WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN
Bonnie Triyana Desak Pemerintah Segera Rekonstruksi Kampung Adat Sasak Sade
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN
Bonnie Triyana Desak Pemerintah Segera Rekonstruksi Kampung Adat Sasak Sade
Video Singkat
Terpopuler
Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026
Politik dan KeamananPengesahan RUU Perampasan Aset di Desember 2026 Telah Diperhitungkan secara Matang
Politik dan KeamananTegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026
Politik dan KeamananDPR RI Pastikan Keamanan Relawan Pati dalam Menyampaikan Aspirasi
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Maruli Siahaan: APH Perlu Pahami Kewenangan Kurator Demi Cegah Kriminalisasi
Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar dan Pengawasan Ketat
Umbu Kabunang Soroti Celah Praktik PKPU dalam Penyusunan RUU Profesi Kurator
Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator
Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak
Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
Maruli Siahaan: APH Perlu Pahami Kewenangan Kurator Demi Cegah Kriminalisasi
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap tugas dan kewenangan kurator perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar tindakan kurator dalam proses kepailitan dapat dinilai berdasarkan kewenangan dan batas tanggung jawabnya.
Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar dan Pengawasan Ketat
PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H. Laoly menilai besarnya kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitur harus diimbangi dengan standar profesi yang seragam, kode etik yang tegas, serta mekanisme pendidikan dan pengawasan yang kuat. Karena itu, RUU Profesi Kurator perlu memastikan setiap kurator memenuhi standar kompetensi dan integritas yang jelas.
Umbu Kabunang Soroti Celah Praktik PKPU dalam Penyusunan RUU Profesi Kurator
PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga berharap penyusunan RUU Profesi Kurator bisa selaras dengan mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurutnya, sinkronisasi pengaturan tersebut penting agar tidak membuka celah penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu.
Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator
PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menilai penguatan profesi kurator perlu ditopang oleh dua hal utama, yakni kepastian perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta kode etik profesi yang berlaku secara nasional. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan kurator dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.
Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Bayu Dwi Anggono dan Rieke Diah Pitaloka sebagai Pakar Komunikasi Politik, melakukan Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Ia menyebut sekitar 30 entitas korporasi sedang diproses karena terindikasi melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi pengaturan tata ruang hingga tingkat daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik baru dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Bambang Haryo Dorong Penguatan BSN demi Perlindungan Konsumen
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus diperkuat mulai dari proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Menurutnya, standardisasi nasional memiliki peran penting dalam menjamin mutu produk, melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.
Anggaran Kebudayaan Didorong Jadi Investasi Strategis yang Berdampak Nyata
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menekankan agar anggaran Kementerian Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai belanja sektoral, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai investasi strategis negara.
Evaluasi Anggaran Kemendes: Ijeck Minta Pendamping Desa Diefektifkan, Program Harus Jelas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengusulkan evaluasi total terhadap alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Pihaknya menyoroti porsi anggaran yang mendominasi hingga 70 persen hanya untuk membayar honorarium puluhan ribu pendamping desa, namun tidak diimbangi dengan efektivitas program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Maruli Siahaan: APH Perlu Pahami Kewenangan Kurator Demi Cegah Kriminalisasi
Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar dan Pengawasan Ketat
Umbu Kabunang Soroti Celah Praktik PKPU dalam Penyusunan RUU Profesi Kurator
Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak
Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Anggaran Kebudayaan Didorong Jadi Investasi Strategis yang Berdampak Nyata
DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak
Bonnie Triyana Desak Pemerintah Segera Rekonstruksi Kampung Adat Sasak Sade
Pascabencana, Rehabilitasi Warisan Budaya Perlu Perencanaan Matang
Kasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator
Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
Bambang Haryo Dorong Penguatan BSN demi Perlindungan Konsumen
Evaluasi Anggaran Kemendes: Ijeck Minta Pendamping Desa Diefektifkan, Program Harus Jelas
Chusnunia Chalim: SNI Harus Jamin Perlindungan Konsumen, Bukan Sekadar Sertifikasi
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Misbakhun: Pimpinan Baru BI Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja
DPR Setujui Tiga Calon Pimpinan BI Hasil Fit and Proper Test Komisi XI
Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI
Kunjungi Bea Cukai Soekarno-Hatta, Puteri Komarudin Dorong Pengawasan Diperketat
Andi Yuliani Paris Soroti Kesiapan Kelembagaan Jelang Bursa Mineral Beroperasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak
Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR
Bambang Haryo Dorong Penguatan BSN demi Perlindungan Konsumen
