T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Video Singkat
Terpopuler
Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Kesejahteraan RakyatKasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG
Kesejahteraan RakyatMengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Kesejahteraan RakyatWNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Penanganan Karhutla Harus Satu Kendali Demi Lindungi Masyarakat
DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan
Soroti Anggaran Kemenhub, Komisi V Tekankan Tepat Guna dan Sesuai Kebutuhan
MKD Tegaskan Penggunaan TNKB Khusus Harus secara Bijaksana dan Hati-Hati
Novita Hardini Dorong Komoditas Lokal Bernilai Tambah, Demi Tingkatkan Investasi Tapanuli Utara
Perluas Sosialisasi ke Polres-Polda, MKD Terima 79 Aduan Masyarakat Soal Etik Dewan Sejak 2024
Penanganan Karhutla Harus Satu Kendali Demi Lindungi Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran dan hutan (Karhutla) di sejumlah wilayah yang semakin kritis karena sebarannya yang meluas. Ia pun mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan Karhutla karena kabut asap yang muncul mengancam keselamatan masyarakat.
DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Satu per satu kasus hukum datang mengetuk pintu Komisi III DPR RI. Ada warga yang tiba-tiba menjadi tersangka, ada mereka yang harus mendekam di tahanan sebelum akhirnya memperoleh vonis bebas, dan ada pula perkara yang penyelesaiannya didorong melalui keadilan restoratif. Dari ruang RDPU, Komisi III berusaha memastikan suara mereka tidak berhenti sebagai keluhan di media sosial.
Soroti Anggaran Kemenhub, Komisi V Tekankan Tepat Guna dan Sesuai Kebutuhan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
MKD Tegaskan Penggunaan TNKB Khusus Harus secara Bijaksana dan Hati-Hati
PARLEMENTARIA, Mojokerto - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin berpendapat terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi Anggota DPR RI yang menjadi isu utama dalam pembahasan kunjungan kerja ke Polres Mojokerto Kota, Kamis (3/9/2026). Dalam kesempatan itu, Imron menjelaskan, TNKB Khusus, sejatinya digunakan secara hati-hati dan bijaksana oleh para anggota, khususnya yang sedang berada di daerah pemilihan masing-masing.
Novita Hardini Dorong Komoditas Lokal Bernilai Tambah, Demi Tingkatkan Investasi Tapanuli Utara
PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, UMKM, dan industri berbasis komoditas lokal. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan masuknya investasi yang mampu memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
Perluas Sosialisasi ke Polres-Polda, MKD Terima 79 Aduan Masyarakat Soal Etik Dewan Sejak 2024
PARLEMENTARIA, Mojokerto – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026) dalam rangka memperkuat sinergi dengan lembaga kepolisian, khususnya dalam hal pencegahan dan pengawasan untuk menjaga kehormatan DPR RI sesuai dengan kode etik yang berlaku.
Lepas 12 Pegawai Masuki Masa Purnabakti, Suprihartini Apresiasi Pengabdian Dukung Tugas Kedewanan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi kepada pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, para pegawai tersebut telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, terutama mereka yang bertugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan.
Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur
PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti indikasi praktik pinjam nama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BAKN menegaskan penanganan persoalan tersebut harus mengedepankan perlindungan terhadap debitur dan konsumen, sekaligus memastikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) tidak mengalami kerugian dan pengembang menjalankan tanggung jawabnya.
Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen
PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi.
Dorong Penguatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan, dari Sarpras hingga Publikasi Ilmiah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang, Jawa Timur pada Kamis (3/9/2026). Kunjungan ini untuk melihat langsung penyelenggaraan pendidikan dan menggali kebutuhan penguatan mutu perguruan tinggi keagamaan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan
RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan
Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria
Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan
Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Soroti Anggaran Kemenhub, Komisi V Tekankan Tepat Guna dan Sesuai Kebutuhan
Novita Hardini Dorong Komoditas Lokal Bernilai Tambah, Demi Tingkatkan Investasi Tapanuli Utara
Dorong Penguatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan, dari Sarpras hingga Publikasi Ilmiah
Infrastruktur dan Hak Pensiun Jadi Hal Penting yang Harus Diselesaikan Angkasa Pura
Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Penanganan Karhutla Harus Satu Kendali Demi Lindungi Masyarakat
MKD Tegaskan Penggunaan TNKB Khusus Harus secara Bijaksana dan Hati-Hati
Perluas Sosialisasi ke Polres-Polda, MKD Terima 79 Aduan Masyarakat Soal Etik Dewan Sejak 2024
PLTS Dinilai Solusi Penerangan Pura Luhur Poten tanpa Ganggu Keasrian Kawasan
Pura Luhur Poten Masih Berstatus Pinjam Pakai, Komisi VIII Perjuangkan Legalitasnya
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur
Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen
Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil
Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi
BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Novita Hardini Dorong Komoditas Lokal Bernilai Tambah, Demi Tingkatkan Investasi Tapanuli Utara
Perluas Sosialisasi ke Polres-Polda, MKD Terima 79 Aduan Masyarakat Soal Etik Dewan Sejak 2024
Lepas 12 Pegawai Masuki Masa Purnabakti, Suprihartini Apresiasi Pengabdian Dukung Tugas Kedewanan
Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur
