Ekonomi dan Keuangan

1215 artikel ditemukan

Fathi Dorong Transaksi QRIS Jadi Basis Analisis Pembiayaan UMKM

Ekonomi dan Keuangan29 September 2026

Fathi Dorong Transaksi QRIS Jadi Basis Analisis Pembiayaan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong Bank Indonesia (BI) mengembangkan mekanisme yang memungkinkan riwayat transaksi QRIS menjadi salah satu basis analisis perbankan untuk melihat potensi dan kemampuan usaha pelaku UMKM.

29 September 2026

Puteri Komarudin Soroti Tumpang Tindih Program UMKM dan Ketepatan Vokasi BI

Ekonomi dan Keuangan28 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Soroti Tumpang Tindih Program UMKM dan Ketepatan Vokasi BI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, perbankan, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar berbagai program pendampingan dan bantuan tidak tumpang tindih sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantura

Ekonomi dan Keuangan28 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantura

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR RI Puteri Komarudin mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai dasar pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) yang direncanakan membentang sepanjang 575 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Banggar Sepakati RUU APBN 2027, Target Pertumbuhan 6 Persen Optimistis Tercapai

Ekonomi dan Keuangan26 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Sepakati RUU APBN 2027, Target Pertumbuhan 6 Persen Optimistis Tercapai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Budi Sulistyono Dorong Giant Sea Wall Dibangun Bertahap Sesuai Skala Prioritas

Ekonomi dan Keuangan24 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Budi Sulistyono Dorong Giant Sea Wall Dibangun Bertahap Sesuai Skala Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) dinilai perlu segera dimulai secara bertahap dengan menentukan wilayah dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Budi Sulistyono alias Kanang menilai pembangunan tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang agar dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran.

Banggar Setujui Anggaran BOP Pantura untuk Dukung Program Giant Sea Wall

Ekonomi dan Keuangan24 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Setujui Anggaran BOP Pantura untuk Dukung Program Giant Sea Wall

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui anggaran Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura) untuk mendukung penanganan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), termasuk program Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa ). Perlu diketahui, Giant Sea Wall adalah salah satu program pemerintah dalam menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kerusakan ekosistem pesisir.

Banggar Dorong Evaluasi UU P2SK Sebelum Bentuk Omnibus Law Baru

Ekonomi dan Keuangan24 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Evaluasi UU P2SK Sebelum Bentuk Omnibus Law Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menilai pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan yang baru belum diperlukan. Menurutnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah mengatur berbagai aspek sektor keuangan secara luas.

Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) untuk memperkuat legitimasi serta kinerja nyata di tengah masyarakat. Pasalnya, penguatan sektor keuangan non-bank dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan kejelasan peta jalan (roadmap) serta pembuktian peran langsung dalam membantu masyarakat.

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menegaskan penerapan teknologi di sektor keuangan tidak boleh mengabaikan keadilan bagi para pekerja maupun menciptakan beban biaya yang merugikan masyarakat. Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi aturan internal perusahaan yang diduga kuat menekan hingga memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak para pegawai. Setali tiga uang, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK menilai skema Performance Improvement Plan (PIP) yang dibuat manajemen dinilai melenceng sebab diduga berubah menjadi alat intimidasi yang subjektif di lapangan.

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

Ekonomi dan Keuangan22 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai batas defisit APBN maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu tetap dipertahankan. Hal itu terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal.

Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR

Ekonomi dan Keuangan21 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan pelindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan Hillary saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026).