
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Video Singkat
Terpopuler
Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset
Politik dan KeamananPenggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Kesejahteraan RakyatKasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG
Kesejahteraan RakyatMengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Kesejahteraan RakyatKamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS





Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Legislator Imbau Masyarakat Aktif Cek dan Reaktivasi Kepesertaan JKN

Sofyan Tan: Lima SD Terdampak Bencana Diprioritaskan Terima Bantuan Revitalisasi

Rampingkan 300 Anak Usaha BUMN, Komisi VI Minta BPI Danantara Lindungi Hak Pekerja

Peningkatan TKDN BYD Harus Diikuti Transfer Teknologi kepada Pekerja Lokal

Dorong Perbaikan Skema Desil agar Akses KIP Kuliah Lebih Berkeadilan

MKD Siapkan Hotline Pengaduan Pelanggaran Etik Dewan, Jangan Segan Melapor!

Legislator Imbau Masyarakat Aktif Cek dan Reaktivasi Kepesertaan JKN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengimbau masyarakat untuk aktif memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya setelah adanya pemutakhiran dan cleansing data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya menunggu pemerintah melakukan pendataan ulang atau baru mengurus kepesertaan ketika sudah membutuhkan pelayanan kesehatan.

Sofyan Tan: Lima SD Terdampak Bencana Diprioritaskan Terima Bantuan Revitalisasi
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan memastikan lima sekolah dasar (SD) di Sumatera Utara yang terdampak bencana akan diprioritaskan untuk menerima bantuan revitalisasi. Hal tersebut menjadi salah satu tindak lanjut hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di SD Negeri 060950 Medan, yang meninjau pelaksanaan program revitalisasi sekolah pascabencana.

Rampingkan 300 Anak Usaha BUMN, Komisi VI Minta BPI Danantara Lindungi Hak Pekerja
PARLEMENTARIA, Batam— Komisi VI DPR RI mendorong percepatan program restrukturisasi dan perampingan (streamlining) terhadap sekitar 300 entitas anak serta cucu perusahaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat (kanibalisme) antar-BUMN sekaligus meningkatkan kontribusi laba dan dividen terhadap APBN.

Peningkatan TKDN BYD Harus Diikuti Transfer Teknologi kepada Pekerja Lokal
PARLEMENTARIA, Subang — Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan Gading menekankan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri kendaraan listrik harus dibarengi dengan transfer teknologi kepada pekerja lokal. Menurutnya, keberadaan industri kendaraan listrik di Indonesia tidak cukup hanya memberikan manfaat investasi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.

Dorong Perbaikan Skema Desil agar Akses KIP Kuliah Lebih Berkeadilan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu disempurnakan agar tidak menjadi satu-satunya acuan dalam penyaluran bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, masih banyak mahasiswa dari keluarga yang layak menerima bantuan justru terhambat karena perubahan status desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil.

MKD Siapkan Hotline Pengaduan Pelanggaran Etik Dewan, Jangan Segan Melapor!
PARLEMENTARIA, Mojokerto – Pesoalan terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI menjadi salah satu yang disorot dalam kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026).

Andi Muzakkir Evaluasi Pemegang IUP yang Belum Berproduksi, Soroti Potensi Hilangnya Royalti Negara
PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi XII DPR RI menyoroti sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Selatan yang belum berproduksi. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara.

Legislator Ungkap Skema Penguatan Status PPPK Mulai 2027
PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mengungkap perkembangan kebijakan terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PPPK penuh waktu didorong menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi.

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengusulkan agar pengalihan hak atas tanah dalam pelaksanaan reforma agraria tidak dilakukan secara otomatis, ketika tanah tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, subjek reforma agraria perlu terlebih dahulu mendapatkan peringatan, pendampingan, serta kesempatan untuk memulihkan pemanfaatan tanah.

Investasi Pusat Data Nasional di Batam Butuh Kepastian Hukum dan Sinergi BUMN-Danantara
PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong percepatan penguatan infrastruktur pusat data di Batam, Kepulauan Riau, sebagai strategi krusial dalam menjaga kedaulatan data dan kedaulatan digital negara. Langkah ini membutuhkan jaminan kepastian pasokan daya, proteksi kerahasiaan data nasional, serta kejelasan sinergi antara BUMN dan BPI Danantara agar investasi berteknologi tinggi ini memiliki daya saing tinggi.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

Komisi I Soroti Dukungan Logistik Kodaeral I Belawan, Keterbatasan BMP Jadi Perhatian

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Penyelesaian Konflik Struktural

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Rampingkan 300 Anak Usaha BUMN, Komisi VI Minta BPI Danantara Lindungi Hak Pekerja

Syarif Pasha Dorong Optimalisasi RU III Plaju untuk Pengembangan B50-E20

Peningkatan TKDN BYD Harus Diikuti Transfer Teknologi kepada Pekerja Lokal

Andi Muzakkir Evaluasi Pemegang IUP yang Belum Berproduksi, Soroti Potensi Hilangnya Royalti Negara

Investasi Pusat Data Nasional di Batam Butuh Kepastian Hukum dan Sinergi BUMN-Danantara
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Legislator Imbau Masyarakat Aktif Cek dan Reaktivasi Kepesertaan JKN

Sofyan Tan: Lima SD Terdampak Bencana Diprioritaskan Terima Bantuan Revitalisasi

Dorong Perbaikan Skema Desil agar Akses KIP Kuliah Lebih Berkeadilan

MKD Siapkan Hotline Pengaduan Pelanggaran Etik Dewan, Jangan Segan Melapor!

Legislator Ungkap Skema Penguatan Status PPPK Mulai 2027
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Ada Indikasi Pinjam Nama KPR, Shohibul Imam Desak Perlindungan Debitur

Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen

Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Dorong Perbaikan Skema Desil agar Akses KIP Kuliah Lebih Berkeadilan

MKD Siapkan Hotline Pengaduan Pelanggaran Etik Dewan, Jangan Segan Melapor!

Andi Muzakkir Evaluasi Pemegang IUP yang Belum Berproduksi, Soroti Potensi Hilangnya Royalti Negara

Legislator Ungkap Skema Penguatan Status PPPK Mulai 2027
















