Prihatin Gugurnya Petugas Keamanan Jatiluhur, Rofik Hananto: Usut Tuntas, Penuhi Hak dan Pendidikan Anak Korban
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat
Prihatin Gugurnya Petugas Keamanan Jatiluhur, Rofik Hananto: Usut Tuntas, Penuhi Hak dan Pendidikan Anak Korban
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat
Video Singkat
Terpopuler
Kasus Dugaan Pencurian Ayam Berujung Maut di Bali, DPR Imbau Masyarakat Tidak Main Hakim Sendiri
Ekonomi dan KeuanganKomisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan
Kesejahteraan RakyatKorupsi Pakan Satwa Kebun Binatang Surabaya, Legislator Minta Audit Nasional pada Lembaga Konservasi
Industri dan PembangunanMasuki Masa Reses, Rudianto Lallo: Komisi III Gas Terus Bahas RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananKomisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html
🚀 Halo Sobat Parlemen, Kelas Parlemen resmi dimulai! Kelas Parlemen mengajak kamu memahami bagaimana parlemen berperan dalam menjaga ruang digital di tengah perkembangan teknologi dan algoritma. 🎙️ Beyond the FYP: Peran Parlemen Menjaga Ruang Digital di Tengah Bias dan Jebakan Algoritma 📅 Jumat, 7 Agustus 2026 🕙 10.00 WIB – selesai 💻 Zoom Meeting 🎤 Narasumber: * Amelia Anggraini, S.I.Kom – Anggota Komisi I DPR RI * Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. – Dosen FISIP Universitas Airlangga ✨ Fasilitas peserta: ✔️ e-Sertifikat ✔️ Berbagai hadiah menarik 📌 Daftar sekarang melalui tautan berikut: https://s.dpr.go.id/KELASPARLEMEN Jadilah bagian dari Kelas Parlemen dan ikut berdiskusi mengenai isu digita
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Sengkarut Proyek LRT City, Iwan Aras Tegaskan ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen
Perubahan Remunerasi Kepala Daerah Harus Dibarengi Peningkatan Kinerja dan Inovasi
Percepat Pelayanan Publik, Masa Reses Tidak Jadi Hambatan Bahas Reformulasi Fiskal Daerah
Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil
Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah
Terima Mahasiswa Poltekesos Bandung, Baleg Kenalkan Mekanisme Legislasi
Sengkarut Proyek LRT City, Iwan Aras Tegaskan ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen
PARLEMENTARIA, Jakarta - akil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras menyoroti sengkarut proyek apartemen LRT City yang mangkrak dan menghadapi keterlambatan serah terima unit. Ia menegaskan, PT Adhi Karya Commuter Properti Tbk (ADCP) harus bertanggung jawab terhadap para konsumen.
Perubahan Remunerasi Kepala Daerah Harus Dibarengi Peningkatan Kinerja dan Inovasi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendesak agar wacana perubahan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diimbangi dengan peningkatan kinerja nyata dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Bahtra sepakat aturan remunerasi sudah waktunya ditinjau kembali karena tidak ada perubahan selama 26 tahun, dengan mengingatkan pentingnya tolok ukur kinerja yang jelas.
Percepat Pelayanan Publik, Masa Reses Tidak Jadi Hambatan Bahas Reformulasi Fiskal Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo menegaskan bahwa pembahasan reformulasi kebijakan fiskal daerah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan para kepala daerah pada Kamis (30/7/2026) merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan hingga penetapan akhir Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Khozin menilai selama ini posisi Kemendagri yang kerap ditempatkan di hilir menciptakan ruang abu-abu, sehingga memicu praktik lobi antardaerah, serta membuat instrumen pengawasan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak sinkron dengan Kementerian Keuangan.
Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan komitmennya untuk mengutamakan belanja pegawai, khususnya dalam hal penyelesaian status tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baik penuh maupun paruh waktu di daerah. Selain itu, Komisi II juga mengapresiasi kesepakatan relaksasi aturan belanja pegawai di atas 30 persen bersama Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut tidak membebani fiskal daerah secara kaku pada tahun 2027.
Terima Mahasiswa Poltekesos Bandung, Baleg Kenalkan Mekanisme Legislasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan mahasiswa mengenai fungsi legislasi sekaligus mekanisme penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Reses Jadi Jembatan Aspirasi dan Solusi Persoalan Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Masa reses merupakan jembatan utama antara masyarakat dan DPR RI dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi publik. Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Ahmad Heryawan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Reses, Jembatan Aspirasi Rakyat: Fondasi Kebijakan Berkeadilan” di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
BKSAP Dorong Penguatan Industri Halal, Pariwisata, hingga Perdagangan dengan Bosnia
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan komitmen DPR RI untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Bosnia Herzegovina melalui kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pariwisata, perdagangan, kepemudaan, hingga industri halal. Menurutnya hubungan antarlembaga parlemen menjadi fondasi penting dalam mendorong kerja sama yang lebih konkret bagi kesejahteraan kedua negara.
Aksi Main Hakim Sendiri Tidak Bisa Dibenarkan, Penegakan Hukum Harus oleh Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak boleh diselesaikan melalui aksi main hakim sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Adang menanggapi peristiwa meninggalnya seorang terduga pelaku pencurian ayam akibat dugaan pengeroyokan massa di Kabupaten Buleleng, Bali.
Mercy Barends Soal Bentrokan di Jalan Tambak: Gerobak Bisa Diganti, Anak Meninggal Tidak Bisa Kembali!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mendesak Polda Metro Jaya mengusut tuntas bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Perubahan Remunerasi Kepala Daerah Harus Dibarengi Peningkatan Kinerja dan Inovasi
Percepat Pelayanan Publik, Masa Reses Tidak Jadi Hambatan Bahas Reformulasi Fiskal Daerah
Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil
Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah
Terima Mahasiswa Poltekesos Bandung, Baleg Kenalkan Mekanisme Legislasi
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Sengkarut Proyek LRT City, Iwan Aras Tegaskan ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Darmadi Durianto: Tantangan Kopdes Merah Putih Kini Bukan Sosialisasi, tetapi Kepercayaan Publik
Komisi IV Minta BNPB Pimpin Pemetaan Risiko El Nino agar Mitigasi Lebih Tepat Sasaran
Antisipasi El Nino dan Kemarau, Komisi IV Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Reses Jadi Jembatan Aspirasi dan Solusi Persoalan Masyarakat
Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat
Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah
Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Sari Yuliati: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Berhak Raih Masa Depan yang Lebih Baik
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Marwan Jafar: Pengganti Perry Warjiyo Wajib Jaga Independensi BI
Waka DPR Sari Yuliati Desak Sanksi Berat jika Guru ASN Tanjungbalai Terbukti Cabuli Anak
Charles Meikyansah: Kepala Desa Perlu Pendampingan agar Kelola Dana Desa Lebih Akuntabel
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah
Terima Mahasiswa Poltekesos Bandung, Baleg Kenalkan Mekanisme Legislasi
Reses Jadi Jembatan Aspirasi dan Solusi Persoalan Masyarakat
BKSAP Dorong Penguatan Industri Halal, Pariwisata, hingga Perdagangan dengan Bosnia
