Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
Video Singkat
Terpopuler
Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa
Industri dan PembangunanKomisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK
Ekonomi dan KeuanganKomisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027
Ekonomi dan KeuanganRevisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan
Industri dan PembangunanKenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Cegah Blackout Terulang, Komisi VI Dorong Pemetaan Kebutuhan Listrik Aceh
Atasi Pendangkalan Pelabuhan Cirebon, Legislator Dorong Pelindo Mandiri Lakukan Pengerukan Tanpa Bebani APBN
Produksi Minyak WK Rokan Harus Dukung Target Kemandirian Energi 2029
Roberth Rouw: Kehadiran Patimban Jangan Matikan Pelabuhan Cirebon
Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong
Solusi Cari Dokter Muda Jadi Urgensi Pasca DO Massal Dihentikan Sementara
Cegah Blackout Terulang, Komisi VI Dorong Pemetaan Kebutuhan Listrik Aceh
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Upaya mencegah terulangnya pemadaman listrik massal (blackout) di Aceh menjadi salah satu perhatian Komisi VI DPR RI. Selain memastikan keandalan sistem kelistrikan, Komisi VI menilai diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif melalui penyusunan neraca kebutuhan listrik yang mencakup kebutuhan masyarakat, sektor industri, hingga pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.
Atasi Pendangkalan Pelabuhan Cirebon, Legislator Dorong Pelindo Mandiri Lakukan Pengerukan Tanpa Bebani APBN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana mendesak PT Pelindo sebagai pemegang konsesi di Pelabuhan Cirebon untuk proaktif dan mandiri dalam melakukan pengerukan alur yang mengalami pendangkalan. Ia meminta perbaikan infrastruktur pelabuhan tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Produksi Minyak WK Rokan Harus Dukung Target Kemandirian Energi 2029
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pentingnya peningkatan produksi minyak di Wilayah Kerja (WK) Rokan sebagai bagian dari upaya mewujudkan target kemandirian energi nasional pada 2029. Karena itu, Komisi VI DPR RI ingin memastikan berbagai strategi yang dijalankan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berjalan efektif dan mampu meningkatkan lifting minyak nasional.
Roberth Rouw: Kehadiran Patimban Jangan Matikan Pelabuhan Cirebon
PARLEMENTARIA, Cirebon - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw meminta Pemerintah Pusat dan PT Pelindo untuk memastikan agar beroperasinya Pelabuhan Patimban di Subang tidak mematikan aktivitas operasional di Pelabuhan Cirebon. Ia mendorong agar eksistensi pelabuhan yang memiliki nilai historis tinggi tersebut tetap dipertahankan dan dijaga konektivitasnya.
Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa dukungan pasokan energi yang andal menjadi faktor penting dalam mendorong pengembangan ekonomi Provinsi Aceh, termasuk optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Karena itu, Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi langsung terhadap kesiapan pasokan energi sekaligus menindaklanjuti penyelesaian persoalan resettlement warga eks Blang Lancang–Rancong di wilayah Kota Lhokseumawe dan Kawasan Industri Arun.
Solusi Cari Dokter Muda Jadi Urgensi Pasca DO Massal Dihentikan Sementara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendesak agar kebijakan drop out (DO) massal terhadap mahasiswa retaker profesi dokter dihentikan sementara. DPR RI mendorong dilakukannya audit administratif menyeluruh guna menyelamatkan nasib serta ruang hidup para dokter muda yang tertahan hak asasinya akibat belum lulus uji kompetensi nasional.
Berikan Kepastian Hukum yang Kuat, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak Disegerakan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan suatu kewajiban yang harus segera diselesaikan untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Ia mengatakan, pihaknya akan berupaya menghadirkan regulasi yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh.
Sudah Jadi Mandat di UU, Gus Khozin Pertanyakan Belum Terbentuknya Badan Pertanahan Aceh
PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti belum terealisasinya mandat pembentukan Badan Pertanahan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Banda Aceh, Provinsi NAD, Rabu (17/6/2026).
Legislator Minta Kasus Hanania Travel Jadi Efek Jera bagi Travel Nakal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta penanganan dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah oleh PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Travel) dilakukan secara tuntas. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut penting untuk memberikan keadilan bagi para korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Khozin Dorong Tanah Eks-HGU di Aceh Diredistribusi untuk Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar tanah-tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Aceh yang tidak terkelola dapat diarahkan menjadi objek reforma agraria. Hal itu disampaikan usai Komisi II DPR RI menerima sejumlah aspirasi dari kepala daerah dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Aceh, Rabu (17/6/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Solusi Cari Dokter Muda Jadi Urgensi Pasca DO Massal Dihentikan Sementara
Berikan Kepastian Hukum yang Kuat, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak Disegerakan
Sudah Jadi Mandat di UU, Gus Khozin Pertanyakan Belum Terbentuknya Badan Pertanahan Aceh
Legislator Minta Kasus Hanania Travel Jadi Efek Jera bagi Travel Nakal
Khozin Dorong Tanah Eks-HGU di Aceh Diredistribusi untuk Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Cucun: Lompatan Besar Penyelenggaraan Haji 2026 Harus Dipertahankan
Timwas DPR Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Haji di Armuzna
DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah, Haji 2026 Dinilai Lebih Tertata dan Nyaman
Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Ledia Hanifa Dorong Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi untuk Tingkatkan Kualitas SDM
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Cegah Blackout Terulang, Komisi VI Dorong Pemetaan Kebutuhan Listrik Aceh
Atasi Pendangkalan Pelabuhan Cirebon, Legislator Dorong Pelindo Mandiri Lakukan Pengerukan Tanpa Bebani APBN
Produksi Minyak WK Rokan Harus Dukung Target Kemandirian Energi 2029
Roberth Rouw: Kehadiran Patimban Jangan Matikan Pelabuhan Cirebon
Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas
Media Sosial DPR RI Raih Penghargaan Best Account di GSMS Award 2026
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong
Solusi Cari Dokter Muda Jadi Urgensi Pasca DO Massal Dihentikan Sementara
Berikan Kepastian Hukum yang Kuat, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak Disegerakan
Sudah Jadi Mandat di UU, Gus Khozin Pertanyakan Belum Terbentuknya Badan Pertanahan Aceh
