Komisi I Perkuat Regulasi untuk Ciptakan Ekosistem Digital Aman

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya penguatan keamanan ruang digital nasional di tengah meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan teknologi digital di masyarakat. Apalagi pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun sistem digital nasional agar tidak ada lagi wilayah blank spot di Indonesia. 

Namun, menurut Anton, pembangunan infrastruktur digital harus dibarengi dengan penguatan keamanan ruang siber agar tidak disalahgunakan untuk tindakan kriminal. “Jadi kita punya eksekusi sistem yang luar biasa mahal. Jadi pemerintah ini memberikan dana yang luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya blank spot. Jangan sampai kita udah biayai mahal ini, malah disalah gunakan,” ujar Anton saat dimintai keterangan oleh Parlementaria saat melakukan kunjungan kerja Panja Ruang Digital di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/5/2026).

Ia menegaskan ruang digital harus dijaga agar tetap aman dan tidak dimanfaatkan untuk tindak kejahatan seperti scaming, phishing, judi online hingga serangan siber ransomware yang merugikan masyarakat. “Makanya kita butuh ekosistem yang baik untuk digital Jadi ruang digital yang aman. Jangan digunakan untuk phishing, apk, penipuan ya macem-macem lah yang berbuatnya negatif, judol Itu yang tidak kita inginkan,” katanya.

Anton menjelaskan, berbagai ancaman siber saat ini telah menyasar masyarakat secara langsung, mulai dari pembobolan rekening ATM hingga pencurian data pribadi melalui ransomware. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius Komisi I DPR RI dalam merumuskan penguatan regulasi dan sistem keamanan digital nasional.

Ia mengatakan kunjungan ke Jawa Timur dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber. “Nah itu bagaimana? Makanya kita datang ke Jawa Timur ini untuk mengecek apa sih yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur,” ucapnya.

Anton juga mempertanyakan minimnya alokasi anggaran digitalisasi dan keamanan siber di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari total APBD sebesar Rp27 triliun, menurutnya hanya sekitar Rp60 miliar yang dialokasikan untuk sektor komunikasi dan digital. “Nah itu apakah cukup? Nah bagaimana untuk SDM-nya? SDM-nya apakah sudah cukup untuk menanggulangi hal-hal tersebut?” ujar Politisi Fraksi Demokrat tersebut.

Menurut dia, penguatan keamanan ruang digital tidak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. “Tapi kita butuh kolaborasi, kita kumpul semua disini untuk mencari masukan, apa sih yang dibutuhkan dari DPR? Apa bentuknya regulasi,” katanya.

Anton menambahkan, DPR RI saat ini juga tengah menyusun berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) untuk memperkuat sistem keamanan digital di daerah. “Ya intinya kita membuat supaya ruang digital ini aman,” tegasnya.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital, terutama pengiriman file APK yang berpotensi mencuri data pribadi pengguna. “Imbauan untuk ke masyarakat, pertama, masyarakat harus cek apabila ada pengiriman APK, jangan dibuka, itu bahaya, bisa ngambil semua datanya,” kata Anton.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi maupun kata sandi kepada pihak lain karena dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan siber. “Intinya masyarakat harus aware ya harus ada di transisi digital,” pungkasnya. (sr/aha)