Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Fikri Dorong Penguatan PKBM sebagai Pilar Peningkatan SDM Kabupaten Tegal
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Fikri Dorong Penguatan PKBM sebagai Pilar Peningkatan SDM Kabupaten Tegal
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Video Singkat
Terpopuler
Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan
Kesejahteraan RakyatPenegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital
Politik dan KeamananKomisi III: Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Publik Jangan Terpengaruh Isu Menyesatkan
Politik dan KeamananTerus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananQRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html
🚀 Halo Sobat Parlemen, Kelas Parlemen resmi dimulai! Kelas Parlemen mengajak kamu memahami bagaimana parlemen berperan dalam menjaga ruang digital di tengah perkembangan teknologi dan algoritma. 🎙️ Beyond the FYP: Peran Parlemen Menjaga Ruang Digital di Tengah Bias dan Jebakan Algoritma 📅 Jumat, 7 Agustus 2026 🕙 10.00 WIB – selesai 💻 Zoom Meeting 🎤 Narasumber: * Amelia Anggraini, S.I.Kom – Anggota Komisi I DPR RI * Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. – Dosen FISIP Universitas Airlangga ✨ Fasilitas peserta: ✔️ e-Sertifikat ✔️ Berbagai hadiah menarik 📌 Daftar sekarang melalui tautan berikut: https://s.dpr.go.id/KELASPARLEMEN Jadilah bagian dari Kelas Parlemen dan ikut berdiskusi mengenai isu digita
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien
Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
PARLEMENTARIA, Jayapura - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap perlindungan hak masyarakat adat, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria dan pengakuan wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan kerja Baleg di Jayapura, Papua, Jumat (7/8/2026).
Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai hasil Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesian Parliamentary Center (IPC) harus menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi. Menurutnya, selain menjaga kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang, DPR juga perlu memperkuat mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam proses pembahasan.
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
PARLEMENTARIA, Garut - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya multi-track diplomacy agar kerja sama internasional tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah. Irine menilai potensi khas Kabupaten Garut merupakan senjata paling ampuh dalam diplomasi luar negeri.
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat itu dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.
Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Abdullah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan kasus Yurizal Tri Chaerawan sebagai momentum memperkuat sistem komunikasi pelayanan pasien. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi kepada oknum tenaga kesehatan, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh.
Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh, profesional, dan transparan terkait temuan ratusan senjata di lingkungan salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan. Menurutnya, seluruh fakta harus diungkap agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat
PARLEMENTARIA, Jayapura - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mengedepankan prinsip partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Melalui kunjungan kerja ke Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (7/8/2026), Baleg menyerap aspirasi dari masyarakat adat, akademisi, pemerintah daerah, hingga tokoh adat sebagai bagian dari penyempurnaan substansi RUU tersebut.
Mulai dari Tukang Cukur hingga Konektivitas, Garut Miliki Segudang Potensi Mancanegara
PARLEMENTARIA, Garut - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI siap memperluas pintu ekspor dan akses kerja sama internasional bagi Kabupaten Garut. Salah satu kerja sama yang bisa dioptimalkan Kabupaten Garut dengan dunia internasional adalah sektor tenaga kerja terampil, khususnya tukang cukur dengan reputasi julukan “Asgar” alias Asli Garut.
Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Layanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan (nakes) kepada pasien BPJS Kesehatan yang belakangan tengah menjadi perhatian publik. Selain soal empati kepada pasien, Puan pun menyoroti soal sistem pelayanan kesehatan yang dikeluhkan oleh pasien tersebut.
Kematian Pelajar Pemalang, Lalu Hadrian Tuntut Sistem Respons Nasional Kekerasan Anak
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya pembenahan sistem yang konkret atas isu kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia menyoroti salah satu insiden tewasnya seorang pelajar SMPN 4 Randudongkal, Pemalang, berinisial AAF yang diduga meninggal akibat perundungan sekolah di RS Mardhatillah pada Minggu (2/8/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!
Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat
Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien
Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Layanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati
Kematian Pelajar Pemalang, Lalu Hadrian Tuntut Sistem Respons Nasional Kekerasan Anak
Vita Ervina Usulkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal Ditanggung Negara
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Fauzan Tinjau BSPS Saat Reses, Dorong Program Terus Berlanjut
Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah
Marak Kecelakaan Kapal, Puan Soroti Minimnya Faktor Keamanan Transportasi Laut
Endang Thohari Dukung Penuh Kementan Berantas Praktik Mafia Beras hingga ke Petani
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Industri Pengolahan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara
Sari Yuliati: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Berhak Raih Masa Depan yang Lebih Baik
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien
Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!
Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat
Mulai dari Tukang Cukur hingga Konektivitas, Garut Miliki Segudang Potensi Mancanegara
