
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Lampung.|Foto: BLF/Mahendra
PARLEMENTARIA, Lampung – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menilai Provinsi Lampung memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang sangat besar. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan dukungan investasi, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mempercepat transisi energi.
“Lampung ini sebetulnya memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Berdasarkan data, potensinya mencapai sekitar 153 gigawatt yang terdiri dari panas bumi, PLTS, dan beberapa sumber energi lainnya. Tetapi yang sekarang berjalan itu belum sampai 1 gigawatt,” ujar Putri usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Lampung, Rabu (8/7/2026).
Menurut Putri, pengembangan EBT tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan investasi yang memadai serta tenaga ahli yang mampu mengelola potensi energi di daerah.
“Karena memang kami juga mendorong adanya transisi menuju energi baru-terbarukan. Tentu diperlukan investasi, diperlukan juga ekspertis. Saya juga tadi bicara kepada Rektor Universitas Lampung (UNILA) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Provinsi Lampung, agar mendorong generasi muda kita betul-betul disiapkan sehingga bisa memanfaatkan potensi energi baru-terbarukan, menjadi engineer-engineer yang mampu memetakan potensi tersebut agar ke depannya energi baru dan terbarukan, khususnya di Provinsi Lampung, bisa tergali secara maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain memiliki potensi EBT yang besar, Provinsi Lampung juga telah mencatatkan rasio elektrifikasi lebih dari 99 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya menikmati akses listrik.
“Masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, dan beberapa daerah lainnya yang belum teraliri listrik. Namun pemerintah terus memfokuskan program listrik masuk desa dan bantuan pemasangan listrik baru agar manfaat listrik benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Komisi XII memandang pengembangan EBT dan pemerataan akses listrik menjadi dua aspek yang harus berjalan beriringan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mewujudkan transisi menuju energi bersih yang berkeadilan. (blf/aha)