pihaknya menegaskan bahwa ruang digital saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang strategis yang memerlukan tata kelola kuat untuk melindungi masyarakat.
“Dimensi pelindungan masyarakat mengingat maraknya penyebaran konten negatif termasuk pornografi, penipuan, dan ujaran kebencian, rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan rentannya terhadap kejahatan siber, serta kebutuhan perlindungan anak dan kelompok rentan di ruang digital,” kata Anton dalam sambutaanya saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama dibentuknya Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI untuk menyusun rekomendasi strategis terkait penguatan ruang digital nasional.
“Maka, Panja Ruang Digital dibentuk guna menghasilkan poin-poin strategis yang meliputi aspek kedaulatan dan keamanan digital dimana dominasi platform digital asing dalam ekosistem digital Indonesia mengancam kedaulatan data nasional,” ujarnya.
Selain itu, Anton juga menyinggung tingginya angka serangan siber yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), total serangan siber pada tahun 2024 mencapai 610,63 juta serangan.
“Indonesia menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat total serangan siber pada tahun 2024 mencapai 610,63 juta serangan, naik 1,04% dari tahun sebelumnya,” tutur Anton.
Menurut dia, ancaman tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama karena perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Anton menambahkan, Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI ingin memastikan rekomendasi yang disusun nantinya benar-benar mampu menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Kunjungan Kerja ini bertujuan menghimpun masukan, informasi, data, pendapat, dan harapan dari berbagai pihak terkait. Semua itu menjadi bekal penting agar rekomendasi Panja Ruang Digital benar-benar mencerminkan kehendak rakyat serta mampu mewujudkan penyelenggaraan Ruang Digital yang kondusif, aman, dan sejalan dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi,” jelas Legislator Senayan tersebut. (sr/aha)
