E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Gempa|NTT|Pendidikan|Anggaran|energi|OJK|pertumbuhan ekonomi|UU P2SK|RAPBN 2027|Bursa Mineral|Lifiting Minyak|100 GW|Satgas
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 71%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Gempa|NTT|Pendidikan|Anggaran|energi|OJK|pertumbuhan ekonomi|UU P2SK|RAPBN 2027|Bursa Mineral|Lifiting Minyak|100 GW|Satgas
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 71%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi dan Keuangan

1075 artikel ditemukan

Wihadi Wiyanto: Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen Ditopang Konsumsi dan Aktivitas Usaha
Wihadi Wiyanto: Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen Ditopang Konsumsi dan Aktivitas Usaha
Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026
Wihadi Wiyanto: Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen Ditopang Konsumsi dan Aktivitas Usaha
Ekonomi dan Keuangan
Wihadi Wiyanto: Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen Ditopang Konsumsi dan Aktivitas Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen pada semester I 2026. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menilai capaian tersebut terjadi sebab ditopang oleh konsumsi rumah tangga, kemudahan akses kredit, serta aktivitas usaha masyarakat dan UMKM.

14 Agustus 2026
Anis Byarwati: Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen Harus Diikuti Penguatan Daya Beli
Anis Byarwati: Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen Harus Diikuti Penguatan Daya Beli
Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026
Anis Byarwati: Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen Harus Diikuti Penguatan Daya Beli
Ekonomi dan Keuangan
Anis Byarwati: Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen Harus Diikuti Penguatan Daya Beli

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen, menjadi pertumbuhan semester I tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai capaian tersebut tetap perlu diikuti penguatan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh rakyat.

BAKN: Data Akurat Jadi Kunci Subsidi Listrik Tepat Sasaran
BAKN: Data Akurat Jadi Kunci Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026
BAKN: Data Akurat Jadi Kunci Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan
BAKN: Data Akurat Jadi Kunci Subsidi Listrik Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus mendorong perbaikan tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menekankan keakuratan data menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

14 Agustus 2026
Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat
Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat
Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026
Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat
Ekonomi dan Keuangan
Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, khususnya mineral, minyak dan gas bumi (migas), serta batu bara. Pasalnya, optimalisasi penerimaan negara harus didukung sistem monitoring yang mampu memastikan setoran pajak sesuai dengan aktivitas produksi dan pengelolaan sumber daya alam.

Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan
Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan
Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026
Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan
Ekonomi dan Keuangan
Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas dalam penyusunan APBN 2027. Hal itu disampaikannya jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027
BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027
Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026
BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027
Ekonomi dan Keuangan
BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027

Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 serta Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Sari Yuliati Apresiasi Peluncuran Motor Listrik Nasional: Wujud Nyata Visi Kemandirian Presiden
Sari Yuliati Apresiasi Peluncuran Motor Listrik Nasional: Wujud Nyata Visi Kemandirian Presiden
Ekonomi dan Keuangan13 Agustus 2026
Sari Yuliati Apresiasi Peluncuran Motor Listrik Nasional: Wujud Nyata Visi Kemandirian Presiden
Ekonomi dan Keuangan
Sari Yuliati Apresiasi Peluncuran Motor Listrik Nasional: Wujud Nyata Visi Kemandirian Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi meluncurkan motor listrik nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian industri sekaligus mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat secara ekonomi.

DPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden
DPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden
Ekonomi dan Keuangan13 Agustus 2026
DPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden
Ekonomi dan Keuangan
DPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI akan segera memproses Surat Presiden (Surpres) terkait usulan pengisian jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah pembukaan masa sidang pada 14 Agustus 2026. Dalam Surpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan empat nama untuk mengisi jabatan Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Deputi Gubernur BI.

Apresiasi Kinerja PNBP ESDM, Puteri Komarudin: Modal Penting Jaga Ketahanan APBN
Apresiasi Kinerja PNBP ESDM, Puteri Komarudin: Modal Penting Jaga Ketahanan APBN
Ekonomi dan Keuangan10 Agustus 2026
Apresiasi Kinerja PNBP ESDM, Puteri Komarudin: Modal Penting Jaga Ketahanan APBN
Ekonomi dan Keuangan
Apresiasi Kinerja PNBP ESDM, Puteri Komarudin: Modal Penting Jaga Ketahanan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, realisasi PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target sebesar Rp127,48 triliun. Tren positif ini berlanjut hingga Juli 2026, dengan realisasi mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan Rp136,18 triliun.

Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
Ekonomi dan Keuangan10 Agustus 2026
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
Ekonomi dan Keuangan
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya integritas, rekam jejak, serta kemampuan menjaga independensi dalam menentukan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Calon Gubernur BI juga dinilai perlu memiliki kapabilitas dalam menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Industri Pengolahan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen
Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Industri Pengolahan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen
Ekonomi dan Keuangan7 Agustus 2026
Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Industri Pengolahan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen
Ekonomi dan Keuangan
Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Industri Pengolahan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2026 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Mengetahui hal ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian positif tersebut di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Ekonomi dan Keuangan
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.

Sebelumnya2 / 90Halaman 2 dari 90Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1075)
  • Industri dan Pembangunan(3747)
  • Isu Lainnya(1059)
  • Kesejahteraan Rakyat(3728)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4613)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

14 Agustus 2026
14 Agustus 2026
14 Agustus 2026
14 Agustus 2026
13 Agustus 2026
13 Agustus 2026
10 Agustus 2026
10 Agustus 2026
7 Agustus 2026
6 Agustus 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Gempa|NTT|Pendidikan|Anggaran|energi|OJK|pertumbuhan ekonomi|UU P2SK|RAPBN 2027|Bursa Mineral|Lifiting Minyak|100 GW|Satgas
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 71%
Angin: 6 km/h