//
Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung, saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR mengunjungi SDN 004 Tebing di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.|Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Karimun — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menemukan SDN 004 Tebing di Kabupaten Karimun memiliki ruang kelas yang masih sangat terbatas, sementara jumlah siswa terus meningkat. Hal ini membuat kebutuhan pembangunan ruang kelas baru menjadi sangat mendesak.
“Untuk itu diperlukan penambahan ruang kelas, bahkan bisa dengan sistem bertingkat. Tapi kendalanya adalah fasilitas dan anggaran yang belum tersedia,” jelas La Tinro saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR mengunjungi SDN 004 Tebing di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (23/4/2026).
Selain itu, kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, kekurangan tenaga pengajar juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, jumlah guru yang ada saat ini belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Karena jumlah siswa terus bertambah dan guru masih kurang, maka penambahan guru dan ruang kelas menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas proses belajar mengajar dan kenyamanan siswa di sekolah,” imbuhnya
Tak hanya sekolah negeri, lanjut Legislator Dapil Sulsel III ini, kondisi serupa juga terjadi di sekolah swasta yang disebut telah penuh dan tidak lagi mampu menampung siswa baru. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akses pendidikan di wilayah tersebut.
Ia pun berharap pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah-daerah kepulauan agar tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan pulau. “Kita ingin tidak ada perbedaan kualitas pendidikan antara anak-anak di kota dan di pulau. Semua harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama baiknya,” harapnya.
La Tinro La Tunrung menilai, kondisi daerah kepulauan seperti Karimun memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi infrastruktur yang berdampak langsung pada sektor pendidikan.
“Daerah ini termasuk wilayah 3T, sehingga persoalan infrastruktur seperti jaringan, listrik, hingga akses antar pulau masih menjadi kendala. Ini tentu berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan,” tutupnya. (jk/rdn)
