PPPK

52 artikel dengan tag ini

Charles Dorong PPPK Nakes Diangkat PNS, Honorer Diberi Kepastian Status

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Charles Dorong PPPK Nakes Diangkat PNS, Honorer Diberi Kepastian Status

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian dan penghasilan yang lebih layak bagi tenaga kesehatan (nakes), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer. Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

20 Agustus 2026

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

DPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK yang akan diangkat PNS, termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).

19 Agustus 2026

Tiga Skema Pembayaran PPPK Disiapkan, Indrajaya: Harus Betul-betul Berjalan

Politik dan Keamanan13 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tiga Skema Pembayaran PPPK Disiapkan, Indrajaya: Harus Betul-betul Berjalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyambut baik langkah pemerintah menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk mengakhiri keresahan PPPK yang masih menghadapi keterlambatan pembayaran gaji di sejumlah daerah.

Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan komitmennya untuk mengutamakan belanja pegawai, khususnya dalam hal penyelesaian status tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baik penuh maupun paruh waktu di daerah. Selain itu, Komisi II juga mengapresiasi kesepakatan relaksasi aturan belanja pegawai di atas 30 persen bersama Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut tidak membebani fiskal daerah secara kaku pada tahun 2027.

Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses

Politik dan Keamanan29 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI akan membahas reformulasi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kondisi fiskal daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta para kepala daerah se-Indonesia pada 30 Juli 2026. Pembahasan tersebut tetap dilaksanakan pada masa reses saat ini atas arahan dan persetujuan Pimpinan DPR RI.

Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyambut baik uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membangun birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai.

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera merumuskan solusi agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terjamin. Hal itu terutama di daerah yang mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD.

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah masih mematangkan skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian karena berkaitan dengan tata kelola kepegawaian daerah dan kebijakan fiskal nasional.

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran efisiensi anggaran. Menurutnya, setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), hak PPPK, termasuk pembayaran gaji, wajib dipenuhi oleh pemerintah.

La Tinro La Tunrung Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

La Tinro La Tunrung Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepastian status kepegawaian guru dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah didorong menyusun peta jalan yang jelas untuk mempercepat pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Komisi II Minta APBN Topang Gaji PPPK Daerah Defisit

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Minta APBN Topang Gaji PPPK Daerah Defisit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menilai polemik pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan skema pembiayaan gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.