Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananPPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
Politik dan KeamananPuan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
Politik dan KeamananDPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Politik dan KeamananKomisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak
Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan
Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden
Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan.
Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah.
Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan.
Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong agar revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis kedua provinsi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, terutama dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan pelayanan masyarakat.
Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan ke mana informasi yang diperoleh oleh para tersangka dialirkan.
Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta para akademisi memberikan masukan yang konkret mengenai pengaturan, khususnya masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Menurutnya, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara jelas melalui pengaturan hukum.
Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan kali ini menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan tata kelola data nasional.
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Partai Kerap Kali Berorientasi Elektoral, Sistem Pemilu Harus Evaluasi Menyeluruh
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2029 perlu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi elektoral. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya menyentuh desain teknis pemilu, tetapi juga harus memperhatikan peran partai politik, penyelenggara pemilu, hingga partisipasi masyarakat.
Bahas RUU Hak Cipta, Legislator: Jangan Ada Kekosongan Hukum soal Platform dan AI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan agar RUU Hak Cipta tidak menyisakan kekosongan hukum bagi platform e-commerce dan pengguna akal imitasi (Artificial Intelligence/AI). Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR RI dalam rangka membahas RUU Hak Cipta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak
Revisi UU Provinsi NTT dan NTB Diharapkan Perkuat Pembangunan Berbasis Kepulauan
Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Dukung DPR NOW 2026, Rizki Aulia Dorong Penguatan Dialog Parlemen dan Rakyat
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Khilmi: Pasokan BBM Nasional Aman, Pertamina Perlu Benahi Distribusi
Dukung Pembatalan Impor KRL Bekas, Syafiuddin Minta Kebutuhan Armada Segera Dipenuhi
Krisis BBM Bali Jadi Evaluasi Mitigasi Ketahanan Energi
Nasim Khan: Restrukturisasi BUMN Jangan Korbankan Tenaga Kerja
Bahas Rendahnya Penyerapan KUR, Bambang Haryo Sesalkan Ketidakhadiran Gubernur Sumsel
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
BAKN Dorong Integrasi Program Pemberdayaan UMKM agar Lebih Tepat Sasaran
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM
Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden
Akomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU
Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
