Komisi X Soroti Akses KIP Kuliah bagi Anak PNS, Aspirasi Dibawa ke Kementerian
Miliki Rekam Jejak Diplomat Karier, Menlu Baru Harus Konsisten Soal Perjuangan Palestina
Tinjau Pasar Induk Cipinang, Abdul Kharis Puji Kesiapan Stok Pangan Nasional
Komisi X Soroti Akses KIP Kuliah bagi Anak PNS, Aspirasi Dibawa ke Kementerian
Miliki Rekam Jejak Diplomat Karier, Menlu Baru Harus Konsisten Soal Perjuangan Palestina
Tinjau Pasar Induk Cipinang, Abdul Kharis Puji Kesiapan Stok Pangan Nasional
Video Singkat
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA KE-9 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananRAPAT PARIPURNA KE-8 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananPanja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal
Politik dan KeamananParipurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Jadi Kapolri, Usung Visi ‘Polri Bersama Masyarakat’
Politik dan KeamananKomitmen Suyudi Jadi Kapolri: Beri Ruang Seluasnya Koreksi dari Masyarakat
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Percepat Penyelesaian Pembahasannya
DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
Bukan Sekadar Tanggap Darurat, BAM Minta Mitigasi Bencana Kebumen Diperkuat
Meitri Dorong Pengembangan Riset Bidang Hukum Internasional untuk Perkuat Diplomasi Parlemen
Disetujui di Tingkat I, RUU SDI Siap Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja.
RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Percepat Penyelesaian Pembahasannya
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana menjadi salah satu agenda legislasi DPR. RUU tersebut telah disepakati sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Selain UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung Rapat Paripurna ini.
Bukan Sekadar Tanggap Darurat, BAM Minta Mitigasi Bencana Kebumen Diperkuat
PARLEMENTARIA, Kebumen — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menekankan bahwa penanganan kebencanaan tidak boleh berhenti pada tahap pascabencana atau tanggap darurat semata. Pendekatan preventif dan edukatif perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kesiapan dan ketangguhan mandiri.
Meitri Dorong Pengembangan Riset Bidang Hukum Internasional untuk Perkuat Diplomasi Parlemen
PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) mengembangkan riset bersama dengan BKSAP DPR RI. Khususnya, di bidang hukum internasional yang relevan dengan kebutuhan diplomasi Indonesia saat ini.
Disetujui di Tingkat I, RUU SDI Siap Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, baik DPR RI maupun pemerintah, yang telah menghasilkan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurutnya, keberadaan UU SDI menjadi langkah penting untuk memastikan data antarkementerian dan lembaga dapat diakses, diamankan, serta dibagipakaikan untuk mendukung penyusunan kebijakan.
Perizinan Berbelit Hambat Investasi, Evita Nursanty Usulkan Sistem Satu Pintu
PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong penyelesaian tumpang tindih regulasi tata ruang, pertanahan, dan rumitnya birokrasi perizinan yang kerap menghambat iklim investasi di kawasan industri. Ia mewacanakan penerapan sistem perizinan satu pintu dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri guna menjamin kepastian berusaha bagi para investor.
Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha menyoroti masih rendahnya jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dinilai belum sebanding dengan kapasitas bandara. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, ia mengusulkan agar membuka lebih banyak rute penerbangan langsung, baik domestik maupun internasional.
Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.
Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyepakati dan menetapkan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman sebagai calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih untuk periode 2026–2031. Penetapan tersebut merupakan hasil Rapat Internal Komisi XI DPR RI setelah seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota BPK RI rampung digelar.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Percepat Penyelesaian Pembahasannya
DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
Meitri Dorong Pengembangan Riset Bidang Hukum Internasional untuk Perkuat Diplomasi Parlemen
Disetujui di Tingkat I, RUU SDI Siap Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Bukan Sekadar Tanggap Darurat, BAM Minta Mitigasi Bencana Kebumen Diperkuat
Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
DPR dan Media Perkuat Sinergi Penyampaian Informasi Publik
Abidin Fikri Minta Kemenhaj Buka Data di Balik Masa Tunggu Haji 14 Tahun
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Perizinan Berbelit Hambat Investasi, Evita Nursanty Usulkan Sistem Satu Pintu
Kemenperin Punya Menteri Baru, Eva Monalisa Minta Perkuat Industri Dalam Negeri dan UMKM
Harga Avtur Bebani Penerbangan, Syarif Fasha Minta Pemerintah Evaluasi Komponen Harga
Tekan Impor Energi, Achmad Minta Produksi PHE ONWJ Terus Digenjot
Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur
Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum
Anis Byarwati Desak Penguatan Audit Investigatif saat Uji Kelayakan dan Kepatutan BPK
Fauzi Amro Minta BPK RI Manfaatkan AI Cegah Kebocoran Anggaran
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Meitri Dorong Pengembangan Riset Bidang Hukum Internasional untuk Perkuat Diplomasi Parlemen
Disetujui di Tingkat I, RUU SDI Siap Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data
Perizinan Berbelit Hambat Investasi, Evita Nursanty Usulkan Sistem Satu Pintu
Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
