//
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru, dalam RDPU Panja RUU tentang Statistik dengan sejumlah pakar dan lembaga penelitian di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Sari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyoroti kesiapan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengelola sumber data yang semakin besar dan kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi dan munculnya berbagai sumber data baru perlu diikuti dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi informasi (TI) BPS.
Hal tersebut disampaikan Ratih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik dengan sejumlah pakar dan lembaga penelitian di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Ratih mempertanyakan kesiapan BPS mengintegrasikan hasil sensus, data administrasi, sumber data baru, hingga big data yang berasal dari berbagai platform digital.
“Kalau kita ngomongin big data tadi, saya hanya punya rasa insecure, sebenarnya BPS kita siap enggak sih untuk mengelola data sebesar dan sekompleks itu?” ujar Ratih.
Menurut Ratih, kesiapan BPS dalam menghadapi perkembangan sumber data tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi, tetapi juga ketersediaan dan kualitas tenaga statistik. Ia menilai kebutuhan tenaga statistik di kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah masih belum terpenuhi secara merata.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti kapasitas pendidikan statistik yang dinilainya perlu mendapat perhatian. Ia mempertanyakan apakah jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun telah mampu memenuhi kebutuhan tenaga statistik nasional, atau perlu diperluas melalui peningkatan daya tampung maupun pembukaan program studi statistik di berbagai daerah.
“Jumlah dan juga sebaran tenaga statistik di seluruh Indonesia sebenarnya masih kurang dan juga belum rata,” katanya.
Ratih menilai pemerataan SDM statistik menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengolahan dan analisis data, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, apabila diperlukan penambahan kapasitas pendidikan statistik, Komisi X DPR RI dapat berkomunikasi dengan mitra terkait untuk mencari solusi atas kebutuhan tersebut.
Selain penguatan SDM, Ratih meminta penjelasan mengenai kesiapan infrastruktur TI BPS dalam mengelola data dengan volume dan kompleksitas yang semakin besar. Menurutnya, kemampuan mengintegrasikan berbagai sumber data perlu didukung sistem teknologi yang memadai agar data yang terkumpul dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
“Bagaimana tata kelola SDM dari infrastruktur IT BPS ke depannya yang bisa kita atur di dalam RUU Statistik,” tutur Ratih.
Ia berharap pembahasan RUU tentang Statistik dapat sekaligus memperkuat fondasi kelembagaan statistik nasional dalam menghadapi perubahan sumber data dan perkembangan teknologi. Dengan dukungan SDM yang memadai dan infrastruktur TI yang kuat, ia berharap data statistik dapat semakin akurat, relevan, dan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat. (fa/ssb)
