Pencarian Lanjutan

Gudang Bulog Hampir Penuh, Legislator Ingatkan Risiko Kerusakan Beras

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Gudang Bulog Hampir Penuh, Legislator Ingatkan Risiko Kerusakan Beras

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah diminta untuk bisa mengantisipasi risiko kerusakan dan penurunan mutu beras seiring kapasitas gudang Bulog yang mulai mendekati batas maksimal di tengah tingginya stok beras nasional. Pasalnya, tata kelola penyimpanan dan distribusi dinilai perlu diperkuat agar lonjakan stok tidak menimbulkan kerugian negara maupun gangguan stabilitas pangan.

19 Mei 2026

Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti penerbitan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penugasan guru non-ASN. Dalam surat edaran tersebut diatur tentang penugasan Guru Non-ASN. Aturan ini diterbitkan untuk menyelamatkan dan memberikan kepastian hukum bagi guru honorer di sekolah negeri selama masa transisi penataan pegawai.

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengungkapkan bahwa UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang mengubah sistem lama menjadi sistem self assessment. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para narasumber ahli dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman 'Soft Cognitive Warfare' hingga Kesiapan Radar Pertahanan Udara

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ancaman 'Soft Cognitive Warfare' hingga Kesiapan Radar Pertahanan Udara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Perkuat Kurs Rupiah, Puteri Komarudin Dorong Optimalisasi Devisa Ekspor SDA

Ekonomi dan Keuangan19 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Perkuat Kurs Rupiah, Puteri Komarudin Dorong Optimalisasi Devisa Ekspor SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar (kurs) Rupiah mengalami pelemahan hingga menyentuh level Rp17.666, per dolar AS pada Senin (18/5/2026). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Bank Indonesia untuk mengoptimalkan instrumen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Harga Singkong Naik, I Ketut Suwendra Tegaskan Negara Harus Berpihak kepada Petani

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Singkong Naik, I Ketut Suwendra Tegaskan Negara Harus Berpihak kepada Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan negara harus hadir melindungi petani singkong dari ketidakadilan tata niaga yang selama ini merugikan petani. Pasalnya, petani singkong tidak boleh terus berada pada posisi lemah akibat rendahnya harga beli dan tingginya potongan rafaksi.

Timwas Haji Kunjungi Daker Madinah, Kendala Arbain dan Keluhan

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Timwas Haji Kunjungi Daker Madinah, Kendala Arbain dan Keluhan

PARLEMENTARIA, Madinah — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Abdul Wachid, melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah pada Senin (18/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Abdul Wachid meminta evaluasi menyeluruh terkait dua persoalan krusial di lapangan, yakni kendala pemenuhan ibadah Arbain dan keluhan jemaah yang tidak mendapatkan konsumsi sambutan (welcome meal).

Jurnalis dan Aktivis Indonesia Ditahan Israel, Kemlu Harus Cepat Ambil Langkah Diplomasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Jurnalis dan Aktivis Indonesia Ditahan Israel, Kemlu Harus Cepat Ambil Langkah Diplomasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya diplomatik yang cepat dan tegas dinilai perlu segera dilakukan pemerintah Indonesia menyusul penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua jurnalis, oleh aparat Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan para WNI sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mengendalikan arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Papua Pegunungan, guna mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi di media sosial. Pasalnya, pengelolaan informasi yang terpusat dan berimbang sangat penting agar situasi tidak semakin memanas dan berkembang menjadi ancaman terhadap persatuan nasional.

Pidato Presiden Terkena Framing, Pesan Utamanya Soal Optimisme dan Kemandirian Ekonomi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pidato Presiden Terkena Framing, Pesan Utamanya Soal Optimisme dan Kemandirian Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti perihal polemik pidato Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk soal pernyataan “orang desa tidak pakai dolar”. Menurutnya, polemik iti muncul karena adanya potongan video yang tidak menampilkan konteks pidato secara utuh.

Sigit Yunianto Kawal Perluasan WPR bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Sigit Yunianto Kawal Perluasan WPR bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menerima audiensi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Aliansi Pertambangan Rakyat terkait persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan disampaikan mulai dari dorongan perluasan penetapan WPR di seluruh kabupaten/kota, penyederhanaan regulasi pertambangan rakyat, hingga perlindungan hak masyarakat adat dan penambang tradisional.

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar hukum tidak dijadikan alat untuk menindas rakyat kecil. Hal ini berdasarkan adanya perseteruan antara Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany dengan mantan asisten rumah tangganya, Hera.

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan Bob Hasan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Nasir Djamil Minta Kewenangan Kelola Madrasah oleh Pemerintah Aceh Dipertahankan

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil Minta Kewenangan Kelola Madrasah oleh Pemerintah Aceh Dipertahankan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil mempertanyakan mengapa kewenangan pengelolaan madrasah oleh Pemerintah Aceh perlu dihapus dalam pembahasan Panja Penyusunan RUU tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, kewenangan tersebut merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.