Muhamad Nur: Revitalisasi Sekolah Harus Terencana, Jangan Tunggu Rusak Berat
Respons Keluhan Petani Temanggung soal PP Kesehatan, Komisi IV DPR Siapkan Forum Pembahasan Tembakau Komprehensif
BKSAP Kecam Penyerbuan Masjid Al-Aqsa, Desak PBB dan OKI Bertindak
Muhamad Nur: Revitalisasi Sekolah Harus Terencana, Jangan Tunggu Rusak Berat
Respons Keluhan Petani Temanggung soal PP Kesehatan, Komisi IV DPR Siapkan Forum Pembahasan Tembakau Komprehensif
BKSAP Kecam Penyerbuan Masjid Al-Aqsa, Desak PBB dan OKI Bertindak
Video Singkat
Terpopuler
RDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum
Politik dan KeamananRUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global
Ekonomi dan KeuanganKomisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel
Politik dan KeamananKomisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan
Kesejahteraan RakyatPuan: Parlemen Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Kawasan ASEAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat
BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto
Ledia Hanifa Soroti Mendesaknya Revitalisasi Cagar Budaya di Siak
Masuki Masa Reses, Rudianto Lallo: Komisi III Gas Terus Bahas RUU Perampasan Aset
BKSAP Dorong Penguatan Peran Parlemen dalam Percepatan SDGs di HLPF 2026 New York
Charles Meikyansah: Kepala Desa Perlu Pendampingan agar Kelola Dana Desa Lebih Akuntabel
Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat
PARLEMENTARIA, Mojokerto – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana menyoroti pentingnya pengawasan dalam tata kelola kemitraan antara petani penggarap, koperasi, dan Perum Perhutani KPH Mojokerto. Ia menegaskan bahwa keterlibatan lembaga terkait di tingkat daerah maupun pengawasan internal Perhutani perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan berlarut-larut di lapangan.
BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto
PARLEMENTARIA, Mojokerto – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait tata kelola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mojokerto melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Mojokerto, Senin (27/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, BAM DPR RI menyoroti sejumlah persoalan mulai dari mekanisme bagi hasil, dugaan tidak tersalurkannya upah pekerja tebu, hingga konflik agraria yang berdampak pada kelompok tani di Kabupaten Mojokerto dan Jombang.
Ledia Hanifa Soroti Mendesaknya Revitalisasi Cagar Budaya di Siak
PARLEMENTARIA, Siak – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kerusakan bangunan bersejarah yang terus terjadi tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berisiko menghilangkan jejak sejarah bangsa yang tidak tergantikan. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta optimalisasi skema pendanaan agar revitalisasi cagar budaya dapat segera direalisasikan.
Masuki Masa Reses, Rudianto Lallo: Komisi III Gas Terus Bahas RUU Perampasan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan pihaknya tidak mengenal waktu untuk terus membahas pembahasan RUU Perampasan Aset, baik saat reses maupun tidak. Komitmen ini merupakan komitmen Komisi III DPR RI untuk mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset secara matang, cermat, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian.
BKSAP Dorong Penguatan Peran Parlemen dalam Percepatan SDGs di HLPF 2026 New York
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan komitmen DPR RI memperkuat peran parlemen dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan delegasi Indonesia pada High-Level Political Forum on Sustainable Development(HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.
Charles Meikyansah: Kepala Desa Perlu Pendampingan agar Kelola Dana Desa Lebih Akuntabel
PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengatakan BPK RI dan BPKP harus melakukan pendampingan Dana Desa sejak tahap perencanaan karena pendekatan tersebut dinilai penting agar kepala desa tidak terjebak persoalan hukum dan pengelolaan dana berjalan akuntabel.
Marinus Gea: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Harus Segera Peroleh Pendampingan Psikologis
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang warga dalam peristiwa dugaan pengeroyokan di Bali. Pasalnya, kasus tersebut tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang serius bagi anak korban yang masih duduk di bangku kelas I sekolah dasar karena harus menyaksikan langsung ayahnya meninggal dunia akibat aksi kekerasan tersebut.
