Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi
Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla
Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi
Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla
Video Singkat
Terpopuler
DPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS
Kesejahteraan RakyatSeluruh Fraksi DPR Setujui Pembahasan RAPBN 2027, Soroti Pertumbuhan hingga Kualitas Belanja
Ekonomi dan KeuanganPuan: Perpres Ojol Sedang Dibahas, Tunggu Keputusan Terbaik
Industri dan PembangunanRUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer
Politik dan KeamananEcky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah
ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali
Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN
Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur
Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti soal isu pelarangan penggunaan hijab bagi calon kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan). Ia pun mengapresiasi klarifikasi tak ada pelarangan penggunaan hijab bagi kadet di Perguruan Tinggi Negeri yang dibina Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu.
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI memastikan kembali bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Menurut Ketua Komisi III, Habiburokhman, bahwa jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR di tahun ini, termasuk setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini hanya membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.
ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mencegah terjadinya polemik batas wilayah hingga sengketa hukum di masa mendatang akibat tata kelola arsip yang masih bersifat manual dan konvensional.
ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti pentingnya peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai simpul pemersatu bangsa. Atas dasar itulah, Bob menekankan pentingnya penyelamatan serta pemetaan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah.
Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan apakah LAN telah merancang instrumen pengukuran berbasis kualitatif guna memastikan ASN dapat bekerja secara maksimal dan optimal. Hal itu mengingat, menurutnya, standar penilaian di instansi Pemerintah saat ini masih didominasi laporan kehadiran, apel, dan kedisiplinan administratif semata.
Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendalaman materi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, Sarjito, berlangsung tajam di Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan catatan kritis terkait latar belakang dan kompetensi Sarjito dalam membangun instrumen bursa komoditas dari nol. Harris menilai portofolio calon lebih didominasi oleh pengalaman di sektor pengawasan pasar modal serta penegakan hukum, ketimbang penguasaan teknis perdagangan komoditas.
Terima Aspirasi Masyarakat Pati, Sari Yuliati Dorong Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penguatan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan.
Cucun: Penegakan Hukum Karhutla Harus Beri Efek Jera
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab guna memberikan efek jera.
OTT Rektor Unsoed, Habib Syarief Dorong Bersih-Bersih Korupsi di Kampus
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan sejumlah pihak lainnya. Ia menilai penindakan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla
Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran
Apresiasi Ketegasan Bareskrim Polri Usut Tuntas Dalang dan Penerima Keuntungan Karhutla
Saadiah Uluputty Soroti Ego Sektoral dalam Penanganan Kepailitan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi
ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah
ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali
Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN
Terima Aspirasi Masyarakat Pati, Sari Yuliati Dorong Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Mori Hanafi Nilai Modifikasi Cuaca Penting untuk Pemadaman Karhutla
Kemarau Panjang dan Karhutla, Yuliansyah Ingatkan Ancaman Gangguan Pasokan Bahan Pokok
Rekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran
Waka Komisi V Usul Lembaga Khusus Pimpin Penanganan Bencana
Lasarus Soroti Karhutla Kalimantan, Masyarakat Lokal Tak Bisa Terus Disalahkan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur
Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK
DPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi, Agar Investor Kembali Dongkrak Lifting
Yulian Gunhar Dorong Penguatan Partisipasi Daerah dalam Pengelolaan Migas
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN
Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur
Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK
Terima Aspirasi Masyarakat Pati, Sari Yuliati Dorong Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual
