RUU Statistik

25 artikel dengan tag ini

Komisi X Dorong Penguatan Kelembagaan BPS melalui RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Komisi X Dorong Penguatan Kelembagaan BPS melalui RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, penguatan institusi menjadi kunci agar BPS mampu menghasilkan data statistik yang semakin berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran.

5 Juli 2026

Komisi X Himpun Masukan di Sumbar, Perkuat Substansi RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Himpun Masukan di Sumbar, Perkuat Substansi RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Padang — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026), guna menghimpun masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan para pemangku kepentingan daerah sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU tentang Statistik.

Kaji Konsep Statistik Resmi Negara dalam Pembaruan RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kaji Konsep Statistik Resmi Negara dalam Pembaruan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa konsep Statistik Resmi Negara (SRN) menjadi salah satu substansi penting yang tengah dikaji dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Konsep tersebut dinilai perlu diakomodasi sebagai bagian dari pembaruan sistem statistik nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan praktik internasional.

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta kesenjangan teknologi keamanan data di antara instansi mitra kerja.

Mulai Bahas DIM, Komisi X: RUU Statistik Harus Hasilkan Data Akurat dan Akuntabel

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mulai Bahas DIM, Komisi X: RUU Statistik Harus Hasilkan Data Akurat dan Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara.

Komisi X Buka Ruang Libatkan BPS dalam Pembahasan RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat3 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Buka Ruang Libatkan BPS dalam Pembahasan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, termasuk kemungkinan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkaya substansi regulasi yang tengah dibahas bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mengatakan BPS memiliki posisi strategis sebagai mitra Komisi X DPR RI dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Reny Astuti Bahas Paralel Soal Potensi Tumpang Tindih RUU Statistik dan SDI

Kesejahteraan Rakyat3 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reny Astuti Bahas Paralel Soal Potensi Tumpang Tindih RUU Statistik dan SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan paralel antara Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik dan RUU tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi sorotan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah. Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mengingatkan agar dua regulasi yang sama-sama membahas tata kelola data nasional tersebut tidak menimbulkan duplikasi pengaturan.

Keberhasilan Program Kelurahan ‘Cantik’ di Surakarta Jadi Role Model Pembahasan Revisi UU Statistik

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keberhasilan Program Kelurahan ‘Cantik’ di Surakarta Jadi Role Model Pembahasan Revisi UU Statistik

PARLEMENTARIA, Surakarta – Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Statistik ke Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut juga guna mengevaluasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah, khususnya melalui implementasi program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang bertujuan mewujudkan kemitraan penyediaan data hingga tingkat desa/kelurahan.

RUU Statistik Ditargetkan Rampung 2026, BPS Akan Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Statistik Ditargetkan Rampung 2026, BPS Akan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Denpasar — Revisi Undang-Undang (RUU) Statistik ditargetkan rampung pada tahun 2026 agar dapat segera diimplementasikan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional berbasis data pada 2027. Beleid ini dinilai penting untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal sosial ekonomi nasional.

Buka Masa Sidang, Puan Tekankan DPR Fokus pada 4 RUU & 16 Poin Pengawasan Strategis

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Buka Masa Sidang, Puan Tekankan DPR Fokus pada 4 RUU & 16 Poin Pengawasan Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Selasa (12/5/2026). Dalam pidato pembukaannya, Puan menjabarkan sejumlah agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.

Komisi X DPR RI Bersama Pemerintah Resmi Bahas RUU Statistik Demi Perkuat Sistem Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X DPR RI Bersama Pemerintah Resmi Bahas RUU Statistik Demi Perkuat Sistem Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyatakan secara resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik mulai masuk pada tahap pembahasan dalam agenda Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama pemerintah yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Memimpin agenda Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa tahap ini merupakan salah satu tahap krusial strategis untuk memperkuat fungsi legislasi DPR RI, khususnya demi menghadirkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan tata kelola data nasional di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis.

Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas

Politik dan Keamanan7 April 2026

Politik dan Keamanan

Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya memahami secara seksama Naskah Akademik dan Draf RUU Satu Data Indonesia. Hal ini untuk mempelajari adanya perbedaan mendasar antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik. Menurutnya, meskipun keduanya terkait dengan data dan statistik, tujuan dan ruang lingkup keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.