Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
Video Singkat
Terpopuler
Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa
Industri dan PembangunanKomisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK
Ekonomi dan KeuanganKomisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027
Ekonomi dan KeuanganRevisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan
Industri dan PembangunanAteng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi II: Pemanfaatan Danais DIY Perlu Diperluas Mencakup Aspek Kebudayaan
Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal
Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Ledia Hanifa Dorong Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi untuk Tingkatkan Kualitas SDM
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
Komisi II: Pemanfaatan Danais DIY Perlu Diperluas Mencakup Aspek Kebudayaan
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong adanya perluasan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada aspek kebudayaan. Menurutnya, manfaat dana keistimewaan perlu dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui program-program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dalam arti sempit.
Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal
PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi II DPR RI menyoroti belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Provinsi Aceh. Saat mengunjungi tanah rencong, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dari berbagai masukan yang diterima, masih terdapat sejumlah persoalan pertanahan yang belum terselesaikan secara tuntas.
Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp64,84 triliun serta menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar berbagai program strategis pendidikan tinggi dan penguatan sains nasional dapat berjalan optimal.
Ledia Hanifa Dorong Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi untuk Tingkatkan Kualitas SDM
PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai tidak dapat berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi yang berkualitas, didukung penguatan dosen, pengelola perguruan tinggi, serta pengembangan talenta sains, menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem SDM yang unggul dan berdaya saing.
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR menyepakati pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.467.778.464.000. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan besaran anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan Komisi XII DPR RI bersama jajaran Eselon I KLH/BPLH RI. Bambang Patijaya menjelaskan, peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp127,3 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung upaya LKPP dalam memperkuat tata kelola belanja pengadaan pemerintah.
Sofyan Tan Apresiasi Langkah Kemendiktisaintek Hapus Dikotomi PTN dan PTS
PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperkuat dukungan terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kebijakan tersebut dipandang mampu menghapus sekat antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS yang selama ini masih dirasakan dalam berbagai program pengembangan pendidikan tinggi.
Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub memberikan saran strategis kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menjajaki potensi empat pemain sepak bola nasional Qatar yang memiliki garis keturunan asal Aceh. Hal ini disampaikannya di sela-sela Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Umum PSSI terkait pembahasan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Komisi XIII Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) bagi dua calon warga negara Indonesia, Mitchell Baker dan Luke Vickery. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik arah kebijakan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan pelayanan publik. Catatan penting ini disampaikan Rieke di tengah Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Komisi II: Pemanfaatan Danais DIY Perlu Diperluas Mencakup Aspek Kebudayaan
Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal
Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh
Komisi XIII Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery
KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Ledia Hanifa Dorong Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi untuk Tingkatkan Kualitas SDM
Sofyan Tan Apresiasi Langkah Kemendiktisaintek Hapus Dikotomi PTN dan PTS
Terima Aduan Masyarakat Indragiri Hilir, BAM DPR RI Tekankan Prinsip Keadilan Agraria
Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemendikdasmen untuk Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Novita Hardini Optimis Atlet Muda Trenggalek Tembus Kompetisi Nasional
Evita Nursanty: Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Hilirisasi dan Kemandirian Industri Nasional
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Tak Lagi Andalkan APBN, BP Batam Dinilai Jadi Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Nasional
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas
Media Sosial DPR RI Raih Penghargaan Best Account di GSMS Award 2026
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
Sofyan Tan Apresiasi Langkah Kemendiktisaintek Hapus Dikotomi PTN dan PTS
Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh
