Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Video Singkat
Terpopuler
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Politik dan KeamananPolri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!
Politik dan KeamananDPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Ekonomi dan KeuanganDPR Terima Aspirasi Warga Pati, Dorong Kepastian Hukum dan Keamanan
Kesejahteraan RakyatRekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi
Sigit Karyawan Yunianto Minta Evaluasi Realokasi Kuota Berbasis Data Lapangan di Kalimantan
Syarif Fasha Desak Tambah Kuota Solar hingga Percepat CNG Industri Bagi Daerah Penghasil Migas
Chusnunia Chalim Soroti Izin hingga Kebutuhan SDM Kawasan Industri Cikupa Mas
Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Beban Daerah dengan Manfaat Fiskal Kawasan Industri Karawang
Eddy Soeparno Desak Perbaiki Gangguan Teknis Demi Capai Target Lifting 610 MBOPD
Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Industri energi global kerap dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, tantangan penurunan produksi (natural decline) migas nasional, serta kebutuhan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang mewarnai kerja Komisi XII DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang.
Sigit Karyawan Yunianto Minta Evaluasi Realokasi Kuota Berbasis Data Lapangan di Kalimantan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menegaskan agar BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) memperkuat evaluasi realokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berbasis data penyaluran aktual, bukan sekadar mengandalkan kuota tahunan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri ketimpangan pasokan dan antrean BBM yang masih melanda masyarakat di kawasan penghasil energi, khususnya di wilayah Kalimantan.
Syarif Fasha Desak Tambah Kuota Solar hingga Percepat CNG Industri Bagi Daerah Penghasil Migas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, serta jajaran pemangku kepentingan sektor energi untuk memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan pasokan energi di wilayah daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas), khususnya di Provinsi Jambi. Ia menyayangkan daerah yang menyumbang sumber daya energi bagi negara malah kerap kelangkaan BBM dan minimnya alokasi gas bersubsidi.
Chusnunia Chalim Soroti Izin hingga Kebutuhan SDM Kawasan Industri Cikupa Mas
PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti masih panjangnya proses perizinan sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi investor di kawasan industri. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian, terutama ketika investor telah menyewa lahan dan menempatkan peralatan, tetapi belum dapat memulai kegiatan produksi.
Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Beban Daerah dengan Manfaat Fiskal Kawasan Industri Karawang
PARLEMENTARIA, Karawang — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti pernyataan Pemerintah Kabupaten Karawang terkait ketimpangan antara beban daerah dan manfaat fiskal dari aktivitas industry, yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Kawasan Industri. Dimana penerimaan pajak dari aktivitas industri yang sebagian besar masuk ke pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah tetap menanggung berbagai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Eddy Soeparno Desak Perbaiki Gangguan Teknis Demi Capai Target Lifting 610 MBOPD
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas harus mempercepat perbaikan teknis untuk mengejar target lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2026 sebesar 610 ribu barel per hari (MBOPD). Desakan ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno yang menanggapi fenomenda shortfall produksi akibat gangguan fasilitas pipa dan kendala kelistrikan di sejumlah wilayah kerja (WK) utama.
BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendesak penyelesaian yang seadil-adilnya terkait konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat penggarap di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pria yang akrab disapa Aher ini mengupayakan langkah mediasi agar masyarakat tetap dapat mengelola lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari.
Darmadi Soroti Penguatan Modal dan Antisipasi Dominasi Kapital dalam RUU Perkoperasian
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti pentingnya memastikan penguatan modal dalam koperasi tidak justru membuka ruang bagi dominasi kekuatan modal yang dapat menghilangkan prinsip dasar koperasi. Ia menilai salah satu kelemahan koperasi selama ini terletak pada kemampuan mengakumulasi modal.
Panja RUU Kawasan Industri Dorong Pemerataan Manfaat Industri bagi Daerah
PARLEMENTARIA, Karawang — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja menggali masukan secara langsung dari pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah untuk memperkuat substansi RUU Kawasan Industri.
Zigo Rolanda: SPM Jalan Tol Harus Diperketat Sebelum Gerbang Masuk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyoroti persoalan penegakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan keselamatan di jalan tol, khususnya terkait maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Dalam pandangannya, pengawasan ketat harus dimulai sejak kendaraan belum memasuki kawasan jalan tol.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Dewi Asmara: Layanan Imigrasi Harus Terintegrasi Demi Cegah Urus Paspor Berbelit
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Payung Hukum Penting bagi Pekerja Penyandang Disabilitas
Sinergi Pengawasan, Hergun Harap Ombudsman Rutin Berkonsultasi dengan Komisi II
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Kelompok Rentan dan Jamin Kesetaraan Penyandang Disabilitas
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap
Komisi IX DPR Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Landasan Ekonomi Nasional
Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN
BURT DPR RI Dorong Pemerintah Perkuat Akses Layanan Kesehatan di Daerah
Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Layanan Kesehatan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi
Sigit Karyawan Yunianto Minta Evaluasi Realokasi Kuota Berbasis Data Lapangan di Kalimantan
Syarif Fasha Desak Tambah Kuota Solar hingga Percepat CNG Industri Bagi Daerah Penghasil Migas
Chusnunia Chalim Soroti Izin hingga Kebutuhan SDM Kawasan Industri Cikupa Mas
Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Beban Daerah dengan Manfaat Fiskal Kawasan Industri Karawang
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Annisa Mahesa Dorong Sinergi BI dan Pemerintah Jaga Inflasi serta Pertumbuhan Inklusif
Fauzi Amro Dorong Aida S. Budiman Jaga Kesinambungan Kebijakan BI
Didik Haryadi Uji Independensi Calon Deputi Gubernur Senior BI
Kamrussamad Uji Destry Damayanti soal Komitmen BI Dukung Target Pertumbuhan 8 Persen
Mohamad Hekal Nilai Calon Gubernur BI Harus Bisa Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Negara
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Beban Daerah dengan Manfaat Fiskal Kawasan Industri Karawang
Eddy Soeparno Desak Perbaiki Gangguan Teknis Demi Capai Target Lifting 610 MBOPD
BAM Siap Mediasi Sengketa Lahan di Sukajaya, Aher Tekankan Solusi Adil Bagi Penggarap
Darmadi Soroti Penguatan Modal dan Antisipasi Dominasi Kapital dalam RUU Perkoperasian
