Komisi X Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca-Gempa di NTT, Aspek Psikososial Jangan Terlewat
Tidak Hanya Bantuan, Pemerintah Juga Harus Berikan Informasi Terpercaya Pascagempa NTT
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Komisi X Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca-Gempa di NTT, Aspek Psikososial Jangan Terlewat
Tidak Hanya Bantuan, Pemerintah Juga Harus Berikan Informasi Terpercaya Pascagempa NTT
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Video Singkat
Terpopuler
BREAKING NEWS - SIDANG TAHUNAN MPR RI & SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2026
Politik dan KeamananBREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027
Ekonomi dan KeuanganDPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden
Ekonomi dan KeuanganDPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi
Politik dan KeamananSidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat hingga Teladan
Isu LainnyaINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah
TKD Pendidikan Perlu Diperkuat agar Daerah Mampu Penuhi Kebutuhan Guru
Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan
Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor
Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Harus Diikuti Pemenuhan SDM
Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyoroti peningkatan signifikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun. Meski menyambut baik delapan program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah, ia memberikan catatan terkait kejelasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
TKD Pendidikan Perlu Diperkuat agar Daerah Mampu Penuhi Kebutuhan Guru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Penguatan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggaran pendidikan 2027 diharapkan bisa diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pendidikan. Mulai dari kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana, kebutuhan sekolah di daerah 3T, hingga pemenuhan hak pendidikan dasar perlu menjadi prioritas penggunaan anggaran.
Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor. Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.
Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan. Pemenuhan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Harus Diikuti Pemenuhan SDM
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penguatan layanan kesehatan dalam arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, pembangunan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan agar akses layanan masyarakat semakin merata.
Netty Minta Pemenuhan Dokter dalam APBN 2027 Diikuti Aturan yang Jelas
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga Kesehatan, yang disampaikan Presiden RI, dalam pidato penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 diterjemahkan ke dalam aturan dan program yang jelas. Ia menyebutkan, apabila pemerintah membuka ruang bagi dokter asing, tidak dapat dilakukan secara instan.
Azis Sefudin: Negara Harus Hadir Total Tangani Korban Gempa NTT
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak pemerintah segera mempercepat penanganan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi. Menurutnya, kecepatan penanganan di lapangan sangat dibutuhkan agar kebutuhan para korban dapat segera terpenuhi.
Nurhadi: Faskes Diperbaiki, Kualitas Nakes dan Pelayanan Harus Diperkuat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong agar rencana transformasi fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah mulai 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan dan renovasi fisik. Penguatan kualitas tenaga kesehatan (nakes), ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan harus menjadi bagian utama dari program tersebut.
Skrining 10.564 Dokter, Netty Soroti Wahana Internship
Parlementaria, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melakukan skrining kesehatan fisik dan jiwa secara menyeluruh terhadap 10.564 peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada pemeriksaan individu dokternya saja, melainkan harus mengevaluasi secara menyeluruh sistem dan lingkungan wahana penugasan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Adang Daradjatun Apresiasi BNN Bongkar Jaringan Narkotika Kampung Bahari
KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Komisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026
Sambut Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Umbu Kabunang Tegaskan Pentingnya Seleksi Terukur
RUU Migas Disepakati sebagai RUU Penggantian
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah
BUMN Punya Banyak Aset ‘Tidur’, Anggia Ermarini: Harus Segera Dimonetisasi
Saan Mustopa Dorong Percepatan Hunian Tetap 4.000 Pengungsi Gempa NTT
81 Tahun Merdeka, Indonesia Perkuat Energi Surya Lewat PLTS 100 GW
Momentum HUT ke-81 RI, Komisi XII Nilai Target Lifting Minyak 2027 Realistis
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
TKD Pendidikan Perlu Diperkuat agar Daerah Mampu Penuhi Kebutuhan Guru
Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan
Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor
Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Harus Diikuti Pemenuhan SDM
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 2 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Sambut HUT ke-81 RI, Bursa Mineral Perkuat Kedaulatan Komoditas Strategis
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Komisi XI Sambut Positif Rencana Penguatan LKPP Menjadi Badan
Belanja Negara Tembus Rp4.000 Triliun, RAPBN 2027 Dirancang Jaga Defisit 2,4 Persen
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Harus Diikuti Pemenuhan SDM
Netty Minta Pemenuhan Dokter dalam APBN 2027 Diikuti Aturan yang Jelas
Azis Sefudin: Negara Harus Hadir Total Tangani Korban Gempa NTT
