RUU Daerah Kepulauan

55 artikel dengan tag ini

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Kendari - Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dalam pembangunan daerah kepulauan.

12 September 2026

Kesehatan Ibu dan Anak Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Isu Lainnya12 September 2026

Isu Lainnya

Kesehatan Ibu dan Anak Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Mataram — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Siti Mukaromah, menilai RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk mewujudkan perlakuan yang adil, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Mataram — Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Herry Dermawan, mendorong pengaturan khusus bagi daerah kepulauan guna menjawab tantangan pembangunan, pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, karakteristik wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat secara adil.

Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan mengarah pada skema lex specialis sebagai kerangka hukum khusus untuk wilayah kepulauan. Skema ini dinilai paling cocok untuk menjawab ketimpangan layanan dan pembangunan di daerah kepulauan.

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Aturan pengelolaan laut dinilai belum sepenuhnya menjawab realitas daerah kepulauan. Keterbatasan kewenangan daerah dan pola pengaturan perizinan kapal menjadi persoalan yang disoroti Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam Rapat dengar pendapat umum bersama pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Pansus Dalami Skema Lex Specialis RUU Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dalami Skema Lex Specialis RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI mendalami skema lex specialis sebagai kerangka hukum yang dapat menjawab karakteristik wilayah kepulauan. Pansus juga mengkaji penggunaan teknik omnibus secara selektif untuk menyelaraskan pengaturan mengenai pemerintahan dan pembangunan wilayah kepulauan dengan sejumlah undang-undang terkait.

Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan8 September 2026

Politik dan Keamanan

Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema pembiayaan daerah menjadi perhatian Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam pembahasan RUU tersebut. Karakter geografis wilayah kepulauan dinilai membutuhkan formula fiskal yang mampu perhitungkan beban pelayanan dan pembangunan antarpulau.

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan Julie Sutrisno Laiskodat menilai RUU Daerah Kepulauan harus mampu menjadi instrumen yang menyeimbangkan perlindungan ekologis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan perlindungan lingkungan tidak boleh mengabaikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayah kepulauan.

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, T.A. Khalid optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan pada tahun ini. Optimisme tersebut menguat setelah Pansus mendengarkan paparan Kementerian Keuangan mengenai skema pendanaan bagi daerah kepulauan.

3 September 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perhitungan transfer ke daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakter geografis wilayah kepulauan. Formula yang masih bertumpu pada variabel daratan dan jumlah penduduk dianggap kurang proporsional bagi daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau.

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Daerah kepulauan membutuhkan skema pendanaan khusus untuk menjawab tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan fiskal akibat karakter geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, Dana Khusus Kepulauan (DKK) didorong masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan sebagai bentuk afirmasi fiskal.

Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

Politik dan Keamanan30 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan Mercy Chriesty Barends menerangkan rumusan judul, pasal, hingga ayat dalam RUU tersebut adalah dalam rangka dalam untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat, khususnya yang tinggal di kepulauan.