Komisi X Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca-Gempa di NTT, Aspek Psikososial Jangan Terlewat
Tidak Hanya Bantuan, Pemerintah Juga Harus Berikan Informasi Terpercaya Pascagempa NTT
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Komisi X Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca-Gempa di NTT, Aspek Psikososial Jangan Terlewat
Tidak Hanya Bantuan, Pemerintah Juga Harus Berikan Informasi Terpercaya Pascagempa NTT
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Video Singkat
Terpopuler
BREAKING NEWS - SIDANG TAHUNAN MPR RI & SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2026
Politik dan KeamananBREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027
Ekonomi dan KeuanganDPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden
Ekonomi dan KeuanganDPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi
Politik dan KeamananKOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir
Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian
Vaksinasi HPV Investasi Kesehatan Pegawai Setjen DPR
Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial
Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani
UU Sisdiknas Harus Jawab Ketimpangan Distribusi Tenaga Pendidik
Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis memiliki indikator yang jelas dalam menentukan jenis komoditas yang masuk kategori strategis. Hal ini penting untuk mencegah munculnya kepentingan sektoral dalam penetapan daftar komoditas strategis nasional.
Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria, sengketa lahan pertanian, dan perambahan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi semata. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat serta koordinasi terpadu antar-kementerian agar persoalan klasik yang kerap berulang di daerah dapat tuntas secara mendasar.
Vaksinasi HPV Investasi Kesehatan Pegawai Setjen DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepedulian terhadap kesehatan pegawai menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif di Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) bagi pegawai dan keluarga pegawai di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus merespons dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital (gig workers), seperti pengemudi ojek daring dan kurir.
Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka.
UU Sisdiknas Harus Jawab Ketimpangan Distribusi Tenaga Pendidik
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik antardaerah yang masih menjadi tantangan dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar kebijakan pendidikan dapat menjawab kebutuhan setiap daerah.
Komisi X Siapkan Skema Pembelajaran Darurat Akibat Sekolah Rusak Pasca Gempa
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memastikan proses belajar mengajar bagi siswa di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan. Sekolah darurat dinilai dapat menjadi solusi sementara sembari pemerintah melakukan pendataan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.
Komisi X Minta Data Kerusakan Sekolah Terdampak Gempa NTT Dimutakhirkan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekitar 400 sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdampak gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Data tersebut masih dimutakhirkan untuk memetakan tingkat kerusakan sekaligus memastikan kebutuhan pemulihan sektor pendidikan dapat segera ditangani.
Setjen DPR Perkuat Perlindungan Kesehatan Pegawai Lewat Vaksinasi HPV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Upaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dilakukan melalui vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) bagi pegawai perempuan. Kegiatan yang bekerja sama dengan KORPRI Pusat tersebut berlangsung di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Komisi X Punya PR Besar Pendidikan, Agung Widyantoro Siap Lanjutkan Kinerja Hetifah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Agung Widyantoro resmi dikukuhkan sebagai Ketua Komisi X DPR RI menggantikan Hetifah Sjaifudian untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Pergantian pimpinan tersebut ditetapkan dalam agenda Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir
Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
RUU Komoditas Strategis Sejalan Pasal 33 UUD NRI, Cegah Praktik Under Invoicing
DPR Kawal Finalisasi Perpres Ojol, Tarif Orang hingga Makanan Segera Diharmonisasi
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian
Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani
Soroti Harga Komoditas, Anggia Erma: Kita Punya Barang, Negara Lain Tentukan Harga
Ekspor Satu Pintu Dibidik Tutup Celah Permainan Nilai Barang
Sudjatmiko: Hunian Sementara Harus Jadi Prioritas Penanganan Gempa NTT
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Netty Upayakan Pekerja Gig Dapat Kepastian Hukum dan Jaminan Sosial
UU Sisdiknas Harus Jawab Ketimpangan Distribusi Tenaga Pendidik
Komisi X Siapkan Skema Pembelajaran Darurat Akibat Sekolah Rusak Pasca Gempa
Komisi X Minta Data Kerusakan Sekolah Terdampak Gempa NTT Dimutakhirkan
Komisi X Punya PR Besar Pendidikan, Agung Widyantoro Siap Lanjutkan Kinerja Hetifah
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak Bagi Kesejahteraan Rakyat
Said Abdullah Minta Pemerintah dan BI Perjelas Arah Kebijakan Ekonomi Negara
Seluruh Fraksi DPR Setujui Pembahasan RAPBN 2027, Soroti Pertumbuhan hingga Kualitas Belanja
DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI
RAPBN 2027 Harus Pastikan Mampu Wujudkan Program Pro Rakyat
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani
UU Sisdiknas Harus Jawab Ketimpangan Distribusi Tenaga Pendidik
Komisi X Siapkan Skema Pembelajaran Darurat Akibat Sekolah Rusak Pasca Gempa
Komisi X Minta Data Kerusakan Sekolah Terdampak Gempa NTT Dimutakhirkan
