Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko
Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape
Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan
Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko
Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape
Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
Korpri Setjen DPR Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang dan Sumut
Isu LainnyaPenanganan Karhutla Tak Cukup dengan Masker dan Obat-obatan, Harus Perkuat Pencegahan!
Kesejahteraan RakyatKarhutla Semakin Parah dan Ancam Kesehatan Masyarakat
Kesejahteraan RakyatPerundungan Makin Parah, Puan Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak
Kesejahteraan RakyatKarhutla Makan Korban, Daniel Johan: Berapa Banyak Lagi Nyawa Dipertaruhkan?
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang
Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim Diperkuat
Ateng Sutisna Desak Pemerintah Audit Pasokan hingga Kuota Demi Tekan Antrean BBM
Hari Santri Nasional, Maman Imanulhaq Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Ilmu Pengetahuan
Semangat Literasi Santri Harus Jadi Kekuatan Bangsa
Penghapusan Unsur Kerugian Negara Buka Celah Suburnya Praktik Korupsi, Tolak Usulan Luhut!
Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, Pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian kepada para petugas dan relawan tersebut.
Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim Diperkuat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang selama musim kemarau. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan darurat dan pemadaman api, tetapi harus disertai solusi jangka panjang untuk melindungi masyarakat serta memulihkan lingkungan.
Ateng Sutisna Desak Pemerintah Audit Pasokan hingga Kuota Demi Tekan Antrean BBM
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengungkap penyebab antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berulang di berbagai daerah. Ia meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina membuka data pasokan, kuota, serta hasil pengawasan untuk mengidentifikasi hambatan distribusi dan memastikan pihak yang bertanggung jawab.
Hari Santri Nasional, Maman Imanulhaq Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Ilmu Pengetahuan
PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa Hari Santri Nasional harus menjadi momentum bagi santri untuk mengambil peran aktif dalam perubahan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Menurutnya, santri tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi harus mampu berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur pesantren.
Semangat Literasi Santri Harus Jadi Kekuatan Bangsa
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa penguatan tradisi membaca di kalangan santri menjadi salah satu kunci untuk mengatasi persoalan literasi di Indonesia. Menurutnya, budaya membaca yang telah mengakar dalam kehidupan pesantren perlu terus diperkuat agar mampu melahirkan generasi berpengetahuan luas yang berkontribusi bagi kemajuan peradaban bangsa.
Penghapusan Unsur Kerugian Negara Buka Celah Suburnya Praktik Korupsi, Tolak Usulan Luhut!
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar kerugian negara tidak lagi menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi. Usulan itu dinilai tidak relevan dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Redefinisi Tindak Pidana Korupsi Patut Ditolak, Makin Masif Koruptor Bawa Kabur Uang Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menilai usulan redefinisi tindak pidana korupsi yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tidak diperlukan. Menurut dia, penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam undang-undang.
Usulan Luhut Soal Redefinisi Korupsi Lemahkan Astacita Presiden
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai penghapusan unsur kerugian negara dalam definisi korupsi justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu poin utama dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, redefinisi tersebut tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang masih berada dalam status darurat korupsi.
Komisi III: Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo Sudah Berada di Jalur yang Tepat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berada di jalur yang tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah perkembangan di bidang reformasi hukum, perlindungan kebebasan sipil, serta upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
Soal Dugaan Dokter Perkosa Anaknya, Legislator: Kemenkes Harus Tegas, Jangan Hanya Mengecam
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertindak tegas terhadap dokter yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Ia mendorong adanya sanksi etik dan profesional terhadap dokter tersebut jika terbukti bersalah.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Penghapusan Unsur Kerugian Negara Buka Celah Suburnya Praktik Korupsi, Tolak Usulan Luhut!
Redefinisi Tindak Pidana Korupsi Patut Ditolak, Makin Masif Koruptor Bawa Kabur Uang Negara
Usulan Luhut Soal Redefinisi Korupsi Lemahkan Astacita Presiden
Komisi III: Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo Sudah Berada di Jalur yang Tepat
Hadiri Global Parliamentary Forum 2026, BKSAP Soroti Dampak AI terhadap Lapangan Kerja
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang
Hari Santri Nasional, Maman Imanulhaq Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Ilmu Pengetahuan
Semangat Literasi Santri Harus Jadi Kekuatan Bangsa
Soal Dugaan Dokter Perkosa Anaknya, Legislator: Kemenkes Harus Tegas, Jangan Hanya Mengecam
Hari Santri 2026, Puan Dorong Pesantren Terlibat Aktif dalam Pembangunan Nasional
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Ateng Sutisna Desak Pemerintah Audit Pasokan hingga Kuota Demi Tekan Antrean BBM
Ateng Sutisna Desak Pemerintah Evaluasi Total Sistem Pengendalian Karhutla
Soroti Monopoli Sertifikasi Kapal, Syaiful Huda: Keselamatan Pelayaran Harus Dievaluasi
Tekankan Mitigasi Karhutla Sejak Dini, Edi Purwanto: Perkuat Kesiapan Sarana Pemadaman
Karhutla Makan Korban, Daniel Johan: Berapa Banyak Lagi Nyawa Dipertaruhkan?
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal
Wacana MSCI Belum Final, Fathi Minta Investor Tetap Tenang dan OJK Gerak Cepak
MSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!
Sari Yuliati Dorong Penambahan Program Irigasi untuk Perkuat Lumbung Pangan NTB
Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Semangat Literasi Santri Harus Jadi Kekuatan Bangsa
Penghapusan Unsur Kerugian Negara Buka Celah Suburnya Praktik Korupsi, Tolak Usulan Luhut!
Redefinisi Tindak Pidana Korupsi Patut Ditolak, Makin Masif Koruptor Bawa Kabur Uang Negara
Usulan Luhut Soal Redefinisi Korupsi Lemahkan Astacita Presiden
