Yahya Zaini Minta Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan bagi Korban Karhutla
Komisi V Kawal Anggaran Pembangunan Rp4 Triliun untuk Papua Pegunungan
Bandara Riyadh Diserang, Pemerintah Harus Perkuat Skema Perlindungan WNI
Yahya Zaini Minta Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan bagi Korban Karhutla
Komisi V Kawal Anggaran Pembangunan Rp4 Triliun untuk Papua Pegunungan
Bandara Riyadh Diserang, Pemerintah Harus Perkuat Skema Perlindungan WNI
Video Singkat
Terpopuler
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik dan KeamananDPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik dan KeamananKomisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Kesejahteraan RakyatPelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Kesejahteraan RakyatDiputuskan Jadi Inisiatif DPR, RUU Perampasan Aset Segera Masuk Pembahasan DIM bersama Pemerintah
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Kadafi Optimistis Indonesia Mampu Lahirkan Juara Dunia Balap Motor
Komisi II Tekankan Kepastian Alas Hak Tanah dalam Program Renovasi Rumah MBR di Maluku Utara
Konektivitas Darat Jayapura-Wamena Perlu Dipercepat, Butuh Anggaran Lebih dari Rp300 Miliar
Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!
Komisi II Minta Kemendagri Cari Solusi Status Administratif Ibu Kota Sofifi
Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok
Kadafi Optimistis Indonesia Mampu Lahirkan Juara Dunia Balap Motor
PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi optimistis Indonesia mampu melahirkan pembalap motor yang bersaing di podium kejuaraan dunia. Optimisme tersebut didukung potensi pasar sepeda motor yang besar, keberadaan sirkuit dengan karakteristik beragam, serta peluang pembinaan atlet melalui kompetisi berjenjang.
Komisi II Tekankan Kepastian Alas Hak Tanah dalam Program Renovasi Rumah MBR di Maluku Utara
PARLEMENTARIA, Sofifi – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya kepastian alas hak tanah dalam program renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Maluku Utara. Kepastian tersebut diperlukan agar bantuan perbaikan rumah yang didukung anggaran pemerintah dapat berjalan optimal tanpa terkendala persoalan legalitas tanah.
Konektivitas Darat Jayapura-Wamena Perlu Dipercepat, Butuh Anggaran Lebih dari Rp300 Miliar
PARLEMENTARIA, Wamena – Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas darat yang menghubungkan Jayapura dan Wamena, Papua Pegunungan. Menurutnya, konektivitas tersebut penting untuk menjamin mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara.
Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!
PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta pemerintah memperjelas skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang disebut akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kejelasan tersebut diperlukan agar pengambilalihan tanggung jawab oleh pemerintah pusat benar-benar meringankan beban keuangan pemerintah daerah (Pemda).
Komisi II Minta Kemendagri Cari Solusi Status Administratif Ibu Kota Sofifi
PARLEMENTARIA, Sofifi – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Kementerian Dalam Negeri segera mencari solusi atas status administratif Sofifi, sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, yang hingga kini belum memiliki kode wilayah tersendiri. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program pembangunan dan intervensi anggaran pemerintah pusat di Sofifi dapat berjalan lebih efektif.
Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok
PARLEMENTARIA, Mataram — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berkomitmen memperjuangkan penambahan alokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada tahun 2027 agar semakin banyak kelompok petani dan desa di Pulau Lombok memperoleh manfaat pembangunan jaringan irigasi. Komitmen tersebut disampaikan Sari dalam kegiatan serah terima program P3TGAI Tahun 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/10/2026).
Melati: Tindak Tegas Kapal Besar Pelanggar Dokumen yang Masuk ke Wilayah Indonesia!
PARLEMENTARIA, Ambon - Anggota Komisi IV DPR RI Melati memastikan kelayakan sarana prasarana dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengawak Kapal Pengawas Orca 05. Ia menilai kapal patroli tersebut telah memenuhi standar operasional untuk menindak tegas kapal-kapal besar yang melakukan pelanggaran dokumen maupun rute pelayaran di wilayah perairan Indonesia.
UU Kesehatan Diuji Materiil, DPR: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis Berbasis Kerugian Pasien
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa hak mengadukan dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP), diberikan kepada pasien atau keluarganya yang mengalami kerugian. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan mekanisme penegakan disiplin profesi berjalan secara objektif, terarah, dan tidak disalahgunakan.
Beri Keterangan di MK, DPR Tegaskan Partisipasi Perempuan Tetap Terbuka dalam Penyusunan Amdal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengabaikan partisipasi perempuan dalam perlindungan lingkungan hidup, termasuk dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). DPR RI berpandangan, masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, termasuk perempuan di sekitar lokasi, tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Setjen DPR RI Gandeng BNN demi Cegah Narkoba di Lingkungan ASN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Inspektur Utama Setjen DPR RI Rusdi Hartono menyampaikan upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, tes urine, serta pemantauan perilaku pegawai untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat dan profesional.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Komisi II Tekankan Kepastian Alas Hak Tanah dalam Program Renovasi Rumah MBR di Maluku Utara
Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!
Komisi II Minta Kemendagri Cari Solusi Status Administratif Ibu Kota Sofifi
UU Kesehatan Diuji Materiil, DPR: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis Berbasis Kerugian Pasien
Beri Keterangan di MK, DPR Tegaskan Partisipasi Perempuan Tetap Terbuka dalam Penyusunan Amdal
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Kadafi Optimistis Indonesia Mampu Lahirkan Juara Dunia Balap Motor
Muhammad Husni Imbau Jemaah Haji dan Umrah Waspadai Eskalasi Konflik Timur Tengah
Yahya Zaini Minta Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan bagi Korban Karhutla
Himmatul Aliyah Dorong Pemerataan SLB di Setiap Provinsi
Nihayatul Wafiroh Desak Kemenkes Anggarkan Ambulans Udara untuk Sultra
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Konektivitas Darat Jayapura-Wamena Perlu Dipercepat, Butuh Anggaran Lebih dari Rp300 Miliar
Melati: Tindak Tegas Kapal Besar Pelanggar Dokumen yang Masuk ke Wilayah Indonesia!
Kapal Patroli di Maluku Alami Keterbatasan Hari Berlayar, Alien Mus Desak KKP Evaluasi
Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ijeck Siap Kawal Implementasi
Komisi V Kawal Anggaran Pembangunan Rp4 Triliun untuk Papua Pegunungan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok
DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta
Amin AK Minta Data Penerima Subsidi Energi Dibenahi agar Tepat Sasaran
Fathi Dorong Perluasan Basis Pajak untuk Dongkrak Tax Ratio di Jawa Barat
Misbakhun Minta Kemenkeu Cari Akar Masalah Penerimaan Pajak
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi II Minta Kemendagri Cari Solusi Status Administratif Ibu Kota Sofifi
Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok
Melati: Tindak Tegas Kapal Besar Pelanggar Dokumen yang Masuk ke Wilayah Indonesia!
UU Kesehatan Diuji Materiil, DPR: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis Berbasis Kerugian Pasien
