//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.|Foto: Mentari/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memastikan proses belajar mengajar bagi siswa di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan. Sekolah darurat dinilai dapat menjadi solusi sementara sembari pemerintah melakukan pendataan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, bencana tidak boleh membuat kegiatan pendidikan terhenti dalam waktu lama. Terlebih, gempa susulan masih terjadi sehingga pemerintah perlu menyiapkan skema pembelajaran yang aman bagi siswa dan tenaga pendidik.
"Kami tidak menginginkan adanya bencana ini kemudian pendidikan kita akan terhenti lama. Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan," ujar Hadrian saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Legislator Fraksi PKB itu, kebutuhan sekolah darurat perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah terdampak. Sekolah yang masih aman digunakan akan terlebih dahulu diinventarisasi. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan atau dinilai belum aman, kegiatan pembelajaran dapat dialihkan ke lokasi sementara.
"Jumlah sekolah darurat tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa digunakan, tentu diinventarisasi. Tetapi kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu," katanya.
Hadrian menyebut sekolah darurat dapat memanfaatkan tenda maupun bangunan sekolah lain yang tidak terdampak gempa. Skema tersebut diharapkan menjadi solusi agar siswa tetap memperoleh layanan pendidikan sembari pemerintah melakukan perbaikan atau pembangunan kembali sekolah yang rusak.
"Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terdampak oleh gempa tersebut," ujarnya.
Ia menekankan, penanganan sektor pendidikan pascabencana harus berjalan beriringan dengan upaya tanggap darurat. Pemerintah perlu memastikan keselamatan siswa dan guru sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar.
Selain penyediaan ruang belajar sementara, Hadrian menilai pendataan terhadap sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan kembali.
Sebelumnya, berdasarkan data sementara yang diterima Komisi X DPR RI dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah, sekitar 400 sekolah terdampak gempa. Data tersebut masih dimutakhirkan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan.
DPR RI melalui Komisi X akan terus mengawal penanganan sektor pendidikan di wilayah terdampak. Upaya pemulihan, menurut Hadrian, tidak hanya perlu berorientasi pada pembangunan kembali sarana pendidikan, tetapi juga memastikan hak anak untuk tetap memperoleh layanan pendidikan selama masa tanggap darurat hingga pemulihan bencana. (fa/ssb)
