Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian
Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis
Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian
Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis
Video Singkat
Terpopuler
Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal
Kesejahteraan RakyatKasus Gagal Berangkat Umrah Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Jemaah oleh Kemenhaj
Kesejahteraan RakyatRevisi UU HAM Fokus Perkuat Perlindungan Warga Negara, Bukan Perebutan Kewenangan Lembaga
Politik dan KeamananRAPAT PARIPURNA DPR RI KE-20 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026
NewsRevisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Ateng Sutisna Soroti Risiko Inefisiensi Holding Kawasan Industri bagi Hilirisasi
M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN
Perlu Hapus Dikotomi PTN dan PTS dalam Sistem Pendidikan Tinggi
Ateng: Pemulihan Bendung Cariang Diharapkan Kembalikan Pasokan Air Ribuan Sawah
Sudjatmiko: Dana Rp4 Triliun Perlintasan Sebidang Dinilai Perlu Kepastian Anggaran
Komisi V: Integrasi Persinyalan Jadi Sorotan Pascakecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Ateng Sutisna Soroti Risiko Inefisiensi Holding Kawasan Industri bagi Hilirisasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Konsolidasi kawasan industri BUMN ke dalam Holding Kawasan Industri Indonesia dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat agenda hilirisasi mineral, pengembangan industri berbasis energi, dan peningkatan investasi manufaktur bernilai tambah. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan agar pembentukan holding di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak justru memunculkan inefisiensi baru yang membebani negara.
M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah bersama PT Taspen (Persero) untuk mempermudah proses pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN, khususnya bagi mereka yang menghadapi kendala administratif. “Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN menjadi upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi kualitas pelayanan publik,” ujar Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026)
Perlu Hapus Dikotomi PTN dan PTS dalam Sistem Pendidikan Tinggi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR mendorong pemerintah menghapus dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menilai keberadaan PTS sangat strategis karena menampung lebih dari separuh mahasiswa Indonesia, sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutannya.
Ateng: Pemulihan Bendung Cariang Diharapkan Kembalikan Pasokan Air Ribuan Sawah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemulihan Bendung Cariang di Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat, diharapkan dapat mengembalikan pasokan air bagi sekitar 2.000 hingga 3.000 hektare lahan pertanian yang terdampak sejak bendungan mengalami kerusakan pada 2021. Selama beberapa tahun terakhir, terganggunya jaringan irigasi disebut memengaruhi produktivitas pertanian dan menambah beban biaya petani di sejumlah wilayah.
Sudjatmiko: Dana Rp4 Triliun Perlintasan Sebidang Dinilai Perlu Kepastian Anggaran
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepastian realisasi dana Rp4 triliun untuk peningkatan keselamatan perlintasan sebidang kereta api dinilai penting agar upaya pengurangan risiko kecelakaan dapat berjalan optimal. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi kereta, penguatan aspek keselamatan disebut perlu menjadi prioritas, termasuk melalui optimalisasi penutupan perlintasan, pemasangan palang pintu, maupun pembangunan flyover dan underpass.
Komisi V: Integrasi Persinyalan Jadi Sorotan Pascakecelakaan Kereta di Bekasi Timur
PARLEMENTARIA, Jakarta - Sistem persinyalan kereta api yang belum terintegrasi dinilai menjadi salah satu persoalan krusial dalam aspek keselamatan perkeretaapian nasional. Temuan awal pascakecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan sistem persinyalan yang berpotensi memengaruhi keamanan operasional perjalanan kereta.
Sudjatmiko: Pengembangan Transportasi Nasional Tidak Bisa Hanya Bertumpu APBN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keterbatasan anggaran pemerintah pada 2026 dinilai perlu direspons dengan penguatan kolaborasi bersama sektor swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi nasional. Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.
Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan reformasi sistem pemasyarakatan melalui Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diambil setelah Komisi XIII menerima sejumlah masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah ketentuan pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat menjalankan tugas selama 12 bulan, khususnya bagi personel yang mengalami sakit atau kecelakaan saat menjalankan tugas negara.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN
Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri
Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem
Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas
Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Perlu Hapus Dikotomi PTN dan PTS dalam Sistem Pendidikan Tinggi
Furtasan Soroti Tingginya Angka Peserta SNPMB 2026 yang Tidak Daftar Ulang
Furtasan Ali Yusuf Dorong Integrasi PTN–PTS dan Keterbukaan Data Daya Tampung SNPMB
Haji 2026 Semakin Baik, Timwas DPR Ingatkan Evaluasi Layanan Haji Tak Boleh Abai
Cucun Apresiasi Transformasi Penyelenggaraan Haji: Persoalan di Mina Jadi Catatan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Ateng Sutisna Soroti Risiko Inefisiensi Holding Kawasan Industri bagi Hilirisasi
Ateng: Pemulihan Bendung Cariang Diharapkan Kembalikan Pasokan Air Ribuan Sawah
Sudjatmiko: Dana Rp4 Triliun Perlintasan Sebidang Dinilai Perlu Kepastian Anggaran
Komisi V: Integrasi Persinyalan Jadi Sorotan Pascakecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Sudjatmiko: Pengembangan Transportasi Nasional Tidak Bisa Hanya Bertumpu APBN
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
LPJ Diterima, Plt Sekjen DPR RI Apresiasi Kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Periode 2022-2026
Semangat Berbagi dari Kompleks Parlemen, Iduladha Jadi Ruang Merajut Kebersamaan
Semangat Berbagi Iduladha DPR RI, Rahmad Budiaji: Kurban Jadi Refleksi Kepedulian Sosial
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Sudjatmiko: Dana Rp4 Triliun Perlintasan Sebidang Dinilai Perlu Kepastian Anggaran
Komisi V: Integrasi Persinyalan Jadi Sorotan Pascakecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Sudjatmiko: Pengembangan Transportasi Nasional Tidak Bisa Hanya Bertumpu APBN
Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri
