Berita Terpopuler

DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (22/9/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

Saan Pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas Sebelum 15 Desember

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus berjalan di Komisi III DPR RI. Ia menyebut pembahasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memperkaya dan menyempurnakan substansi RUU tersebut, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026.

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-6 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Abdul Wachid Dorong Penyelesaian Polemik UINSA melalui Dialog

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI menerima aspirasi Forum Komunikasi untuk Perubahan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya terkait polemik proses pemilihan dan pelantikan rektor. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI, Senin (21/9/2026).

RUU Reforma Agraria Siap Dibawa ke Paripurna, Kado Hari Tani dari DPR

UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah

Komisi X Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemenuhan Kebutuhan Guru Nasional

60 Tahun Penantian Rakyat Mencari Keadilan, RUU Reforma Agraria Jadi Jawaban Siap Disahkan

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

Soroti Transaksi Fantastis, Tindakan Hukum Harus Judol Masuk RUU Perampasan Aset

Reforma Agraria Harus Jadi Jalan Keadilan, Termasuk bagi Masyarakat Maluku

Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan wacana ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu belum menjadi keputusan resmi. Menurutnya, pembahasan mengenai ambang batas maupun mekanisme pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden masih dalam tahap pembicaraan dan nantinya akan dibahas secara resmi di DPR RI.

RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diarahkan pada penguatan sistem statistik nasional. Menurutnya, diperlukan tata kelola yang kuat agar seluruh proses statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan hingga publikasi data, dilakukan berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan

RUU Reforma Agraria Harus Lindungi Rakyat dari Mafia Tanah dan Kriminalisasi

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan