Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen
Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen
Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Video Singkat
Terpopuler
RDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum
Politik dan KeamananRUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Politik dan KeamananRUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global
Ekonomi dan KeuanganRUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Politik dan KeamananRUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
TAC Bakal Perkuat Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN
Diplomasi Parlemen Kunci Wujudkan Tata Kelola Perdamaian Inklusif ASEAN
Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi
Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perkara BBM Way Kanan
Tak Sekadar Ramai, Evita Nursanty: Pariwisata Bintan Harus Menghasilkan Dampak
Komisi V Dukung Renovasi GOR Turide Rampung Sebelum PON 2028, Perlu Dukungan APBN
TAC Bakal Perkuat Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di kawasan melalui Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi salah satu pembahasan dalam Sesi Inclusive Peace Governance pada Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA Caucus) di Ruang VVIP, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong penguatan efektivitas TAC sebagai instrumen penyelesaian konflik secara damai di kawasan.
Diplomasi Parlemen Kunci Wujudkan Tata Kelola Perdamaian Inklusif ASEAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola perdamaian yang inklusif di kawasan ASEAN. Menurutnya, di tengah meningkatnya tantangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, dan ancaman keamanan lintas negara, parlemen perlu memperkuat dialog, membangun kepercayaan, serta mendorong kerja sama demi menjaga sentralitas ASEAN.
Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi
PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas menilai penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di daerah. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah memperkuat kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah melalui penyempurnaan regulasi.
Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perkara BBM Way Kanan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Polres Way Kanan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Kabupaten Way Kanan.
Tak Sekadar Ramai, Evita Nursanty: Pariwisata Bintan Harus Menghasilkan Dampak
PARLEMENTARIA, Bintan — Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendorong Pemerintah Kabupaten Bintan mengubah orientasi pembangunan pariwisata, dari sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan menjadi pembangunan pariwisata yang berkualitas. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Komisi V Dukung Renovasi GOR Turide Rampung Sebelum PON 2028, Perlu Dukungan APBN
PARLEMENTARIA, Mataram – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan renovasi GOR Turide, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi pilihan paling realistis untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Pasalnya, waktu yang tersisa menuju pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut dinilai tidak cukup apabila pemerintah memaksakan pembangunan stadion baru atau revitalisasi total kawasan.
Irine: UU PPI Harus Jadi Payung Hukum Penanganan Perubahan Iklim yang Inklusif
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menilai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Iklim (RUU PPI) menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perubahan iklim di Indonesia. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai payung hukum yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan iklim yang selama ini tersebar di berbagai sektor.
Legislator Dorong Penguatan Koordinasi Gubernur dan Daerah Agar Layanan Publik Lebih Efektif
PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna meningkatkan koordinasi pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/7/2026).
Di Era AI, BK DPR Ajak Mahasiswa Asah Soft Skill dan Jaga Integritas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perkembangan kecerdasan buatan (AI/Akal Imitasi) mengubah cara dunia bekerja. Di tengah perubahan yang berlangsung begitu cepat, mahasiswa dinilai perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga berbagai soft skill yang akan menjadi penentu daya saing di masa depan.
Baru 52 Persen Resolusi AIPA Terealisasi, Syahrul Aidi: Kaukus Bukan Sekadar Formalitas
Parlementaria, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Sidang Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA), Syahrul Aidi Maazat, menegaskan Kaukus AIPA dibentuk untuk memastikan seluruh resolusi yang dihasilkan dalam Sidang Umum AIPA benar-benar diimplementasikan oleh parlemen negara-negara anggota, bukan sekadar menjadi dokumen kesepakatan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
TAC Bakal Perkuat Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN
Diplomasi Parlemen Kunci Wujudkan Tata Kelola Perdamaian Inklusif ASEAN
Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi
Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perkara BBM Way Kanan
Irine: UU PPI Harus Jadi Payung Hukum Penanganan Perubahan Iklim yang Inklusif
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Tak Sekadar Ramai, Evita Nursanty: Pariwisata Bintan Harus Menghasilkan Dampak
Komisi V Dukung Renovasi GOR Turide Rampung Sebelum PON 2028, Perlu Dukungan APBN
Komisi VI Setujui Pengesahan Empat Perjanjian Strategis di Bidang Perdagangan
Legislator Minta Aturan ODOL Makin Diperketat, Sasar Perusahaan Angkutan
Anggia Ermarini Pastikan Komisi VI DPR Kawal Perjanjian Dagang Indonesia-Kanada
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T
Puan Minta Pemerintah Evaluasi Sekolah yang Sepi Peminat
Puan Harap WNI Tak Lepas Status Kewarganegaraan RI
Delapan Fraksi Sepakat RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul DPR RI
Setiap Tindakan DPR Jadi Perhatian Publik, Waka MKD Minta Anggota Jaga Marwah Lembaga
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Di Era AI, BK DPR Ajak Mahasiswa Asah Soft Skill dan Jaga Integritas
Donor Darah di DPR: Perkuat Solidaritas dan Kepedulian
Hadapi Tantangan Global 2027, Tenaga Ahli DPR Asah Kapasitas Analisis Kebijakan
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Tak Sekadar Ramai, Evita Nursanty: Pariwisata Bintan Harus Menghasilkan Dampak
Komisi V Dukung Renovasi GOR Turide Rampung Sebelum PON 2028, Perlu Dukungan APBN
Irine: UU PPI Harus Jadi Payung Hukum Penanganan Perubahan Iklim yang Inklusif
Legislator Dorong Penguatan Koordinasi Gubernur dan Daerah Agar Layanan Publik Lebih Efektif
