PPPK

52 artikel dengan tag ini

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Langkah sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad menilai langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.

12 Juli 2026

Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah pusat segera turun tangan membantu menyelesaikan berbagai persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, termasuk polemik yang dialami guru PPPK di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan hingga tenaga pendidik kehilangan kepastian status kerja.

Cucun : Status PPPK Paruh Waktu Harus Segera Mendapat Kepastian

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun : Status PPPK Paruh Waktu Harus Segera Mendapat Kepastian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR RI terus mengawal penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus paruh waktu. Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kepastian agar tidak terjadi ketidakjelasan status setelah September 2026.

Legislator: Komisi II Siapkan Solusi Bersama Pemerintah Atasi Batas Belanja Pegawai

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator: Komisi II Siapkan Solusi Bersama Pemerintah Atasi Batas Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Bandung – Keresahan pemerintah daerah terkait ancaman pelanggaran aturan batas maksimal belanja pegawai mulai menemukan titik terang. Komisi II DPR RI menyatakan telah merumuskan solusi konkret bersama pemerintah untuk mengatasi persoalan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait beban belanja aparatur.

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan dana transfer ke daerah diproyeksikan turun menjadi Rp600 triliun pada 2027 dari sekitar Rp900 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pegawai, termasuk gaji guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah pusat diminta untuk lebih mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada terganggunya pembayaran gaji aparatur, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang hingga kini masih bekerja sebagai tenaga honorer di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut perlindungan tenaga kesehatan yang setiap hari melayani masyarakat.

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu ditarik sepenuhnya menjadi dukungan APBN pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan postur anggaran daerah yang kian tertekan.

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan perlunya relaksasi ketentuan batas belanja pegawai daerah serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, baik yang penuh waktu atau paruh waktu. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah.

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Mardani menyoroti skema kontrak PPPK yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian karena harus diperbarui secara berkala setiap tahun. Ia menekankan pentingnya jaminan karier yang lebih kokoh dan berkelanjutan bagi PPPK agar setara dengan aparatur sipil negara lainnya.

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak dapat diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Begitu juga dengan penerapan ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tak dapat jadi alasan.