RUU Masyarakat Adat

31 artikel dengan tag ini

Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan jaminan pelindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi salah satu materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menanggapi laporan kriminalisasi warga adat yang mengemuka dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

10 Juni 2026

Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penetapan batas wilayah masyarakat adat dinilai menjadi kunci penyelesaian konflik agraria yang terus berulang. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung mengusulkan agar wilayah adat yang telah ditetapkan tertutup bagi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru. Usulan itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Baleg terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Rampung Dua Masa Sidang

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Rampung Dua Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat selesai paling lama dua masa sidang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah sebagai usulan DPR RI. Target itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan usai memimpin pertemuan kunjungan kerja Baleg dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan keterangan DPR RI dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Dalam sidang tersebut, DPR RI menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis.

Terima Audiensi Mahasiswa Kriminologi UI, Baleg: Proses Legislasi di DPR Terbuka dan Responsif

Politik dan Keamanan14 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Terima Audiensi Mahasiswa Kriminologi UI, Baleg: Proses Legislasi di DPR Terbuka dan Responsif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menerima audiensi mahasiswa Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Ruang Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Audiensi tersebut menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran mata kuliah Kebijakan Kriminal yang diikuti mahasiswa program S1, S2, dan S3.

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg DPR RI bertekad segera merampungkan empat dari sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini tengah dibahas dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026. Hal tersebut disampaikan Bob Hasan saat memimpin Rapat Pleno Penyusunan Jadwal Acara Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Baleg DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Beberapa RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia.

Baleg DPR Serap Aspirasi Komunitas dan Pemuka Agama Guna Susun RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Serap Aspirasi Komunitas dan Pemuka Agama Guna Susun RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Toba - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar agenda kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat pada Sabtu (09/5/2026). Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan Kawasan Danau Toba dipilih sebagai lokasi kunjungan karena masih banyak komunitas adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut.

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Toba — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah mandek selama hampir dua dekade akan segera bisa disahkan. Semangat dan langkah yang dilakukan Baleg DPR RI dalam penyusunan RUU tersebut pun disambut dengan penuh kegembiraan oleh komunitas masyarakat adat yang ada di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan langsung terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kunjungan ini krusial mengingat Bali memiliki struktur sosial masyarakat adat yang sangat stabil dan telah diakui secara tradisional namun masih kerap menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi nasional.