MBG

63 artikel dengan tag ini

Sukseskan Program MBG, DPR Harap Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola BGN

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Sukseskan Program MBG, DPR Harap Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola BGN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berharap penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat kelembagaan BGN. Hal itu sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.

25 Juli 2026

Obon Ingatkan BGN, Surplus Dapur MBG di Jawa Tak Boleh Hambat Daerah Lain

Kesejahteraan Rakyat24 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Obon Ingatkan BGN, Surplus Dapur MBG di Jawa Tak Boleh Hambat Daerah Lain

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyoroti ketimpangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pengembangan dapur MBG dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di setiap daerah agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.

Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan rumah sakit daerah sebagai tiga fokus utama hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).

Legislator Harap Pergantian Kepala BGN Tak Ganggu Program MBG

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Harap Pergantian Kepala BGN Tak Ganggu Program MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mendorong pemerintah segera menetapkan kepala BGN definitif agar program strategis tersebut tetap berjalan optimal.

23 Juli 2026

Kepemimpinan Baru BGN Diminta Perkuat Tata Kelola Berbasis Kelembagaan

Kesejahteraan Rakyat19 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kepemimpinan Baru BGN Diminta Perkuat Tata Kelola Berbasis Kelembagaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepemimpinan anyar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) didorong bisa lebih mengedepankan perspektif kelembagaan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk kelembagaan sehingga pertanggungjawabannya pun harus ditempatkan dalam kerangka institusi, bukan individu.

Netty Prasetiyani: Kebijakan MBG Harus Terdokumentasi Resmi, Bukan Instruksi Verbal

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Prasetiyani: Kebijakan MBG Harus Terdokumentasi Resmi, Bukan Instruksi Verbal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat landasan regulasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh kebijakan, arahan, maupun petunjuk teknis program tersebut dinilai harus dituangkan dalam dokumen resmi agar memberikan kepastian bagi pelaksana di lapangan sekaligus mencegah terjadinya multitafsir.

Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial

Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun kembali skema operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih berorientasi sosial. Menurutnya, penyelenggaraan program perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan menjadi ruang yang berorientasi pada keuntungan bisnis.

Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi

Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kembali difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi. Menurutnya, program tersebut harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan agar benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Lucy Kurniasari Dorong Pembentukan Panja Tata Kelola Program MBG

Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lucy Kurniasari Dorong Pembentukan Panja Tata Kelola Program MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan terbebas dari berbagai persoalan tata kelola. Menurutnya, Panja diperlukan untuk memperoleh fakta yang objektif sekaligus menjadi dasar perbaikan program ke depan.

Legislator Minta Daftar Pemasok UMKM Program MBG Dibuka ke Publik

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Minta Daftar Pemasok UMKM Program MBG Dibuka ke Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat transparansi pelibatan pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pelaksanaan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, serta solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, upaya pembenahan tata kelola program tidak boleh mengorbankan masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung salah satu program prioritas pemerintah tersebut.

Evaluasi Tata Kelola MBG Harus Perhatikan Wilayah 3T

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Evaluasi Tata Kelola MBG Harus Perhatikan Wilayah 3T

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan pemerintah harus segera memberikan kepastian kebijakan bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, para mitra telah berinvestasi dan menjalankan arahan pemerintah sehingga tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan.