Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Video Singkat
Terpopuler
Lapas Harus Jadi Ruang Hidup, Willy Aditya: Bukan Sekadar Tempat Hukuman
Politik dan KeamananPuluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB
Kesejahteraan RakyatKomisi IX Serap Aspirasi Ojol soal Status Kemitraan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Kesejahteraan RakyatKOMISI XIII DPR RI - RDP DENGAN DIRJEN PEMASYARAKATAN KEMENIMIPAS & KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Politik dan KeamananRUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia
Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi
Belum Pernah Diterapkan Pada BUJT, Lasarus Pertanyakan Aturan SPM
Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI
Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai hingga tingkat daerah. Langkah ini penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan sesuai karakteristik wilayah, terutama kawasan gambut.
Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas perbedaan fungsi antara Walidata Nasional dan penyelenggara Satu Data Indonesia dalam pembahasan Panja RUU tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan mencuat terkait rumusan kewenangan Walidata Nasional dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi bagi pakai data.
Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyebut, evaluasi diperlukan untuk memastikan wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan benar-benar sesuai dengan lokasi kejadian kebakaran di lapangan.
Belum Pernah Diterapkan Pada BUJT, Lasarus Pertanyakan Aturan SPM
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan aturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebenarnya telah mengatur sanksi hingga pemutusan masa konsesi, namun ketentuan tersebut belum pernah diterapkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Menurutnya, masih banyak ruas jalan tol yang dinilai belum memenuhi SPM apabila dilakukan audit secara objektif. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan bukan hanya pada pemenuhan standar, tetapi juga pada penegakan hukumnya.
Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan akses terhadap data geospasial yang dibutuhkan bagi kepentingan sipil dan pembangunan.
Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) perlu memperhatikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai perkara arbitrase internasional. Karena itu, Pansus RUU HPI didorong melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan norma baru.
KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA BERSAMA KETUA DPN PERMAHI DAN FORUM MAHASISWA LINTAS KAMPUS
KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA BERSAMA KETUA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA (DPN PERMAHI) DAN FORUM MAHASISWA LINTAS KAMPUS AGENDA : MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA
Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam RUU tentang Satu Data Indonesia diperjelas. Hal ini untuk memastikan konsistensi antara paparan pemerintah dengan rumusan yang disusun dalam pembahasan RUU tersebut.
Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta temuan pengawasan Ombudsman RI di Lapas Kelas II A Cibinong, Jawa Barat, menjadi momentum untuk memperbaiki pola pengawasan pelayanan publik secara lebih luas. Pengawasan Ombudsman dinilai tidak boleh berhenti pada kasus yang tengah menjadi perhatian publik.
Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik perlu terus diperkuat dan tidak berhenti pada momentum sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Keberanian Ombudsman melakukan pengawasan langsung harus menjadi awal untuk memperluas pengawasan terhadap pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia
Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI
KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA BERSAMA KETUA DPN PERMAHI DAN FORUM MAHASISWA LINTAS KAMPUS
Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi
Belum Pernah Diterapkan Pada BUJT, Lasarus Pertanyakan Aturan SPM
Chusnunia Chalim Minta SNI Mudah Diakses Pelaku UMKM di Daerah
Novita Wijayanti Salurkan 10.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Suntikan Anggaran BPJS Harus Dibarengi Penguatan Promotif-Preventif
Tuntutan Serikat Pekerja Mengemuka, DPR Siapkan Ruang Dialog Cari Titik Temu
Abidin Fikri: Audit Forensik Dana Haji Harus Berbasis Fakta dan Hukum
Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
Netty Prasetiyani Dorong Penguatan Respons Kesehatan Dampak Karhutla
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi
Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah
APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata
Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-7 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI
KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA BERSAMA KETUA DPN PERMAHI DAN FORUM MAHASISWA LINTAS KAMPUS
Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia
