Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Video Singkat
Terpopuler
DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang
Isu Lainnya20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo
Kesejahteraan RakyatDPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945
Politik dan KeamananFikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027
Kesejahteraan RakyatSyaiful Nuri Dorong Pemenuhan Sarana Operasional Penanggulangan Bencana di Bekasi
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Marinus Gea Tegas Tolak Pembatasan Layanan Berdasarkan Wilayah Usai Kunjungi Panti Bina Laras
Cegah Fraud, Irtama DPR Gandeng BPKP Susun Program Pengawasan
Yanuar Arif Wibowo: Bilik Keluarga Perlu Dioptimalkan untuk Dukung Pembinaan Warga Binaan
Komisi VII Dorong Percepatan Simpang Susun Kawasan Industri di Serang
MKD Perkuat Sinergi dengan Polri Cegah Penyalahgunaan Atribut Dewan
Andre Rosiade Dorong KAI Tingkatkan Kualitas dan Keamanan Layanan
Marinus Gea Tegas Tolak Pembatasan Layanan Berdasarkan Wilayah Usai Kunjungi Panti Bina Laras
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menyoroti pentingnya pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas mental dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Hal ini disampaikan saat dirinya mengikuti agenda kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI ke Panti Sosial Bina Laras Harapan 4 Sentosa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (23/9/2026).
Cegah Fraud, Irtama DPR Gandeng BPKP Susun Program Pengawasan
PARLEMENTARIA, Cisarua — Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan guna merumuskan Kebijakan Pengawasan dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2027. Berlangsung di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (23/9/2026), kegiatan strategis ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk merancang sistem pengawasan kelembagaan yang lebih tajam, adaptif, dan tepat sasaran.
Yanuar Arif Wibowo: Bilik Keluarga Perlu Dioptimalkan untuk Dukung Pembinaan Warga Binaan
PARLEMENTARIA, Kota Tangerang – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti optimalisasi fungsi bilik keluarga di lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai salah satu sarana pemenuhan hak-hak keluarga warga binaan. Menurutnya, keberadaan bilik keluarga perlu dikelola secara jelas agar dapat mendukung pembinaan sekaligus proses reintegrasi sosial warga binaan.
Komisi VII Dorong Percepatan Simpang Susun Kawasan Industri di Serang
PARLEMENTARIA, Serang – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong percepatan pembangunan dan penyempurnaan interchange atau simpang susun sebagai akses menuju Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Provinsi Banten. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas industri sekaligus mengurai kemacetan di kawasan tersebut.
MKD Perkuat Sinergi dengan Polri Cegah Penyalahgunaan Atribut Dewan
PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI. Penertiban tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan atribut kelembagaan sekaligus menjaga kehormatan dan martabat lembaga perwakilan rakyat.
Andre Rosiade Dorong KAI Tingkatkan Kualitas dan Keamanan Layanan
PARLEMENTARIA, Jakarta — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan mengkomersialkan layanan kereta wisata Nusantara Explorer mulai 28 September 2026. Kereta yang dikembangkan dengan mengusung perpaduan potensi wisata alam, local hospitality, local wisdom, dan kebudayaan Indonesia tersebut memiliki kapasitas hingga 112 penumpang dalam satu rangkaian.
Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia dinilai perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia, khususnya terkait status, kewenangan, dan pertanggungjawaban kinerja lembaga tersebut.
Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa. Menurutnya, tanpa data yang benar dan terintegrasi, seluruh perencanaan pembangunan nasional berisiko salah arah serta berpotensi memboroskan keuangan negara akibat ego sektoral antarkementerian dan lembaga.
Tidak Mengganggu Lahan Pangan, Pembangunan Kawasan Investasi di Subang Harus Terkendali
PARLEMENTARIA, Subang - Komisi II DPR RI membahas pengelolaan tata ruang dan perlindungan lahan pangan, khususnya pada implementasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pembahasan tersebut menitikberatkan di tengah perkembangan investasi dan pembangunan kawasan strategis di Subang.
Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah
PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuat aturan investasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang membahas persoalan pertanahan dan tata ruang di Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Marinus Gea Tegas Tolak Pembatasan Layanan Berdasarkan Wilayah Usai Kunjungi Panti Bina Laras
Yanuar Arif Wibowo: Bilik Keluarga Perlu Dioptimalkan untuk Dukung Pembinaan Warga Binaan
Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas
Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah
Tidak Mengganggu Lahan Pangan, Pembangunan Kawasan Investasi di Subang Harus Terkendali
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi VII Dorong Percepatan Simpang Susun Kawasan Industri di Serang
Andre Rosiade Dorong KAI Tingkatkan Kualitas dan Keamanan Layanan
Yasti Soepredjo Desak KemenPU Realisasikan Aspirasi IPAL Manado dan SPAM Bilalang
Ibas Yudhoyono : PLTA Ngebel Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat
Ibas Soroti Kemandirian Energi Daerah saat Kunjungi PLTA Ngebel
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
MKD Perkuat Sinergi dengan Polri Cegah Penyalahgunaan Atribut Dewan
Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB
11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja
Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA
Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Banggar Dorong Evaluasi UU P2SK Sebelum Bentuk Omnibus Law Baru
Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa
Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak
Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →MKD Perkuat Sinergi dengan Polri Cegah Penyalahgunaan Atribut Dewan
Andre Rosiade Dorong KAI Tingkatkan Kualitas dan Keamanan Layanan
Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas
Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah
