Legislator Imbau Masyarakat Aktif Cek dan Reaktivasi Kepesertaan JKN
Tifatul Sembiring : Indonesia Harus Jadi Produsen Kopi Dunia yang Lebih Berdaya Saing.
RUU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Penyelesaian Konflik Struktural
Legislator Imbau Masyarakat Aktif Cek dan Reaktivasi Kepesertaan JKN
Tifatul Sembiring : Indonesia Harus Jadi Produsen Kopi Dunia yang Lebih Berdaya Saing.
RUU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Penyelesaian Konflik Struktural
Video Singkat
Terpopuler
Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset
Politik dan KeamananPenggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Kesejahteraan RakyatRUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan KeamananKasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG
Kesejahteraan RakyatKamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas
Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan
Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset
GKSB DPR RI Pertimbangkan Permohonan Chile Calon Ketua IPU, Dukung Kemerdekaan Palestina
Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu
Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan kewenangan perampasan aset harus disusun dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas
PARLEMENTARIA, Jakarta — Posisi dan kewenangan badan yang nantinya menangani reforma agraria perlu dirumuskan secara tegas dalam RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, khususnya terkait hubungannya dengan mekanisme peradilan yang selama ini menjadi jalur penyelesaian konflik pertanahan. Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian konflik pertanahan.
Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan
PARLEMENTARIA, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendorong penguatan pengaturan mengenai pencatatan dan pengakuan status anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).
Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta masukan para ahli hukum mengenai bentuk hukum acara khusus yang diperlukan dalam penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
GKSB DPR RI Pertimbangkan Permohonan Chile Calon Ketua IPU, Dukung Kemerdekaan Palestina
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Chile DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri mengungkapkan Duta Besar (Dubes) Chile menyampaikan permohonan dukungan secara formal agar salah satu Senator dari negara tersebut dapat dijadikan representasi dalam pemilihan Ketua Inter-Parliamentary Union (IPU).
Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dicantumkan secara jelas dalam indikator tugas dan kinerja Kementerian Keuangan. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Bahas RUU Reforma Agraria, Deddy Sitorus Ingatkan Kasus Kekerasan terhadap Rakyat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan masyarakat serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Seiring proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, langkah menjaga kondusivitas di tengah masyarakat dinilai penting agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Cheroline Nilai Sampah Persoalan Nasional, Pengelolaan Sampah pun Harus Merata hingga Indonesia Timur
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew mendorong pemerintah memastikan program pengelolaan sampah tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di Indonesia timur. Menurutnya, persoalan persampahan merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan secara merata sesuai kondisi masing-masing daerah.
Roadmap Reforma Agraria Harus Jelas dan Jawab Kebutuhan Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan reforma agraria membutuhkan arah dan tahapan yang jelas agar kebijakan penataan penguasaan serta pemanfaatan tanah dapat segera dirasakan masyarakat. Karena itu, roadmap reforma agraria dinilai penting untuk menjadi bagian dari pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang tengah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Deddy Sitorus Soroti Tumpang Tindih Konsesi dalam Pengelolaan Agraria
PARLEMENTARIA, Jakarta — Tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga dalam pemberian konsesi dinilai berpotensi memperpanjang persoalan agraria di Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu mengatur mekanisme yang mampu menyatukan berbagai kepentingan sektoral dalam pengelolaan sumber daya agraria.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas
Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan
Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset
GKSB DPR RI Pertimbangkan Permohonan Chile Calon Ketua IPU, Dukung Kemerdekaan Palestina
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Cheroline Nilai Sampah Persoalan Nasional, Pengelolaan Sampah pun Harus Merata hingga Indonesia Timur
Komisi XII Soroti 75 Persen Sampah Nasional Belum Terkelola
Ateng Sutisna Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi Hadapi Erupsi Anak Krakatau
Erupsi Gunung Api, Meitri Citra Dorong Perkuat Mitigasi Bencana Geologi Terukur
Maria Lestari Dorong Kemenperin Perkuat Teknologi Pascapanen Kopi untuk Petani
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Kendalikan Inflasi dan Daya Beli, Waka DPR Gelar Pasar Murah di Bandung Barat
Puan Minta Penanganan Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu
Gempa Rusak Sekolah di Manggarai, Legislastor Dorong Revitalisasinya
Abdul Fikri Soroti Sarpras Belajar Pascarevitalisasi Sekolah
Di Balik Konflik Agraria Sukajaya, Ada Lahan yang Hancur dan Anak-Anak yang Trauma
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu
BAKN Desak Perbaiki Tata Kelola Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Perumahan Nasabah BTN di Karawang
Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur
Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen
Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →GKSB DPR RI Pertimbangkan Permohonan Chile Calon Ketua IPU, Dukung Kemerdekaan Palestina
Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu
Bahas RUU Reforma Agraria, Deddy Sitorus Ingatkan Kasus Kekerasan terhadap Rakyat
Cheroline Nilai Sampah Persoalan Nasional, Pengelolaan Sampah pun Harus Merata hingga Indonesia Timur
