Pencarian Lanjutan

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mengakselerasi pelaksanaan program strategis pertanian tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

20 Mei 2026

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

Kesejahteraan Rakyat

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyoroti keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 hingga yang terakhir adalah 2016. Para pemilik usaha nantinya akan diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas Sensus Ekonomi.

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan bahwa HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya tidak boleh lagi diperpanjang apabila menimbulkan persoalan di masyarakat. Menurutnya, keputusan terkait pencabutan HGU bermasalah harus benar-benar menjadi rekomendasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA) harus memberikan manfaat konkret bagi perekonomian nasional. Perjanjian dagang tersebut dinilai tidak boleh hanya membuka akses pasar bagi produk Kanada tanpa menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi Indonesia.

My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif

Kesejahteraan Rakyat

My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengusulkan agar pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak hanya berfokus pada penambahan mata pelajaran, tetapi juga memasukkan tes minat bakat dan kecerdasan emosional (EQ) bagi siswa sejak jenjang SMP. Sebab, nilainya, penerapan TKA perlu mempertimbangkan kondisi dan kualitas pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda.

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan ketentuan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum penangkapan atau penahanan hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) bukanlah bentuk kekebalan hukum bagi hakim.

My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’

Kesejahteraan Rakyat

My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati menyoroti persoalan penitipan anak atau daycare yang dinilai belum memiliki regulasi dan pengawasan memadai. Sebab, berdasarkan hasil peantauannya, keberadaan daycare saat ini kerap hanya dikaitkan dengan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), padahal praktik layanan penitipan anak memiliki kebutuhan standar pengawasan tersendiri.

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan keterangan DPR RI dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Dalam sidang tersebut, DPR RI menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis.

Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja

Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Proses evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan diminta dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan dan kinerja masing-masing perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola pertambangan berjalan lebih akuntabel.

Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada empat bulan pertama tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah memperkuat fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. Momentum tersebut dinilai perlu dijaga agar kontribusi sektor minerba terhadap APBN terus meningkat.

Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis

PARLEMENTARIA, Makkah — Panjangnya daftar tunggu haji Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan kesehatan jemaah di Tanah Suci. Hal tersebut terbkti dari banyaknya calon jemaah baru yang memperoleh giliran berangkat ketika usia mereka sudah lanjut sehingga sebagian jemaah memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi.

Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dinilai berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Sebab itu, situasi ini perlu diantisipasi agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga.

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, konflik lahan, hingga tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pihak yang menyampaikan pengaduan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.

Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah