//
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Arief/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dalam rapat yang membahas perkembangan dinamika geopolitik global serta pasukan perdamaian di Timur Tengah itu, Amelia menilai situasi global saat ini menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat antara konflik militer konvensional, perang ekonomi, hingga operasi persepsi publik yang berdampak langsung terhadap stabilitas nasional.
“Dinamika geopolitik global menunjukkan keterkaitan semakin kerasnya antara konflik militer konvensional dan perang ekonomi, kemudian disrupsi informasi hingga operasi persepsi publik yang tentu saja berdampak langsung kepada stabilitas nasional,” ujar Amelia.
Ia juga menyoroti eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz hingga perang Rusia-Ukraina yang dinilai telah mengubah pola aliansi pertahanan dunia dan memicu tekanan global.
Karena itu, Amelia mendorong Kementerian Pertahanan, TNI, BIN, Kemkomdigi, BSSN, dan lembaga terkait untuk membangun sistem deteksi dini terpadu yang tidak hanya membaca ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman nonmiliter seperti disinformasi, polarisasi digital, hingga operasi persepsi publik.
“Kita mendorong Kemenhan, TNI, BIN, Kemkomdigi, kemudian BSSN dan lembaga terkait membangun sistem deteksi dini terpadu yang tidak hanya membaca ancaman militer konvensional saja, tetapi juga operasi persepsi, disinformasi, polarisasi digital, dan kondisi sosial masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pendekatan keamanan nasional saat ini tidak lagi cukup berbasis hard power semata, melainkan perlu mengintegrasikan strategi komunikasi, cyber intelligence, serta penguatan ketahanan psikologis masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Amelia juga mempertanyakan apakah praktik soft cognitive warfare di Indonesia saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman nasional nonmiliter yang memerlukan regulasi khusus terkait keterlibatan lintas lembaga.
Selain itu, Amelia turut menyoroti kondisi pasukan perdamaian TNI di Lebanon di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia meminta pemerintah memastikan adanya contingency plan yang matang, mulai dari skema evakuasi, perlindungan personel, penguatan rules of engagement, hingga mitigasi dampak geopolitik terhadap keamanan pasukan Indonesia.
“Saat ini potensi perluasan konflik di kawasan tersebut bukan lagi sekadar ulasan analisis saja, tetapi sudah menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi secara serius,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Amelia meminta penjelasan terkait kesiapan sistem pertahanan udara nasional, termasuk kondisi radar TNI Angkatan Udara, jumlah radar yang siap operasi, serta titik-titik blind spot pengawasan udara Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Ruang Udara. Ia berharap regulasi baru tersebut mampu menutup berbagai celah kerawanan dalam sistem pertahanan udara nasional. (bit/aha)
