//
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Pekanbaru, Riau.|Foto: Devi/Mahendra
PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Riau menyerap berbagai masukan dan aspirasi terkait persoalan tenaga pendidik madrasah dan pondok pesantren yang ada di provinsi tersebut. Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pondok pesantren dan madrasah melalui kebijakan maupun dukungan anggaran.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus menyatakan, kedepannya seluruh masukan dan aspirasi yang telah disampaikan para stakeholder itu akan menjadi bahan pembahasan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama dalam penyusunan kebijakan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.
"Kami juga ingin mendengar aspirasi di lapangan terkait pembentukan Ditjen Pesantren. Banyak masukan yang kami terima, terutama harapan agar pemerintah semakin memperhatikan keberadaan pondok pesantren dan madrasah, termasuk bantuan yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan," ujar Hasan Basri di Pekanbaru, Riau, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai, pembentukan Ditjen Pesantren akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembinaan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan adanya struktur khusus di bawah Kementerian Agama, pembinaan terhadap pesantren, madrasah, serta berbagai bidang pendidikan keagamaan lainnya dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Dikatakannya, Provinsi Riau memiliki hampir 500 pondok pesantren, belum termasuk madrasah yang tersebar hingga ke tingkat desa. Karena itu, keberadaan Ditjen Pesantren dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan tersebut memperoleh pembinaan dan dukungan yang memadai.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa setelah terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Agama dapat lebih fokus mengembangkan sektor pendidikan keagamaan. Fokus tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan pesantren di seluruh Indonesia.
Hasan Basri juga mengungkapkan mengenai rencana alokasi anggaran sekitar Rp4 triliun untuk Direktorat Jenderal Pesantren pada tahun mendatang. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional ribuan pondok pesantren di Indonesia.
"Kami berharap kebijakan pembentukan Ditjen Pesantren benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan madrasah. Dengan perhatian pemerintah yang semakin besar, kami optimistis pembinaan pendidikan keagamaan akan semakin baik ke depan," imbuhnya. (dep/aha)
