//
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Fadli/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung kebijakan agar telur hasil produksi peternak rakyat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga telur sekaligus memastikan hasil produksi peternak rakyat terserap.
Hal itu disampaikan Firman kepada Parlementaria saat merespons Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Firman mengatakan kondisi harga telur sempat mengalami tekanan akibat penurunan penyerapan. Harga telur bahkan pernah berada di kisaran Rp15.000 dan membuat peternak mengalami kerugian. Namun, berdasarkan pengecekan terakhir di lapangan, harga mulai kembali stabil di kisaran Rp23.000.
“Kalau unggas, telur ini kan memang kemarin sudah cukup bagus. Tetapi ketika moratorium makan bergizi, itu memang sempat mengalami penurunan harga yang statis. Bahkan kemarin itu harga telur sampai Rp15.000, itu mengalami kerugian yang luar biasa,” ujar Firman.
Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai membaik. Karena itu, momentum keberlanjutan program MBG perlu dimanfaatkan untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak rakyat. “Tetapi sekarang sudah mulai stabil lagi, sudah di angka Rp23.000, pengecekan terakhir di lapangan,” katanya.
Firman pun secara khusus mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong telur produksi peternak rakyat menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan untuk diserap dalam program MBG. “Nah, harapan kami adalah MBG, kami sepakat dengan Kepala BGN bahwa telur-telur dari produksi masyarakat, unggas masyarakat ini harus diutamakan untuk diserap untuk MBG, tidak boleh dari perusahaan besar,” tegasnya.
Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, penyerapan telur produksi peternak rakyat melalui MBG merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan itu sekaligus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan program pemerintah dan pasar hasil produksi masyarakat.
“Itu kami mendukung, karena ini bentuk keberpihakan daripada pemerintah terhadap masalah peternakan unggas daripada petani-petani kita,” ujarnya.
Firman menilai apabila penyerapan tersebut dilakukan secara konsisten, harga telur di tingkat peternak dapat lebih terjaga. Kepastian pasar juga akan memberikan dorongan kepada peternak untuk mempertahankan dan meningkatkan produksinya. “Kalau ini dilakukan maka bisa stabil,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya penggunaan telur puyuh dalam pemenuhan kebutuhan tertentu, sementara pada saat yang sama produksi telur ayam dari peternak rakyat sempat mengalami persoalan penyerapan. “Sedangkan Indonesia, di sisi lain harga telur unggas itu mengalami penurunan, tidak laku. Kenapa masih menggunakan telur puyuh? Nah, ini kan harus tegas,” tegas Firman.
Firman menilai kebijakan penyerapan produk lokal perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, program pemerintah berskala besar seperti MBG seharusnya dapat memberikan efek berantai kepada masyarakat, termasuk peternak kecil dan menengah.
Ia berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada komitmen, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik dan kelompok penerima manfaat, tetapi juga menjadi pasar yang mampu menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.
“Dengan sikap atau pernyataan Kepala BGN yang baru bahwa telur daripada petani unggas itu harus wajib diserap untuk MBG, ini kami dukung sepenuhnya,” pungkas Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu. (fa/aha)
