Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan
Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan
Video Singkat
Terpopuler
Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal
Politik dan KeamananTerima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama
Politik dan KeamananKedatangan Kapal Induk Pertama KRI Gajah Mada Jadi Momentum Upgrade Pertahanan Maritim
Politik dan KeamananDPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian
Politik dan KeamananTiga Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak, Pemerintah Harus Susun Roadmap Berantas KKB
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN
Yulian Gunhar Pertanyakan Tindak Lanjut RUU Migas, Pemerintah Dikejar Tenggat 30 Hari
Rokhmat Ardiyan Ingatkan RKAB Batubara Jangan Ganggu Pasokan Listrik
Sigit Karyawan Dorong Kalteng Miliki Sistem Kelistrikan yang Lebih Mandiri
Boyman Harun Dorong TPM dan Balai Diberi Kewenangan Tentukan Rumah Layak Dibedah
Ratna Juwita Minta Aturan Desil Tak Hambat Bantuan Listrik Gratis
Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah memastikan keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi utama Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, ketahanan pembiayaan JKN perlu diperkuat agar tidak mengganggu akses masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap pelayanan kesehatan serta keberlangsungan layanan di fasilitas kesehatan.
Yulian Gunhar Pertanyakan Tindak Lanjut RUU Migas, Pemerintah Dikejar Tenggat 30 Hari
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar meminta pemerintah segera menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang telah disahkan sebagai usul DPR dalam rapat paripurna. Ia mengingatkan, pemerintah memiliki batas waktu maksimal 30 hari untuk melakukan koordinasi dan menindaklanjuti RUU tersebut setelah disahkan DPR.
Rokhmat Ardiyan Ingatkan RKAB Batubara Jangan Ganggu Pasokan Listrik
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tata kelola dan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batubara tidak mengganggu kepastian pasokan energi primer untuk pembangkit listrik. Ia juga meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional BUMN tambang.
Sigit Karyawan Dorong Kalteng Miliki Sistem Kelistrikan yang Lebih Mandiri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi pemerataan infrastruktur kelistrikan, termasuk pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes). Ia secara khusus mendorong penguatan sistem kelistrikan Kalimantan Tengah (Kalteng) agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari provinsi lain.
Boyman Harun Dorong TPM dan Balai Diberi Kewenangan Tentukan Rumah Layak Dibedah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mendorong agar Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan balai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berada di lapangan diberikan kewenangan lebih besar dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah rumah mendapatkan program bedah rumah. Menurutnya, kewenangan tersebut diperlukan agar proses verifikasi lebih objektif, cepat, dan sesuai kondisi faktual di lapangan.
Ratna Juwita Minta Aturan Desil Tak Hambat Bantuan Listrik Gratis
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta peningkatan alokasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada 2027 tidak terkendala persyaratan data desil. Ia menilai proses survei lapangan perlu tetap menjadi dasar dalam menentukan calon penerima manfaat agar masyarakat yang membutuhkan akses listrik dapat memperoleh bantuan.
Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mendorong penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam sistem fiskal saat ini perlu dievaluasi agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan.
Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi Gabungan Kelompok Tani Desa Cikampek Pusaka terkait kondisi Situ Kamojing yang mengalami sedimentasi sehingga mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian di Kabupaten Karawang. Aspirasi tersebut diterima dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dukung Ketahanan Energi, Komisi XII Setujui Pagu Anggaran ESDM Rp27,37 Triliun
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp27.372.845.631.000 (Rp27,37 triliun). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja pembahasan penyesuaian RKA-K/L TA 2027 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).
Komisi XII Setujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rp974,84 Miliar
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp974,84 miliar. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Ujang Bey Minta ATR/BPN Tak Tebang Pilih dalam Penetapan LSD
RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit
Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria
Ledia Hanifa Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah
BALEG DPR RI - RAKER DENGAN PANGLIMA TNI,MENHAN DAN MENKEU TENTANG RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Yulian Gunhar Pertanyakan Tindak Lanjut RUU Migas, Pemerintah Dikejar Tenggat 30 Hari
Rokhmat Ardiyan Ingatkan RKAB Batubara Jangan Ganggu Pasokan Listrik
Sigit Karyawan Dorong Kalteng Miliki Sistem Kelistrikan yang Lebih Mandiri
Boyman Harun Dorong TPM dan Balai Diberi Kewenangan Tentukan Rumah Layak Dibedah
Ratna Juwita Minta Aturan Desil Tak Hambat Bantuan Listrik Gratis
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN
Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang
Rycko Menoza: Jangan Biarkan Siswa Terlalu Lama Belajar di Pengungsian
Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria
Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara
Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS
Harris Turino Minta Harga BMKS Wajib Jadi Acuan Transaksi
Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN
Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Boyman Harun Dorong TPM dan Balai Diberi Kewenangan Tentukan Rumah Layak Dibedah
Ratna Juwita Minta Aturan Desil Tak Hambat Bantuan Listrik Gratis
Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara
Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang
