RUU Masyarakat Adat

41 artikel dengan tag ini

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Eva Monalisa, mengingatkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tidak menjadi instrumen hukum bagi kepentingan investasi. Dia menekankan bahwa negara wajib menempatkan hak-hak masyarakat adat di atas kepentingan bisnis.

17 Juli 2026

Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarifuddin Sudding menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu difokuskan pada penyusunan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang lebih jelas. Menurutnya, kepastian mengenai proses pengakuan tersebut menjadi fondasi dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini. Menurutnya, regulasi yang telah dibahas selama hampir dua dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang.

Bahas RUU Masyarakat Adat, Kejelasan Data Wilayah Harus Diperjelas

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Masyarakat Adat, Kejelasan Data Wilayah Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Medan – Kejelasan data wilayah masyarakat adat dinilai menjadi kunci untuk mencegah konflik lahan yang selama ini kerap terjadi antara masyarakat adat dan investor. Merespons hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Berikan Kepastian Hukum yang Kuat, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak Disegerakan

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Berikan Kepastian Hukum yang Kuat, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak Disegerakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan suatu kewajiban yang harus segera diselesaikan untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Ia mengatakan, pihaknya akan berupaya menghadirkan regulasi yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh.

RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Mataram - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun aturan yang lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Dalam pembahasannya, Politisi F-Nasdem ini menyoroti pentingnya menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus mampu menjamin ruang hidup, memberikan perlindungan hukum, serta memperkuat hak ekonomi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran regulasi yang komprehensif sangat penting karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari konflik agraria, kriminalisasi, hingga belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mereka.

Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Sitorus menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu memperhatikan sejumlah dimensi strategis agar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.

Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengkaji pengaturan bentuk apresiasi bagi masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan hidup dan ketahanan pangan dalam RUU tentang Masyarakat Adat. Wacana itu disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat membutuhkan sinkronisasi sedikitnya enam undang-undang agar kehadirannya tidak justru menambah tumpang tindih regulasi dan data wilayah adat. Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan jaminan pelindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi salah satu materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menanggapi laporan kriminalisasi warga adat yang mengemuka dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penetapan batas wilayah masyarakat adat dinilai menjadi kunci penyelesaian konflik agraria yang terus berulang. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung mengusulkan agar wilayah adat yang telah ditetapkan tertutup bagi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru. Usulan itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Baleg terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).