PPPK

59 artikel dengan tag ini

Legislator Ungkap Skema Penguatan Status PPPK Mulai 2027

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Legislator Ungkap Skema Penguatan Status PPPK Mulai 2027

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mengungkap perkembangan kebijakan terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PPPK penuh waktu didorong menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi.

5 September 2026

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau ASN. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan honorer dan PPPK ini harus dilakukan secara fundamental, sistematis, dan tidak dicicil.

Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memastikan akan mengawal aspirasi guru non-ASN agar penyelesaian status kepegawaian mereka tidak berhenti pada kebijakan transisi. Menurutnya, kepastian status guru non-ASN penting untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan bagi para pendidik.

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan 231.246 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut sekaligus mengalihkan status kepegawaian mereka menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kesepakatan pemerintah dan DPR RI untuk menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dinilai perlu segera diperkuat dengan dasar hukum yang jelas dalam pembahasan RAPBN 2027. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak lagi terbebani pembiayaan PPPK yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah.

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri, termasuk skema PPPK paruh waktu. Hal itu disampaikannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Tunggu Kepastian Alokasi Anggaran RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Tunggu Kepastian Alokasi Anggaran RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI sekaligus Badan Anggaran DPR RI Kamrussamad mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi harapan bagi lebih dari 500 ribu PPPK yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun.

Charles Dorong PPPK Nakes Diangkat PNS, Honorer Diberi Kepastian Status

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Dorong PPPK Nakes Diangkat PNS, Honorer Diberi Kepastian Status

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian dan penghasilan yang lebih layak bagi tenaga kesehatan (nakes), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer. Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

DPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK yang akan diangkat PNS, termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).

19 Agustus 2026

Tiga Skema Pembayaran PPPK Disiapkan, Indrajaya: Harus Betul-betul Berjalan

Politik dan Keamanan13 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tiga Skema Pembayaran PPPK Disiapkan, Indrajaya: Harus Betul-betul Berjalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyambut baik langkah pemerintah menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk mengakhiri keresahan PPPK yang masih menghadapi keterlambatan pembayaran gaji di sejumlah daerah.

Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan komitmennya untuk mengutamakan belanja pegawai, khususnya dalam hal penyelesaian status tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baik penuh maupun paruh waktu di daerah. Selain itu, Komisi II juga mengapresiasi kesepakatan relaksasi aturan belanja pegawai di atas 30 persen bersama Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut tidak membebani fiskal daerah secara kaku pada tahun 2027.