Guru

28 artikel dengan tag ini

Sudah Mengabdi Puluhan Tahun, Status Kepegawaian Guru di Karimun Masih Belum Jelas

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Sudah Mengabdi Puluhan Tahun, Status Kepegawaian Guru di Karimun Masih Belum Jelas

PARLEMENTARIA, Karimun – Anggota Komisi DPR Abdul Fikri Faqih menyoal nasib tenaga pendidik di tengah berbagai program pendidikan yang terus didorong, namun nasib para guru terutama yang telah lama mengabdi masih menyisakan tanda tanya besar di Kabupaten Karimun.

23 April 2026

Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak penguatan kesehatan mental dan spiritual yang diatur dalam RUU Sisdiknas. Penguatan dua hal itu dilakukan melalui integrasi psikolog serta guru agama guna menjamin nutrisi utuh bagi siswa.

Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Dorong Guru Sejahtera

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan komitmen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari pembenahan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan fondasi utama untuk menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas.

Abidin Fikri Usulkan Skema Insentif bagi Guru Madrasah Swasta Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abidin Fikri Usulkan Skema Insentif bagi Guru Madrasah Swasta Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menyiapkan skema insentif bagi ratusan ribu guru madrasah swasta yang tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Usulan tersebut disampaikan sebagai solusi atas keterbatasan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak memungkinkan pengangkatan guru swasta menjadi ASN atau PPPK.