Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai
Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai
Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
Video Singkat
Terpopuler
KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Politik dan KeamananKomisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026
Politik dan KeamananDPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS
Kesejahteraan RakyatSaan Mustopa Dorong Percepatan Hunian Tetap 4.000 Pengungsi Gempa NTT
Industri dan PembangunanSeluruh Fraksi DPR Setujui Pembahasan RAPBN 2027, Soroti Pertumbuhan hingga Kualitas Belanja
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Saadiah Uluputty Soroti Ego Sektoral dalam Penanganan Kepailitan
Meity Rahmatia Soroti Tumpang Tindih Kewenangan dalam Profesi Kurator
Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator
Saadiah Uluputty Soroti Kepastian Aturan Hijab bagi Calon Kadet Unhan
Hetifah Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Perpustakaan Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah
Saadiah Uluputty Soroti Ego Sektoral dalam Penanganan Kepailitan
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus perlu memperjelas kewenangan serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara kepailitan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kurator.
Meity Rahmatia Soroti Tumpang Tindih Kewenangan dalam Profesi Kurator
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus perlu dilakukan secara lebih rinci dan substansial. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kewenangan kurator, terutama dalam penguasaan dan pengelolaan aset, sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan dalam proses kepailitan.
Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong penguatan regulasi profesi kurator dan pengurus melalui aturan yang ketat, terukur, dan mampu menjamin profesionalisme serta integritas. Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitor maupun kreditor.
Saadiah Uluputty Soroti Kepastian Aturan Hijab bagi Calon Kadet Unhan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.
Hetifah Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, karhutla tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi telah menjadi ancaman bencana yang berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.
Perpustakaan Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah
PARLEMENTARIA, Semarang – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menilai perpustakaan perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian dan pengelolaan perpustakaan yang baik oleh pemerintah daerah dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan literasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembangunan daerah.
Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Harus Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendukung penuh rencana pemerintah menjual Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara yang merupakan kapal latih milik TNI Angkatan Laut (TNI AL).
Pemerintah Harus Ambil Alih Penanganan Karhutla, Pemangkasan Anggaran Jangan Jadi Alasan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.
Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi, Agar Investor Kembali Dongkrak Lifting
PARLEMENTARIA, Surabaya – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak boleh sekadar mengganti aturan lama. Regulasi baru harus mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan membuka kembali ruang bagi investasi untuk meningkatkan produksi migas nasional yang terus mengalami penurunan.
Komisi IX Dorong Pusat Alokasikan Anggaran Rekonstruksi Faskes di Manggarai
PARLEMENTARIA, Ruteng - Komisi IX DPR RI melakukan inspeksi ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai pascabencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 SR. Pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur serta logistik medis dalam melayani para warga terdampak bencana secara komprehensif.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Saadiah Uluputty Soroti Ego Sektoral dalam Penanganan Kepailitan
Meity Rahmatia Soroti Tumpang Tindih Kewenangan dalam Profesi Kurator
Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator
Saadiah Uluputty Soroti Kepastian Aturan Hijab bagi Calon Kadet Unhan
Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Harus Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Hetifah Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Perpustakaan Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah
Komisi IX Dorong Pusat Alokasikan Anggaran Rekonstruksi Faskes di Manggarai
Tak Cukup Sediakan Buku, Komisi X Dorong Cara Baru Tumbuhkan Minat Baca
Hadapi Era AI, Perpustakaan Perlu Perkuat Kemampuan Berpikir Kritis
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Legislator: Kalimantan Sudah Seperti Setengah ‘Neraka’, Segera Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional
WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi
Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal
Segera Akselerasi Pengembangan PLTU Mulut Tambang Demi Hentikan Kemacetan Batu Bara
Syarif Fasha: DBH Ditahan, Ekonomi Daerah Bisa Tersendat
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi, Agar Investor Kembali Dongkrak Lifting
Yulian Gunhar Dorong Penguatan Partisipasi Daerah dalam Pengelolaan Migas
Ratna Juwita Soroti Sumur Idle Ilegal, Ancam Lifting dan Keselamatan Warga
RUU Migas Diharap Dongkrak Lifting, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Syarif Fasha Dorong Eksplorasi Sumur Baru untuk Tingkatkan Lifting Minyak Nasional
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Hetifah Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Perpustakaan Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah
Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Harus Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel
Pemerintah Harus Ambil Alih Penanganan Karhutla, Pemangkasan Anggaran Jangan Jadi Alasan
