Guru

28 artikel dengan tag ini

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan perlunya relaksasi ketentuan batas belanja pegawai daerah serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

9 Juni 2026

Kesejahteraan Guru Masih Terabaikan, Negara Wajib Penuhi Amanat Konstitusi

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kesejahteraan Guru Masih Terabaikan, Negara Wajib Penuhi Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti masih rendahnya perhatian negara terhadap nasib dan kesejahteraan guru di Indonesia. Menurutnya, negara tidak memiliki alasan untuk mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik karena pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi.

Perkuat Payung Hukum bagi Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan Nasional

Kesejahteraan Rakyat28 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perkuat Payung Hukum bagi Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menegaskan pentingnya penguatan sistem pendidikan nasional melalui peningkatan harkat, martabat, serta perlindungan bagi guru dan dosen di Indonesia.

Terima Audiensi SIAGA, Baleg Dorong Percepatan Regulasi demi Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Terima Audiensi SIAGA, Baleg Dorong Percepatan Regulasi demi Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari SIAGA - Silaturahim Guru Indonesia bersama sejumlah forum guru swasta dan madrasah di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya penguatan regulasi serta afirmasi anggaran untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian status para guru. Audiensi tersebut dihadiri berbagai organisasi guru, antara lain PGSI, PGMM, GM PRO, FGSNI, IGSS PLPGI, FGHM, FTHMI, FKSS, dan AGMM.

Lestari Moerdijat: Persoalan Guru Jangan Dipahami Masalah Administratif Semata

Kesejahteraan Rakyat12 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Persoalan Guru Jangan Dipahami Masalah Administratif Semata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai diperlukan political will yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk memastikan reformasi tata kelola aparatur negara tidak mengorbankan keberlanjutan pendidikan nasional dan masa depan generasi bangsa.

Hetifah Ingatkan Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat11 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Ingatkan Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu ia sampaikan merespons terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026.

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri.

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Desakan ini merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah.

Harris Turino Terima Aspirasi Guru Honorer, Minta Kepastian Status Usai SE Kemendikdasmen

Kesejahteraan Rakyat5 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Harris Turino Terima Aspirasi Guru Honorer, Minta Kepastian Status Usai SE Kemendikdasmen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kegelisahan guru honorer terkait kepastian status kerja pasca 2026 kembali mencuat menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Ketentuan dalam beleid tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru non-ASN, khususnya terkait masa penugasan yang disebut hanya berlaku sampai 31 Desember 2026.

Hapus Klaterisasi Guru, Rekrutmen Harus Terpusat Melalui Jalur CPNS

Kesejahteraan Rakyat4 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hapus Klaterisasi Guru, Rekrutmen Harus Terpusat Melalui Jalur CPNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi total terhadap tata kelola guru nasional dengan menghapus skema atau klaster guru.

Syarat Lewati Pembelajaran Pedagogi, Guru Jurusan Non-Kependidikan Boleh Mengajar

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Syarat Lewati Pembelajaran Pedagogi, Guru Jurusan Non-Kependidikan Boleh Mengajar

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menyampaikan bahwa lulusan sarjana dari berbagai jurusan non-kependidikan dapat menjadi guru, asalkan melewati tahapan belajar pedagogi terlebih dahulu.

Komisi X: Isu Kesejahteraan Guru Masuk Pembahasan RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat24 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X: Isu Kesejahteraan Guru Masuk Pembahasan RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Toba - Upaya perbaikan sistem pendidikan nasional terus dikebut di DPR RI. Saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Komisi X DPR RI tidak hanya meninjau infrastruktur fisik bangunan sekolah, tetapi juga menyerap berbagai keluhan fundamental dari para tenaga pendidik di lapangan.