pesantren

30 artikel dengan tag ini

Komisi III Minta Polda NTB Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan di Ponpes

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Komisi III Minta Polda NTB Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan di Ponpes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Ditres PPA) dan Perlindungan Orang (PPO) Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan perkara dugaan kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW Sengkol II, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

14 Juli 2026

Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Pembinaan Pendidikan Keagamaan

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Pembinaan Pendidikan Keagamaan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Riau menyerap berbagai masukan dan aspirasi terkait persoalan tenaga pendidik madrasah dan pondok pesantren yang ada di provinsi tersebut. Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pondok pesantren dan madrasah melalui kebijakan maupun dukungan anggaran.

Ansory Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah dan Pesantren

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansory Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah dan Pesantren

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan pihaknya akan mengawal berbagai aspirasi terkait tata kelola pendidikan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), terutama peningkatan kesejahteraan guru honorer. Aspirasi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan usai Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau.

Muhammad Husni Dorong Pengawasan Pesantren Diperketat untuk Lindungi Santri

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Husni Dorong Pengawasan Pesantren Diperketat untuk Lindungi Santri

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong penguatan sistem pengawasan di lingkungan pesantren guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kasus kekerasan dan pelecehan terhadap santri. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan.

Komisi VIII DPR RI Dorong Peningkatan Insentif Guru Honorer dan Penguatan Dukungan untuk Pesantren

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VIII DPR RI Dorong Peningkatan Insentif Guru Honorer dan Penguatan Dukungan untuk Pesantren

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer non-ASN serta memperkuat dukungan pemerintah terhadap pesantren di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Rabu (24/6/2026).

Komisi VIII Kawal Penyaluran Bantuan untuk Pesantren di Jawa Tengah

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Penyaluran Bantuan untuk Pesantren di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi VIII DPR konsisten mengawal berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan pondok pesantren. Salah satunya melalui pengawasan terhadap penyaluran bantuan Kementerian Agama kepada pesantren di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangkaian agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR di Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyaksikan sekaligus ikut penyaluran bantuan Kementerian Agama kepada sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah.

Perlu Perbaiki Tata Kelola Pesantren Lewat Pendampingan dan Penguatan Regulasi

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Perbaiki Tata Kelola Pesantren Lewat Pendampingan dan Penguatan Regulasi

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola pesantren melalui penguatan regulasi yang disertai pendampingan bagi lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah harus mampu mendukung pengembangan pesantren tanpa menambah beban administratif yang berlebihan.

Cucun Dorong Pesantren Adaptif terhadap Teknologi dan AI

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Dorong Pesantren Adaptif terhadap Teknologi dan AI

PARLEMENTARIA, Kabupaten, Bandung – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pondok pesantren di Indonesia untuk bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, kemampuan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar para santri mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memiliki daya saing di masa depan.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas

Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fauzan Khalid menilai sistem pendidikan pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan di pesantren tidak hanya menekankan aspek akademik dan ilmu agama, tetapi juga membangun nilai kedisiplinan, kemandirian, serta tata krama para santri.

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap puluhan santriwati. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.