E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Anggaran|tambang|APBN|Investasi|sekolah|Kereta Api|KUR|Batu Bara|perlintasan sebidang|APBN 2025|Kerja Sama|Tailing
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 48%
Angin: 14 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Anggaran|tambang|APBN|Investasi|sekolah|Kereta Api|KUR|Batu Bara|perlintasan sebidang|APBN 2025|Kerja Sama|Tailing
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 48%
Angin: 14 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

sekolah

22 artikel dengan tag ini

Harris Torino: Alokasi Anggaran Pendidikan Potensi Wujudkan Keberpihakan Negara kepada Sekolah dan Guru Swasta
Harris Torino: Alokasi Anggaran Pendidikan Potensi Wujudkan Keberpihakan Negara kepada Sekolah dan Guru Swasta
Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026
Harris Torino: Alokasi Anggaran Pendidikan Potensi Wujudkan Keberpihakan Negara kepada Sekolah dan Guru Swasta
Kesejahteraan Rakyat
Harris Torino: Alokasi Anggaran Pendidikan Potensi Wujudkan Keberpihakan Negara kepada Sekolah dan Guru Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Torino menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap sekolah dan yayasan pendidikan swasta dalam upaya memperkuat mutu pendidikan Islam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

10 Juni 2026
Harris Turino: Negara Harus Hadir Perkuat Pendidikan Islam di Indonesia
Harris Turino: Negara Harus Hadir Perkuat Pendidikan Islam di Indonesia
Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026
Harris Turino: Negara Harus Hadir Perkuat Pendidikan Islam di Indonesia
Kesejahteraan Rakyat
Harris Turino: Negara Harus Hadir Perkuat Pendidikan Islam di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah dan madrasah swasta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait penguatan mutu pendidikan Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Instruksikan Sekolah Pelajari Bahasa Prancis, Komisi X: Kebijakan Jangan Dibuat Tergesa-gesa!
Instruksikan Sekolah Pelajari Bahasa Prancis, Komisi X: Kebijakan Jangan Dibuat Tergesa-gesa!
Kesejahteraan Rakyat30 Mei 2026
Instruksikan Sekolah Pelajari Bahasa Prancis, Komisi X: Kebijakan Jangan Dibuat Tergesa-gesa!
Kesejahteraan Rakyat
Instruksikan Sekolah Pelajari Bahasa Prancis, Komisi X: Kebijakan Jangan Dibuat Tergesa-gesa!

PARLEMENTARIA, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan Bahasa Prancis kepada siswa. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat pertemuan di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026).

Fikri Faqih Minta Relaksasi Dana BOSP Dioptimalkan untuk Dongkrak Mutu Sekolah Swasta
Fikri Faqih Minta Relaksasi Dana BOSP Dioptimalkan untuk Dongkrak Mutu Sekolah Swasta
Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026
Fikri Faqih Minta Relaksasi Dana BOSP Dioptimalkan untuk Dongkrak Mutu Sekolah Swasta
Kesejahteraan Rakyat
Fikri Faqih Minta Relaksasi Dana BOSP Dioptimalkan untuk Dongkrak Mutu Sekolah Swasta

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa relaksasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu sekolah swasta.

Komisi X Gercep Tinjau Ambruknya SMAN 7 Mataram, Jamin Revitalisasi Sebelum Tahun Ajaran Baru
Komisi X Gercep Tinjau Ambruknya SMAN 7 Mataram, Jamin Revitalisasi Sebelum Tahun Ajaran Baru
Kesejahteraan Rakyat24 Mei 2026
Komisi X Gercep Tinjau Ambruknya SMAN 7 Mataram, Jamin Revitalisasi Sebelum Tahun Ajaran Baru
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Gercep Tinjau Ambruknya SMAN 7 Mataram, Jamin Revitalisasi Sebelum Tahun Ajaran Baru

PARLEMENTARIA, Mataram — Komisi X DPR RI melakukan peninjauan untuk melihat kondisi SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (22/5/2026). Kunjungan ini dilakukan tiga hari pascainsiden ambruknya atap dua ruang kelas yang menimpa lima siswi pada Selasa (19/5/2026) lalu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian terbang langsung dari Jakarta untuk melihat kondisi nyata di lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi X terhadap kebijakan dan anggaran pendidikan nasional.

Ribuan Ijazah Tertahan di Sekolah Negeri, Pelayanan Publik di Daerah Harus Jamin Kebutuhan Masyarakat
Ribuan Ijazah Tertahan di Sekolah Negeri, Pelayanan Publik di Daerah Harus Jamin Kebutuhan Masyarakat
Politik dan Keamanan24 Mei 2026
Ribuan Ijazah Tertahan di Sekolah Negeri, Pelayanan Publik di Daerah Harus Jamin Kebutuhan Masyarakat
Politik dan Keamanan
Ribuan Ijazah Tertahan di Sekolah Negeri, Pelayanan Publik di Daerah Harus Jamin Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti temuan Ombudsman terkait ribuan ijazah yang masih tertahan di sekolah negeri. Ia pun menekankan pelayanan publik di daerah seharusnya menjamin kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak administratif seperti Ijazah yang biasa digunakan sebagai syarat kerja.

Komisi X Respons Positif Alokasi Anggaran Perbaikan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra
Komisi X Respons Positif Alokasi Anggaran Perbaikan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra
Kesejahteraan Rakyat24 Mei 2026
Komisi X Respons Positif Alokasi Anggaran Perbaikan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Respons Positif Alokasi Anggaran Perbaikan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mengalokasikan anggaran revitalisasi sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra sebesar Rp2,9 triliun untuk 3.084 bangunan sekolah.

SDN 004 Tebing Karimun Kepri Kekurangan Kelas dan Guru
SDN 004 Tebing Karimun Kepri Kekurangan Kelas dan Guru
Kesejahteraan Rakyat25 April 2026
SDN 004 Tebing Karimun Kepri Kekurangan Kelas dan Guru
Kesejahteraan Rakyat
SDN 004 Tebing Karimun Kepri Kekurangan Kelas dan Guru

PARLEMENTARIA, Karimun — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menemukan SDN 004 Tebing di Kabupaten Karimun memiliki ruang kelas yang masih sangat terbatas, sementara jumlah siswa terus meningkat. Hal ini membuat kebutuhan pembangunan ruang kelas baru menjadi sangat mendesak.

Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN
Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN
Politik dan Keamanan15 April 2026
Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN
Politik dan Keamanan
Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti wacana perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk menjadi sekolah kedinasan penuh. Hal yang menjadi sorotannya ialah sektor pembiayaan sekolah kedinasan yang selama ini dinilai belum proporsional dan belum berdampak signifikan pada kualitas lulusan.

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh
Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh
Politik dan Keamanan15 April 2026
Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh
Politik dan Keamanan
Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong penguatan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi ikatan dinas penuh. Menurutnya, langkah ini bisa menjamin kepastian rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi atas ketidakpastian sistem rekrutmen yang selama ini melibatkan banyak pihak.

Sebelumnya2 / 2Halaman 2 dari 2

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1008)
  • Industri dan Pembangunan(3508)
  • Isu Lainnya(1033)
  • Kesejahteraan Rakyat(3519)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4291)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

10 Juni 2026
30 Mei 2026
25 Mei 2026
24 Mei 2026
24 Mei 2026
24 Mei 2026
25 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Anggaran|tambang|APBN|Investasi|sekolah|Kereta Api|KUR|Batu Bara|perlintasan sebidang|APBN 2025|Kerja Sama|Tailing
Jakarta:
Berawan
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 48%
Angin: 14 km/h