Harris Turino Uji Independensi Destry Damayanti, Soroti Risiko Target Pertumbuhan 8 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Independensi Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan utama Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino saat mendalami visi dan kesiapan calon Gubernur BI Destry Damayanti. Dirinya  ingin memastikan Destry mampu menjalankan mandat bank sentral secara independen, termasuk ketika kebijakan moneter BI berhadapan dengan kepentingan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dengan calon Gubernur BI dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Menurutnya, persoalan independensi menjadi penting lantaran Destry telah sekitar tujuh tahun menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan kini berpeluang menduduki posisi tertinggi di bank sentral.

“Maka kalau hari ini Ibu diberi amanah untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia, bagaimana kami bisa percaya bahwa yang kami pilih adalah seorang Destry Damayanti, bukan Perry Warjiyo jilid kedua?” tanya Harris.

Bagi Harris, pertanyaan tersebut bukan sekadar menyangkut pergantian figur, melainkan bagaimana calon Gubernur BI menunjukkan karakter kepemimpinan dan kebijakan yang mampu menjaga independensi bank sentral. Terlebih, BI berada pada posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai rupiah, pengendalian inflasi, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Target Tumbuh 8 Persen dan Independensi BI

Harris juga menguji sikap Destry apabila pemerintah mendorong target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sementara kebijakan untuk mengejar target tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Ia mempertanyakan apakah BI akan tetap mengambil kebijakan berdasarkan mandat dan kalkulasi ekonomi bank sentral apabila kebijakan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan dinilai berisiko terhadap stabilitas makroekonomi.

“Kalau pemerintah ngotot menerapkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, sementara BI memiliki pemahaman bahwa pelonggaran moneter ini bisa mengancam inflasi dan pelemahan nilai tukar, apakah BI akan mengikuti target pertumbuhan ini?” ujarnya.

Menurut Harris, situasi tersebut dapat menjadi salah satu ukuran paling nyata terhadap independensi BI. Bank sentral, ungkapnya, harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan mandatnya, termasuk ketika keputusan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, Harris ingin memperoleh kepastian bahwa dukungan BI terhadap pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan mandat utamanya dalam menjaga stabilitas moneter.

Uji Batas Intervensi Rupiah

Dalam konteks stabilitas nilai tukar, Harris juga mendalami efektivitas kebijakan triple intervention yang dilakukan BI. Ia meminta Destry menjelaskan batas intervensi yang dianggap masih efektif dan kapan mekanisme pasar harus diberikan ruang untuk bekerja.

“Pada titik mana Ibu menganggap bahwa intervensi BI ini terlalu mahal dan tidak efektif? Berapa batas psikologis pelemahan rupiah yang menurut Ibu masih layak untuk dipertahankan tanpa intervensi dan membiarkan mekanisme pasar bekerja?” katanya.

Pertanyaan tersebut, menurut Harris, penting untuk memastikan kebijakan stabilisasi rupiah dilakukan secara terukur dan tidak mengorbankan terlalu banyak sumber daya apabila intervensi tidak lagi efektif.

Inflasi, Energi, dan Kebijakan Pemerintah

Selain nilai tukar, Harris menyoroti capaian inflasi yang berada dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen. Ia meminta Destry menjelaskan kontribusi kebijakan moneter BI dibandingkan dengan faktor lain, seperti harga pangan dan administered prices yang berada dalam ranah kebijakan pemerintah.

“Sebenarnya berapa persen keberhasilan ini yang benar-benar berasal dari kebijakan moneter Bank Indonesia, dan berapa persen yang merupakan faktor administered price, harga pangan, serta kebijakan dari pemerintah?” tanyanya.

Harris juga mengingatkan potensi tekanan inflasi apabila pemerintah menaikkan harga energi pada tahun mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara BI dan pemerintah agar stabilitas harga tetap terjaga tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap daya beli masyarakat.

Dampak ke Sektor Riil

Independensi BI, lanjut Harris, juga perlu dilihat dari efektivitas kebijakan yang dihasilkan bagi perekonomian. Karena itu, ia menyoroti kebijakan makroprudensial, khususnya pelonggaran Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), di tengah pertumbuhan kredit korporasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kredit UMKM.

Harris meminta Destry memastikan kebijakan pelonggaran likuiditas tidak berhenti pada peningkatan likuiditas perbankan, tetapi benar-benar mendorong pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM. Ia juga mendalami koordinasi BI dengan Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk bagaimana perbedaan pandangan antarlembaga dapat dikelola ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun kebijakan strategis pemerintah.

Pada akhirnya, seluruh pendalaman tersebut bermuara pada satu pertanyaan besar mengenai arah kepemimpinan Destry apabila dipercaya memimpin BI selama lima tahun ke depan. Harris meminta Destry menjelaskan warisan kepemimpinan yang ingin ditinggalkan sekaligus risiko terbesar yang ingin dihindarinya.

“Lima tahun dari sekarang publik akan mengingat satu hal tentang kepemimpinan Destry Damayanti. Maka Ibu ingin dikenal sebagai apa di posisi sebagai Gubernur Bank Indonesia? Dan sebaliknya, risiko yang paling Ibu takuti lima tahun dari sekarang itu seperti apa?” pungkasnya. (bit/um)