//
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Als/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah penerima manfaat. Menurutnya, keamanan pangan serta ketepatan sasaran harus menjadi perhatian utama agar program tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan malnutrisi dan stunting di Indonesia.
Edy mengatakan, kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya dalam memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG memang secara kuantitas ini memang menjadi prioritas pemerintah. Tetapi bahwa soal keamanan pangan itu keselamatan pangan menjadi sangat penting. Sehingga kasus-kasus keracunan yang terjadi ini menjadi evaluasi paling penting.Itu terkait dengan tata kelola SBPG yang memang dari awal kurang memperhatikan standar keamanan mutu pangan. Pengolahan dapur yang dulu tanpa SLAS, apalagi HACCP,” ujar Edy kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, sejumlah persoalan dalam pengelolaan SPPG perlu dibenahi, mulai dari pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan, pengolahan dapur, keterbatasan tenaga yang berpengalaman, hingga jarak antara SPPG dan penerima manfaat. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kembali terjadinya kasus keracunan yang dapat membahayakan anak-anak.
Di sisi lain, Edy menilai sasaran MBG juga harus lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi mengalami malnutrisi dan stunting. Ia menyoroti masih adanya wilayah yang menjadi kantong stunting, tetapi belum mendapatkan prioritas yang semestinya.
“Daerah lima provinsi kantong stunting kita belum. NTT, Papua, Maluku, Sulawesi Barat yang harusnya mendapat prioritas pertama malah terlambat dibanding dengan provinsi yang lain,” tegasnya.
Oleh jarena itu, Edy meminta BGN memfokuskan penerima manfaat pada wilayah-wilayah dengan tingkat malnutrisi dan stunting tinggi, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu. “Jangan sampai justru orang yang miskin tidak dapat. Jadi yang penerima manfaat orang mampu sebaiknya diefisiensi, lalu fokus pada kelompok risiko tinggi malnutrisi dan stunting,” ujarnya.
Menurut Edy, ketepatan sasaran tersebut penting karena tujuan utama MBG bukan sekadar memberikan makanan tambahan, melainkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki gizi anak dan mewujudkan target generasi emas Indonesia 2045.
Ia juga meminta pemerintah memperjelas jumlah penerima manfaat yang benar-benar menjadi sasaran program. Kejelasan data tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan anggaran secara lebih realistis dan memastikan anggaran benar-benar diarahkan untuk mengatasi malnutrisi dan stunting.
“Kita belum tahu berapa jumlah penerima manfaat yang sebenarnya dari target MBG ini. Sehingga kita belum tahu juga sebetulnya anggaran yang dibutuhkan berapa sih yang real, betul-betul ditujukan untuk mengatasi malnutrisi stunting,” pungkasnya. (als/aha)
