E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Guru|Sensus Ekonomi|RUU Migas|RAPBN 2027|Dosen|Kesejahteraan Guru|kesejahteraan dosen|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|NTB|hakim agung|hakim adhoc
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 74%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Guru|Sensus Ekonomi|RUU Migas|RAPBN 2027|Dosen|Kesejahteraan Guru|kesejahteraan dosen|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|NTB|hakim agung|hakim adhoc
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 74%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Guru|Sensus Ekonomi|RUU Migas|RAPBN 2027|Dosen|Kesejahteraan Guru|kesejahteraan dosen|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|NTB|hakim agung|hakim adhoc
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 74%
Angin: 8 km/h
#

Pariwisata

83 artikel dengan tag ini

Dalami Keluhan Penutupan Taman Nasional Kutai, Legislator Minta Konservasi dan Pariwisata Berjalan Seimbang
Dalami Keluhan Penutupan Taman Nasional Kutai, Legislator Minta Konservasi dan Pariwisata Berjalan Seimbang
Industri dan Pembangunan5 Juli 2026
Dalami Keluhan Penutupan Taman Nasional Kutai, Legislator Minta Konservasi dan Pariwisata Berjalan Seimbang
Industri dan Pembangunan
Dalami Keluhan Penutupan Taman Nasional Kutai, Legislator Minta Konservasi dan Pariwisata Berjalan Seimbang

PARLEMENTARIA, Samarinda – Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra mengungkapkan pihaknya akan mendalami keluhan para pemandu wisata terkait penutupan kawasan Taman Nasional Kutai yang dinilai berdampak terhadap kegiatan wisata alam, khususnya kunjungan wisatawan mancanegara yang ingin melihat orangutan di habitat alaminya.

5 Juli 2026
Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola
Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola
Industri dan Pembangunan2 Juli 2026
Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola
Industri dan Pembangunan
Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik tajam terhadap tata kelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang dinilai masih terlalu berorientasi pada investasi, namun belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat.

Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah
Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah
Industri dan Pembangunan2 Juli 2026
Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah
Industri dan Pembangunan
Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata dengan tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat.

Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak
Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak
Industri dan Pembangunan25 Juni 2026
Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak
Industri dan Pembangunan
Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan dua prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap kebijakan pariwisata: dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, kedua hal itu selalu menjadi tekanan utama Komisi VII setiap kali berhadapan dengan para pemangku kepentingan pariwisata.

Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'
Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'
Industri dan Pembangunan24 Juni 2026
Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'
Industri dan Pembangunan
Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pendekatan pengembangan pariwisata yang mendorong setiap daerah meniru model Bali dan Yogyakarta dinilai keliru arah dan justru memperparah penumpukan wisatawan. Solusi atas overtourism sesungguhnya sudah ada, yakni kekayaan keragaman budaya, gaya hidup, dan kearifan lokal Nusantara yang selama ini belum dikelola serius.

Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional
Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional
Industri dan Pembangunan24 Juni 2026
Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional
Industri dan Pembangunan
Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia tidak bisa diserahkan kepada satu kementerian saja. Ia menilai keterpaduan lintas kementerian dan lembaga menjadi syarat mutlak yang hingga kini belum terwujud.

Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan
Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan
Industri dan Pembangunan24 Juni 2026
Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan
Industri dan Pembangunan
Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menegaskan bahwa persoalan overtourism yang kini menjadi kekhawatiran banyak pihak sesungguhnya telah diantisipasi melalui Undang-Undang Pariwisata Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur pembatasan kunjungan wisata berbasis kapasitas dan daya dukung lingkungan.

Musa Rajekshah: Edukasi Sejak Dini Perkuat Pondasi Pariwisata Berkualitas di Bali
Musa Rajekshah: Edukasi Sejak Dini Perkuat Pondasi Pariwisata Berkualitas di Bali
Politik dan Keamanan22 Juni 2026
Musa Rajekshah: Edukasi Sejak Dini Perkuat Pondasi Pariwisata Berkualitas di Bali
Politik dan Keamanan
Musa Rajekshah: Edukasi Sejak Dini Perkuat Pondasi Pariwisata Berkualitas di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Musa Rajekshah, menilai edukasi sadar wisata sejak dini melalui kurikulum sekolah menjadi salah satu kunci penting untuk memperkuat fondasi pariwisata berkualitas (quality tourism) di Bali. Pasalnya, ia meyakini kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang dimiliki Bali perlu terus dipupuk sejak dini agar generasi muda memiliki kepedulian terhadap kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sebagai pilar utama pariwisata berkelanjutan.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Bali Berpotensi Jadi Pelopor Pariwisata Berkualitas di Asia Pasifik
Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Bali Berpotensi Jadi Pelopor Pariwisata Berkualitas di Asia Pasifik
Politik dan Keamanan22 Juni 2026
Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Bali Berpotensi Jadi Pelopor Pariwisata Berkualitas di Asia Pasifik
Politik dan Keamanan
Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Bali Berpotensi Jadi Pelopor Pariwisata Berkualitas di Asia Pasifik

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Pemerintah Provinsi Bali menyusun roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi pariwisata dari pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism). Menurutnya, pergeseran tersebut diperlukan agar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat meningkat sekaligus tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi. 

Melalui Sinergi Diplomasi Parlemen, BKSAP Dukung Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan
Melalui Sinergi Diplomasi Parlemen, BKSAP Dukung Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan
Politik dan Keamanan20 Juni 2026
Melalui Sinergi Diplomasi Parlemen, BKSAP Dukung Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan
Politik dan Keamanan
Melalui Sinergi Diplomasi Parlemen, BKSAP Dukung Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali dalam rangka menyelaraskan kinerja diplomasi parlemen dengan upaya peningkatan kualitas sektor pariwisata di Pulau Dewata.

Dukung Percepatan JLTS, Syaiful Huda: Buka Akses Baru Kawasan Wisata Kuningan
Dukung Percepatan JLTS, Syaiful Huda: Buka Akses Baru Kawasan Wisata Kuningan
Industri dan Pembangunan19 Juni 2026
Dukung Percepatan JLTS, Syaiful Huda: Buka Akses Baru Kawasan Wisata Kuningan
Industri dan Pembangunan
Dukung Percepatan JLTS, Syaiful Huda: Buka Akses Baru Kawasan Wisata Kuningan

PARLEMENTARIA, Kuningan – Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) Kabupaten Kuningan guna memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan Ciayumajakuning.

Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif
Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif
Politik dan Keamanan18 Juni 2026
Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif
Politik dan Keamanan
Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperketat kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA). Ia menilai kebijakan bebas visa harus dilakukan secara selektif demi menjaga kualitas pariwisata serta keamanan di dalam negeri.

Sebelumnya2 / 7Halaman 2 dari 7Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1071)
  • Industri dan Pembangunan(3736)
  • Isu Lainnya(1058)
  • Kesejahteraan Rakyat(3723)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4612)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

2 Juli 2026
2 Juli 2026
25 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
22 Juni 2026
22 Juni 2026
20 Juni 2026
19 Juni 2026
18 Juni 2026