Ekonomi dan Keuangan

1215 artikel ditemukan

Pertumbuhan Sulsel Masih Ditopang Belanja Pemerintah, Mukhamad Misbakhun Dorong Penguatan Sektor Produktif

Ekonomi dan Keuangan21 September 2026

Pertumbuhan Sulsel Masih Ditopang Belanja Pemerintah, Mukhamad Misbakhun Dorong Penguatan Sektor Produktif

PARLEMENTARIA, Makassar - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar perekonomian Sulsel tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah.

21 September 2026

Mohamad Hekal: UMKM Harus Didorong Produktif, Bukan Sekadar Diberi Kredit Konsumsi

Ekonomi dan Keuangan21 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Mohamad Hekal: UMKM Harus Didorong Produktif, Bukan Sekadar Diberi Kredit Konsumsi

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyoroti perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara (Sulut) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi.

Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik

Ekonomi dan Keuangan19 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik

PARLEMENTARIA, Kendari — Komisi XI DPR RI menyoroti adanya paradoks dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Di satu sisi, capaian administrasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan, namun di sisi lain angka kerugian daerah justru mengalami peningkatan.

BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Surabaya — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mekanisme usul dan sanggah di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

18 September 2026

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong percepatan birokrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan program pemerintah maupun peluang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat ditindaklanjuti secara efektif dan responsif. Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan anggaran tetap perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban.

Habib Idrus Minta Perbankan Jangan Persulit Akses Modal UMKM

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Habib Idrus Minta Perbankan Jangan Persulit Akses Modal UMKM

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), tidak menjadikan kekhawatiran terhadap risiko kredit atau Non-Performing Loan (NPL) sebagai alasan untuk mempersempit akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Marwan Minta Pemetaan Inflasi Akurat dan Pengendalian Harga Harus Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Marwan Minta Pemetaan Inflasi Akurat dan Pengendalian Harga Harus Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendalami faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di setiap kabupaten/kota. Pemetaan yang akurat diperlukan agar rendahnya inflasi benar-benar mencerminkan keberhasilan pengendalian harga dan pasokan, bukan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat.

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya penempatan substansi yang tepat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Selain itu, ia juga mendorong agar revisi tersebut mampu memperkuat implementasi penganggaran yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi.

Anis Byarwati Pertanyakan Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Pertanyakan Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan formulasi penguatan kemandirian fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) perlu menjadi perhatian agar kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat tanpa mengabaikan keseimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah.

Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara harus mengembalikan semangat otonomi daerah melalui penguatan kemandirian fiskal. Salah satu instrumen yang dinilai dapat mendukung tujuan tersebut adalah penguatan skema pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mendorong penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam sistem fiskal saat ini perlu dievaluasi agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan.

Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kriteria objektif untuk menentukan kesiapan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebelum resmi beroperasi pada 1 Januari 2027. Menurutnya, target peluncuran tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan go live apabila masih terdapat fungsi kritis yang belum lolos pengujian.