Ketika Ruang Kelas Kembali Tumbuhkan Harapan
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
Ketika Ruang Kelas Kembali Tumbuhkan Harapan
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
Video Singkat
Terpopuler
RUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan Keamanan13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang
Politik dan KeamananMengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Kesejahteraan RakyatWNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Politik dan KeamananDPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Puan Harap Amanah Dijalankan dengan Penuh Integritas
Isu LainnyaINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis
Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural
Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma
Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap
Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mewanti-wanti agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan tidak menjadi regulasi yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan aturan konservasi lingkungan harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.
Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset daerah dinilai masih menghadapi persoalan pada tahap pemeliharaan dan penatausahaan. Karena itu, Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bersemangat saat melakukan pengadaan, tetapi juga memastikan aset yang telah dimiliki tetap terawat, tercatat, dan memiliki nilai ekonomis.
Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria mengindikasikan adanya amanat pembentukan badan baru berbentuk Badan Reforma Agraria. Meskipun demikian, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai lembaga tersebut tidak perlu menjadi lebih permanen, sehingga sebaiknya cukup bersifat ad hoc dan nonstruktural dengan masa kerja serta target penyelesaian yang jelas.
Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno atas perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Kamis ini (3/9/2026). Dalam sidang tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan sejumlah pandangan dan keterangan resmi DPR RI terkait pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).
Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral. Karena itu, Komisi II menegaskan, seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus memberikan prioritas utama kepada pengusaha daerah dalam proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Sepanjang tidak menyalahi aturan, pengusaha daerah bisa berpartisipasi membangun, daripada harus menjadi penonton di daerahnya sendiri.
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, T.A. Khalid optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan pada tahun ini. Optimisme tersebut menguat setelah Pansus mendengarkan paparan Kementerian Keuangan mengenai skema pendanaan bagi daerah kepulauan.
Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Perhitungan transfer ke daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakter geografis wilayah kepulauan. Formula yang masih bertumpu pada variabel daratan dan jumlah penduduk dianggap kurang proporsional bagi daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau.
Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menilai keberadaan payroll aparatur sipil negara (ASN) di bank daerah memiliki arti penting bagi keberlanjutan bisnis perbankan milik pemerintah daerah sekaligus penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan setelah BAM menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh indonesia terkait rencana pemindahan penggajian (payroll) ASN ke bank Himbara.
Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,768 triliun. Besaran anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk program prioritas.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural
Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma
Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM
Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil
Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Komisi IX Sepakati Usulan Tambahan sebesar Rp 500 Miliar Untuk Alokon
Kasus Keracunan MBG Sidoarjo, Abidin Fikri Desak Evaluasi Menyeluruh
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis
Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap
Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas
Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan
Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran
Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu
Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027
Misbakhun: Pimpinan Baru BI Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja
DPR Setujui Tiga Calon Pimpinan BI Hasil Fit and Proper Test Komisi XI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan
