Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Video Singkat
Terpopuler
20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo
Kesejahteraan RakyatDPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang
Isu LainnyaNihayatul Wafiroh Dorong RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Kekhususan Pekerja
Kesejahteraan RakyatFikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027
Kesejahteraan RakyatSyaiful Nuri Dorong Pemenuhan Sarana Operasional Penanggulangan Bencana di Bekasi
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil
Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA
Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah
DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi
Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa
Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak
Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terlalu kecil untuk mengurusi masalah yang ada. Untuk itu, ia meminta Kemendes PDT untuk mengidentifikasi berbagai persoalan desa di seluruh Indonesia sehingga dapat menentukan masalah yang perlu segera diintervensi.
Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI mendalami mekanisme pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pendalaman dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dan aspirasi yang sebelumnya disampaikan terkait proses pengangkatan Rektor UIN Sunan Ampel.
Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi data kependudukan dengan data pendidikan dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah. Melalui integrasi tersebut, data kelahiran dapat menjadi basis proyeksi kebutuhan peserta didik, ruang kelas, hingga tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan.
DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Persetujuan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2026).
Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) untuk memperkuat legitimasi serta kinerja nyata di tengah masyarakat. Pasalnya, penguatan sektor keuangan non-bank dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan kejelasan peta jalan (roadmap) serta pembuktian peran langsung dalam membantu masyarakat.
Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menegaskan penerapan teknologi di sektor keuangan tidak boleh mengabaikan keadilan bagi para pekerja maupun menciptakan beban biaya yang merugikan masyarakat. Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi aturan internal perusahaan yang diduga kuat menekan hingga memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak para pegawai. Setali tiga uang, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK menilai skema Performance Improvement Plan (PIP) yang dibuat manajemen dinilai melenceng sebab diduga berubah menjadi alat intimidasi yang subjektif di lapangan.
Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong evaluasi terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi tersebut penting menyusul polemik pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.
RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diarahkan pada penguatan sistem statistik nasional. Menurutnya, diperlukan tata kelola yang kuat agar seluruh proses statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan hingga publikasi data, dilakukan berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polemik pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya, proses tersebut perlu ditelusuri secara komprehensif, terutama karena terdapat persoalan hukum yang turut menjadi sorotan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP
Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan
Reforma Agraria Harus Jadi Jalan Keadilan, Termasuk bagi Masyarakat Maluku
DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil
DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi
Soroti Beban Kerusakan Tol bagi Korban Kecelakaan, Lasarus: UU LLAJ Bakal Direvisi
Kapal Tenggelam Berulang, Mori Hanafi Usulkan Pansus Keselamatan Transportasi Laut
Soroti Tumpang Tindih Izin Ekspor Perikanan, Hasan Saleh: Pelaku Usaha Kaltara Terbebani
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA
Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah
Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang
RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data
M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa
Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak
Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga
Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa
Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak
Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang
