Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Fikri Dorong Penguatan PKBM sebagai Pilar Peningkatan SDM Kabupaten Tegal
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Fikri Dorong Penguatan PKBM sebagai Pilar Peningkatan SDM Kabupaten Tegal
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Video Singkat
Terpopuler
Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan
Kesejahteraan RakyatPenegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital
Politik dan KeamananQRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
Politik dan KeamananTerus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananMuhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS
Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html
🚀 Halo Sobat Parlemen, Kelas Parlemen resmi dimulai! Kelas Parlemen mengajak kamu memahami bagaimana parlemen berperan dalam menjaga ruang digital di tengah perkembangan teknologi dan algoritma. 🎙️ Beyond the FYP: Peran Parlemen Menjaga Ruang Digital di Tengah Bias dan Jebakan Algoritma 📅 Jumat, 7 Agustus 2026 🕙 10.00 WIB – selesai 💻 Zoom Meeting 🎤 Narasumber: * Amelia Anggraini, S.I.Kom – Anggota Komisi I DPR RI * Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. – Dosen FISIP Universitas Airlangga ✨ Fasilitas peserta: ✔️ e-Sertifikat ✔️ Berbagai hadiah menarik 📌 Daftar sekarang melalui tautan berikut: https://s.dpr.go.id/KELASPARLEMEN Jadilah bagian dari Kelas Parlemen dan ikut berdiskusi mengenai isu digita
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat
Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare
Titik Api Terus Berulang, Legislator Desak Kemenhut Ubah Strategi Karhutla
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026).
Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat
PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menunda penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Menurutnya, regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan luas area terdampak sekitar 60 hektare.
Titik Api Terus Berulang, Legislator Desak Kemenhut Ubah Strategi Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau.
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
PARLEMENTARIA, Jayapura - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap perlindungan hak masyarakat adat, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria dan pengakuan wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan kerja Baleg di Jayapura, Papua, Jumat (7/8/2026).
Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai hasil Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesian Parliamentary Center (IPC) harus menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi. Menurutnya, selain menjaga kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang, DPR juga perlu memperkuat mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam proses pembahasan.
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
PARLEMENTARIA, Garut - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya multi-track diplomacy agar kerja sama internasional tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah. Irine menilai potensi khas Kabupaten Garut merupakan senjata paling ampuh dalam diplomasi luar negeri.
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat itu dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.
Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Abdullah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan kasus Yurizal Tri Chaerawan sebagai momentum memperkuat sistem komunikasi pelayanan pasien. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi kepada oknum tenaga kesehatan, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh.
Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh, profesional, dan transparan terkait temuan ratusan senjata di lingkungan salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan. Menurutnya, seluruh fakta harus diungkap agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat
Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien
Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Layanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati
Kematian Pelajar Pemalang, Lalu Hadrian Tuntut Sistem Respons Nasional Kekerasan Anak
Vita Ervina Usulkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal Ditanggung Negara
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare
Titik Api Terus Berulang, Legislator Desak Kemenhut Ubah Strategi Karhutla
Fauzan Tinjau BSPS Saat Reses, Dorong Program Terus Berlanjut
Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Industri Pengolahan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara
Sari Yuliati: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Berhak Raih Masa Depan yang Lebih Baik
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
