
Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Puan: Bicara Tatanan Global yang Manusiawi dan Demokrasi Berdayakan Rakyat

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Video Singkat



Terpopuler
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik dan KeamananDPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik dan KeamananKomisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Kesejahteraan RakyatRAPAT PARIPURNA KE-9 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananPanja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal
Politik dan KeamananINFOGRAFIS

https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/

http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/




Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Perlu Disusun Mekanisme Pengenalan Tanda Bahaya Sebelum Kekerasan terhadap Anak Terjadi

Tingginya Potensi Ancaman di Jalur Strategis ALKI II Menuntut Respons Pertahanan Sebanding

Pajak Mencekik dan Solar Mahal, Novita Hardini Soroti Jeritan Industri di Sulsel

Polisi Gadungan Catut Nama Polri dan BNN, Abdullah Minta Kapolri Bertindak

Pentingnya Keamanan Teknologi Siber Jaga Kedaulatan Nasional

Industri Besar Usaha Budi Daya Babi Jangan Bersaing dengan Peternakan Rakyat

Perlu Disusun Mekanisme Pengenalan Tanda Bahaya Sebelum Kekerasan terhadap Anak Terjadi
PARLEMENTARIA, Palembang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong penguatan pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, melalui mekanisme pengenalan tanda bahaya untuk dilaporkan sebelum kekerasan terjadi. Menurutnya, persoalan perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es, dengan kasus yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil.

Tingginya Potensi Ancaman di Jalur Strategis ALKI II Menuntut Respons Pertahanan Sebanding
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menyoroti pentingnya penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesiapan operasional Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Menurutnya, posisi strategis jalur pelayaran tersebut menuntut kemampuan pengawasan dan respons pertahanan yang sebanding dengan potensi ancaman yang dihadapi.

Pajak Mencekik dan Solar Mahal, Novita Hardini Soroti Jeritan Industri di Sulsel
PARLEMENTARIA, Makassar— Komisi VII DPR RI menyoroti makin beratnya beban operasional yang harus ditanggung para pelaku industri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sorotan tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri dan dunia usaha di Sulsel, pada Jumat (9/10/2026).

Polisi Gadungan Catut Nama Polri dan BNN, Abdullah Minta Kapolri Bertindak
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menindak tegas pelaku penipuan yang mengatasnamakan anggota Polri maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Modus ini meresahkan masyarakat karena pelaku diduga menggunakan tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan narkoba, untuk menakut-nakuti dan memperdaya targetnya.

Pentingnya Keamanan Teknologi Siber Jaga Kedaulatan Nasional
PARLEMENTARIA, Makassar — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti pentingnya penguasaan teknologi informasi dan keamanan siber sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan karena belum mampu menciptakan teknologi sendiri dan masih bergantung pada teknologi yang dibeli dari negara lain.

Industri Besar Usaha Budi Daya Babi Jangan Bersaing dengan Peternakan Rakyat
PARLEMENTARIA, Minahasa Utara - Ketergantungan peternak rakyat terhadap perusahaan dalam penyediaan pakan dan bibit menjadi perhatian dalam pengembangan industri peternakan babi. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan posisi peternak, terutama apabila perusahaan penyedia sarana produksi juga menjalankan usaha budi daya.

UMKM di Sulsel Butuh Jaminan dan Pendampingan Usaha dari Perusahaan Besar
PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi VII DPR melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI turut menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai dari kebutuhan pendampingan industri hingga kendala akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan persaingan dengan ritel modern.

Kabupaten Buleleng Rawan Bencana, Dukungan Sarana dan Prasarana Harus Jadi Perhatian
PARLEMENTARIA, Buleleng - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, Kabupaten Buleleng, Bali, memiliki potensi bencana, termasuk gempa bumi dan tsunami. Karena itu, dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan bencana harus menandi perhatian bersama.

Dini Rahmania: Jateng Darurat Kekurangan Guru Katolik
PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyoroti sejumlah aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di Jawa Tengah. Aspirasi tersebut mulai dari kekurangan guru agama Katolik, dukungan anggaran bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), pelayanan jemaah haji lanjut usia (lansia), hingga penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komisi VIII Dorong Penerima PKH di Sumsel Naik Kelas Lewat Pemberdayaan Ekonomi
PARLEMENTARIA, Palembang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih produktif, agar naik kelas melalui pemberdayaan ekonomi. Ia meminta pemerintah membuka akses permodalan disertai pendampingan usaha, agar penerima bantuan sosial (bansos) dapat mandiri dan keluar dari kemiskinan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Tingginya Potensi Ancaman di Jalur Strategis ALKI II Menuntut Respons Pertahanan Sebanding

Polisi Gadungan Catut Nama Polri dan BNN, Abdullah Minta Kapolri Bertindak

Pentingnya Keamanan Teknologi Siber Jaga Kedaulatan Nasional

Yan Permenas Mandenas Apresiasi Layanan Imigrasi Bali, Dorong Kelancaran Mobilitas Jelang Nataru

Komisi XIII Ingatkan Risiko Overtourism terhadap Keberlanjutan Pariwisata Bali
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Pajak Mencekik dan Solar Mahal, Novita Hardini Soroti Jeritan Industri di Sulsel

Industri Besar Usaha Budi Daya Babi Jangan Bersaing dengan Peternakan Rakyat

UMKM di Sulsel Butuh Jaminan dan Pendampingan Usaha dari Perusahaan Besar

Cegah Kepunahan, Masyarakat Harus Terlibat Jaga Kelestarian Anoa di Manado

Guru Agama Sudah Mengabdi Puluhan Tahun, Gajinya Hanya 300ribu Per Bulan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Perlu Disusun Mekanisme Pengenalan Tanda Bahaya Sebelum Kekerasan terhadap Anak Terjadi

Kabupaten Buleleng Rawan Bencana, Dukungan Sarana dan Prasarana Harus Jadi Perhatian

Dini Rahmania: Jateng Darurat Kekurangan Guru Katolik

Komisi VIII Dorong Penerima PKH di Sumsel Naik Kelas Lewat Pemberdayaan Ekonomi

Siswa SDN 5 Ranomeeto Antusias Sambut MBG, Komisi IX Apresiasi Kualitas dan Ketepatan Waktu SPPG
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Harris Turino Dorong Reformasi Pajak Digital bagi Perusahaan Global

Didik Haryadi Minta LPS Evaluasi Tingginya Kegagalan BPR di Jawa Barat

Komisi XI DPR Soroti Pengawasan Bank dan Pertanggungjawaban dalam Kasus Bank Gagal

Komisi XI DPR Minta BPK Perkuat Koordinasi Pascaputusan MK soal Kerugian Negara

Mulyadi Minta DJP Tinjau Metode Penetapan Target Penerimaan di Jawa Barat
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Pentingnya Keamanan Teknologi Siber Jaga Kedaulatan Nasional

Industri Besar Usaha Budi Daya Babi Jangan Bersaing dengan Peternakan Rakyat

UMKM di Sulsel Butuh Jaminan dan Pendampingan Usaha dari Perusahaan Besar

Kabupaten Buleleng Rawan Bencana, Dukungan Sarana dan Prasarana Harus Jadi Perhatian













