Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla
Obet Rumbruren Dorong Sinergi Lintas Kementerian untuk Percepat Pemulihan Korban Gempa
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla
Obet Rumbruren Dorong Sinergi Lintas Kementerian untuk Percepat Pemulihan Korban Gempa
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Video Singkat
Terpopuler
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Politik dan KeamananDPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Ekonomi dan KeuanganDPR Terima Aspirasi Warga Pati, Dorong Kepastian Hukum dan Keamanan
Kesejahteraan RakyatRekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran
Industri dan PembangunanDPR Buka Ruang Aspirasi bagi Seluruh Kelompok Masyarakat
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla
Tak Cukup Padamkan Api, Boyman Harun Dorong Pencegahan Karhutla Diperkuat
Lasarus: Jangan Korbankan Anak Kurang Mampu untuk Mendapat Pendidikan Layak
Perlu Status Bencana Nasional untuk Perkuat Penanganan Karhutla
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos
Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla
PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya langkah komprehensif dalam menghadapi darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Sinergi lintas sektor, penyediaan fasilitas penunjang, serta optimalisasi teknologi cuaca dinilai mendesak untuk meredam eskalasi titik api di lapangan.
Tak Cukup Padamkan Api, Boyman Harun Dorong Pencegahan Karhutla Diperkuat
PARLEMENTARIA, Pontianak — Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mendorong penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pembakaran. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sejak awal dengan membangun kesadaran masyarakat dan memastikan aturan ditegakkan.
Lasarus: Jangan Korbankan Anak Kurang Mampu untuk Mendapat Pendidikan Layak
PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan persoalan fasilitas tidak boleh mengorbankan kesempatan anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut dipaparkan saat melakukan kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
Perlu Status Bencana Nasional untuk Perkuat Penanganan Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional guna memperkuat penanganan di lapangan. Menurutnya, status tersebut diperlukan agar pengerahan sumber daya, termasuk anggaran dan peralatan pemadaman, dapat dilakukan secara lebih optimal di tengah meluasnya kebakaran dan kondisi cuaca yang kering.
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak Pemerintah segera melakukan audit korporasi terhadap perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Desakan ini menyusul penetapan 72 tersangka perorangan oleh Bareskrim Polri dalam kasus Karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 1.006,67 hektare.
Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos
PARLEMENTARIA, Manggarai — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly A. Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat peran dalam menangani dampak sosial dan ekonomi akibat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan darurat, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat
PARLEMENTARIA, NTT — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan dukungan pendanaan apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas agar penanganan bencana dapat berjalan optimal.
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
PARLEMENTARIA, Manggarai — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi penguatan koordinasi kementerian dan lembaga di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sinergi lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.
Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik berstandar dunia.
Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bane Raja Manalu mewanti-wanti agar perluasan ruang lingkup pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam RUU Penyiaran tidak mencampuradukkan ranah penyiaran konvensional dengan penyiaran digital. Menurutnya, karakteristik dan kebutuhan pengawasan keduanya berbeda sehingga pembagian kewenangan perlu dirumuskan secara jelas.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia
Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran
RUU PAMS Harus Buka Ruang Kerja Sama Investasi dan Pastikan Akses Luas Masyarakat
Penegasan Menhan Soal Tidak Adanya Larangan Hijab Sejalan dengan Amanat Konstitusi
Cegah Persoalan Hukum, Wahyu Sanjaya Minta Definisi Air Minum Diperjelas
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos
Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Pendataan Rumah dan Kenyamanan Pengungsi Bencana NTT Jadi Perhatian Komisi VIII
Syarat Mutasi ASN 10 Tahun Terlalu Berat, LAN RI Harus Kaji Ulang Kebijakan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla
Tak Cukup Padamkan Api, Boyman Harun Dorong Pencegahan Karhutla Diperkuat
Lasarus: Jangan Korbankan Anak Kurang Mampu untuk Mendapat Pendidikan Layak
Perlu Status Bencana Nasional untuk Perkuat Penanganan Karhutla
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Iklim Investasi di Pati Harus Terjaga dan Beri Ruang Masyarakat untuk Peroleh Kesejahteraan
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur
Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK
DPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos
Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