Tonny Tesar Siap Perjuangkan Putra Daerah Penuhi Kebutuhan SDM Kementerian di Papua
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar meminta kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta lembaga mitra di Papua disusun berdasarkan analisis jabatan yang jelas. Adanya usulan penambahan pegawai, terangnya, tidak cukup hanya berdasarkan pemindahan ASN dari pemerintah daerah, akan tetapi juga harus benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan.
Indonesia Raih Apresiasi Norwegia atas Keberhasilan Menurunkan Deforestasi Sejak 2015
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi dukungan Pemerintah Norwegia terhadap upaya Indonesia dalam menekan laju deforestasi dan menjaga kelestarian hutan. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan internasional atas keberhasilan Indonesia mengurangi deforestasi selama satu dekade terakhir sekaligus memperkuat kerja sama kedua negara di bidang iklim dan kehutanan.
Yan Permenas: WNA Pelaku Kejahatan Harus Diproses Pidana, Bukan Sekadar Deportasi
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Menurutnya, pelanggaran hukum oleh WNA tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme deportasi, tetapi juga harus diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum nasional agar memberikan efek jera.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Masuki Masa Reses, Rudianto Lallo: Komisi III Gas Terus Bahas RUU Perampasan Aset
BKSAP Dorong Penguatan Peran Parlemen dalam Percepatan SDGs di HLPF 2026 New York
Marinus Gea: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Harus Segera Peroleh Pendampingan Psikologis
Tonny Tesar Siap Perjuangkan Putra Daerah Penuhi Kebutuhan SDM Kementerian di Papua
Yan Permenas: WNA Pelaku Kejahatan Harus Diproses Pidana, Bukan Sekadar Deportasi
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Indonesia Raih Apresiasi Norwegia atas Keberhasilan Menurunkan Deforestasi Sejak 2015
Korupsi Pakan Satwa Kebun Binatang Surabaya, Legislator Minta Audit Nasional pada Lembaga Konservasi
Legislator Minta BUMN Galangan Kapal dan Pelindo Optimalkan Aset
PT PAL Dinilai Belum Optimal, Doni Akbar Minta Perbaikan Tata Kelola dan SDM
Ida Fauziyah Minta Sinergi BUMN Maritim Dibuktikan Lewat Aksi Nyata
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat
BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto
Ledia Hanifa Soroti Mendesaknya Revitalisasi Cagar Budaya di Siak
Muslimin Bando: Penguatan LLDIKTI Kunci Tingkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Daerah
La Tinro Minta BPS Perkuat Kualitas Survei untuk Dukung Ketepatan Bantuan Sosial dan Pendidikan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Charles Meikyansah: Kepala Desa Perlu Pendampingan agar Kelola Dana Desa Lebih Akuntabel
Hormati Undur Diri Perry Warjiyo, Komisi XI Siap Jalankan Fit and Proper Test Secara Objektif
Komisi XI: Dana Desa Harus Perkuat Desa Adat dan Sejahterakan Masyarakat Bali
Kasus Dugaan Pencurian Ayam Berujung Maut di Bali, DPR Imbau Masyarakat Tidak Main Hakim Sendiri
Ahmad Rizki Sadig Soroti Lonjakan Nilai Barang Bukti Narkotika di Bali
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →BKSAP Dorong Penguatan Peran Parlemen dalam Percepatan SDGs di HLPF 2026 New York
Charles Meikyansah: Kepala Desa Perlu Pendampingan agar Kelola Dana Desa Lebih Akuntabel
Marinus Gea: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Harus Segera Peroleh Pendampingan Psikologis
Tonny Tesar Siap Perjuangkan Putra Daerah Penuhi Kebutuhan SDM Kementerian di Papua
