Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Video Singkat
Terpopuler
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
Politik dan KeamananDPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
Politik dan KeamananRevisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal
Politik dan KeamananKeracunan MBG di Karo, Nurhadi Desak Evaluasi dan Perketat Keamanan Pangan
Kesejahteraan RakyatTerima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN
Kawendra Soroti Minimnya Literasi, Potensi Desain Industri Belum Banyak Terdaftar
Empat Warga Jadi Tersangka, BAM Soroti Sengketa Lahan Situ Rompong
Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Fauzi Amro Sambut Positif Pengangkatan Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!
Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti posisi negara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait tanggung jawab negara atas utang dan kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara. Hal ini menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara.
Kawendra Soroti Minimnya Literasi, Potensi Desain Industri Belum Banyak Terdaftar
PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti masih minimnya pendaftaran potensi desain industri di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata karena masyarakat tidak memiliki keinginan untuk mendaftarkan karya dan produknya, melainkan masih terbatasnya literasi mengenai pentingnya pelindungan desain industri.
Empat Warga Jadi Tersangka, BAM Soroti Sengketa Lahan Situ Rompong
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian sengketa lahan Situ Rompong, Tangerang Selatan, secara adil dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan keberadaan masyarakat yang telah tinggal di kawasan tersebut selama puluhan tahun.
Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto menyambut positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia berharap pergantian tersebut dapat memperkuat kepercayaan pasar sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Fauzi Amro Sambut Positif Pengangkatan Menteri Keuangan Suahasil Nazara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal nasional.
Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memperkuat mekanisme check and balance dalam setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset. Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menilai, hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara Berkala
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme yang dapat mencegah ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara yang diumumkan pada tahap awal penanganan perkara dan nilai yang terbukti dalam proses hukum.
BURT Soroti Mutu Pelayanan Jamkestama di RS Cahya Kawaluyan
PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menyoroti mutu pelayanan dan kesiapan fasilitas kesehatan Rumah Sakit (RS) Cahya Kawaluyan sebagai salah satu provider Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama). Selain memastikan kelengkapan sarana dan prasarana, BURT juga mencermati kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan, serta kesiapan rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu kepada peserta Jamkestama.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI bersama pemerintah resmi memasuki Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Pembentukan Panja menjadi langkah awal untuk membahas secara lebih mendalam substansi RUU sekaligus mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional.
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Kawendra Soroti Minimnya Literasi, Potensi Desain Industri Belum Banyak Terdaftar
Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!
RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara Berkala
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kemenhub Harus Investigasi Tenggelamnya KM Virgo Transport 8, Soroti Usia dan Kondisi Teknis Kapal
Tinjau Sekolah Rakyat di Serdang Bedagai, Ijeck: Program Prioritas Presiden Beri Harapan Baru Pendidikan
Sudjatmiko Usul Pengalaman Proyek BKT dan Tol Priok Jadi Solusi Pembebasan Lahan Cibeet
Musa Rajekshah Tinjau Infrastruktur Jalan di Serdang Bedagai dan Deli Serdang
Savana Bromo Kembali Terbakar, Legislator Minta Tindak Tegas Jika Terbukti Disengaja
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Empat Warga Jadi Tersangka, BAM Soroti Sengketa Lahan Situ Rompong
BURT Soroti Mutu Pelayanan Jamkestama di RS Cahya Kawaluyan
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Edy Wuryanto Pertanyakan Efektivitas Akreditasi Rumah Sakit
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN
Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Fauzi Amro Sambut Positif Pengangkatan Menteri Keuangan Suahasil Nazara
RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian
BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Fauzi Amro Sambut Positif Pengangkatan Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!
RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara Berkala
BURT Soroti Mutu Pelayanan Jamkestama di RS Cahya Kawaluyan
