Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik

Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan

Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik

Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan

Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Video Singkat
Terpopuler
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Politik dan KeamananPenataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Kesejahteraan RakyatKomisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS



Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas

Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi
Komisi X Dorong Kepastian Status Peserta Uji Kompetensi Dokter
Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa

Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan
Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh rencana pengeboran baru Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan tersebut disampaikan melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai Komisi XII DPR menerima audiensi dari Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP Flores.

Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kembali difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi. Menurutnya, program tersebut harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan agar benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Komisi X Dorong Kepastian Status Peserta Uji Kompetensi Dokter
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) segera menyelesaikan persoalan peserta uji kompetensi dokter yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kelulusan. Kepastian tersebut dinilai penting agar para calon dokter tidak terus berada dalam ketidakpastian akibat persoalan administrasi.
Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa
PARLEMENTARIA, Jakarta – Akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dinilai masih menghadapi tantangan besar. Kuota penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya jumlah calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi capaian penyerapan anggaran mitra kerja pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, realisasi anggaran yang cukup tinggi, termasuk di Kementerian Dalam Negeri yang mencapai sekitar 90,48 persen, harus diikuti dengan pelaksanaan program kerja yang semakin baik pada tahun 2026.

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
Lucy Kurniasari Dorong Pembentukan Panja Tata Kelola Program MBG
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan terbebas dari berbagai persoalan tata kelola. Menurutnya, Panja diperlukan untuk memperoleh fakta yang objektif sekaligus menjadi dasar perbaikan program ke depan.
Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan ekosistem riset dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Komisi X DPR RI menilai capaian administrasi keuangan yang baik perlu diikuti dengan keberanian memperbesar investasi pada riset dan inovasi.

Soroti Besarnya SILPA Ditjen Hubud, Haryanto Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti ketidaksesuaian antara besarnya usulan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan dengan realisasi penyerapannya. Menurutnya, perencanaan anggaran perlu dievaluasi agar tidak terus menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menegaskan bahwa kebijakan transfer ke daerah harus menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah. Penegasan ini disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai menggelar Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat guna menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan
Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

Maruli Minta Kementerian Hukum Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi
Komisi X Dorong Kepastian Status Peserta Uji Kompetensi Dokter
Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa
Lucy Kurniasari Dorong Pembentukan Panja Tata Kelola Program MBG
Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas

Soroti Besarnya SILPA Ditjen Hubud, Haryanto Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi
Anak Gunung Krakatau Aktif, Komisi V Ingatkan Pentingnya Keamanan Masyarakat dan Jalur Pelayaran

Soroti Hambatan Pembiayaan Pelaku Ekraf, Evita Nursanty Minta IP Diakui sebagai Agunan

Kawendra Targetkan Koperasi Merah Putih Perkuat Rantai Pasok Nasional
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan

Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi

Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi

Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan
Lucy Kurniasari Dorong Pembentukan Panja Tata Kelola Program MBG
Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia
















