Empat Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
Jelang Iduladha, Hindun Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Hewan Kurban
DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak, Cegah Kekerasan
Empat Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
Jelang Iduladha, Hindun Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Hewan Kurban
DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak, Cegah Kekerasan
Video Singkat
Terpopuler
Usul Solusi Skema PPPK dan Dukungan Pusat Demi Hadapi Polemik Guru Honorer
Politik dan KeamananBuka Masa Sidang, Puan Tekankan DPR Fokus pada 4 RUU & 16 Poin Pengawasan Strategis
Politik dan KeamananRAPAT PARIPURNA DPR RI KE-18 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026
NewsMardani Ali Sera: Penghapusan Guru Honorer Tak Boleh Berujung PHK Massal
Politik dan KeamananUsman Husin Ingatkan Pemerintah Antisipasi El Nino Godzilla
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Penggunaan QRIS Perkuat Kedaulatan Sistem Pembayaran Nasional
Amin Ak Minta Pembenahan Pasar Modal usai Saham RI Keluar dari MSCI
Primus Yustisio Pertanyakan Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah
Kinerja Bank Indonesia Harus Dorong UMKM Naik Kelas
Pelemahan Rupiah Cerminkan Tantangan Domestik dan Turunnya Kepercayaan Investor
Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum
Penggunaan QRIS Perkuat Kedaulatan Sistem Pembayaran Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai menjadi salah satu inovasi strategis Bank Indonesia yang memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus memperluas transaksi ekonomi digital Indonesia hingga ke tingkat internasional. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan QRIS.
Amin Ak Minta Pembenahan Pasar Modal usai Saham RI Keluar dari MSCI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah diminta serius untuk menjaga kekuatan dan kredibilitas pasar modal Indonesia di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak saat merespon keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam review Mei 2026.
Primus Yustisio Pertanyakan Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti kinerja Bank Indonesia (BI) yang merespons pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan nasional. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera dijawab oleh otoritas moneter.
Kinerja Bank Indonesia Harus Dorong UMKM Naik Kelas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Capaian kinerja Bank Indonesia yang mencapai 109,31 persen pada 2025 patut diapresiasi, namun keberhasilan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia terkait Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pelemahan Rupiah Cerminkan Tantangan Domestik dan Turunnya Kepercayaan Investor
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak semata-mata dipicu oleh dinamika global, tetapi juga mencerminkan masih adanya tantangan struktural di dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fundamental ekonomi nasional sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait praktik operasi tangkap tangan (OTT), tumpang tindih regulasi, hingga dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama sejumlah pakar hukum dan tata kelola dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tindakan penyekapan dan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh jaringan tambang timah ilegal di Malaysia. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius karena melibatkan dugaan praktik kerja paksa, kekerasan fisik, hingga perampasan kebebasan individu. Korban bahkan dilaporkan mengalami luka berat dan patah kaki akibat perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat kemanusiaan.
Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor
Parlementaria, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mulai dari kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembedaan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi, hingga perlindungan terhadap diskresi kebijakan pemerintah.
Kinerja Bank Indonesia Harus Diukur dari Dampaknya bagi Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Keberhasilan Bank Indonesia tidak cukup diukur dari capaian indikator kinerja yang melampaui target, tetapi harus tercermin dalam dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Ukuran tersebut antara lain terlihat dari pertumbuhan kredit produktif, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya inklusi keuangan nasional.
Kasus Ayah Dipidanakan Usai Anak Dibully, Legislator Desak Kepolisian dan Sekolah Transparan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti kasus seorang ayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dipidanakan usai anaknya dirundung oleh sang teman. Ia pun mendesak kepolisian dan pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum
Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat
Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor
Kasus Ayah Dipidanakan Usai Anak Dibully, Legislator Desak Kepolisian dan Sekolah Transparan
Penetapan Status Tersangka Harus Dilandasi KUHP dan KUHAP Baru
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Perluas Sosialisasi Penyiaran Piala Dunia hingga Daerah Pelosok
Program KMNP Kembalikan Kejayaan Papua Lumbung Tuna di Kawasan Timur Indonesia
Mori Hanafi Kritik Lambannya Kesimpulan Penyebab Kecelakaan Tragis KRL di Bekasi
Petani di Indramayu Alami Ketimpangan Kepemilikan Lahan, Bagaimana Mau Sejahtera?!
Pentingnya Pemerataan Jangkauan Siaran Piala Dunia 2026 antara TVRI-ANTARA-RRI
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Waspadai Kepadatan Armuzna, Rieke Diah Pitaloka: Skenario Darurat Harus Disiapkan
Rieke Dorong Perpres Tata Kelola Keimigrasian Dipercepat, Cegah Haji Ilegal
Cuaca Ekstrem Arab Saudi Jadi Tantangan Jemaah Haji Lansia
Skema Murur Kurangi Risiko Jemaah Lansia di Mina
Trauma Keterlambatan Armuzna Jadi Sorotan, Awasi Ketat Transportasi dan Penginapan Haji 2026
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Keteladanan Sembilan Pegawai Purnabakti Setjen DPR Akan Selalu Terkenang
Jaga Marwah DPR Lewat Pelatihan SDM Keprotokolan
Setjen DPR RI Matangkan Koordinasi dengan Stakeholder Bandara Melalui FGD Keprotokolan
Sekjen DPR RI Tekankan Sinergi Lintas Sektoral demi Kelancaran Timwas Haji 2026
Parlemen Kampus 2026 Resmi Ditutup, Mahasiswa Rasakan Langsung Dinamika Kerja DPR
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Pelemahan Rupiah Cerminkan Tantangan Domestik dan Turunnya Kepercayaan Investor
Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum
Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat
Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor
