Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah guna mempercepat pembangunan serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga harus memperhatikan belanja kementerian dan lembaga yang mengalir ke daerah.

"Fokus kita bukan hanya pada transfer ke daerah, tetapi juga belanja pemerintah pusat yang ada di daerah. Keduanya harus disinkronkan sehingga kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan di Jawa Timur, menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus membantu menahan laju inflasi," ujar Jazilul usai Pertemuan Banggar DPR RI dengan Gubernur Jawa Timur, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Plt. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran Kementerian Keuangan di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (16/7/2026).

Ia menjelaskan, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan nilai transfer ke daerah yang besar karena memiliki jumlah penduduk dan cakupan wilayah yang luas. Oleh karena itu, dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jazilul, pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan ruang fiskal yang dimiliki untuk menjalankan program-program prioritas yang mampu menggerakkan perekonomian. Di antaranya melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi kreatif, peningkatan produktivitas daerah, serta pengalokasian anggaran pada program-program yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh kepala daerah tetap menjaga momentum tersebut melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta kebijakan yang mampu mengendalikan inflasi.

Dalam kesempatan itu, Jazilul juga menegaskan komitmen Banggar DPR RI untuk terus mendorong kebijakan fiskal yang mencerminkan prinsip keadilan antardaerah. Aspirasi pemerintah daerah terkait DAU, DAK, maupun DBH, lanjutnya, akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan fiskal dan APBN Tahun Anggaran 2027.

"Kami akan menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah agar menjadi kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah menjadi penting agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X tersebut. (tvr/aha)