Fauzan Tinjau BSPS Saat Reses, Dorong Program Terus Berlanjut

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Fauzan Khalid memanfaatkan masa reses Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dengan meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kunjungan yang pada Kamis (6/8/2026) itu dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan rumah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat penerima bantuan di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam dialog dengan warga, Fauzan menilai pelaksanaan program tidak hanya didukung pemerintah, tetapi juga mendapat partisipasi aktif dari para penerima manfaat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi nilai positif yang dapat mempercepat penyelesaian rumah sekaligus memperkuat semangat gotong royong.

“Saya lihat penerima bantuan dan keluarganya, ikut membantu jadi tukang bangunan untuk mempercepat penyelesaian bangunan bedah rumah. Ini saya kira, bagus sekali, warga penerima bantuan justru aktif. Ini bisa jadi contoh yang bagus,” kata Legislator Dapil NTB II itu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Jumat (7/8/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan rumah melalui program BSPS di wilayah tersebut rata-rata telah memasuki tahap akhir. Berdasarkan hasil peninjauan, proses renovasi berjalan lancar tanpa kendala berarti dan mendapat antusiasme dari masyarakat penerima bantuan.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga mendorong pemerintah agar terus melanjutkan program BSPS dan memperluas jumlah penerima manfaat. Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Saya usulkan kepada Pemerintah agar program bantuan BSPS terus dilaksanakan, dan penerima bantuan ditambah setiap tahun. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang menargetkan ratusan ribu unit rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu untuk direnovasi di berbagai daerah,” Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menutup keterangan resminya.

Program BSPS merupakan bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema tersebut, pemerintah memberikan stimulan agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara swadaya dengan mengedepankan semangat gotong royong sehingga tercipta hunian yang lebih aman, sehat, dan layak. (uc/aha)