RUU Daerah Kepulauan

47 artikel dengan tag ini

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Batam – Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI T.A Khalid menegaskan pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar potensi kemaritiman Indonesia dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

21 Juli 2026

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Serap Aspirasi di Maluku, Pansus Dorong RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Maluku, Pansus Dorong RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Pemerataan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI berkomitmen membentuk RUU ini sebagai wujud afirmasi keadilan dan pemerataan pembangunan wilayah di daerah kepulauan. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Provinsi Maluku guna menyerap aspirasi dan memastikan keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi tersebut.

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI menyuarakan optimisme terhadap proses pengesahan regulasi yang berpihak pada masyarakat di wilayah kepulauan. Pembahasan rancangan regulasi ini dinilai berjalan progresif berkat adanya sinergi yang kuat antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat.

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

PARLEMENTARIA, Ambon – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Anis Byarwati, mendorong perubahan paradigma terkait usulan Dana Khusus Kepulauan. Usulan tersebut dinilai strategis untuk memperluas basis penerimaan negara melalui sektor ekonomi maritim dan mewujudkan keadilan fiskal bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI menegaskan pentingnya transformasi paradigma pembangunan nasional dari yang selama ini berorientasi pada daratan menjadi berbasis kepulauan. Perubahan paradigma tersebut diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat konektivitas antar pulau di Indonesia.

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Siti Mukaromah menilai sektor transportasi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Karena itu, penguatan konektivitas antar pulau perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan guna mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Dewi Juliani menegaskan RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjamin layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dewi menekankan transportasi laut dan penyeberangan merupakan akses utama masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, distribusi pangan, serta memenuhi kebutuhan pokok.

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memerlukan tata kelola yang berbeda dengan daerah daratan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan aspek implementasi, pemeliharaan, hingga pengawasan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Taufan Pawe menilai pembentukan RUU tersebut harus menjadi momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan T.A. Khalid mengapresiasi masukan yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI). Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan mahasiswa memiliki semangat yang sejalan dengan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang tengah dilakukan Pansus.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Harmonisasi Regulasi dan Percepatan Penyusunan DIM

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Harmonisasi Regulasi dan Percepatan Penyusunan DIM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mendorong agar penyusunan RUU tersebut dilakukan melalui harmonisasi konsepsi dengan seluruh peraturan perundang-undangan terkait. Wakil Ketua Pansus, TA Khalid, menyampaikan penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan perlu dilakukan melalui harmonisasi dengan berbagai regulasi terkait agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.