Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen
Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen
Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Video Singkat
Terpopuler
RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Politik dan KeamananRUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Politik dan KeamananRUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan
Politik dan KeamananPuan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional
Kesejahteraan RakyatSingle Tap YIA–Solo Disiapkan, Legislator Nilai Mudahkan Wisatawan
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Mohamad Hekal Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global
Cakupan UHC Tulungagung Masih 84 Persen, Komisi IX Tekankan Peran Kepala Daerah
RUU Perampasan Aset Harus Cegah 'Abuse of Power' Aparat dan Jamin Pengelolaan Aset
Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara
RUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global
Konten Hoaks Diduga Sengaja Diskreditkan DPR, Puan Ajak Seluruh Bangsa Jaga Persatuan
Mohamad Hekal Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Cakupan UHC Tulungagung Masih 84 Persen, Komisi IX Tekankan Peran Kepala Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu perhatian utama Komisi IX DPR RI saat menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung. Komisi IX menilai pemerintah daerah perlu mempercepat perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar akses layanan kesehatan masyarakat semakin merata.
RUU Perampasan Aset Harus Cegah 'Abuse of Power' Aparat dan Jamin Pengelolaan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya pengawasan yang kuat dalam implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, regulasi tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tujuan pemulihan aset negara dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru.
Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI menyoroti banyaknya Putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, tetapi hingga kini tidak bisa dieksekusi sehingga tidak ada pengembalian terhadap aset negara. Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para akademisi dalam rangka mendengar masukan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
RUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Persetujuan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Konten Hoaks Diduga Sengaja Diskreditkan DPR, Puan Ajak Seluruh Bangsa Jaga Persatuan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung soal derasnya informasi digital termasuk berbagai konten yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan dewan.
UU PFII Sah! DPR Bangun Fondasi Indonesia Naik Kelas di Peta Keuangan Global
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pengesahan tersebut menjadi langkah strategis DPR bersama pemerintah dalam membangun fondasi hukum bagi pengembangan pusat keuangan internasional yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Bahas RUU Perampasan Aset, Hinca Panjaitan Soroti Dugaan Penyimpangan Bisnis di BUMN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyerap masukan perihal bagaimana mekanisme perampasan aset dalam bisnis yang terkait dengan BUMN. Sebab, menurutnya, terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.
Tarif Lepas Status WNI Naik, Legislator: Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti kebijakan Pemerintah mengenai aturan pengenaan tarif Rp 5 juta bagi WNI yang ingin melepas kewarganegaraan. Menurutnya, Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.
Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan
PARLEMENTARIA, Batam – Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI T.A Khalid menegaskan pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar potensi kemaritiman Indonesia dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →RUU Perampasan Aset Harus Cegah 'Abuse of Power' Aparat dan Jamin Pengelolaan Aset
Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara
Konten Hoaks Diduga Sengaja Diskreditkan DPR, Puan Ajak Seluruh Bangsa Jaga Persatuan
Bahas RUU Perampasan Aset, Hinca Panjaitan Soroti Dugaan Penyimpangan Bisnis di BUMN
Tarif Lepas Status WNI Naik, Legislator: Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS
Akses KIW Tersendat, Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri
Chusnunia: Birokrasi Pertanahan Masih Jadi Kendala Investasi Kawasan Industri
Benur Diselundupkan, Legislator Siapkan Tata Kelola Baru
Chusnunia Chalim Soroti Urgensi Serapan SDM Lokal dan Ekosistem Vokasi di Kawasan Industri
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Cakupan UHC Tulungagung Masih 84 Persen, Komisi IX Tekankan Peran Kepala Daerah
Wibowo Dorong Kajian Komprehensif Pelaksanaan Dam di Indonesia demi Manfaat Sosial
Wibowo Prasetyo Usul Pembentukan Forum Fikih Haji Indonesia
Atalia Praratya Minta Skema Murur dan Tanazul Hanya Diterapkan pada Kondisi Darurat yang Terukur
Netty Minta Kemenkes Perhatikan Kesejahteraan dan Peran Strategis Kader Posyandu
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
RUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global
Konten Hoaks Diduga Sengaja Diskreditkan DPR, Puan Ajak Seluruh Bangsa Jaga Persatuan
UU PFII Sah! DPR Bangun Fondasi Indonesia Naik Kelas di Peta Keuangan Global
Bahas RUU Perampasan Aset, Hinca Panjaitan Soroti Dugaan Penyimpangan Bisnis di BUMN
