E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Imigrasi|SPMB|YTR|WNA|Optimalisasi Pendapatan Daerah|stunting|Anggaran|Pendidikan|Guru|Pariwisata|KUHP|HAM|RUU Sisdiknas
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 84%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Imigrasi|SPMB|YTR|WNA|Optimalisasi Pendapatan Daerah|stunting|Anggaran|Pendidikan|Guru|Pariwisata|KUHP|HAM|RUU Sisdiknas
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 84%
Angin: 5 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Imigrasi|SPMB|YTR|WNA|Optimalisasi Pendapatan Daerah|stunting|Anggaran|Pendidikan|Guru|Pariwisata|KUHP|HAM|RUU Sisdiknas
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 84%
Angin: 5 km/h
/
/
Berita/Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

Diterbitkan
Selasa, 23 Jun 2026 16.14 WIB
Bagikan:
Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf dalam agenda Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Devi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu ditarik sepenuhnya menjadi dukungan APBN pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan postur anggaran daerah yang kian tertekan.

 

“Oleh karena itu, kami berharap dalam Panja TKD ini, gaji P3K dan P3K paruh waktu ini bisa ditarik menjadi dukungan APBN,” ujar Dede Yusuf dalam agenda Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/06/2026).

Lihat Juga :

Tidak Semua Daerah Mampu Bayar Gaji P3K Paruh Waktu

Tidak Semua Daerah Mampu Bayar Gaji P3K Paruh Waktu

Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak

Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak

 

Ia menjelaskan, kebijakan penarikan beban gaji tersebut sebenarnya tidak terlalu masif jika dibandingkan dengan kapasitas APBN pusat saat ini. Di sisi lain, pemerintah pusat dinilai sudah memegang kendali atas banyak instrumen pembiayaan yang awalnya bersumber dari daerah.

 

“Sebetulnya tidak terlalu besar, hanya sekian belas triliun. Bagi APBN tentunya ini cukup bisa untuk melaksanakannya, karena sudah cukup banyak pembiayaan daerah seperti bagi hasil dan lain-lain itu sekarang sudah dikelola oleh pusat,” ujarnya.

 

Selain beban fiskal, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengingatkan komitmen awal pembukaan formasi P3K, khususnya bagi para guru dan tenaga kependidikan yang awalnya diwacanakan akan ditanggung penuh oleh anggaran pusat. “Karena dulu juga kita membukanya, saya masih ingat di sini ada Ibu Sekjen Kemendikbud, kita mendorong guru dan tenaga pendidikan itu untuk mendapatkan gaji sebetulnya dari pusat. Namun dalam pelaksanaannya di tengah jalan, dilarikan kembali ke daerah,” ungkap Dede Yusuf.

 

Melalui forum Panja TKD ini, pihaknya meminta komitmen tim pemerintah untuk membuka ruang kebijakan baru agar alokasi belanja pegawai tidak terus-menerus mengorbankan program pembangunan masyarakat di daerah. “Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pemerintah dan bisa meningkatkan atau menambah transfer keuangan daerah, khususon bagi daerah-daerah yang memang tidak sanggup,” pungkasnya. (NAL/um)

Berita terkait

Tidak Semua Daerah Mampu Bayar Gaji P3K Paruh Waktu
Politik dan Keamanan
Tidak Semua Daerah Mampu Bayar Gaji P3K Paruh Waktu
Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak
Dede Yusuf Dorong Bank Daerah Dampingi Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Sumut
Politik dan Keamanan
Dede Yusuf Dorong Bank Daerah Dampingi Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Sumut
Tags:#APBN#TKD#PPPK#RAPBN 2027
Sebelumnya

Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA

Selanjutnya

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(923)
  • Industri dan Pembangunan(3309)
  • Isu Lainnya(1021)
  • Kesejahteraan Rakyat(3315)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4041)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

LOKAS
DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Imigrasi|SPMB|YTR|WNA|Optimalisasi Pendapatan Daerah|stunting|Anggaran|Pendidikan|Guru|Pariwisata|KUHP|HAM|RUU Sisdiknas
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 84%
Angin: 5 km/h