//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, saat meninjau langsung penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Katolik Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meninjau langsung penerima manfaat di SD Katolik Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (23/04/2026). Sekolah ini menjadi salah satu penerima suplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanjungpinang Timur, Kampung Bulang II.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa para siswa menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program MBG. Dari hasil peninjauan di beberapa kelas, ia menemukan bahwa program ini tidak hanya membantu pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi solusi bagi siswa yang berangkat sekolah tanpa sarapan.
“Tadi kita melihat di beberapa kelas, mereka cukup antusias menerima makanan. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa mereka berangkat sekolah tanpa sarapan, sehingga adanya MBG ini sangat membantu mereka untuk bisa makan sekaligus sarapan, dan terlihat mereka sangat lahap,” ujarnya.
Menariknya, dari beberapa kelas yang dikunjungi, menu ayam menjadi favorit utama para siswa. Hal ini, menurutnya, dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyedia layanan untuk menghadirkan variasi menu yang tetap disukai anak-anak.
“Herannya, semua kelas yang kita lihat menu favoritnya sama, yaitu ayam. Ini bisa kita kombinasikan, misalnya ayam kecap atau ayam paha, agar tetap menarik bagi anak-anak,” tambahnya.
Selain itu, Komisi IX juga mendorong adanya partisipasi aktif dari siswa dalam menentukan menu makanan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah dengan memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan preferensi mereka secara langsung.
“Bisa juga anak-anak diberikan kertas untuk menuliskan menu yang mereka inginkan, lalu disisipkan dalam ompreng. Ini bisa menjadi masukan bagi SPPG,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Dalam upaya memperkuat pengawasan dan komunikasi, ia juga mengusulkan pembentukan grup koordinasi yang melibatkan pihak SPPG, sekolah, serta perwakilan wali murid. Menurutnya, langkah ini penting untuk mempercepat penyampaian informasi, kritik, maupun rekomendasi terkait pelaksanaan program MBG.
Lebih lanjut, Nihayatul menegaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Tingginya kebutuhan bahan baku, seperti ayam, membuka peluang pemberdayaan masyarakat lokal.
“Satu SPPG dengan sekitar 3.000 penerima manfaat bisa membutuhkan lebih dari 200 potong ayam setiap hari. Ini tentu membutuhkan suplai besar dan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mulai beternak ayam, baik ayam petelur maupun ayam potong,” ungkapnya.
Ia juga mendorong optimalisasi penggunaan produk lokal serta penguatan distribusi antar daerah. Menurutnya, potensi komoditas unggulan di setiap wilayah dapat saling melengkapi untuk mendukung keberlanjutan program.
“Kalau di Kepulauan Riau udangnya bagus, sementara daerah lain kekurangan, ini bisa saling mendukung. Begitu juga dengan ikan atau sayur, bisa ada mekanisme saling suplai antar daerah,” jelasnya.
Dengan berbagai temuan dan masukan tersebut, Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG, tidak hanya dari sisi kesehatan dan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. (est/rdn)
