Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan
Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan
Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Video Singkat
Terpopuler
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Politik dan KeamananPenataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Kesejahteraan RakyatKomisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional
Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi
BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran
BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan
BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian DPR RI (BK) DPR RI melakukan penandatanganan kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM. Dalam sambutannya secara daring, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan MoU ini dalam rangka sinergi dan penguatan mekanisme pemantauan serta peninjauan undang-undang. Hal ini, tambahnya, sangat penting untuk menilai relevansi, efektivitas, dan dampak sebuah undang-undang setelah resmi diberlakukan.
Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota BAKN DPR RI Musthofa menyetujui usulan penyaluran kredit di bawah satu juta rupiah tanpa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan syarat perbankan tetap menelusuri rekam jejak historis calon peminjam. Syarat ini dinilai penting agar kebijakan penyaluran tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki moral hazard. Hal tersebut disampaikan usai melakukan agenda Kunjungan Kerja BAKN ke Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/07/2026).
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, pemerintah didorong untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara agar target pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan peserta didik baru harus direspons melalui penataan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah masing-masing sekolah, melainkan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antarseluruh jenjang dan penyelenggara pendidikan.
BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran
PARLEMENTARIA, Semarang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK memaparkan bahwa wilayah tersebut merupakan penyalur KUR terbesar secara nasional dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Ia menegaskan bahwa besarnya skala penyaluran tersebut harus dibarengi pengelolaan yang tepat sasaran agar kemanfaatannya optimal.
BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan
PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase penting dalam hubungan ekonomi dan tata kelola global. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah yang berkelanjutan untuk pembangunan Kota Bogor yang lebih baik lagi.
Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia dan operasional smelter PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara telah diawasi secara periodik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM. Hal itu disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Soroti 907 Perlintasan Tak Terjaga, Sudjatmiko Minta Pemerintah Bertindak Cepat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menekankan urgensi perbaikan sistem keselamatan perkeretaapian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pada Selasa (14/7/2026) di Gedung Nusantara. Ia mendesak agar pada tahun 2027, tidak ada lagi perlintasan kereta api yang tidak terjaga di Indonesia.
Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat posisi Indonesia dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kementerian harus menjalankan peran sebagai representasi negara, bukan sekadar bertindak layaknya agen perjalanan.
Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI, menyoroti intensitas tinggi angkutan batu bara di jalur kereta api Lampung–Palembang yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara pada Selasa (14/7/2026), Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kompensasi bagi masyarakat terdampak.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional
BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan
RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional
Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma
RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi
Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan
Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi
Komisi VIII Pastikan Pencairan Dana Awal Haji 2027 Sesuai Mekanisme dan Dasar Hukum
Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Soroti 907 Perlintasan Tak Terjaga, Sudjatmiko Minta Pemerintah Bertindak Cepat
Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung
Soroti Rendahnya Utilisasi Industri, Yoyok Riyo Minta Kemenperin Bertindak Cepat
Masalah Konflik Kawasan Hutan Tidak Selesai, Ahmad Yohan Minta Kemenhut Percepat Penyelesaian
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran
BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan
Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Soroti 907 Perlintasan Tak Terjaga, Sudjatmiko Minta Pemerintah Bertindak Cepat
