RUU Daerah Kepulauan

Cegah Kemiskinan Ekstrem, Ali Mazi Usul Formula DAU RUU Daerah Kepulauan Terapkan Nilai Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendesak adanya perubahan formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi wilayah kepulauan. Sebab, nilainya, indikator penentuan anggaran pusat saat ini tidak adil karena hanya berbasis pada luas daratan dan jumlah penduduk, sehingga memicu kemiskinan ekstrem di pulau-pulau kecil.

Masyarakat Kepulauan Berhak Rasakan Kehadiran Negara Lewat RUU Daerah Kepulauan

Masyarakat Kepulauan Berhak Rasakan Kehadiran Negara Lewat RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan guna mengatasi persoalan mendasar di wilayah pesisir. Hal ini menjadi urgen sebab banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata luar biasa namun tidak ada akses akibat minimnya infrastruktur dan transportasi.

Mercy Barends: Indonesia Perlu Regulasi Daerah Kepulauan Seperti Jepang

Mercy Barends: Indonesia Perlu Regulasi Daerah Kepulauan Seperti Jepang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mendesak agar rancangan undang-undang tersebut mampu menjamin kemandirian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil. Ia menilai langkah ini krusial agar wilayah yang berada di perbatasan mendapatkan kepastian hukum sistem pelayanan publik yang mumpuni.

Mercy Barends Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Mercy Barends Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan. Mercy mengkritik proyek-proyek ekstraktif berskala besar nasional yang belum memberikan dampak keadilan bagi kesejahteraan masyarakat kecil di sekitarnya.

RUU Daerah Kepulauan Jadi Momentum Hadirkan Keadilan Pembangunan

RUU Daerah Kepulauan Jadi Momentum Hadirkan Keadilan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan (DK) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa pembentukan RUU DK merupakan momentum penting untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan.

Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian

Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan harmonisasi RUU Daerah Kepulauan dengan sejumlah undang-undang sektoral lain masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR. Kendati demikian, rapat gabungan tripartit dan pandangan mini dari delapan fraksi serta pemerintah telah menyatakan sepakat atas urgensi RUU ini.

Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan

Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelesaian kewenangan pengelolaan daerah kepulauan akan didahulukan dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan, sebelum masuk ke perumusan skema pendanaan. Urutan ini ditegaskan Pansus untuk meluruskan persepsi bahwa RUU ini sekadar permintaan anggaran dari daerah kepulauan kepada pemerintah pusat.

Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Delapan provinsi anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI) menitipkan puluhan poin usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Selasa (30/6/2026). Pihak-pihak itu berharap seluruh masukan tidak hanya jadi pelengkap dokumentasi rapat saja.

Formula Dana Khusus Kepulauan Wajib Masuk Batang Tubuh RUU

Politik dan Keamanan26 Juni 2026

Formula Dana Khusus Kepulauan Wajib Masuk Batang Tubuh RUU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pasal afirmasi atas wilayah kepulauan pada UU 23/2014 dinilai belum mampu menyelesaikan penentuan formula Dana Khusus Kepulauan (DKK). Mendeknya penghitungan dana itu menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI. Terdapat usulan agar formula DKK dapat ditentukan di dalam rancangan beleid itu.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan

Politik dan Keamanan26 Juni 2026

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Taufan Pawe, berharap regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan