Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Video Singkat
Terpopuler
RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Politik dan KeamananRUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Politik dan KeamananKomisi XII Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT
Industri dan PembangunanRUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan
Politik dan KeamananPuan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS



Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Netty Minta Kemenkes Perhatikan Kesejahteraan dan Peran Strategis Kader Posyandu

Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer

Komisi I Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Tekankan Transfer Teknologi

Agenda AIPA Caucus 2026 Perkuat Sentralitas ASEAN dan Kepentingan Indonesia

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum

Netty Minta Kemenkes Perhatikan Kesejahteraan dan Peran Strategis Kader Posyandu
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat peran kader Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer. Keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional tidak dapat hanya mengandalkan puskesmas, tetapi juga membutuhkan dukungan yang memadai bagi kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.

Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyoroti rendahnya realisasi anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan yang dinilai dapat menghambat transformasi layanan kesehatan nasional. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh agar penguatan layanan promotif dan preventif sebagai pilar utama transformasi kesehatan dapat berjalan optimal.

Komisi I Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Tekankan Transfer Teknologi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Agenda AIPA Caucus 2026 Perkuat Sentralitas ASEAN dan Kepentingan Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan dua agenda utama yang akan dibahas dalam "The 17th AIPA Caucus 2026" selaras dengan kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya menjaga kualitas substansi sekaligus mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi hukum di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Senin (20/7/2026).

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka merespons sengketa lahan yang melibatkan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ganda Saguling, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan kepastian hukum.
Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa pengembangan perdagangan karbon (carbon trading) di Indonesia harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing ekonomi nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

RUU PFII Harus Jaga Kedaulatan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Wakil Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai Usul Inisiatif DPR RI.

Komisi XI Sepakati RUU PFII Dibawa ke Pembicaraan Tingkat II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Komisi I Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Tekankan Transfer Teknologi

Agenda AIPA Caucus 2026 Perkuat Sentralitas ASEAN dan Kepentingan Indonesia

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Penumpang KM Nurul Salsa Hilang, Ruslan Daud Minta Maksimalkan Operasi SAR

Cek Endra Peringatkan Lambatnya Penanganan Aduan Warga Terdampak PT SMM

Komisi IV DPR Bidik Hilirisasi Garam Bali Lewat Produk Spa dan Kosmetik

Yogyakarta Ramai Wisatawan, Erna Minta Kapasitas Basarnas Naik Kelas

Desak Evaluasi Organisasi Basarnas, Legislator Nilai Beban Kerja Tak Seimbang dengan Struktur
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Netty Minta Kemenkes Perhatikan Kesejahteraan dan Peran Strategis Kader Posyandu

Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer

Komisi IX Dorong Lulusan Magang Kemnaker Otomatis Kantongi Sertifikat Kompetensi

Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif

Perkuat Koordinasi, DPR Tegaskan Sinergi dengan Polri Hormati Kewenangan APH
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan

Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi

Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi

Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum
Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau

RUU PFII Harus Jaga Kedaulatan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
















