Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kembali difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi. Menurutnya, program tersebut harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan agar benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Edy usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Edy mengungkapkan sejak awal Komisi IX telah memberikan berbagai catatan terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari belum adanya regulasi yang jelas hingga perubahan kebijakan yang dinilai menyulitkan proses pengawasan.

"Program ini memang program kampanye Presiden. Tetapi dari awal desainnya banyak melalui proses trial and error. Regulasi juga belum jelas. Kami yang mengawasi saja bingung karena setiap hari berubah. Karena itu kami mendorong betul Perpres Nomor 115 itu keluar, akhirnya keluar di bulan November, " ujarnya.

Menurut Edy, yang lebih penting dari perluasan cakupan program adalah memastikan intervensi benar-benar menyasar kelompok yang berisiko mengalami stunting dan malnutrisi. Ia mengingatkan bahwa penanganan stunting memiliki waktu yang sangat terbatas sehingga harus dilakukan secara tepat sasaran.

"Kalau kita ingin mengintervensi masalah nutrisi, penerima manfaatnya dua, kelompok resiko tinggi yang malnutrisi dan stunting yang itu berhubungan dengan Generasi Emas 2045," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan MBG, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan dan penanganan stunting.

Edy menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program MBG tidak hanya berjalan sebagai program pemberian makanan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting, pemberdayaan petani dan UMKM, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Jadi masih banyak hal yang memang keterlibatan lembaga-lembaga perlu dielaborasi dan itu butuh regulasi yang kuat,” katanya. 

Oleh karena itu, ia mendukung usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG agar evaluasi terhadap pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih fokus dan komprehensif.

"Kami semua mendukung program Presiden dalam konteks perbaikan tata kelola. Yang kami inginkan, MBG benar-benar berdampak pada penurunan malnutrisi, penurunan stunting, dan terwujudnya Generasi Emas 2045," pungkasnya. (als/ssb)