Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen
Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen
Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Video Singkat
Terpopuler
Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN
Politik dan KeamananDasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata
Politik dan KeamananKomisi VIII Bentuk Panja Bahas BPIH 2027, Soroti Evaluasi Haji 2026
Kesejahteraan RakyatBanggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas
Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah
Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!
Warga Tamalanrea Tolak Lokasi PLTSa Makassar, Komisi XII DPR Turun Serap Aspirasi
Komisi IX Minta BGN Segera Terbitkan SOP Khusus SPPG Wilayah 3T
Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT
Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah guna memastikan setiap regulasi yang diterbitkan selaras dengan sistem hukum nasional serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah
PARLEMENTARIA, Lombok Barat – Komisi X DPR RI memastikan penyaluran bantuan revitalisasi senilai Rp794.203.000 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk SMAN 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjalan optimal. Bantuan tersebut diberikan setelah robohnya atap salah satu bangunan sekolah pada 7 Juni 2026 akibat kondisi bangunan yang telah menua.
Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!
PARLEMENTARIA, Bandung - Jeratan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai menjadi aspek yang mengkhawatirkan bagi Pemerintah Daerah dalam berinovasi. Di sisi lain, meskipun memiliki ruang untuk menggunakan pembiayaan alternatif, birokrat di daerah kerap enggan mengeksekusinya karena ketiadaan payung hukum yang tegas.
Warga Tamalanrea Tolak Lokasi PLTSa Makassar, Komisi XII DPR Turun Serap Aspirasi
PARLEMENTARIA, Makassar - Di sela Kunjungan Kerja Spesifik RUU Ketenagalistrikan, Komisi XII DPR RI meninjau langsung lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Tamalanrea yang tengah menuai polemik. Peninjauan dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menolak proyek tersebut karena dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan lokasinya dekat dengan permukiman, sekaligus memperdalam masukan yang sebelumnya telah disampaikan dalam audiensi di Jakarta.
Komisi IX Minta BGN Segera Terbitkan SOP Khusus SPPG Wilayah 3T
PARLEMENTARIA, Karimun — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta memperjelas payung hukum operasional SPPG agar fasilitas yang telah siap dapat segera mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan dua catatan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026). Ia menyoroti penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur serta wacana pengenaan pajak terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Komisi XII Dukung Transisi Energi Berbasis Potensi Daerah
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bangka - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan diharapkan mampu menjadi landasan dalam mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Regulasi tersebut juga dinilai perlu mengakomodasi potensi sumber energi di setiap daerah agar mampu memperkuat ketahanan energi nasional.
Bambang Patijaya Dorong Perlindungan Konsumen Diperkuat dalam RUU Ketenagalistrikan
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bangka - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Ketenagalistrikan ialah perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, regulasi baru harus mampu memberikan keseimbangan antara kewenangan penyelenggara ketenagalistrikan dengan hak masyarakat sebagai pengguna layanan.
Edy Wuryanto: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Perlindungan Pekerja
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan harus diikuti dengan peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 8 persen tidak akan bermakna apabila masih banyak pekerja yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Maman Dorong Penataan Kuota Batu agar Alokasi Haji Lebih Optimal
PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti masih tingginya jumlah kuota batu dalam penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, keberadaan sekitar 1.600 kuota yang tidak terpakai menjadi persoalan serius karena mengurangi kesempatan calon jemaah lain yang telah siap berangkat.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas
Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!
BKSAP Dorong Malang Perkuat Diplomasi Sister City: Pendidikan, Wisata dan Ekonomi
Kepastian Lahan Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional
Martin Manurung Usul Skema Water Fund agar RUU Air Minum Tak Bebani APBN
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah
Komisi IX Minta BGN Segera Terbitkan SOP Khusus SPPG Wilayah 3T
Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT
Edy Wuryanto: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Perlindungan Pekerja
Maman Dorong Penataan Kuota Batu agar Alokasi Haji Lebih Optimal
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Warga Tamalanrea Tolak Lokasi PLTSa Makassar, Komisi XII DPR Turun Serap Aspirasi
Komisi XII Dukung Transisi Energi Berbasis Potensi Daerah
Bambang Patijaya Dorong Perlindungan Konsumen Diperkuat dalam RUU Ketenagalistrikan
Ateng Dorong RUU Ketenagalistrikan Perkuat Investasi dan Akses Listrik
RUU Ketenagalistrikan Diharapkan Dongkrak Konsumsi Listrik
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN
Kukuhkan Pengurus Baru Koperasi, Suprihartini Tekankan Keberlanjutan Inovasi dan Kesejahteraan Anggota
Lantik Pejabat di Setjen DPR RI, Suprihartini Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi IX Minta BGN Segera Terbitkan SOP Khusus SPPG Wilayah 3T
Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT
Komisi XII Dukung Transisi Energi Berbasis Potensi Daerah
Bambang Patijaya Dorong Perlindungan Konsumen Diperkuat dalam RUU Ketenagalistrikan
