GKSB DPR Sambut Baik Chili Tawarkan Ekspor Lithium ke Indonesia Guna Suplai Kendaraan Listrik
Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat
GKSB DPR Sambut Baik Chili Tawarkan Ekspor Lithium ke Indonesia Guna Suplai Kendaraan Listrik
Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat
Video Singkat
Terpopuler
Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Kesejahteraan RakyatKasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG
Kesejahteraan RakyatKamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Kesejahteraan RakyatGKSB DPR Sambut Baik Chili Tawarkan Ekspor Lithium ke Indonesia Guna Suplai Kendaraan Listrik
Industri dan PembangunanPuan Minta Penanganan Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Keracunan MBG di Karo, Nurhadi Desak Evaluasi dan Perketat Keamanan Pangan
Delapan Fraksi Setuju, DPR Sepakat Proses RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh sebagai Usul DPR
Pertanyakan Arah SNI Sawit, Chusnunia Chalim: Kepentingan Nasional atau Ekspektasi Eropa?
Minta SNI-ISPO Saling Menguatkan, Evita Nursanty: Bukan Tumpang Tindih
SNI dan Standar Global Diperketat, Evita Ingatkan Nasib Pekebun Kecil
Buka Wacana Rombak Lembaga, Lasarus: BMKG-Badan Geologi Digabung, BNPB ke PU
Keracunan MBG di Karo, Nurhadi Desak Evaluasi dan Perketat Keamanan Pangan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Perhatian tersebut mencuat setelah salah satu korban, seorang siswi berusia 16 tahun berinisial FP, dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.
Delapan Fraksi Setuju, DPR Sepakat Proses RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh sebagai Usul DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta — Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (RUU Perubahan UUPA) untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (8/9/2026).
Pertanyakan Arah SNI Sawit, Chusnunia Chalim: Kepentingan Nasional atau Ekspektasi Eropa?
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Indonesia tidak sekadar menyesuaikan standar sawit nasional dengan tuntutan negara atau kawasan tertentu, khususnya Uni Eropa. Menurutnya, Indonesia perlu membangun standar sawit berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan nasional dan mampu memperkuat daya saing industri sawit dalam jangka panjang.
Minta SNI-ISPO Saling Menguatkan, Evita Nursanty: Bukan Tumpang Tindih
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) memiliki pembagian fungsi yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses standardisasi, sertifikasi, dan audit. Menurutnya, penyelarasan kedua sistem tersebut penting agar penerapannya lebih efektif bagi pelaku industri sawit.
SNI dan Standar Global Diperketat, Evita Ingatkan Nasib Pekebun Kecil
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) tetap mempertimbangkan kemampuan pekebun kecil agar pemenuhan standar internasional tidak justru membuat mereka tersingkir dari rantai pasok. Menurutnya, desain standardisasi perlu dibuat sederhana dan terjangkau, tetapi tetap memenuhi tuntutan pasar global.
Buka Wacana Rombak Lembaga, Lasarus: BMKG-Badan Geologi Digabung, BNPB ke PU
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyambut baik usulan penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi. Menurutnya, kedua lembaga memiliki kesamaan tugas dan penggunaan sejumlah peralatan sehingga penggabungan dinilai dapat meningkatkan efisiensi organisasi maupun anggaran.
Duga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta agar pembahasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 ditunda sekaligus mendorong pendalaman khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa BMKG yang dinilainya menunjukkan angka penyerapan terlampau tinggi.
Selesaikan Dualisme SK Pengangkatan Kepala Kampung di Yahukimo, Kemendagri Harus Turun Tangan!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Persoalan pengangkatan kepala kampung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, telah bergulir selama sekitar lima tahun. Sengketa yang bermula dari penerbitan dua Surat Keputusan (SK) Bupati Yahukimo tersebut kini telah sampai pada putusan Peninjauan Kembali (PK) kedua Mahkamah Agung (MA).
Badan Pemulihan Aset Didorong Independen, Kejaksaan Fokus Penegakan Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mendorong agar Badan Pemulihan Aset (BPA) nantinya dapat berdiri di luar institusi penegak hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan aset hasil penyitaan dan perampasan berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi konflik kepentingan.
RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) menilai urgensi RUU tersebut sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Persoalannya bukan apakah Indonesia membutuhkan, tetapi, tambahnya, bagaimana memastikan pembentukan menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum perdata secara keseluruhan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Delapan Fraksi Setuju, DPR Sepakat Proses RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh sebagai Usul DPR
Selesaikan Dualisme SK Pengangkatan Kepala Kampung di Yahukimo, Kemendagri Harus Turun Tangan!
Badan Pemulihan Aset Didorong Independen, Kejaksaan Fokus Penegakan Hukum
RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara
Perampasan Aset Harus Mengukur Nilai Ekonomi, Jangan Sampai Menyusut!
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Pertanyakan Arah SNI Sawit, Chusnunia Chalim: Kepentingan Nasional atau Ekspektasi Eropa?
Minta SNI-ISPO Saling Menguatkan, Evita Nursanty: Bukan Tumpang Tindih
SNI dan Standar Global Diperketat, Evita Ingatkan Nasib Pekebun Kecil
Buka Wacana Rombak Lembaga, Lasarus: BMKG-Badan Geologi Digabung, BNPB ke PU
Duga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Keracunan MBG di Karo, Nurhadi Desak Evaluasi dan Perketat Keamanan Pangan
Putih Sari : Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Tidak Bisa Dikompromikan
M. Husni: Kepatuhan Warga Jadi Kunci Sukses Mitigasi Erupsi Gunung Api
PJJ Kembali Diterapkan akibat Bencana, Legislator: Jangan Ulangi Pola Saat Pandemi
Zainul Munasichin Dorong Puskesmas Perkuat Layanan di Wilayah Terdampak Abu Vulkanik
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan
Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja
Habib Idrus: Klaim Efisiensi Rp7,67 Triliun Harus Didukung Metodologi Jelas
Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal
Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →SNI dan Standar Global Diperketat, Evita Ingatkan Nasib Pekebun Kecil
Buka Wacana Rombak Lembaga, Lasarus: BMKG-Badan Geologi Digabung, BNPB ke PU
Duga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja
Selesaikan Dualisme SK Pengangkatan Kepala Kampung di Yahukimo, Kemendagri Harus Turun Tangan!
