Tolak Skema Denda ODOL, Edi Purwanto Nilai Rawan Pungli dan Gagal Capai Zero ODOL
Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
Komisi III Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Partisipasi Publik Diperluas
Tolak Skema Denda ODOL, Edi Purwanto Nilai Rawan Pungli dan Gagal Capai Zero ODOL
Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
Komisi III Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Partisipasi Publik Diperluas
Video Singkat
Terpopuler
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Politik dan KeamananKomisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananPenataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Kesejahteraan RakyatKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional
Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027
Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan
Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma
Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi
Abdul Wachid: Transfer Dana Haji Rp4 Triliun Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas
RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai tidak hanya harus mampu menjawab perkembangan teknologi digital, tetapi juga perlu dibangun secara harmonis dengan berbagai regulasi yang telah lebih dahulu mengatur ruang digital, pers, hingga perlindungan data pribadi.
Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah RI melampirkan surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi sebagai dasar pengajuan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi landasan penting bagi DPR RI dalam memberikan persetujuan penggunaan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pelaksanaan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, serta solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, upaya pembenahan tata kelola program tidak boleh mengorbankan masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung salah satu program prioritas pemerintah tersebut.
Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemanfaatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi solusi yang didorong Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf untuk mempercepat penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi warga Bumi Tridharma I-II, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan alokasi anggaran pembinaan olahraga nasional perlu disusun berdasarkan capaian prestasi masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, selain mendukung target Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang proporsional kepada cabang olahraga yang selama ini konsisten mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.
Abdul Wachid: Transfer Dana Haji Rp4 Triliun Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengingatkan pemerintah agar tidak mencairkan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M tanpa dasar administrasi yang jelas. Menurutnya, transfer dana sekitar Rp4 triliun yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus didukung dokumen resmi agar memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dari media penyiaran konvensional menuju platform digital menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di tengah pesatnya perkembangan media berbasis internet, DPR RI memandang regulasi penyiaran perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga kepentingan nasional.
Evaluasi Tata Kelola MBG Harus Perhatikan Wilayah 3T
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan pemerintah harus segera memberikan kepastian kebijakan bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, para mitra telah berinvestasi dan menjalankan arahan pemerintah sehingga tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan.
Dini Rahmania Minta Kemenhaj Perkuat Perlindungan Jemaah Usai Kasus Penipuan Haji Ilegal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengawal pemulihan hak 3.550 korban penipuan haji ilegal yang mengalami kerugian hingga Rp116,7 miliar. Menurutnya, negara harus hadir memastikan proses pengembalian kerugian berjalan optimal sekaligus memperkuat sistem perlindungan jemaah agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar konsep Satu Data Indonesia dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari dualisme pengaturan sekaligus memastikan tata kelola data nasional berjalan lebih efektif, selaras, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional
Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma
RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia
Dave Laksono: RUU Penyiaran Jadi Jawaban atas Transformasi Media di Era Digital
DPR Tegaskan UU HKPD Konstitusional di Sidang Uji Materiil MK
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027
Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan
Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi
Abdul Wachid: Transfer Dana Haji Rp4 Triliun Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas
Evaluasi Tata Kelola MBG Harus Perhatikan Wilayah 3T
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Soroti Rendahnya Utilisasi Industri, Yoyok Riyo Minta Kemenperin Bertindak Cepat
Masalah Konflik Kawasan Hutan Tidak Selesai, Ahmad Yohan Minta Kemenhut Percepat Penyelesaian
Ratna Juwita Pertanyakan Efektivitas Program Sosial Freeport bagi Kesejahteraan Kolektif Papua
Bambang Patijaya: Kecelakaan Tambang Freeport Pengaruhi Proyeksi PNBP 2026
Danang Wicaksana Kawal Kebijakan Harga BBM Khusus Nelayan 30-120 GT Rp15.000 per Liter
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi
Abdul Wachid: Transfer Dana Haji Rp4 Triliun Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas
RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia
Evaluasi Tata Kelola MBG Harus Perhatikan Wilayah 3T
