Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Video Singkat
Terpopuler
Komisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatKomisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital
Politik dan KeamananMPLS Harus Jadi Fondasi Sekolah Aman dan Bebas Bullying
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal
Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah
Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi
RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Taufan Pawe menilai pembentukan RUU tersebut harus menjadi momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup menyederhanakan proses perizinan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Pasalnya, penyederhanaan tersebut diperlukan untuk mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.
Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat konsolidasi belanja pengadaan pemerintah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengusulkan penerapan skema reward dan punishment bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi insentif untuk meningkatkan kualitas tata kelola sampah sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.
Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, berbagai modus penyalahgunaan subsidi energi terus berkembang sehingga memerlukan langkah mitigasi yang lebih efektif.
Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempercepat pengembangan sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah.
Komisi XII Evaluasi Sistem Subsidi Tepat Usai Temuan Modus
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul temuan dugaan penyalahgunaan melalui modus "ambil jatah". Pihaknya menilai sistem digital perlu mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih cepat agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.
Bambang Patijaya Soroti Selisih Harga BBM yang Picu Penyalahgunaan Subsidi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang dinilai terlalu lebar dikhawatirkan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal
RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Habib Aboe Dorong Belimbing Depok Jadi Ikon Diplomasi Daerah ke Internasional
Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
BRIN Perlu Optimalkan Hibah Luar Negeri untuk Dukung Riset Prioritas Nasional
Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa
Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal
Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif
Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah
Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah
Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi
Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia
