//
Anggota BAM DPR RI Harris Torino.|Foto : Devi/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah dan madrasah swasta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait penguatan mutu pendidikan Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan bahwa salah satu aspirasi yang disampaikan para pengelola pendidikan Islam berkaitan dengan status pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang digunakan sejumlah sekolah swasta yang berada di kawasan perumahan.
“Beberapa sekolah swasta yang berada di kompleks perumahan menggunakan fasilitas fasum dan fasos yang memang belum 100 persen menjadi hak milik sekolah. Dalam proses pengurusannya, hal ini menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Selain itu, Harris menyoroti ketimpangan yang masih terjadi antara guru di sekolah maupun madrasah swasta dengan guru berstatus ASN, PNS, maupun PPPK. Menurutnya, kesenjangan tersebut tidak hanya menyangkut aspek pendapatan, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan kompetensi.
“Ketimpangannya bukan hanya pada pendapatan, tetapi juga pada kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi dan kesempatan untuk menjadi PPPK masih belum setara,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Ia mencontohkan kebijakan rekrutmen PPPK pada periode 2021–2022 yang justru menimbulkan persoalan baru bagi sekolah swasta. Saat itu, banyak guru terbaik dari sekolah swasta yang mengikuti seleksi dan berhasil lulus menjadi PPPK. Namun setelah diangkat, mereka harus berpindah mengajar ke sekolah negeri.
“Guru-guru terbaik dari sekolah swasta dikirimkan untuk mengikuti seleksi, mereka lulus dan diangkat menjadi PPPK. Tetapi setelah itu harus pindah mengajar ke sekolah negeri. Akibatnya, sekolah swasta kehilangan tenaga pengajar terbaiknya,” ungkap Harris.
Harris pun menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius negara. Menurutnya, kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan para pendidik.
“Saya meyakini bahwa satu-satunya cara menyelamatkan bangsa ini ke depan adalah melalui pendidikan. Kita berbicara tentang Indonesia Emas, tetapi bagaimana mungkin cita-cita itu tercapai jika masih ada guru yang hanya menerima gaji Rp200 ribu per bulan,” tegasnya.
Harris menilai negara tidak boleh mengabaikan keberadaan sekolah swasta karena lembaga pendidikan tersebut memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan layanan pendidikan masyarakat. Tidak semua peserta didik dapat ditampung oleh sekolah negeri, sehingga sekolah swasta menjadi mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Negara harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya. Swasta tidak boleh diabaikan karena tidak semua sekolah negeri mampu menampung seluruh siswa. Dukungan terhadap sekolah dan guru swasta adalah bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas, bukan Indonesia yang cemas,” pungkasnya. (we/um)
