
Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Komisi VIII Akan Panggil Kemenhaj, Klarifikasi Petugas Haji Non-Muslim

Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Komisi VIII Akan Panggil Kemenhaj, Klarifikasi Petugas Haji Non-Muslim
Video Singkat
Berita Populer
Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna
Komisi IIIPengesahan RUU Perampasan Aset Diupayakan Lebih Cepat dari 15 Desember, Minta Warganet Kawal
Komisi IIIDPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
ParipurnaLebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Komisi IIIDasco Tegaskan Data Pendidikan Anggota DPR Terbuka di KPU, Publik Bisa Akses Riwayat Pencalonan
ParipurnaINFOGRAFIS




Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi I Usulkan Pangdam Siliwangi hingga Brawijaya Dipimpin Perwira Bintang Tiga

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Amin AK Minta Pemerintah Kejar Pajak Sektor Usaha Besar dan Tutup Kebocoran

Merger BUMN Karya Ditarget Rampung November, Ida Ingatkan Kepastian Nasib Pekerja

Hamka B. Kady Minta Aturan Ojol Diselaraskan dengan Revisi UU LLAJ

Roberth Rouw: Pelanggaran ODOL Tak Bisa Hanya Dibebankan kepada Sopir

Komisi I Usulkan Pangdam Siliwangi hingga Brawijaya Dipimpin Perwira Bintang Tiga
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan agar sejumlah komando daerah militer (kodam) strategis, yakni Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, dan Kodam V/Brawijaya, idealnya dipimpin perwira tinggi TNI berpangkat letnan jenderal atau bintang tiga.

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Amin AK Minta Pemerintah Kejar Pajak Sektor Usaha Besar dan Tutup Kebocoran
PARLEMENTARIA, Cikarang — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mendesak pemerintah memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor usaha berskala besar serta menutup celah kebocoran di internal perpajakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada periode November–Desember 2026 agar target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat tercapai.

Merger BUMN Karya Ditarget Rampung November, Ida Ingatkan Kepastian Nasib Pekerja
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, meminta Danantara memastikan kepastian status dan masa depan pekerja dalam rencana penggabungan sejumlah perusahaan BUMN Karya. Menurutnya, restrukturisasi perusahaan negara tidak boleh hanya berorientasi pada penataan bisnis, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan pekerja agar mereka tidak dirugikan oleh kebijakan merger.

Hamka B. Kady Minta Aturan Ojol Diselaraskan dengan Revisi UU LLAJ
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyoroti keberadaan ojek online (ojol) yang telah memiliki sejumlah pengaturan melalui kebijakan Pemerintah. Atas dasar itu, Hamka mengingatkan ketentuan yang sudah ada perlu diselaraskan dengan landasan hukum yang akan dibentuk melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Roberth Rouw: Pelanggaran ODOL Tak Bisa Hanya Dibebankan kepada Sopir
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan penanganan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih (Over Dimension Over Loading/ODOL) harus melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan operasional angkutan barang. Roberth menegaskan tanggung jawab atas pelanggaran ODOL tidak boleh hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga harus mencakup pemilik kendaraan dan pemilik barang.

Tolak Relokasi Badak Jawa, Riyono: Kepentingan Ekonomi Tak Boleh Kalahkan Konservasi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menolak wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke kawasan lain. Ia menilai habitat asli satwa langka tersebut harus dipertahankan karena telah mendukung kelangsungan hidup badak jawa sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Banten.

Bob Hasan: Prolegnas 2027 Harus Prioritaskan Regulasi Berdampak bagi Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan dan dampak regulasi bagi masyarakat. Karena itu, penentuan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar prioritas perlu memperhatikan kebutuhan pembaruan hukum, baik melalui revisi undang-undang yang telah berlaku maupun pembentukan regulasi baru.

RUU Perkoperasian Jawab Tantangan Zaman, Pangkas Rantai Distribusi
PARLEMENTARIA, Cikarang - Komisi VI DPR RI tengah mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian dengan fokus membenahi aturan main tata kelola serta memperkuat ekosistem bisnis koperasi agar lebih modern dan dipercaya masyarakat. Evaluasi terhadap berbagai kendala perkoperasian di masa lalu menjadi pijakan penting bagi parlemen untuk merancang regulasi yang konkret, akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan anggota dan masyarakat luas.

Tekan Biaya Logistik, BAKN Dorong Tata Kelola JTCC
PARLEMENTARIA, Cikarang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan urgensi pembenahan tata kelola serta integrasi tarif pada ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) agar tidak membebani pengguna jalan dan mampu menekan biaya logistik nasional. Penegasan tersebut mengemuka saat BAKN menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengusahaan jalan tol bernilai investasi hampir Rp13 triliun tersebut.
Lainnya
Lihat Semua Berita →
Hamka B. Kady Minta Aturan Ojol Diselaraskan dengan Revisi UU LLAJ

Roberth Rouw: Pelanggaran ODOL Tak Bisa Hanya Dibebankan kepada Sopir

Tolak Relokasi Badak Jawa, Riyono: Kepentingan Ekonomi Tak Boleh Kalahkan Konservasi

Bob Hasan: Prolegnas 2027 Harus Prioritaskan Regulasi Berdampak bagi Masyarakat










































