Netty Prasetiyani: Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Pengawasan Obat dan Makanan Jadi Tidak Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan fungsi pengawasan obat dan makanan harus tetap berjalan optimal meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Menurutnya, lembaga tersebut telah menyampaikan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.

“BPOM menyatakan bahwa pengawasan akan tetap menjadi prioritas meskipun ada penyesuaian anggaran. Saya menekankan bahwa pengawasan merupakan tugas utama dan fondasi kerja BPOM yang tidak boleh berkurang dalam kondisi apa pun,” ujar Netty kepada Parlementaria usai mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan BPOM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Sebab itu, kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan harus terus diperkuat demi menjamin perlindungan masyarakat.

Pun, BPOM juga memastikan bahwa jaringan pengawasan di daerah tetap dioptimalkan melalui Balai Besar POM dan Loka POM. Upaya tersebut akan didukung melalui kolaborasi dengan dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Memahami hal ini, Netty menilai pengawasan yang kuat semakin diperlukan karena pola distribusi obat saat ini berkembang semakin luas. Selain melalui apotek dan toko obat resmi, paparnya, penjualan obat kini marak dilakukan melalui platform digital dan jalur distribusi informal yang sulit terkontrol.

“Peredaran obat sekarang tidak hanya terjadi di sarana resmi, tetapi juga melalui marketplace dan berbagai saluran informal. Kondisi ini membutuhkan pengawasan yang lebih adaptif sekaligus peningkatan literasi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh produk yang belum terjamin keamanannya,” katanya.

Politisi Fraksi PKS itu juga mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan tidak melupakan tragedi gangguan ginjal akut pada anak yang terjadi pada tahun 2022. Menurutnya, kasus yang menelan banyak korban tersebut harus menjadi pelajaran penting dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Indonesia.

“Kejadian gangguan ginjal akut pada anak beberapa tahun lalu harus menjadi pengingat bahwa pengawasan obat tidak boleh lengah. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain pengawasan, ia menekankan pentingnya edukasi publik mengenai keamanan obat dan makanan. Maka dari itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual dengan harga tidak wajar atau jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Demi mendukung hal tersebut, BPOM konsisten menjalankan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan menggandeng berbagai elemen, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan. Adanya keterlibatan Tim Penggerak PKK, nilainya, juga sangat penting karena memiliki jaringan yang dekat dengan masyarakat.

Melalui pendekatan langsung di tingkat keluarga dan komunitas, ungkap Netty, edukasi mengenai keamanan obat dan makanan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga. “Peran PKK dan berbagai unsur masyarakat sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman publik. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih bijak dalam memilih produk yang aman dan terdaftar,” pungkasnya. (Ayu/um)