Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Video Singkat
Terpopuler
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Politik dan KeamananPenataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Kesejahteraan RakyatKomisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Syaiful Nuri: Sertifikasi Halal UMKM Harus Lebih Cepat dan Terjangkau
Netty Prasetiyani Minta BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik Ilegal di Platform Digital
Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM
Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat
MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial
Kawendra Targetkan Koperasi Merah Putih Perkuat Rantai Pasok Nasional
Syaiful Nuri: Sertifikasi Halal UMKM Harus Lebih Cepat dan Terjangkau
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Nuri mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempercepat layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat pengawasan terhadap produk yang mengklaim halal di pasaran maupun platform digital. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional.
Netty Prasetiyani Minta BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik Ilegal di Platform Digital
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong penguatan pengawasan terhadap peredaran kosmetik menyusul temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI atas 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, upaya perlindungan masyarakat harus dilakukan melalui pengawasan yang ketat sekaligus edukasi yang berkelanjutan.
Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menilai optimalisasi regulasi ekspor dan impor pangan serta obat-obatan perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan BPOM. Ia mengatakan, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan hingga ke daerah.
Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat validitas data penerima bantuan sosial (bansos) agar berbagai program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tingginya serapan anggaran belum dapat dijadikan indikator utama keberhasilan apabila manfaat program belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak.
MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa aktivitas Anggota DPR RI di media sosial tidak terlepas dari pengawasan etik. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan anggota dewan di ruang digital tetap harus mencerminkan kehormatan dan martabat lembaga serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kawendra Targetkan Koperasi Merah Putih Perkuat Rantai Pasok Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD KMP) harus dikembangkan tidak hanya sebagai institusi ekonomi di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang mampu menopang ketahanan ekonomi Indonesia.
Lokot Nasution Nilai Keterisolasian Nias Dipicu Minimnya Keberpihakan Infrastruktur
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera membangun dermaga kedua di Pelabuhan Sibolga. Aspirasi tersebut disampaikan Lokot dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Riyono: Harga BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Harus Diiringi Jaminan Stok dan Distribusi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi kebijakan penetapan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan terhadap nelayan yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional melaut.
Anggota DPR Terikat Etik dan Moral, Penggunaan Medsos Harus Dilakukan secara Bijak
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa aktivitas Anggota DPR RI di media sosial tidak terlepas dari pengawasan etik. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan anggota dewan di ruang digital tetap harus mencerminkan kehormatan dan martabat lembaga serta dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarifuddin Sudding menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu difokuskan pada penyusunan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang lebih jelas. Menurutnya, kepastian mengenai proses pengakuan tersebut menjadi fondasi dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat
Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban
Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi
Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital
Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Syaiful Nuri: Sertifikasi Halal UMKM Harus Lebih Cepat dan Terjangkau
Netty Prasetiyani Minta BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik Ilegal di Platform Digital
Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM
Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat
MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Kawendra Targetkan Koperasi Merah Putih Perkuat Rantai Pasok Nasional
Lokot Nasution Nilai Keterisolasian Nias Dipicu Minimnya Keberpihakan Infrastruktur
Riyono: Harga BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Harus Diiringi Jaminan Stok dan Distribusi
Temuan Tiga Anjing Positif Rabies, Dwita Ria Minta Pengawasan Perdagangan Diperketat
Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial
Kawendra Targetkan Koperasi Merah Putih Perkuat Rantai Pasok Nasional
Lokot Nasution Nilai Keterisolasian Nias Dipicu Minimnya Keberpihakan Infrastruktur
Riyono: Harga BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Harus Diiringi Jaminan Stok dan Distribusi
