Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Perkuat Pengawasan Bea Cukai Demi Lindungi Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi XI DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) guna melindungi penerimaan negara sekaligus mencegah peredaran barang ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu iklim usaha.

Pembiayaan Daerah dan UMKM Harus Merata, Demi Serap Tenaga Kerja

Pembiayaan Daerah dan UMKM Harus Merata, Demi Serap Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong agar pembiayaan yang disalurkan kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada kelancaran pengembalian pinjaman, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat perekonomian daerah.

Shohibul Imam: Pembiayaan UMKM Harus Transparan dan Bikin UMKM Naik Kelas

Shohibul Imam: Pembiayaan UMKM Harus Transparan dan Bikin UMKM Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memperjelas kriteria penyaluran pembiayaan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab tujuan sosial yang diemban perusahaan. Pasalnya, kejelasan parameter pembiayaan penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus menghindari munculnya persoalan moral hazard.

Indonesia Timur Berhak Akses Mudah Pembiayaan Ekspor dan Program Desa Devisa

Indonesia Timur Berhak Akses Mudah Pembiayaan Ekspor dan Program Desa Devisa

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memperluas jangkauan pembiayaan dan pendampingan hingga kawasan Indonesia Timur. Baginya, pemerataan akses terhadap pembiayaan dan pengembangan ekspor menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan pembangunan nasional.

Fauzi Amro Yakini Pembiayaan Daerah dan UMKM Makin Perkuat Fondasi Pariwisata Bali

Fauzi Amro Yakini Pembiayaan Daerah dan UMKM Makin Perkuat Fondasi Pariwisata Bali

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan pembiayaan pembangunan daerah dan ketahanan finansial usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menopang keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Sebab, terangnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan negara menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kreatif mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun

Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun pada laporan semester pemerintah. Nilai tersebut dinilai jauh di atas tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal.

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak tidak menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan rasa takut bagi wajib pajak. DPR meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan tersebut serta memastikan pelibatan setiap institusi sesuai tugas dan kewenangannya.

RUU PFII Disahkan Jadi Usul Inisiatif, RI Siapkan Financial Center Tarik Dana Global

RUU PFII Disahkan Jadi Usul Inisiatif, RI Siapkan Financial Center Tarik Dana Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) diarahkan untuk membangun financial center atau pusat finansial internasional di Indonesia. Kehadiran pusat finansial tersebut diharapkan mampu menarik dana global dan menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai investasi strategis di dalam negeri.

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan mengalami penambahan. Namun, besaran anggaran tersebut masih menunggu keputusan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah masih mematangkan skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian karena berkaitan dengan tata kelola kepegawaian daerah dan kebijakan fiskal nasional.

Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak