
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Video Singkat
Terpopuler
Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Kesejahteraan RakyatWNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Politik dan Keamanan13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan KeamananDPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Puan Harap Amanah Dijalankan dengan Penuh Integritas
Isu LainnyaINFOGRAFIS





Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Johan Rosihan: Potensi Lobster Besar, Ekosistem Budidaya Belum Terbentuk

Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain

Komisi IV Soroti Ekosistem Budidaya Lobster yang Belum Terbentuk

Komisi IV Dorong Pengembangan Budidaya Lobster agar Indonesia Naik Kelas

Cegah Karhutla Berulang, Abdul Kharis Dorong Penguatan Kesiapsiagaan di Way Kambas

Abdul Wachid Ingin Perkuat Moderasi Beragama di STABN Raden Wijaya

Johan Rosihan: Potensi Lobster Besar, Ekosistem Budidaya Belum Terbentuk
PARLEMENTARIA, Lombok Timur — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri budidaya lobster. Namun, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan karena ekosistem budidaya lobster yang kuat dan terintegrasi belum terbentuk.

Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain
PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera merumuskan kebijakan nasional terkait tata kelola aset daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal. Langkah ini dinilai krusial agar keberhasilan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Bali dapat direplikasi oleh daerah lain di seluruh Indonesia.

Komisi IV Soroti Ekosistem Budidaya Lobster yang Belum Terbentuk
PARLEMENTARIA, Lombok Timur — Komisi IV DPR RI menilai pengembangan budidaya lobster nasional masih menghadapi persoalan mendasar berupa belum terbentuknya ekosistem budidaya yang kuat dan terintegrasi. Kondisi tersebut tercermin dari berbagai kendala yang disampaikan nelayan dan pembudidaya di Telong-Elong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari keterbatasan modal, tingginya harga Benih Bening Lobster (BBL) dan pakan, hingga keterbatasan sarana keramba jaring apung.

Komisi IV Dorong Pengembangan Budidaya Lobster agar Indonesia Naik Kelas
PARLEMENTARIA, Lombok Timur — Komisi IV DPR RI mendorong percepatan pengembangan budidaya lobster nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi negara sumber Benih Bening Lobster (BBL), tetapi mampu menjadi produsen utama lobster budidaya dunia. Pengembangan tersebut dinilai perlu didukung ekosistem budidaya yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan benih hingga kepastian pasar.

Cegah Karhutla Berulang, Abdul Kharis Dorong Penguatan Kesiapsiagaan di Way Kambas
PARLEMENTARIA, Lampung — Komisi IV DPR RI mendorong penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, menyusul kebakaran yang terjadi beberapa minggu sebelumnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran berulang yang dapat mengancam kawasan konservasi dan habitat satwa.

Abdul Wachid Ingin Perkuat Moderasi Beragama di STABN Raden Wijaya
PARLEMENTARIA, Wonogiri — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendorong penguatan praktik moderasi beragama dan kehidupan multigama di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Raden Wijaya, Wonogiri. Menurutnya, kehidupan multigama yang terbangun di lingkungan kampus tersebut perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan antarumat beragama.

Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan likuiditas dan suku bunga benar-benar mengalir ke sektor riil. Menurutnya, kebijakan moneter tidak cukup hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi
PARLEMENTARIA, Karawang — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong peninjauan kembali mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi sebagai langkah mendasar untuk mencegah persoalan sertifikat kepemilikan rumah kembali terjadi. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan memastikan tanah telah dipecah terlebih dahulu sebelum transaksi dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB).

Komisi VIII Dorong STAB Wonogiri Naik Status Jadi Institut
PARLEMENTARIA, Wonogiri — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendorong peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Wonogiri menjadi institut. Dorongan itu diberikan setelah Komisi VIII melihat kondisi dan fasilitas kampus yang dinilai mendukung pengembangan STAB dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Wonogori, Jawa Tengah, Kamis (3/9/2026).

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN
PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti masih adanya sekitar 30.000 sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang belum terselesaikan, meski sebelumnya terdapat sekitar 300.000 sertifikat yang menjadi perhatian. BAKN meminta penyelesaian diprioritaskan bagi nasabah yang telah memenuhi kewajiban Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain

Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma

Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Johan Rosihan: Potensi Lobster Besar, Ekosistem Budidaya Belum Terbentuk

Komisi IV Soroti Ekosistem Budidaya Lobster yang Belum Terbentuk

Komisi IV Dorong Pengembangan Budidaya Lobster agar Indonesia Naik Kelas

Cegah Karhutla Berulang, Abdul Kharis Dorong Penguatan Kesiapsiagaan di Way Kambas

Meitri Citra Dorong KLH Jadi Simpul Koordinasi Lintas Kementerian dalam RUU Perubahan Iklim
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Abdul Wachid Ingin Perkuat Moderasi Beragama di STABN Raden Wijaya

Komisi VIII Dorong STAB Wonogiri Naik Status Jadi Institut

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN

Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Cegah Karhutla Berulang, Abdul Kharis Dorong Penguatan Kesiapsiagaan di Way Kambas

Abdul Wachid Ingin Perkuat Moderasi Beragama di STABN Raden Wijaya

Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi
















