Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner LPS beserta jajaran terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI meminta LPS menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur agar setiap program yang didanai anggaran negara dapat dievaluasi manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

24 Juni 2026

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kejelasan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian program strategis menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI menilai sejumlah capaian kinerja yang melampaui 100 persen perlu dijelaskan dasar perhitungannya, sekaligus meminta LPS memaparkan ukuran keberhasilan dari berbagai program prioritas yang tengah dijalankan.

Sari Yuliati Kawal Akselerasi Infrastruktur Irigasi di Lombok

Sari Yuliati Kawal Akselerasi Infrastruktur Irigasi di Lombok

PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan di Pulau Lombok. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungannya terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2026 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal

Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah terkait penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, hingga dana transfer pusat akan menjadi penguatan bagi Komisi XI DPR dalam membahas kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, berbagai masukan dari daerah sangat penting dalam proses pembahasan APBN maupun penyempurnaan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak

DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan Pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait transfer ke daerah dan berbagai instrumen fiskal lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas

Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari komoditas sumber daya alam, menyusul adanya penurunan signifikan alokasi DBH dalam kebijakan fiskal nasional.

Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah

Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai upaya menghadapi tantangan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Sumsel Harus Siapkan Skenario Fiskal Hadapi Ketidakpastian Pembayaran DBH

Sumsel Harus Siapkan Skenario Fiskal Hadapi Ketidakpastian Pembayaran DBH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembenahan infrastruktur jalan di daerah. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait hancurnya akses jalan utama akibat anomali cuaca yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu ditarik sepenuhnya menjadi dukungan APBN pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan postur anggaran daerah yang kian tertekan.

Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah

Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menyoroti adanya fenomena kepala daerah baru yang harus mewarisi surat pengakuan utang dari pendahulu mereka dalam jumlah yang sangat besar. Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh menutup mata karena kondisi ini menghambat kepala daerah baru dalam merealisasikan program kerja dan janji kampanye kepada masyarakat.

Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah