
Tingkatkan Akses Pelayanan Publik hingga Masyarakat yang Jauh di Pusat Kota

Hadapi Nataru, Progres Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo Berjalan Baik

Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Tingkatkan Akses Pelayanan Publik hingga Masyarakat yang Jauh di Pusat Kota

Hadapi Nataru, Progres Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo Berjalan Baik

Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Video Singkat
GPR Komdigi
Berita Populer
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
ParipurnaPPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
Komisi IIPuan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
ParipurnaKomisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komisi XKomisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Komisi IIIINFOGRAFIS



Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Hendry Munief Dorong Kemitraan Industri Besar dan IKM Jadi Bagian Penting RUU Kawasan Industri

Iman Adinugraha: Jalan Kawasan Industri Jangan Bebani APBD

Tumpang Tindih Kewenangan Industri, Komisi VII Tampung Keluhan Bupati Karawang

Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan

Ida Fauziyah Minta BUMN Petakan Pasokan Bahan Baku Pupuk dari Dalam Negeri

Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun, Legislator Khawatir Produksi Terganggu

Hendry Munief Dorong Kemitraan Industri Besar dan IKM Jadi Bagian Penting RUU Kawasan Industri
PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong agar kemitraan antara perusahaan industri besar dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur secara wajib dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan kawasan industri turut memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Iman Adinugraha: Jalan Kawasan Industri Jangan Bebani APBD
PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha meminta pemerintah pusat mengambil tanggung jawab pembangunan infrastruktur jalan di kawasan industri. Menurutnya, beban pembangunan tersebut tidak seharusnya ditanggung pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan masih harus memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Tumpang Tindih Kewenangan Industri, Komisi VII Tampung Keluhan Bupati Karawang
PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menilai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan industri perlu diperjelas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Selama ini, tumpang tindih kewenangan membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pengawasan dan menangani persoalan yang muncul akibat aktivitas industri di wilayahnya.

Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme izin pengadilan sebelum aparat penegak hukum melakukan penyadapan. Menurutnya, keterlibatan pengadilan diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan penyadapan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.

Ida Fauziyah Minta BUMN Petakan Pasokan Bahan Baku Pupuk dari Dalam Negeri
PARLEMENTARIA, Gresik — Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Petrokimia Gresik menyusun peta jalan (roadmap) pasokan bahan baku pupuk dari dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui sinergi antar-BUMN guna menjaga keberlanjutan produksi pupuk di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun, Legislator Khawatir Produksi Terganggu
PARLEMENTARIA, Gresik — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendesak pemerintah segera melunasi piutang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,5 triliun. Tunggakan tersebut dinilai membebani arus kas perusahaan dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi serta distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

Legislator Minta BUMN Libatkan Kontraktor Lokal dalam Pembangunan Jalan Tol
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto meminta BUMN melibatkan perusahaan lokal dan usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan jalan tol. Pelibatan tersebut penting agar proyek infrastruktur tidak hanya menguntungkan kontraktor besar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

RUU Penyadapan Harus Atur Mekanisme Pengawasan dan Audit Seluruh Server Perangkat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum. Menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat penyadapan digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan.

Maman Imanulhaq Desak TNI-Polri Transparan Usut Dugaan Kekerasan di Pesantren
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada santri dan lingkungan pesantren menyusul mencuatnya dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat di lingkungan pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pangandaran, Jawa Barat.

Nanang Samodra Dorong Penguatan Dukungan Anggaran bagi Pesantren
PARLEMENTARIA, Pamekasan – Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi lembaga pendidikan keagamaan. Perjuangan tersebut mencakup penguatan pendanaan pesantren, perluasan akses beasiswa bagi santri, hingga pengangkatan guru swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kategori
Isu Lainnya
Lihat Semua Berita Isu Lainnya →
Wujudkan Ekosistem Guru Ideal, Fikri Faqih Perjuangkan Satu Status Bermartabat Bagi Pendidik Indonesia

Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus

Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR

BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi

Setjen DPR Apresiasi Dedikasi Tujuh Pegawai Purnabakti
Komisi III
Lihat Semua Berita Komisi III →
Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan

RUU Penyadapan Harus Atur Mekanisme Pengawasan dan Audit Seluruh Server Perangkat

Habiburokhman Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang

KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN (TIM PERUMUS DAN TIM SINKRONISASI)

KOMISI III DPR RI - RDP DENGAN KEPALA BADAN INTELIJEN DAN KEAMANAN (KABAINTELKAM) POLRI
Komisi X
Lihat Semua Berita Komisi X →
Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman bagi Mahasiswa

Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional

Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik

Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik

Komunikasi DPR Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
Komisi VIII
Lihat Semua Berita Komisi VIII →
Maman Imanulhaq Desak TNI-Polri Transparan Usut Dugaan Kekerasan di Pesantren

Nanang Samodra Dorong Penguatan Dukungan Anggaran bagi Pesantren

Sekolah Rakyat Beri Kesempatan Anak Kembangkan Potensi dan Prestasi

Sekolah Rakyat Berasrama Perlu Didukung Fasilitas Kesehatan Memadai

Aspirasi Ponpes se-Pamekasan Jadi Pijakan Komisi VIII Rumuskan Kebijakan Ramah Pesantren
Lainnya
Lihat Semua Berita →
Ida Fauziyah Minta BUMN Petakan Pasokan Bahan Baku Pupuk dari Dalam Negeri

Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun, Legislator Khawatir Produksi Terganggu

Legislator Minta BUMN Libatkan Kontraktor Lokal dalam Pembangunan Jalan Tol

RUU Penyadapan Harus Atur Mekanisme Pengawasan dan Audit Seluruh Server Perangkat
























