Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananPPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
Politik dan KeamananDPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Politik dan KeamananPuan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
Politik dan KeamananPuan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA
KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI
KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun
BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA
BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA
KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI
KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI
KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI bersama akademisi.
Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam melakukan pengawasan dan seleksi terhadap produk yang dipasarkan melalui layanan mereka. Menurut Umbu, perlindungan hak cipta tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pencipta atau masyarakat, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab platform yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan digital.
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerataan akses teknologi perlu menjadi perhatian dalam transformasi pendidikan nasional, termasuk bagi madrasah. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai, kesenjangan fasilitas pembelajaran digital antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan perlu diatasi agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Komisi III Minta Kapolda Mediasi Sengketa Lahan Tambang di Luwu
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Selatan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan tambang untuk menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penyelesaian konflik agraria tersebut diharapkan tidak mengganggu operasional perusahaan yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 4.000 pekerja lokal.
Endang Agustina Tekankan Perlindungan Hak Warga dalam RUU Perampasan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengingatkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak mengabaikan perlindungan hak kepemilikan warga negara. Menurutnya, mekanisme perampasan aset harus memiliki batasan pembuktian yang jelas, berada di bawah kontrol pengadilan, serta didukung pemisahan kewenangan dalam pengelolaannya demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Harus Lewat Pengadilan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction-Based / NCB) harus diterapkan secara terbatas sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Ia memastikan setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset tetap harus melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA
KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI
KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Dukung DPR NOW 2026, Rizki Aulia Dorong Penguatan Dialog Parlemen dan Rakyat
Yanuar Arif Wibowo Ajukan Surat Usulan Hak Menyatakan Pendapat ke Pimpinan DPR
Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026
Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif
Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna
Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah
Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM
Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Komisi III Minta Kapolda Mediasi Sengketa Lahan Tambang di Luwu
