Irma Minta BPJS Perluas Kerja Sama Penyediaan Layanan Cath Lab
Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah
Konsep Layanan Sekali Lapor Muncul di Pembahasan RUU SDI
Irma Minta BPJS Perluas Kerja Sama Penyediaan Layanan Cath Lab
Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah
Konsep Layanan Sekali Lapor Muncul di Pembahasan RUU SDI
Video Singkat
Terpopuler
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
Kesejahteraan RakyatSampaikan Belasungkawa, Puan Maharani Dorong Penguatan Manajerial Latsar SPPI
Industri dan PembangunanDPR dan Pemerintah Terus Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi
Politik dan KeamananSetujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR
Politik dan KeamananBanyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Parlemen Remaja
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Diplomasi Parlemen Hadir sebagai Pembangun Jembatan Kepentingan Daerah dengan Agenda Internasional
Pajak Marketplace Harus Jaga Daya Beli dan Kelangsungan UMKM
Fauzi H. Amro: PPh Marketplace Jangan Sampai Bebani UMKM
Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja
Firman Soebagyo Usul Skema Harga Atas-Bawah untuk Jaga Stabilitas Minyak Goreng dan Telur
Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat
Diplomasi Parlemen Hadir sebagai Pembangun Jembatan Kepentingan Daerah dengan Agenda Internasional
PARLEMENTARIA, Semarang – Setiap langkah diplomasi internasional yang diambil oleh Pemerintah di forum internasional, haruslah berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) memiliki kepentingan agar diplomasi parlemen hadir sebagai instrumen strategis untuk melengkapi hubungan diplomasi antar pemerintah (government to government) dalam bentuk second track diplomacy.
Pajak Marketplace Harus Jaga Daya Beli dan Kelangsungan UMKM
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah memberikan penjelasan secara rinci terkait rencana penerapan mekanisme pemungutan pajak sebesar 0,5 persen melalui platform marketplace. Pasalnya, kebijakan tersebut perlu dikawal agar mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu daya beli masyarakat maupun keberlangsungan pelaku usaha, khususnya UMKM.
Fauzi H. Amro: PPh Marketplace Jangan Sampai Bebani UMKM
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform marketplace dinilai perlu dijalankan secara proporsional agar mampu memperkuat penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pihaknya berpandangan, keberhasilan kebijakan tersebut tidak semata diukur dari meningkatnya penerimaan pajak, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlangsungan jutaan pelaku UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.
Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah mengkaji kembali penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), khususnya untuk saldo di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak semakin membebani pekerja, terutama kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang mengandalkan dana JHT sebagai penopang kebutuhan hidup.
Firman Soebagyo Usul Skema Harga Atas-Bawah untuk Jaga Stabilitas Minyak Goreng dan Telur
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah menerapkan kebijakan harga batas atas dan harga batas bawah pada sejumlah komoditas pangan strategis. Menurutnya, skema tersebut diperlukan agar produsen memperoleh keuntungan yang layak, sementara konsumen tetap mendapatkan harga yang terjangkau.
Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan kesejahteraan di seluruh daerah. Demi mendukung tujuan tersebut, Banggar DPR bersama Pemerintah menyepakati alokasi TKD pada kisaran 2,55–2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan percepatan layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak cukup hanya mengandalkan transformasi digital. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh perpaduan antara kemajuan teknologi dan mental aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada pelayanan.
DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengangkatan Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028. Persetujuan tersebut diambil setelah DPR mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang disampaikan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Perhatikan Kebutuhan Biologis Warga Binaan Demi Antisipasi Penyakit Menular di Lapas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan perhatian serius terhadap problematika pemenuhan kebutuhan biologis dan ancaman penyakit menular seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Isu ini mengemuka usai Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR menyerap masukan dari sejumlah pakar dan praktisi.
Banggar Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong agar kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Diplomasi Parlemen Hadir sebagai Pembangun Jembatan Kepentingan Daerah dengan Agenda Internasional
Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan
Perhatikan Kebutuhan Biologis Warga Binaan Demi Antisipasi Penyakit Menular di Lapas
Pengelolaan Lapas Harus Hadirkan Rasa Keadilan bagi Publik
Prioritaskan Rehabilitasi Korban Narkoba Demi Atasi Overcrowded Lapas
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Cucun Minta Implementasi Skema 92:8 Benar-Benar Tingkatkan Kesejahteraan Ojol
Desy Ratnasari Dorong Penerapan Personalized Treatment di Fasilitas Kesehatan
RS PKU Muhammadiyah Surakarta Dinilai Hadirkan Layanan Kesehatan Berorientasi pada Pasien
Irma Minta BPJS Perluas Kerja Sama Penyediaan Layanan Cath Lab
Aliran Kepercayaan Memiliki Kedudukan Setara dalam Administrasi Kependudukan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Firman Soebagyo Usul Skema Harga Atas-Bawah untuk Jaga Stabilitas Minyak Goreng dan Telur
Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah
Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas
Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU
Tak Cukup Ganti Logo, Eko Hendro Purnomo Desak Perumnas Bangun Identitas Baru
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen
Gaungkan Gerakan Literasi, Willy Aditya Usul Dibangunnya Pojok Baca di DPR
Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Festival Literasi Parlemen 2026: Literasi Budaya, Perkuat Demokrasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Firman Soebagyo Usul Skema Harga Atas-Bawah untuk Jaga Stabilitas Minyak Goreng dan Telur
Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat
Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan
DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028
