Korban Keracunan MBG Bukan Cuma Angka, Ini Menyangkut Masa Depan Generasi Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta— Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Netty menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, sebab keberhasilan program ini menyangkut masa depan generasi bangsa.

“Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami para penerima manfaat MBG di sejumlah daerah. Semoga mereka yang terdampak segera pulih dan seluruh proses penanganannya berjalan dengan baik. Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Politisi Fraksi PKS ini menilai, berulangnya kasus dugaan keracunan harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan MBG. Pengawasan ketat, menurutnya, tidak boleh hanya dilakukan saat makanan disajikan, melainkan dari hulu ke hilir.

“Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah makanan dikonsumsi, tetapi harus dimulai sejak penyusunan dan penerapan petunjuk teknis (juknis), pemilihan serta penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dan pengantaran makanan kepada penerima manfaat. Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas, pengawasan yang berjalan, dan penanggung jawab yang memastikan standar dipenuhi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Netty mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka hasil audit dari setiap insiden secara transparan. Hal ini penting agar akar masalah,apakah bersumber dari bahan baku, proses olah, penyimpanan, atau distribusi, dapat teridentifikasi dengan jelas sebagai bahan perbaikan sistem secara nasional.

“Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau sebuah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) diberi sanksi, tapi apa yang menjadi penyebabnya. Jika ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya. Segera lakukan evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa,” jelas Netty.

Guna memperkuat fungsi pengawasan, Netty mendorong BGN agar membuka kanal pengaduan publik yang responsif dan mudah diakses oleh orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat umum. Ia bahkan mengusulkan pemberian apresiasi bagi warga yang melaporkan dugaan pelanggaran secara valid.

“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi dari keamanan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat. MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia, sehingga keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama agar program ini semakin aman dan dipercaya masyarakat,” pungkas Legislator Dapil Jawa Barat VIII tersebut. (ndy/aha)