Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai
Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai
Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
Video Singkat
Terpopuler
BREAKING NEWS - SIDANG TAHUNAN MPR RI & SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2026
Politik dan KeamananBREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027
Ekonomi dan KeuanganDPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi
Politik dan KeamananKOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Politik dan KeamananKomisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
Netty Dorong Kemenkes Sederhanakan Regulasi Pengelolaan Darah dan Plasma
Komisi IX Desak Transparansi Pengelolaan Plasma dan Darah Donor
WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi
Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda
Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal
Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Netty Dorong Kemenkes Sederhanakan Regulasi Pengelolaan Darah dan Plasma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pimpinan Komisi IX DPR RI mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyederhanakan sekaligus menyelaraskan regulasi terkait pengolahan dan pengelolaan darah. Menurutnya, kejelasan regulasi diperlukan untuk membedakan prinsip kesukarelaan dalam donor darah dengan ketentuan terkait plasma darah.
Komisi IX Desak Transparansi Pengelolaan Plasma dan Darah Donor
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI akan segera menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) khusus dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menindaklanjuti dugaan komersialisasi dan penyalahgunaan pengelolaan plasma darah mandiri. Raker tersebut akan meminta penjelasan komprehensif Menteri Kesehatan terkait tata kelola plasma darah, efektivitas aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hingga skema kerja sama pengolahan plasma dengan pihak luar negeri.
WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 dinilai belum menjadi alasan bagi kementerian/lembaga untuk mengabaikan sejumlah catatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan 231.246 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut sekaligus mengalihkan status kepegawaian mereka menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong pembentukan kelembagaan tunggal yang secara khusus menangani kebencanaan. Menurutnya, kelembagaan tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi, sistem komando, serta memastikan ketersediaan anggaran dalam penanganan bencana secara cepat dan efektif.
Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polda Metro Jaya (PMJ) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengungkap sindikat produksi dan penjualan meterai palsu atau ilegal yang beredar di lima wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran mulai dari produsen, pendaur ulang, distributor, kurir, hingga penjual.
Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia memperkuat komitmennya dalam mendorong dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan dengan anggota parlemen Palestina, Marwan Muhammad Abu Ras, Ketua Lajnah/Komite Al-Quds dan Palestina dalam Persatuan Ulama Muslim Internasional di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN
PARLEMENTARIA, Batam – Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, (19/08/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja AI menggali perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan sekaligus menyerap masukan dari pelaku industri mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam ekosistem AI global.
Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kesepakatan pemerintah dan DPR RI untuk menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dinilai perlu segera diperkuat dengan dasar hukum yang jelas dalam pembahasan RAPBN 2027. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak lagi terbebani pembiayaan PPPK yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai
Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina
Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN
Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran
Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi
Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal
Segera Akselerasi Pengembangan PLTU Mulut Tambang Demi Hentikan Kemacetan Batu Bara
Syarif Fasha: DBH Ditahan, Ekonomi Daerah Bisa Tersendat
Kemarau Ekstrem Mengintai, Legislator Minta BMKG Segera Gerakkan Modifikasi Cuaca
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
Netty Dorong Kemenkes Sederhanakan Regulasi Pengelolaan Darah dan Plasma
Komisi IX Desak Transparansi Pengelolaan Plasma dan Darah Donor
Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda
Achmad Ru’yat Minta Kemnaker Perkuat Pengawasan Penyusunan SKKNI Perancangan Kota
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025
Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS
Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Tunggu Kepastian Alokasi Anggaran RAPBN 2027
Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Perhatian untuk APBN 2027
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda
Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal
Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai
Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina
