Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Video Singkat
Terpopuler
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Politik dan KeamananDPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Ekonomi dan KeuanganDPR Terima Aspirasi Warga Pati, Dorong Kepastian Hukum dan Keamanan
Kesejahteraan RakyatRekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran
Industri dan PembangunanDPR Buka Ruang Aspirasi bagi Seluruh Kelompok Masyarakat
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Jelang HUT ke-81 DPR RI: Komisi II Catat Capaian Legislasi Tertinggi, Revisi UU ASN Jadi Atensi
Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan
Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol
Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis
Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!
Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!
Jelang HUT ke-81 DPR RI: Komisi II Catat Capaian Legislasi Tertinggi, Revisi UU ASN Jadi Atensi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Jelang peringatan HUT DPR RI ke-81 pada 29 Agustus 2026 mendatang, DPR RI periode 2024–2029 mencatatkan kinerja legislasi yang signifikan. Hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 28 Rancangan Undang-Undang (RUU) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong sinkronisasi data antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan dan konflik pertanahan. Menurutnya, kesamaan data menjadi penting agar pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah serta karakteristik persoalan tanah yang terjadi di masyarakat.
Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Rapat ini berfokus pada evaluasi mendalam terkait penanganan kecelakaan di jalan tol serta pembenahan fasilitas keselamatan infrastruktur transportasi darat.
Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, persoalan pertanahan yang telah berlangsung sejak lama tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana.
Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai kepastian hukum menjadi aspek penting yang harus diperkuat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan. Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemenang lelang sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap proses pelelangan.
Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong agar rekening milik aktivis Pati, Supriyono alias Botok, segera dapat kembali digunakan apabila dalam proses penanganannya tidak ditemukan unsur pidana. Dorongan tersebut disampaikan setelah muncul persoalan terkait rekening Botok yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.
Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan serta daya paksa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI (ORI). Rifqinizamy mengungkapkan, selama ini Ombudsman memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal penjatuhan sanksi langsung.
Ateng Sutisna Soroti Paradoks RKAB Nikel, Minta Sinkronisasi Tambang dan Smelter
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menyoroti paradoks kebijakan pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan nikel. Pasalnya, pembatasan produksi yang bertujuan memperbaiki harga nikel dunia justru berpotensi membuat smelter di dalam negeri kekurangan bahan baku sehingga bergantung pada impor bijih nikel.
Anggaran Kamtib Rp259 Triliun Harus Putus Jaringan Bandar Judol dan Narkoba
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran fungsi Ketertiban dan Keamanan (Kamtib) sebesar Rp259,3 triliun dalam RAPBN 2027 mampu memperkuat strategi penegakan hukum terhadap kejahatan judi online dan narkotika. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan ukuran keberhasilan yang lebih substantif, bukan hanya berdasarkan jumlah perkara maupun penangkapan.
81 Tahun DPR RI: Catatan Korpolkam Kawal Legislasi hingga Diplomasi untuk Kepentingan Rakyat dan Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Memasuki usia ke-81 pada 29 Agustus 2026, DPR RI terus menjalankan mandat konstitusional melalui empat fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen. Sepanjang setahun terakhir, periode 29 Agustus 2025 hingga menjelang peringatan HUT ke-81 di 2026, pelaksanaan fungsi tersebut diwarnai berbagai agenda strategis, mulai dari pembentukan regulasi, reformasi hukum, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengawalan APBN, hingga memperkuat posisi Indonesia melalui diplomasi parlemen.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Jelang HUT ke-81 DPR RI: Komisi II Catat Capaian Legislasi Tertinggi, Revisi UU ASN Jadi Atensi
Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan
Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis
Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!
Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Esti Desak Perbaikan Data Desil untuk Lindungi Hak Pendidikan Masyarakat
Pemerintah Harus Turun Tangan Penuhi Hak dan Kompensasi Pensiunan PT Bina Karya
Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana
Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos
Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol
Ateng Sutisna Soroti Paradoks RKAB Nikel, Minta Sinkronisasi Tambang dan Smelter
Ateng Sutisna: Jangan Salahkan El Niño, tapi Tindak Tegas Korporasi
Perlu Optimalisasi Sungai Kapuas dan PDAM Hadapi Tantangan Lahan Gambut di Kalbar
Komisi VI Dorong Pembaruan Regulasi Perkoperasian
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Komisi XI DPR RI Aklamasi Tetapkan Sarjito Pimpin BMKS OJK
Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama
Iklim Investasi di Pati Harus Terjaga dan Beri Ruang Masyarakat untuk Peroleh Kesejahteraan
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!
Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!
Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman
Ateng Sutisna Soroti Paradoks RKAB Nikel, Minta Sinkronisasi Tambang dan Smelter
