Budi Sulistyono Ingatkan Pupuk Indonesia, Jangan Hilangkan Peran Koperasi Desa

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melakukan transformasi besar terkait strategi pendampingan petani. Selain berfokus pada distribusi pupuk kimia, ungkapnya, perusahaan negara ini juga didorong untuk memimpin gerakan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian nasional yang mulai jenuh.

Maka dari itu, ia mengingatkan tanggung jawab PT Pupuk Indonesia tidak berhenti pada pengiriman barang ke gudang atau kios, melainkan juga harus sampai pada edukasi perubahan pola tanam petani.

"Saya sangat berharap PT Pupuk Indonesia (PI) ikut bertanggung jawab memberikan sosialisasi tentang pupuk-pupuk organik, pupuk non-kimia. Petugas di lapangan jangan hanya datang untuk mengawasi distribusi atau sekadar mengontrol administrasi, tetapi berikanlah bimbingan nyata agar petani kita lebih konsen dan yakin menggunakan pupuk organik," tegas Budi saat diwawancarai oleh Parlementaria saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/3/26).

 Selain itu, Budi juga menyoroti pentingnya menjaga ekosistem ekonomi di perdesaan. Ia mencatat bahwa modernisasi sistem distribusi melalui aplikasi i-Pubers harus tetap melibatkan lembaga ekonomi lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Sinergi ini dinilai penting agar rantai pasok pupuk tetap inklusif dan tidak mematikan peran koperasi yang sudah ada.

"Bagaimana mata rantai pasok ini dikelola tanpa menghilangkan peran satu sama lain. Saya minta jajaran direksi untuk menjajaki dan membangun kerja sama yang kuat dengan Koperasi Desa (KUD). Mata rantai ini harus diperkuat agar distribusi subsidi yang volumenya naik menjadi 9,55 juta ton tahun ini bisa benar-benar terserap secara adil," ucapnya.

Menutup pernyataannya, dirinya mengingatkan bahwa kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi antara teknologi distribusi digital dengan kearifan lembaga ekonomi desa. Komisi VI DPR RI, tegasnya, berkomitmen konsisten mengawal implementasi e-RDKK dan i-Pubers agar kendala penebusan pupuk di tingkat kios resmi tidak lagi menjadi penghambat bagi produktivitas petani nasional. (Adi/um)