Sambut Era Kendaraan Listrik, RUU LLAJ Segera Dibahas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sesaat sebelum menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menegaskan komitmen Parlemen dalam mempercepat regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu fokus utamanya adalah perampungan Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) yang ditargetkan segera rampung. 

Erna menyoroti bahwa RUU LLAJ yang saat ini berstatus sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI disiapkan untuk menjadi payung hukum transportasi yang relevan hingga dua dekade mendatang.

"Pembaruan LLAJ ini harus bermanfaat bagi para pengguna jalan. Nanti RUU ini, ketika sudah disahkan menjadi Undang-Undang, harus lebih mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, 10–20 tahun ke depan, ini bisa menjadi acuan mutlak bagi pengguna jalan," ujar Erna di Gedung Nusantara II, Senayan, pada Jumat (14/8/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kemunculan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (EV) dan transformasi mobilitas masa kini menuntut regulasi yang responsif. Hukum tidak boleh tertinggal oleh pesatnya inovasi di sektor transportasi darat.

"Pembaruan teknologi saat ini sangat cepat. Kita tahu ada tren kendaraan listrik dan transformasi mobilitas terbaru. Undang-undang tentu harus beradaptasi terhadap perkembangan tersebut agar bisa diterapkan di lapangan. Kalau tidak ada peraturan yang mengikat, tentu ini akan menyulitkan ke depannya," tegasnya.

Terkait tenggat waktu pengesahan, Erna menjelaskan Komisi V menaruh atensi penuh agar pembahasan bersama Pemerintah tidak berlarut-larut. "Target tentu harus sesegera mungkin. Kalau tidak ada hambatan, targetnya tahun ini harus clear, agar RUU ini segera beres dan masyarakat punya kepastian hukum," tambahnya.

Selain merampungkan produk legislasi, Erna juga memastikan fungsi pengawasan dan anggaran Komisi V DPR RI terus berjalan, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia berharap pemerataan dan konektivitas infrastruktur dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Di sisi perumahan, kami terus mendorong dan memberikan banyak bantuan bedah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harapannya, agar mereka bisa menikmati rumah yang lebih layak, sehat, dan taraf hidupnya bisa lebih sejahtera," pungkasnya. (hvt/aha)