Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah
Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg
Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah
Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg
Video Singkat
Terpopuler
Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN
Politik dan KeamananCucun Minta Implementasi Skema 92:8 Benar-Benar Tingkatkan Kesejahteraan Ojol
Kesejahteraan RakyatDasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK
Politik dan KeamananBanggar Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja
Ekonomi dan KeuanganBanggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi VIII Bentuk Panja Bahas BPIH 2027, Soroti Evaluasi Haji 2026
Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg
Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset
Selly Harap Panja Komisi VIII Hasilkan Skema BPIH yang Adil dan Berkelanjutan
Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
Fikri Faqih: Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII Bentuk Panja Bahas BPIH 2027, Soroti Evaluasi Haji 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah. Keputusan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam.
Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg
PARLEMENTARIA, Padang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik terhadap tata kelola alokasi LPG tabung 3 kg di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan PT Pertamina Patra Niaga di Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/7/2026).
Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
Selly Harap Panja Komisi VIII Hasilkan Skema BPIH yang Adil dan Berkelanjutan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina berharap pembahasan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M dilakukan secara komprehensif melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, pembahasan yang mendalam diperlukan agar menghasilkan skema pembiayaan haji yang adil, berkelanjutan, serta tidak membebani jemaah maupun mengurangi hak calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M melalui Panitia Kerja (Panja) yang segera dibentuk. Panja tersebut akan bertugas menyusun rekomendasi penyempurnaan penyelenggaraan haji berdasarkan hasil evaluasi musim haji 2026 sekaligus membahas komponen pembiayaan haji tahun 2027.
Fikri Faqih: Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal. Menurutnya, tuntutan peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik dosen harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin kesejahteraan mereka.
Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, mendesak adanya langkah mitigasi konkret menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global dan penguatan dolar AS. Ia mendorong program pembinaan keterampilan ulang bagi buruh terdampak agar mampu mengolah potensi di kampung halaman.
Sugeng Suparwoto: Penentuan Lokasi PLTSa Harus Utamakan Keselamatan Warga
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tetap diperlukan sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah nasional. Namun, pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, termasuk melalui penentuan lokasi yang tepat.
BAKN Nilai Bulog Jadi Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional
PARLEMENTARIA, Padang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menilai penguatan tata kelola dan kelembagaan Perum Bulog menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebagai instrumen negara, perusahaan plat merah ini dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, khususnya beras.
Problem Krusial RUU Penyadapan: Mulai dari Otoritas hingga Hak Korban Salah Sadap
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan tetap melindungi hak privasi warga negara. Menurutnya, penyusunan regulasi penyadapan perlu memperhatikan aspek otorisasi, pengawasan, batas waktu, ruang lingkup kejahatan, nasib data hasil penyadapan, keabsahan alat bukti di pengadilan, hingga hak korban salah sadap.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset
Problem Krusial RUU Penyadapan: Mulai dari Otoritas hingga Hak Korban Salah Sadap
Terima Delegasi ANAO, Puan Tekankan Penguatan Tata Kelola Hadapi Ancaman Siber
Kerja Sama Indonesia-India Harus Bermanfaat Nyata bagi Rakyat, DPR Berperan Penting Mengawal
DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah
Sugeng Suparwoto: Penentuan Lokasi PLTSa Harus Utamakan Keselamatan Warga
Komisi XII Segera Tindak Lanjuti Aduan Warga Terdampak PT Asmin dan PT Kapuas
Rokhmat Ardiyan: Pembangunan PLTSa Jangan Bikin Rugi Masyarakat
Darmadi: Komisi VI Akan Panggil Danantara soal Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Komisi VIII Bentuk Panja Bahas BPIH 2027, Soroti Evaluasi Haji 2026
Selly Harap Panja Komisi VIII Hasilkan Skema BPIH yang Adil dan Berkelanjutan
Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
Fikri Faqih: Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Netty: Pemerataan Tenaga Kesehatan Lebih Mendesak daripada Sekadar Menambah Dokter
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Kukuhkan Pengurus Baru Koperasi, Suprihartini Tekankan Keberlanjutan Inovasi dan Kesejahteraan Anggota
Lantik Pejabat di Setjen DPR RI, Suprihartini Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen
Gaungkan Gerakan Literasi, Willy Aditya Usul Dibangunnya Pojok Baca di DPR
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
Fikri Faqih: Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah
Sugeng Suparwoto: Penentuan Lokasi PLTSa Harus Utamakan Keselamatan Warga
