Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik
Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananDPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Politik dan KeamananPenegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif
Politik dan KeamananPuan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Kesejahteraan RakyatKomisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus
Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik
Puan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Ikuti Mekanisme Konstitusi
Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR
Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan
Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan
Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rofik Hananto mendorong DPR mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pembentukan Pansus diperlukan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta menegaskan bahwa penerapan konsep fast track legislation dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak akan mengurangi kualitas maupun prosedur pembentukan undang-undang. Menurutnya, percepatan hanya dilakukan pada aspek waktu pembahasan tanpa menghilangkan tahapan yang diwajibkan.
Puan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Ikuti Mekanisme Konstitusi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Disampaikan Puan, pimpinan DPR RI telah menerima laporan terkait sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi salah satu agenda prioritas Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Saat ini, pembahasan regulasi tersebut memasuki tahap penghimpunan dan pematangan masukan dari fraksi-fraksi DPR RI untuk menyempurnakan draf yang telah disusun Komisi X.
Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai percepatan pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu penting dilakukan untuk memberikan kepastian status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan guru. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah.
Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 setelah dewan menjalani masa reses. Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya tata kelola industri pertimahan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan sejarah, kehidupan sosial masyarakat, dan keberlanjutan manfaat sumber daya alam bagi generasi mendatang. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku berjudul “Timah, Manusia dan Masa Depan” yang diluncurkannya bersama Sofian Lusa dan M. Adha Al Kodri.
Cegah Benturan Kepentingan, Mercy Barends Usulkan Lembaga Independen Pengelola Aset Rampasan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pembentukan lembaga independen yang secara khusus bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah benturan kepentingan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara yang selama ini terlibat dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Korban Investasi Bodong Sulit Pulihkan Kerugian, Legislator Harap RUU Perampasan Aset Jadi Solusi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjangkau aset pelaku investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu memberi ruang bagi pemulihan hak korban yang selama ini kerap belum terpenuhi meskipun pelaku telah menjalani proses hukum.
Rikwanto Usulkan 60 Hari Limit Waktu Proses Peradilan Perampasan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mematok batasan waktu pemeriksaan pengadilan paling lama 60 hari guna menjamin kepastian hukum dan percepatan restitusi korban.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik
Puan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Ikuti Mekanisme Konstitusi
Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan
Cegah Benturan Kepentingan, Mercy Barends Usulkan Lembaga Independen Pengelola Aset Rampasan
Korban Investasi Bodong Sulit Pulihkan Kerugian, Legislator Harap RUU Perampasan Aset Jadi Solusi
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR
Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan
Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Netty Prasetyani Cermati Modus Narkotika Berkedok Cairan Vape
Ateng Sutisna Apresiasi Layanan Kesehatan RS Sentra Medika Manado
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan
Kecelakaan Helikopter di Barito, Rina Sa'adah Desak Evaluasi Menyeluruh Operasi Karhutla
Minta Indofood Kurangi Impor Gandum, Lamhot Sinaga: Tapioka Lokal Jadi Alternatif
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Hamka Baco Kady: Pengelolaan Pelabuhan di Bali Perlu Libatkan Pemerintah Daerah
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Didik Haryadi Minta OJK Peka terhadap Kredit UMKM Terdampak Bencana
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan
Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan
Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan
Cegah Benturan Kepentingan, Mercy Barends Usulkan Lembaga Independen Pengelola Aset Rampasan
