RUU PFII Ditarget Rampung Sebelum Akhir Masa Sidang
Bonnie Triyana Dorong Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat
Gus Falah: Pengungkapan 3,37 Ton Narkotika Selamatkan Generasi Muda
RUU PFII Ditarget Rampung Sebelum Akhir Masa Sidang
Bonnie Triyana Dorong Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat
Gus Falah: Pengungkapan 3,37 Ton Narkotika Selamatkan Generasi Muda
Video Singkat
Terpopuler
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
Kesejahteraan RakyatSampaikan Belasungkawa, Puan Maharani Dorong Penguatan Manajerial Latsar SPPI
Industri dan PembangunanSetujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR
Politik dan KeamananDPR dan Pemerintah Terus Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi
Politik dan KeamananCucun Minta Implementasi Skema 92:8 Benar-Benar Tingkatkan Kesejahteraan Ojol
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Parlemen Remaja
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan
Gus Falah: Pengungkapan 3,37 Ton Narkotika Selamatkan Generasi Muda
ANRI Diminta Percepat Repatriasi Arsip Sejarah dari Belanda dan Perluas Akses Publik
Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027
Dorong Pansus Audit Platform Digital, Novita: Sistem Pembayaran Harus Transparan
Kasus TikTok Shop Ungkap Celah Regulasi, Samuel Wattimena Usulkan Pendalaman Lintas Komisi
Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Siti Aisyah mengatakan penegasan bahwa kawasan hutan melalui penunjukan ialah inkonstitusional. Ia menjelaskan penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, tetapi bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan sebagaimana Putusan MK terhadap pengujian UU 41/1999 tentang Kehutanan sebelumnya.
Gus Falah: Pengungkapan 3,37 Ton Narkotika Selamatkan Generasi Muda
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, mengapresiasi keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Jawa Timur dalam membongkar jaringan narkotika internasional asal Thailand. Menurutnya, sinergi yang dibangun antara BNN dan Polda Jawa Timur merupakan contoh kolaborasi yang sangat baik dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, khususnya jenis ganja.
ANRI Diminta Percepat Repatriasi Arsip Sejarah dari Belanda dan Perluas Akses Publik
PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pengembalian artefak budaya dari luar negeri dinilai perlu diiringi dengan percepatan repatriasi arsip sejarah Indonesia yang masih tersimpan di Belanda. Arsip-arsip tersebut dipandang memiliki nilai penting untuk memperkuat rekonstruksi sejarah nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber primer yang kredibel.
Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2026).
Dorong Pansus Audit Platform Digital, Novita: Sistem Pembayaran Harus Transparan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut persoalan dana pelaku UMKM yang tertahan di platform digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar DPR RI dapat melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pembayaran (payment gateway), sekaligus memperkuat regulasi perlindungan bagi pelaku usaha di ekosistem digital.
Kasus TikTok Shop Ungkap Celah Regulasi, Samuel Wattimena Usulkan Pendalaman Lintas Komisi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai persoalan pembekuan dana dan akun pelaku UMKM di platform TikTok Shop menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai aspek legalitas dalam perdagangan digital.
Komisi V DPR Perjuangkan Status Ojol sebagai Moda Transportasi Publik
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyebut bahwa pihaknya tengah mendorong agar ojek online (ojol) roda dua diakui sebagai moda transportasi publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap layanan transportasi online yang telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat selama bertahun-tahun.
Bonnie Triyana Dorong Badan Pengelola BUMN Perkuat Riset Sejarah dan Cagar Budaya
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai Badan Pengelola BUMN perlu mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekosistem riset kebudayaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Dukungan tersebut dinilai mendesak mengingat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk menjalankan berbagai penelitian di bidang sejarah dan cagar budaya.
Once Mekel Dorong Riset Sejarah Dikemas Lewat Film, Web Series, hingga Game
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel mendorong hasil penelitian sejarah dan cagar budaya tidak hanya berakhir sebagai jurnal atau publikasi ilmiah, tetapi dikemas dalam format yang lebih populer seperti film dokumenter, film pendek, web series, hingga permainan digital (game). Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat sejarah dan cagar budaya tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus lebih dekat dengan generasi muda.
Syarif Pasha Pertanyakan Kesesuaian Kalori Batubara PLN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kesesuaian spesifikasi kalori batubara yang dipasok ke PT PLN (Persero) dengan kebutuhan riil pembangkit dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PLN Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan
Gus Falah: Pengungkapan 3,37 Ton Narkotika Selamatkan Generasi Muda
Ali Mazi: Kesadaran dan Integritas Lintas Aparat Jadi Kunci Utama Reformasi Tata Kelola Pemasyarakatan
Ali Mazi: Sinergi Lintas Sektoral Kunci Reformasi Lapas
RUU SDI Baru Bahas Aspek Interoperabilitas, Jaminan Keamanan Sistem Data Belum Tersentuh
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →ANRI Diminta Percepat Repatriasi Arsip Sejarah dari Belanda dan Perluas Akses Publik
Bonnie Triyana Dorong Badan Pengelola BUMN Perkuat Riset Sejarah dan Cagar Budaya
Once Mekel Dorong Riset Sejarah Dikemas Lewat Film, Web Series, hingga Game
Bonnie Triyana Dorong Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat
Lestari Minta Akademisi Bantu Petakan Hambatan Regulasi Cagar Budaya
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027
Dorong Pansus Audit Platform Digital, Novita: Sistem Pembayaran Harus Transparan
Kasus TikTok Shop Ungkap Celah Regulasi, Samuel Wattimena Usulkan Pendalaman Lintas Komisi
Komisi V DPR Perjuangkan Status Ojol sebagai Moda Transportasi Publik
Syarif Pasha Pertanyakan Kesesuaian Kalori Batubara PLN
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen
Gaungkan Gerakan Literasi, Willy Aditya Usul Dibangunnya Pojok Baca di DPR
Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Festival Literasi Parlemen 2026: Literasi Budaya, Perkuat Demokrasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Dorong Pansus Audit Platform Digital, Novita: Sistem Pembayaran Harus Transparan
Kasus TikTok Shop Ungkap Celah Regulasi, Samuel Wattimena Usulkan Pendalaman Lintas Komisi
Komisi V DPR Perjuangkan Status Ojol sebagai Moda Transportasi Publik
Bonnie Triyana Dorong Badan Pengelola BUMN Perkuat Riset Sejarah dan Cagar Budaya
