
Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai

Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai

Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
Video Singkat
Terpopuler
DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi
Politik dan KeamananKOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Politik dan KeamananKomisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026
Politik dan KeamananDPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS
Kesejahteraan RakyatDi Hadapan Prabowo, Puan Singgung Soal Kepentingan Memecah Belah dan Serangan ke DPR
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS




Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Muh Haris Dorong Kemnaker Tetapkan SKKNI Perancang Kota

Tekan Buta Aksara Al-Qur’an, Komisi VIII Dorong Pemerintah Tingkatkan Produksi dan Distribusi

Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG

Netty Dorong Kemenkes Sederhanakan Regulasi Pengelolaan Darah dan Plasma

Maman Minta Pengangkatan PPPK ke PNS Juga Perhatikan Guru Madrasah

Komisi IX Desak Transparansi Pengelolaan Plasma dan Darah Donor

Muh Haris Dorong Kemnaker Tetapkan SKKNI Perancang Kota
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Perancang Kota. Menurutnya, penetapan tersebut penting untuk memastikan tersedianya standar nasional yang mandiri bagi profesi perancang kota.

Tekan Buta Aksara Al-Qur’an, Komisi VIII Dorong Pemerintah Tingkatkan Produksi dan Distribusi
PARLEMENTARIA, Ciawi – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong penguatan produksi dan distribusi Al-Qur’an sebagai salah satu upaya menekan angka buta aksara Al-Qur’an di Indonesia. Menurutnya, ketersediaan Al-Qur’an yang memadai dan mudah diakses masyarakat perlu didukung dengan kolaborasi lintas lembaga.

Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Netty Dorong Kemenkes Sederhanakan Regulasi Pengelolaan Darah dan Plasma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pimpinan Komisi IX DPR RI mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyederhanakan sekaligus menyelaraskan regulasi terkait pengolahan dan pengelolaan darah. Menurutnya, kejelasan regulasi diperlukan untuk membedakan prinsip kesukarelaan dalam donor darah dengan ketentuan terkait plasma darah.

Maman Minta Pengangkatan PPPK ke PNS Juga Perhatikan Guru Madrasah
PARLEMENTARIA, Sumedang – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyambut baik rencana pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, ia meminta kebijakan tersebut juga memberikan perhatian yang adil bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah.

Komisi IX Desak Transparansi Pengelolaan Plasma dan Darah Donor
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI akan segera menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) khusus dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menindaklanjuti dugaan komersialisasi dan penyalahgunaan pengelolaan plasma darah mandiri. Raker tersebut akan meminta penjelasan komprehensif Menteri Kesehatan terkait tata kelola plasma darah, efektivitas aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hingga skema kerja sama pengolahan plasma dengan pihak luar negeri.

WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 dinilai belum menjadi alasan bagi kementerian/lembaga untuk mengabaikan sejumlah catatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan 231.246 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut sekaligus mengalihkan status kepegawaian mereka menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Maman Imanul Haq Dorong Percepatan Pembangunan Fasilitas MAN IC Sumedang
PARLEMENTARIA, Sumedang – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong percepatan penyelesaian pembangunan berbagai fasilitas penunjang Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, percepatan pembangunan diperlukan agar seluruh kegiatan pendidikan dapat segera berlangsung secara optimal di kampus MAN IC Sumedang.

Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong pembentukan kelembagaan tunggal yang secara khusus menangani kebencanaan. Menurutnya, kelembagaan tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi, sistem komando, serta memastikan ketersediaan anggaran dalam penanganan bencana secara cepat dan efektif.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai

Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina

Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN

Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran

Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Muh Haris Dorong Kemnaker Tetapkan SKKNI Perancang Kota

Tekan Buta Aksara Al-Qur’an, Komisi VIII Dorong Pemerintah Tingkatkan Produksi dan Distribusi

Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG

Netty Dorong Kemenkes Sederhanakan Regulasi Pengelolaan Darah dan Plasma

Maman Minta Pengangkatan PPPK ke PNS Juga Perhatikan Guru Madrasah
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi

Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal

Segera Akselerasi Pengembangan PLTU Mulut Tambang Demi Hentikan Kemacetan Batu Bara

Syarif Fasha: DBH Ditahan, Ekonomi Daerah Bisa Tersendat

Kemarau Ekstrem Mengintai, Legislator Minta BMKG Segera Gerakkan Modifikasi Cuaca
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025

Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Tunggu Kepastian Alokasi Anggaran RAPBN 2027

Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Perhatian untuk APBN 2027
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Maman Minta Pengangkatan PPPK ke PNS Juga Perhatikan Guru Madrasah

Komisi IX Desak Transparansi Pengelolaan Plasma dan Darah Donor

WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda
















