RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru
Legislator Desak Kejelasan Nasib Putusan Rp18 Triliun untuk Korporasi Penyebab Karhutla
Kemenag Harus Menjamin Hak Guru Non-ASN Terpenuhi
RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru
Legislator Desak Kejelasan Nasib Putusan Rp18 Triliun untuk Korporasi Penyebab Karhutla
Kemenag Harus Menjamin Hak Guru Non-ASN Terpenuhi
Video Singkat
Terpopuler
Judol Bola Kian Marak Selama Piala Dunia, Komdigi Harus Bentuk Tim Gabungan dengan Aparat
Politik dan KeamananRUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
Kesejahteraan RakyatSetujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR
Politik dan KeamananBanyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya
Kesejahteraan RakyatSampaikan Belasungkawa, Puan Maharani Dorong Penguatan Manajerial Latsar SPPI
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Parlemen Remaja
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit
Fauzi Amro: POJK Sertifikasi Perlu Masa Transisi
Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan
Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria
Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut
Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan
Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Perkumpulan UMKM Mergi Gesang Manunggal Karso Abadi DIY.
Fauzi Amro: POJK Sertifikasi Perlu Masa Transisi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyatakan Komisi XI akan mengawal masukan dari Asosiasi Governans Manajemen Risiko Kepatuhan Indonesia (AGRKI) terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut disampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI yang membahas berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan salah satunya dari AGRKI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)
Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat.
Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai eskalasi konflik agraria yang kian meluas antara masyarakat adat dan korporasi menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur kepastian hukum wilayah adat harus segera disahkan. Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional.
Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak langkah terobosan berupa membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar hak-hak masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum. Langkah tegas ini disampaikan Mafirion usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Konflik Mayawana Persada dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau guna mendengarkan pengaduan terkait sengketa lahan kawasan hutan adat yang menahun.
Proyek Jangan Dikuasai Pemain Besar, Lokot Nasution Minta DJBK Ubah Skema Pemaketan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution, mendesak Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemerataan distribusi proyek infrastruktur kepada pengusaha kelas menengah dan lokal di daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen pada Selasa (30/6/2026).
Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan harmonisasi RUU Daerah Kepulauan dengan sejumlah undang-undang sektoral lain masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR. Kendati demikian, rapat gabungan tripartit dan pandangan mini dari delapan fraksi serta pemerintah telah menyatakan sepakat atas urgensi RUU ini.
Ungkap Ironi Anggaran DJBK, Erna Sari Dewi: Tata Kelola Diperbaiki, Pengawasan Justru Minim Dana
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PU yang dinilai menghambat fungsi pengawasan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara pada Selasa (30/6/2026).
Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelesaian kewenangan pengelolaan daerah kepulauan akan didahulukan dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan, sebelum masuk ke perumusan skema pendanaan. Urutan ini ditegaskan Pansus untuk meluruskan persepsi bahwa RUU ini sekadar permintaan anggaran dari daerah kepulauan kepada pemerintah pusat.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan
Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria
Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan
Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian
Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Legislator Soroti Pentingnya Kepercayaan Publik dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi BPS
Kemenag Harus Menjamin Hak Guru Non-ASN Terpenuhi
Selly Desak Kemenag Perkuat Anggaran Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Keagamaan
Mahdalena Minta Kemenag Tak Abaikan Nasib Guru Swasta
Program Magang Harus Link and Match dengan Kebutuhan Dunia Kerja
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Proyek Jangan Dikuasai Pemain Besar, Lokot Nasution Minta DJBK Ubah Skema Pemaketan
Ungkap Ironi Anggaran DJBK, Erna Sari Dewi: Tata Kelola Diperbaiki, Pengawasan Justru Minim Dana
Legislator Desak Kejelasan Nasib Putusan Rp18 Triliun untuk Korporasi Penyebab Karhutla
Alex Indra Lukman Minta Penanganan Karhutla Beralih ke Pencegahan Dini
Sturman: Metode Latihan Militer Tak Tepat untuk Calon Manajer Kopdes
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen
Gaungkan Gerakan Literasi, Willy Aditya Usul Dibangunnya Pojok Baca di DPR
Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Festival Literasi Parlemen 2026: Literasi Budaya, Perkuat Demokrasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut
Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan
Proyek Jangan Dikuasai Pemain Besar, Lokot Nasution Minta DJBK Ubah Skema Pemaketan
Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian
