Buka Masa Sidang, Puan Tekankan DPR Fokus pada 4 RUU & 16 Poin Pengawasan Strategis
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Selasa (12/5/2026). Dalam pidato pembukaannya, Puan menjabarkan sejumlah agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.
12 Mei 2026
12 Mei 2026
Mardani Ali Sera: Penghapusan Guru Honorer Tak Boleh Berujung PHK Massal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara. Pemerintah diminta memastikan proses penataan kepegawaian berjalan secara adil dan memberikan kepastian status bagi seluruh tenaga honorer, termasuk guru honorer yang masih aktif mengajar.
12 Mei 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
8 Mei 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Usman Husin, meminta pemerintah segera mengantisipasi dampak fenomena El Nino ‘Godzilla’ yang mulai terasa di kawasan Indonesia Timur. Intensitas hujan menurun drastis di kawasan Nusa Tenggara dan Bali dalam satu bulan terakhir.
12 Mei 2026
Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg DPR RI bertekad segera merampungkan empat dari sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini tengah dibahas dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026. Hal tersebut disampaikan Bob Hasan saat memimpin Rapat Pleno Penyusunan Jadwal Acara Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
13 Mei 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri.
10 Mei 2026
Hetifah Ingatkan Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu ia sampaikan merespons terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026.
11 Mei 2026
Industri dan Pembangunan
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki BBM Alarm Sistemik Kecelakaan Transportasi, Jangan Tunda Evaluasi!
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan tragis antara Bus ALS dan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menyebabkan belasan korban jiwa.
8 Mei 2026
Industri dan Pembangunan
Saadiah Uluputty: Gangguan GPS Pesawat Jadi Peringatan Serius bagi Sistem Keselamatan Penerbangan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Gangguan sinyal navigasi global positioning system (GPS) pada pesawat dinilai sebagai peringatan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor penerbangan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan penumpang dan kredibilitas sistem transportasi udara nasional.
13 Mei 2026
Cucun Ahmad Usul Guru Honorer Diangkat Bertahap Jadi ASN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN dengan membuka peluang pengangkatan secara bertahap menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, persoalan tenaga honorer, khususnya guru, sudah terlalu lama berlangsung tanpa kepastian yang jelas.
12 Mei 2026
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktik kekerasan dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan.
10 Mei 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan dinilai menjadi alarm serius bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Penanganan hukum terhadap pelaku diminta dilakukan secara tegas tanpa kompromi, termasuk memastikan tidak ada perlindungan bagi tersangka yang diduga melarikan diri.
8 Mei 2026
Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Baleg DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
13 Mei 2026
Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) harus dilakukan secara fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku hingga membebani pemerintah daerah dan mengganggu stabilitas pelayanan publik.
12 Mei 2026
DPR Siapkan Pembahasan APBN 2027 Demi Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.
12 Mei 2026
Distribusi Pupuk Subsidi Harus Peroleh Prioritas di Jalur Bencana Lembah Anai
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memperlakukan angkutan distribusi pupuk subsidi setara dengan angkutan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Menurutnya, truk pengangkut pupuk subsidi juga terdampak pembatasan akses akibat rusaknya jalan nasional di Lembah Anai pascabanjir pada November 2025 lalu.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat paksaan bagi keluarga mampu atau anak-anak dari kalangan kaya. Menurut Matindas, pernyataan tersebut harus dibaca sebagai petunjuk strategis bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan total dalam tata kelola bantuan sosial dan program kesejahteraan rakyat.
10 Mei 2026
Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah
PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah.
