Legislator Soroti Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan di Kota Tangerang
Savana Bromo Kembali Terbakar, Legislator Minta Tindak Tegas Jika Terbukti Disengaja
Komisi III Dukung Polda Metro Jaya Usut Dugaan Eksploitasi Anak dalam Kerusuhan 27 Agustus
Legislator Soroti Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan di Kota Tangerang
Savana Bromo Kembali Terbakar, Legislator Minta Tindak Tegas Jika Terbukti Disengaja
Komisi III Dukung Polda Metro Jaya Usut Dugaan Eksploitasi Anak dalam Kerusuhan 27 Agustus
Video Singkat
Terpopuler
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
Politik dan KeamananDPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
Politik dan KeamananRevisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal
Politik dan KeamananBaleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Politik dan KeamananKeracunan MBG di Karo, Nurhadi Desak Evaluasi dan Perketat Keamanan Pangan
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK
RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden
Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional
Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji
RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin meminta agar ketentuan mengenai objek reforma agraria dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria tidak membatasi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi reforma agraria. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu dikaji ulang agar RUU mampu menyelesaikan konflik agraria yang selama ini terjadi di kawasan hutan.
RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria disusun untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Salah satu fokus utama RUU tersebut adalah menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reforma agraria serta memperkuat kelembagaan penyelesaian konflik agraria di tingkat nasional.
Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyampaikan keterangan resmi DPR RI dalam perkara pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melakukan kajian terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria. Kajian tersebut diarahkan salah satunya melalui mekanisme pembentukan peradilan agraria. Hal ini guna memastikan penyelesaian konflik agraria memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan peradilan yang telah ada.
RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara perlu dilandasi pemahaman yang kuat terhadap amanat konstitusi, khususnya terkait peran negara dalam perekonomian. Penataan tersebut penting agar pengelolaan kekayaan negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya mencegah exclusion error dalam penyaluran bantuan pemerintah, yakni kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama ketika terjadi perubahan desil penerima.
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan agar platform digital tersebut mampu meningkatkan transparansi pengadaan sekaligus membuka akses yang adil bagi pelaku usaha lokal.
Edy Wuryanto Pertanyakan Efektivitas Akreditasi Rumah Sakit
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Hal itu menyusul masih ditemukannya kesenjangan antara predikat akreditasi dengan kondisi mutu pelayanan rumah sakit di lapangan.
BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen untuk Implementasi MoU Indonesia-Rusia
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi parlemen guna memastikan implementasi berbagai nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Rusia berjalan secara konkret. Komitmen tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat usai menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov di Ruang Pimpinan BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK
RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden
Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional
Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kemenhub Harus Investigasi Tenggelamnya KM Virgo Transport 8, Soroti Usia dan Kondisi Teknis Kapal
Tinjau Sekolah Rakyat di Serdang Bedagai, Ijeck: Program Prioritas Presiden Beri Harapan Baru Pendidikan
Sudjatmiko Usul Pengalaman Proyek BKT dan Tol Priok Jadi Solusi Pembebasan Lahan Cibeet
Musa Rajekshah Tinjau Infrastruktur Jalan di Serdang Bedagai dan Deli Serdang
Savana Bromo Kembali Terbakar, Legislator Minta Tindak Tegas Jika Terbukti Disengaja
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Edy Wuryanto Pertanyakan Efektivitas Akreditasi Rumah Sakit
Waktu Tunggu Rawat Jalan Penting Jadi Indikator Mutu FKTP
Sampaikan Duka Atas Insiden Kapal Virgo Transport 8, Puan: Prioritaskan Pencarian dan Penyelamatan Korban
BIH Berpotensi Jadi Destinasi Medical Tourism
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian
BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan
BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos
Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis
Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji
RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian
BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
