Gaji Guru Diusulkan Langsung dari Kemenkeu, Sofyan Tan: Biar Tak Dipersulit Birokrasi Daerah

PARLEMENTARIA, Tebing Tinggi – Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mendorong adanya reformasi tata kelola guru di Indonesia agar pengelolaan kepegawaian, pengembangan karier, hingga sistem penggajian menjadi lebih adil, transparan, dan berpihak kepada tenaga pendidik. Menurutnya, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi guru tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut sistem pengelolaan yang masih perlu dibenahi.

Sofyan mengatakan, selama ini pengelolaan guru yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya berkaitan dengan proses penggajian maupun pengembangan karier yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi para guru.

"Selama ini kita melihat guru ditempatkan dan penggajiannya dikelola oleh daerah. Dalam praktiknya, kondisi itu kadang justru mempersulit proses pembayaran gaji maupun pengangkatan mereka," kata Sofyan saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (22/7/2026)

Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila proses pengelolaan sumber daya manusia terlalu bergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Karena itu, Komisi X DPR RI berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mampu menghadirkan tata kelola guru yang lebih profesional serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh tenaga pendidik di Indonesia.

"Kami berharap melalui pembahasan RUU Sisdiknas, para guru memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memperoleh jenjang karier yang jelas, serta mendapatkan kenaikan pangkat secara teratur sesuai ketentuan," ujarnya.

Selain memperbaiki sistem karier, Sofyan juga mengingatkan agar reformasi tata kelola guru tidak justru menambah beban administrasi. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana sehingga guru dapat lebih fokus menjalankan tugas sebagai pendidik.

Menurutnya, proses pengurusan administrasi kepegawaian tidak seharusnya mengharuskan guru datang ke pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai dokumen yang berkaitan dengan karier maupun hak-haknya. "Yang paling penting adalah jangan sampai guru dipersulit dengan urusan administrasi. Semua layanan harus dibuat lebih mudah dan lebih dekat dengan mereka," katanya.

Sofyan juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme pembayaran gaji guru secara langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat penyaluran hak guru sekaligus meminimalkan hambatan birokrasi. "Kalau penggajian mereka bisa langsung dari Kementerian Keuangan kepada masing-masing guru, saya kira itu sangat baik. Tujuannya adalah mempercepat berbagai kemudahan bagi guru," ujarnya.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah juga harus memastikan sistem pengelolaan tenaga pendidik berjalan secara profesional sehingga para guru memperoleh kepastian status, jenjang karier yang jelas, serta hak-hak yang diterima tepat waktu.

Sofyan berharap berbagai masukan yang diperoleh Komisi X DPR RI selama kunjungan kerja reses di Tebing Tinggi dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada guru sebagai ujung tombak peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (eno/we)