Empat Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
Jelang Iduladha, Hindun Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Hewan Kurban
DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak, Cegah Kekerasan
Empat Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
Jelang Iduladha, Hindun Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Hewan Kurban
DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak, Cegah Kekerasan
Video Singkat
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-19 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026.
NewsSegera Perjelas Status Guru Honorer Jadi ASN Sebelum Berlakunya SE Mendikdasmen Nomor 7/2026
Kesejahteraan RakyatMenyoal Jelang Diberlakukannya ART Indonesia-AS dalam Waktu Dekat
Politik dan KeamananTragedi Kapal PMI Ilegal Tenggelam di Malaysia, Mafirion: Negara Lalai Lindungi Warganya
Politik dan KeamananBertolak ke Tanah Suci, Timwas Haji DPR Kawal Komitmen Pelayanan Kemenhaj
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
HNW dan Abdul Fikri Faqih Luncurkan Buku, Langkah Strategis Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia
Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR
Kamrussamad Optimistis Target Penguatan Rupiah dalam RAPBN 2027 Bisa Tercapai
DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional
MBG Jadi Investasi Jangka Panjang Pemerintah untuk SDM Indonesia
Misbakhun Nilai Presiden Langsung Sampaikan KEM-PPKF Jadi Tradisi Baru
HNW dan Abdul Fikri Faqih Luncurkan Buku, Langkah Strategis Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid bersama Abdul Fikri Faqih, resmi meluncurkan buku "Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia" di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Peluncuran ini sebagai langkah strategis mendorong penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah demi pelayanan jemaah yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.
Kamrussamad Optimistis Target Penguatan Rupiah dalam RAPBN 2027 Bisa Tercapai
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai target nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang secara resmi ditetapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto cukup realistis dicapai. Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah yang mulai diterapkan akan berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar dan penguatan cadangan devisa nasional.
DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
MBG Jadi Investasi Jangka Panjang Pemerintah untuk SDM Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kini telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, menjadikannya salah satu program perlindungan sosial terbesar yang pernah dijalankan di Indonesia. Di tengah perluasan cakupan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga.
Misbakhun Nilai Presiden Langsung Sampaikan KEM-PPKF Jadi Tradisi Baru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di hadapan DPR RI selain menjadi tradisi baru. Hal itu juga, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi kebijakan ekonomi dengan DPR dan masyarakat.
Puan Sebut Kehadiran Prabowo Tegaskan RAPBN 2027 Diarahkan Sebesar-besarnya untuk Rakyat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. KEM dan PPKF RAPBN 2027 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan selalu mendukung program Pemerintah selama dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir ke DPR untuk menyampaikan langsung rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Komisi X Dukung Upaya Kemenbud Tangani Cagar Budaya Terdampak Bencana
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, mendukung upaya Menteri Kebudayaan, Fadli Zon untuk mempercepat penanganan cagar budaya dan masyarakat kebudayaan yang terdampak bencana di sejumlah daerah. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya pemulihan bagi seniman, budayawan, hingga situs cagar budaya yang terkena dampak bencana.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR
DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional
Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh
Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini
Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi IV Beri Tenggat 14 Hari ke Bapanas soal Keterlambatan Bantuan Pangan
Komisi XII Minta BPH Migas Perketat Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi
Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Ibas Dorong Mahasiswa Jadi Motor Kemajuan Bangsa
Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA
Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →HNW dan Abdul Fikri Faqih Luncurkan Buku, Langkah Strategis Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia
Komisi X Dukung Upaya Kemenbud Tangani Cagar Budaya Terdampak Bencana
Komisi VIII Dukung Usulan Bangun Fakultas Kedokteran di UHN I Gusti Bagus Sugriwa
Kepadatan Armuzna Jadi Sorotan, Timwas Haji Antisipasi Masalah Berulang
Komisi III Perdana Masuk Timwas Haji, DPR Ingin Pengawasan Lintas Sektor Lebih Maksimal
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Keteladanan Sembilan Pegawai Purnabakti Setjen DPR Akan Selalu Terkenang
Jaga Marwah DPR Lewat Pelatihan SDM Keprotokolan
Setjen DPR RI Matangkan Koordinasi dengan Stakeholder Bandara Melalui FGD Keprotokolan
Sekjen DPR RI Tekankan Sinergi Lintas Sektoral demi Kelancaran Timwas Haji 2026
Parlemen Kampus 2026 Resmi Ditutup, Mahasiswa Rasakan Langsung Dinamika Kerja DPR
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →MBG Jadi Investasi Jangka Panjang Pemerintah untuk SDM Indonesia
Misbakhun Nilai Presiden Langsung Sampaikan KEM-PPKF Jadi Tradisi Baru
Puan Sebut Kehadiran Prabowo Tegaskan RAPBN 2027 Diarahkan Sebesar-besarnya untuk Rakyat
Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA
