Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah
Miliki Rekam Jejak Diplomat Karier, Menlu Baru Harus Konsisten Soal Perjuangan Palestina
Tinjau Pasar Induk Cipinang, Abdul Kharis Puji Kesiapan Stok Pangan Nasional
Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah
Miliki Rekam Jejak Diplomat Karier, Menlu Baru Harus Konsisten Soal Perjuangan Palestina
Tinjau Pasar Induk Cipinang, Abdul Kharis Puji Kesiapan Stok Pangan Nasional
Video Singkat
Terpopuler
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik dan KeamananDPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik dan KeamananRAPAT PARIPURNA KE-9 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananKomisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Kesejahteraan RakyatPanja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana dalam Kepariwisataan
Setjen DPR Dorong Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Layanan Digital
Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana
Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP
Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan dan menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35. Adapun berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, jamaah haji reguler rata-rata hanya perlu membayar biaya pelunasan sebesar Rp23.248.825 setelah mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah sebesar Rp3 juta.
Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana dalam Kepariwisataan
PARLEMENTARIA, Kebumen — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Siti Mukaromah menyoroti kesiapsiagaan bencana dalam aspek kepariwisataan sangat penting. Menurutnya pihak pengelola hotel atau penginapan harus menyiapkan mitigasi bencana alam dengan sangat matang.
Setjen DPR Dorong Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Layanan Digital
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kembali menggelar Rapat Pleno Progres Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 guna mengevaluasi indikator kinerja serta memacu akselerasi inovasi pelayanan di lingkungan kelembagaan. Rapat ini ditujukan untuk mengukur ketercapaian target, membenahi kesenjangan kinerja, serta mempersiapkan penyesuaian analisis terhadap empat isu tematik yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana
PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan penanganan serta pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal, termasuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk melanjutkan proses pemulihan.
Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai perlindungan hukum bagi profesi kurator perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Menurutnya, kejelasan batas kewenangan kurator penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugas sekaligus mencegah potensi kriminalisasi.
Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
PARLEMENTARIA, Kebumen — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R.Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten Kebumen. Pasalnya, Kabupaten Kebumen memiliki posisi geografis dan karakteristik Risiko bencana, karena Kebumen memiliki potensi 11 hingga 12 jenis bencana alam. Terlebih ada potensi gempa megathrust sehingga menyebabkan tsunami.
Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
PARLEMENTARIA, Jakarta — Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim yang diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan.
Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak krisis iklim. Hal tersebut disampaikannya dalam
Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya, pengaturan tersebut penting seiring berkembangnya perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia.
Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan mencegah kerugian negara. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut BPK semakin adaptif dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Perkuat Dukungan bagi Daerah Terdampak Bencana
Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP
Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
BKSAP: Diplomasi Parlemen Harus Bawa Aspirasi Rakyat ke Forum Global
Baleg Bentuk Panja RUU Hak Cipta dengan Ribuan DIM dari Pemerintah
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana dalam Kepariwisataan
Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah
KOMISI VIII DPR RI - RDP PANJA MENGENAI BPIH TAHUN 1448 H / 2027 M DENGAN PEMERINTAH
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Kholid: Kualitas Tata Kelola Jadi Kunci Belanja APBN 2027
Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Umbu Kabunang Tegaskan Perlindungan Hukum Kurator dan Penguatan BHP
Soroti Potensi Megathrust di Kebumen, Taufiq Abdullah Dorong Penguatan EWS hingga Revisi UU Bencana
Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Komisi XII: UU Perubahan Iklim Jadi Upaya Hadapi Dampak Krisis Iklim
