Empat Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
Jelang Iduladha, Hindun Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Hewan Kurban
DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak, Cegah Kekerasan
Empat Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
Jelang Iduladha, Hindun Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Hewan Kurban
DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak, Cegah Kekerasan
Video Singkat
Terpopuler
Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V
Politik dan KeamananSegera Perjelas Status Guru Honorer Jadi ASN Sebelum Berlakunya SE Mendikdasmen Nomor 7/2026
Kesejahteraan RakyatTragedi Kapal PMI Ilegal Tenggelam di Malaysia, Mafirion: Negara Lalai Lindungi Warganya
Politik dan KeamananMenyoal Jelang Diberlakukannya ART Indonesia-AS dalam Waktu Dekat
Politik dan KeamananSaadiah Uluputty: Gangguan GPS Pesawat Jadi Peringatan Serius bagi Sistem Keselamatan Penerbangan
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis
Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN
Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU
Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah
Gudang Bulog Hampir Penuh, Legislator Ingatkan Risiko Kerusakan Beras
Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027
Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis
PARLEMENTARIA, Makkah — Panjangnya daftar tunggu haji Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan kesehatan jemaah di Tanah Suci. Hal tersebut terbkti dari banyaknya calon jemaah baru yang memperoleh giliran berangkat ketika usia mereka sudah lanjut sehingga sebagian jemaah memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi.
Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dinilai berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Sebab itu, situasi ini perlu diantisipasi agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga.
Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, konflik lahan, hingga tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pihak yang menyampaikan pengaduan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.
Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor batu bara akibat penurunan target produksi pada 2026 menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengingatkan bahwa pengurangan produksi batu bara harus dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kontribusi sektor pertambangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Gudang Bulog Hampir Penuh, Legislator Ingatkan Risiko Kerusakan Beras
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah diminta untuk bisa mengantisipasi risiko kerusakan dan penurunan mutu beras seiring kapasitas gudang Bulog yang mulai mendekati batas maksimal di tengah tingginya stok beras nasional. Pasalnya, tata kelola penyimpanan dan distribusi dinilai perlu diperkuat agar lonjakan stok tidak menimbulkan kerugian negara maupun gangguan stabilitas pangan.
Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti penerbitan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penugasan guru non-ASN. Dalam surat edaran tersebut diatur tentang penugasan Guru Non-ASN. Aturan ini diterbitkan untuk menyelamatkan dan memberikan kepastian hukum bagi guru honorer di sekolah negeri selama masa transisi penataan pegawai.
Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para narasumber ahli dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengungkapkan bahwa UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang mengubah sistem lama menjadi sistem self assessment. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.
Ancaman 'Soft Cognitive Warfare' hingga Kesiapan Radar Pertahanan Udara
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Perkuat Kurs Rupiah, Puteri Komarudin Dorong Optimalisasi Devisa Ekspor SDA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar (kurs) Rupiah mengalami pelemahan hingga menyentuh level Rp17.666, per dolar AS pada Senin (18/5/2026). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Bank Indonesia untuk mengoptimalkan instrumen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU
I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak
Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Ancaman 'Soft Cognitive Warfare' hingga Kesiapan Radar Pertahanan Udara
Jurnalis dan Aktivis Indonesia Ditahan Israel, Kemlu Harus Cepat Ambil Langkah Diplomasi
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN
Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah
Gudang Bulog Hampir Penuh, Legislator Ingatkan Risiko Kerusakan Beras
Harga Singkong Naik, I Ketut Suwendra Tegaskan Negara Harus Berpihak kepada Petani
Sigit Yunianto Kawal Perluasan WPR bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis
Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027
Timwas Haji Kunjungi Daker Madinah, Kendala Arbain dan Keluhan
Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru
Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Ingatkan Jemaah Tak Turun Bus Terlalu Cepat Saat Menuju Arafah
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Keteladanan Sembilan Pegawai Purnabakti Setjen DPR Akan Selalu Terkenang
Jaga Marwah DPR Lewat Pelatihan SDM Keprotokolan
Setjen DPR RI Matangkan Koordinasi dengan Stakeholder Bandara Melalui FGD Keprotokolan
Sekjen DPR RI Tekankan Sinergi Lintas Sektoral demi Kelancaran Timwas Haji 2026
Parlemen Kampus 2026 Resmi Ditutup, Mahasiswa Rasakan Langsung Dinamika Kerja DPR
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Gudang Bulog Hampir Penuh, Legislator Ingatkan Risiko Kerusakan Beras
Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027
Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak
