Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen
Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen
Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Video Singkat
Terpopuler
RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Politik dan KeamananRUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Politik dan KeamananRDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum
Politik dan KeamananRUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan
Politik dan KeamananPuan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
MKD Dorong Partisipasi Publik Awasi Penggunaan TNKB Khusus DPR
Kerja Sama Pertahanan dengan Turki Harus Perkuat Ekosistem Industri Nasional
Sebut Penanganan Karhutla Berulang Tanpa Mitigasi, Johan Rosihan Minta Evaluasi Anggaran KLHK dan BNPB
Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian
Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula
Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi
MKD Dorong Partisipasi Publik Awasi Penggunaan TNKB Khusus DPR
PARLEMENTARIA, Gresik – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus milik Pimpinan dan Anggota DPR RI. Pengawasan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga etika serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan identitas kendaraan kedinasan.
Kerja Sama Pertahanan dengan Turki Harus Perkuat Ekosistem Industri Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga menjadi sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan riset dan inovasi dalam negeri.
Sebut Penanganan Karhutla Berulang Tanpa Mitigasi, Johan Rosihan Minta Evaluasi Anggaran KLHK dan BNPB
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Meski porsi anggaran Kementerian Kehutanan (KLHK) dan BNPB secara umum tercatat meningkat, ia menilai kenaikan tersebut belum menyentuh kebutuhan mendasar mitigasi bencana di lapangan.
Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah masih mematangkan skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian karena berkaitan dengan tata kelola kepegawaian daerah dan kebijakan fiskal nasional.
Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyatakan bahwa target swasembada gula pada 2028 perlu diwujudkan melalui kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada petani. Menurutnya, keberhasilan swasembada gula sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan petani tebu dan pembenahan sektor produksi nasional.
Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai permasalahan tembakau di Indonesia sangat kompleks, mencakup dilema kesehatan publik, kesejahteraan petani, dan ekonomi industri. Menurutnya tingginya angka perokok memicu beban kesehatan yang masif, sementara di sisi lain, petani sering kali terjebak dalam risiko gagal panen, ketergantungan modal, dan tata niaga yang merugikan.
Tutup Masa Sidang, Puan Sebut DPR Kawal Isu Antisipasi Dampak El Nino Hingga Evaluasi Program Magang Dokter
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian dewan. Ia pun merinci sejumlah persoalan yang tengah dikawal DPR yakni antisipasi dampak cuaca ekstrem akibat El Nino hingga evaluasi program magang dokter yang belakangan menimbulkan berbagai permasalahan.
Hadapi Tantangan Global 2027, Tenaga Ahli DPR Asah Kapasitas Analisis Kebijakan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Series bagi Tenaga Ahli Anggota DPR RI dengan tema “Outlook Ekonomi dan Geopolitik Global di Tahun 2027 serta Dampaknya pada Perekonomian Indonesia” di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (21/7/2026).
Ramson Siagian: Kalau Tidak Perlu, Kenapa Tambang Ormas Dilanjutkan?
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI berencana akan mengevaluasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas). Pembahasan resmi terkait nasib dan regulasi turunan izin tambang ormas ini akan ditanyakan langsung dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri ESDM begitu masa reses berakhir.
Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai sorotan dari DPR RI. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 itu dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara administrasi perpajakan dan tugas institusi pertahanan maupun keamanan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Kerja Sama Pertahanan dengan Turki Harus Perkuat Ekosistem Industri Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Sebut DPR Kawal Isu Antisipasi Dampak El Nino Hingga Evaluasi Program Magang Dokter
RUU Perampasan Aset Harus Cegah 'Abuse of Power' Aparat dan Jamin Pengelolaan Aset
Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara
Konten Hoaks Diduga Sengaja Diskreditkan DPR, Puan Ajak Seluruh Bangsa Jaga Persatuan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Sebut Penanganan Karhutla Berulang Tanpa Mitigasi, Johan Rosihan Minta Evaluasi Anggaran KLHK dan BNPB
Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula
Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi
Ramson Siagian: Kalau Tidak Perlu, Kenapa Tambang Ormas Dilanjutkan?
Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →MKD Dorong Partisipasi Publik Awasi Penggunaan TNKB Khusus DPR
Cakupan UHC Tulungagung Masih 84 Persen, Komisi IX Tekankan Peran Kepala Daerah
Wibowo Dorong Kajian Komprehensif Pelaksanaan Dam di Indonesia demi Manfaat Sosial
Wibowo Prasetyo Usul Pembentukan Forum Fikih Haji Indonesia
Atalia Praratya Minta Skema Murur dan Tanazul Hanya Diterapkan pada Kondisi Darurat yang Terukur
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →Hadapi Tantangan Global 2027, Tenaga Ahli DPR Asah Kapasitas Analisis Kebijakan
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula
Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi
Tutup Masa Sidang, Puan Sebut DPR Kawal Isu Antisipasi Dampak El Nino Hingga Evaluasi Program Magang Dokter
Hadapi Tantangan Global 2027, Tenaga Ahli DPR Asah Kapasitas Analisis Kebijakan
