RUU Daerah Kepulauan

55 artikel dengan tag ini

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Batas Kewenangan Pusat-Daerah, Hindari Tumpang-Tindih Aturan

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Batas Kewenangan Pusat-Daerah, Hindari Tumpang-Tindih Aturan

PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan RUU ini sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan, seperti Sulawesi Utara. Regulasi ini, menurutnya, bernilai krusial karena akan menjadi payung hukum kewenangan konkret bagi daerah dalam mengelola wilayah kepulauannya.

29 Agustus 2026

RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan perlu disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan.

Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/6/2026). Hal ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan RUU tersebut.

Serap Aspirasi di Manado, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Pembangunan

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Manado, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Manado – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat (28/8/2026). Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang penataan daerah otonomi baru, sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah, akademisi, dan pendidik terkait percepatan pembangunan wilayah kepulauan.

Presiden Beri Perhatian, Pansus DPR Pacu Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan14 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Presiden Beri Perhatian, Pansus DPR Pacu Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Christy Barends menyambut positif perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi dorongan bagi Pansus untuk mempercepat proses pembahasan hingga dapat disahkan menjadi undang-undang definitif.

Dana Khusus Kepulauan Fokus Utama Pembahasan Pansus, Pastikan Hak Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan9 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Dana Khusus Kepulauan Fokus Utama Pembahasan Pansus, Pastikan Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Alimudin Kolatlena menjelaskan salah satu substansi strategis yang tengah dimatangkan Pansus terkait RUU tersebut adalah formulasi Dana Khusus Kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026

Politik dan Keamanan9 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI) Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026 ini.

9 Agustus 2026

RUU Daerah Kepulauan Dimatangkan, Optimalkan Ekonomi Biru dan Keadilan Fiskal

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Dimatangkan, Optimalkan Ekonomi Biru dan Keadilan Fiskal

PARLEMENTARIA, Ambon - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI terus memperjuangkan keadilan fiskal dan percepatan pembangunan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Melalui RUU ini, DPR RI menyoroti pentingnya pemenuhan Dana Khusus Kepulauan serta optimalisasi ekonomi kelautan untuk menekan angka kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Batam – Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI T.A Khalid menegaskan pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar potensi kemaritiman Indonesia dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Serap Aspirasi di Maluku, Pansus Dorong RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Maluku, Pansus Dorong RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Pemerataan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI berkomitmen membentuk RUU ini sebagai wujud afirmasi keadilan dan pemerataan pembangunan wilayah di daerah kepulauan. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Provinsi Maluku guna menyerap aspirasi dan memastikan keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi tersebut.

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI menyuarakan optimisme terhadap proses pengesahan regulasi yang berpihak pada masyarakat di wilayah kepulauan. Pembahasan rancangan regulasi ini dinilai berjalan progresif berkat adanya sinergi yang kuat antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat.