Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Malang dari Hibah Luar Negeri
Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian
Sadarestuwati: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Ayam Petelur
Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Malang dari Hibah Luar Negeri
Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian
Sadarestuwati: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Ayam Petelur
Video Singkat
Terpopuler
Paripurna DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Pengawasan dan Profesionalisme Kepolisian
Politik dan KeamananNasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN
Politik dan KeamananPPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah
Politik dan KeamananMoratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah
Kesejahteraan RakyatBarcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas
Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas
Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison
Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata
Sambut Tahun Baru Islam, Fauzan Khalid Tekankan Kepedulian Sosial di Begawe Beleq Lombok
Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'
Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diperketat guna memastikan penempatan pejabat di daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang dinilai berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Suprihartini menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja guna mendukung terwujudnya pelayanan Parlemen yang modern dan terpercaya.
Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti berbagai paradoks, inefisiensi, serta anomali anggaran yang ditemukan dalam konsep perencanaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya penerapan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kinerja.
Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diukur berdasarkan hasil kerja dan dampak nyata, bukan sekadar kehadiran fisik. Penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang terukur juga dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sambut Tahun Baru Islam, Fauzan Khalid Tekankan Kepedulian Sosial di Begawe Beleq Lombok
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fauzan Khalid menghadiri tradisi Begawe Beleq Kawule Midang yang digelar masyarakat dan para pemuda Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/6/2026), sebagai bagian dari penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum tersebut dimaknai sebagai sarana memperkuat spirit hijrah, muhasabah, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk tidak menyusun program kerja yang terkesan sekadar rutinitas atau business as usual. Ia menekankan perlunya langkah-langkah luar biasa dan terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan maupun keimigrasian.
Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, BI dan OJK secara resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan, dalam kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen.
RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif
PARLEMENTARIA, Mataram - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun aturan yang lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Dalam pembahasannya, Politisi F-Nasdem ini menyoroti pentingnya menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.
Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas
Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison
Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'
RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif
Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Sambut Tahun Baru Islam, Fauzan Khalid Tekankan Kepedulian Sosial di Begawe Beleq Lombok
Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Wujudkan Generasi Emas
Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin
BPJS Kesehatan Tekor Rp2 Triliun per Bulan, Dana Cukai Rokok Dapat Bantu Pembiayaan
Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Malang dari Hibah Luar Negeri
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata
Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM
Kenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite
Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi
Penangkapan Ikan Ilegal Harus Diatasi Pengawasan Ketat Kapal Modern
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas
Media Sosial DPR RI Raih Penghargaan Best Account di GSMS Award 2026
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Sambut Tahun Baru Islam, Fauzan Khalid Tekankan Kepedulian Sosial di Begawe Beleq Lombok
Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'
Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027
RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif
