Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat
Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang
Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat
Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang
Video Singkat
Terpopuler
DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan
Politik dan KeamananDPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK
Ekonomi dan KeuanganHanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal
Kesejahteraan RakyatRevisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif
Ekonomi dan KeuanganHarga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual
PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah
Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan
Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah
Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri
Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mengingatkan pemerintah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Bukan sekadar pendekatan administratif atau pemetaan yang berpotensi mengabaikan perkembangan pemanfaatan ruang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak dapat diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Begitu juga dengan penerapan ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tak dapat jadi alasan.
Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan dimulai sejak usia dini melalui penanaman nilai integritas. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang menjunjung tinggi kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan.
Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah
PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu memberi manfaat nyata bagi daerah, termasuk dalam membantu Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan strategis yang memiliki dimensi internasional. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).
Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang.
Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai pembahasan batas usia pensiun anggota Polri perlu mempertimbangkan investasi besar yang telah dikeluarkan negara untuk membentuk sumber daya manusia kepolisian. Hal ini menjadi sorotannya lantaran proses pendidikan dan pelatihan yang panjang menjadikan setiap anggota Polri adalah aset yang memiliki nilai strategis bagi institusi.
Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian. Sembilan daerah tersebut meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Moratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Pun, dirinya sepakat agar pelaksanaan MBG disalurkan berbasis dapur di sekolah.
BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-21 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026
BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-21 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026
Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyerukan Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kepada PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara rinci status dan hak-hak PPPK Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual
PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah
Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah
Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri
Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan
Moratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah
Irma Suryani Soroti Tata Kelola Ujikom Dokter, Desak Evaluasi FK Berkualitas Rendah
Kawal UU Pesantren, Cucun Dorong Lompatan Besar Pendidikan Santri di Tingkat Global
Pelayanan Kesehatan Harus Adaptif, BURT Dorong Penjaminan Teknologi Bedah Robotik
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi VI Konsisten Kawal Terus Moratorium Pembangunan Pabrik Semen di Sulsel
Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia
I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai
Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang
Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
LPJ Diterima, Plt Sekjen DPR RI Apresiasi Kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Periode 2022-2026
Semangat Berbagi dari Kompleks Parlemen, Iduladha Jadi Ruang Merajut Kebersamaan
Semangat Berbagi Iduladha DPR RI, Rahmad Budiaji: Kurban Jadi Refleksi Kepedulian Sosial
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri
Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan
Moratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah
