Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen
Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen
Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Video Singkat
Terpopuler
Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata
Politik dan KeamananDasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK
Politik dan KeamananLegislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananKomisi VIII Bentuk Panja Bahas BPIH 2027, Soroti Evaluasi Haji 2026
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah
Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah
Dukung Program Strategis Nasional, Jabar Perlu Bentuk BUMD Khusus Kelola Rantai Pasok
Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!
BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen, Dukung Surabaya Go International
Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita
Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah pusat segera turun tangan membantu menyelesaikan berbagai persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, termasuk polemik yang dialami guru PPPK di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan hingga tenaga pendidik kehilangan kepastian status kerja.
Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah
PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan persoalan pertanahan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi bagi berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukung Program Strategis Nasional, Jabar Perlu Bentuk BUMD Khusus Kelola Rantai Pasok
PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan ekosistem rantai pasok (supply chain) yang mandiri guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Hal ini dinilai krusial agar perputaran ekonomi dari program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.
Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!
PARLEMENTARIA, Ketapang - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti konflik agraria Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan korporasi, yang dinilai merugikan masyarakat desa setempat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka.
BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen, Dukung Surabaya Go International
PARLEMENTARIA, Surabaya - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan diplomasi parlemen harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Karena itu, ia menegaskan, diplomasi tidak hanya berfungsi mendukung politik luar negeri Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kerja sama internasional yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan daya saing daerah, termasuk Kota Surabaya.
Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita
PARLEMENTARIA, Batam – Komisi II DPR RI menyoroti implementasi berbagai Program Astacita yang mengalami sejumlah hambatan meskipun telah berjalan, khususnya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, salah satu kendala terbesar adalah persoalan lahan yang sering menghambat pelaksanaan program meskipun anggaran telah tersedia.
Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP-Pemkot Malang Perkuat Kerja Sama Dukung Ketahanan Pangan
PARLEMENTARIA, Malang - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat diplomasi parlemen yang melibatkan pemerintah daerah sebagai upaya membuka peluang kerja sama internasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu fokus yang didorong adalah penguatan sektor pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menilai revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan kebutuhan mendesak mengingat regulasi yang berlaku saat ini telah berusia 24 tahun dan belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional.
Jadi Daerah Khusus, Posisi BP Batam dan Pemkot Batam Perlu Diperkuat
PARLEMENTARIA, Batam — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menilai posisi BP Batam dan Pemerintah Kota Batam perlu diperkuat sebagai bagian dari daerah khusus di Indonesia. Karena itu, Batam membutuhkan kepastian regulasi sekaligus dukungan kebijakan agar mampu berkembang secara optimal.
Tidak Hanya di Level Makro, Capaian Pembangunan di Banten Harus Terasa Hingga Mikro
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian indikator makro, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Serang, Banten, Rabu (8/7/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah
Dukung Program Strategis Nasional, Jabar Perlu Bentuk BUMD Khusus Kelola Rantai Pasok
BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen, Dukung Surabaya Go International
Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita
Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP-Pemkot Malang Perkuat Kerja Sama Dukung Ketahanan Pangan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah
Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!
Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi
Penataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Warga Tamalanrea Tolak Lokasi PLTSa Makassar, Komisi XII DPR Turun Serap Aspirasi
Komisi XII Dukung Transisi Energi Berbasis Potensi Daerah
Bambang Patijaya Dorong Perlindungan Konsumen Diperkuat dalam RUU Ketenagalistrikan
Ateng Dorong RUU Ketenagalistrikan Perkuat Investasi dan Akses Listrik
RUU Ketenagalistrikan Diharapkan Dongkrak Konsumsi Listrik
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN
Kukuhkan Pengurus Baru Koperasi, Suprihartini Tekankan Keberlanjutan Inovasi dan Kesejahteraan Anggota
Lantik Pejabat di Setjen DPR RI, Suprihartini Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen, Dukung Surabaya Go International
Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita
Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP-Pemkot Malang Perkuat Kerja Sama Dukung Ketahanan Pangan
Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi
