//
Anggota Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana dalam Kunjungan Kerja Spesifik dengan BPS serta Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. |Foto: Riga/sai
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti fenomena middle class squeeze yang membuat sebagian masyarakat kelas menengah semakin rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan perhatian dan intervensi negara karena berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi.
“Tujuh tahun terakhir sekitar 10 juta kelas menengah itu turun kelas, Pak. Kelas menengah yang turun kelas ini dia gak cukup kuat kalau menghadapi goncangan. Artinya dia dianggap sudah lewat garis miskin, tapi kalau masuk kategori kaya ya belum, Pak. Jadi seperti subsisten. Kalau dia kena goncangan krisis, kalau dia kena musibah, atau PHK, ya akan benar-benar miskin. Nah ini memang terjadi fenomena middle class squeeze. Dan mestinya harus ada intervensi negara,” jelas Bonnie saat Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Bonnie, middle class squeeze menggambarkan kondisi ketika masyarakat kelas menengah menghadapi tekanan ekonomi akibat pendapatan yang melambat sementara biaya hidup dan berbagai kewajiban terus meningkat. Kondisi tersebut dapat semakin berat ketika masyarakat menghadapi guncangan seperti kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi, maupun musibah.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memiliki data yang akurat untuk membaca perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang presisi diperlukan agar kebijakan dan intervensi pemerintah dapat diberikan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Dalam konteks tersebut, Bonnie turut menyoroti persoalan kekeliruan desil yang dialami sebagian masyarakat. Ia mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi sistem pengolahan data tunggal agar mampu menangkap dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih tepat.
“Mari kita mulai dari BPS ini. Mari kita arahkan orientasi bekerja kita adalah membangun peradaban bangsa. Teman-teman di BPS ini harus bekerja pendekatan moral. Bahwa data ini penting, harus akurat dan harus presisi. Supaya tidak ada kekeliruan lagi,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan agar masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi tidak serta-merta dipandang sebagai kelompok yang selalu ingin memperoleh bantuan. Menurutnya, perubahan posisi dalam data sosial ekonomi dapat terjadi karena tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Ini mungkin ke depan BPS juga bisa menangkap fenomena ini. Kalau masalah desil, saya pikir masyarakat juga punya rasa malu. Kalau gak terpaksa minta desil turun. Supaya kita tidak buru-buru menyalahkan mentalitas masyarakat. Kadang-kadang kita sering kali menilai masyarakat selalu ingin dibantu. Saya pikir enggak. Tidak ada orang yang rela ngaku miskin,” pungkas Bonnie. (rwy/ssb)
