Pencarian Lanjutan

Nasir Djamil: Keterlibatan Polri Penting Demi Penguatan Pelayanan Jemaah Haji

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 Muhammad Nasir Djamil menilai keterlibatan unsur kepolisian dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki peran penting untuk membantu pelayanan dan pengelolaan jemaah di Tanah Suci. Hal ini disampaikannya sesaat keberangkatan Timwas Haji DPR RI menuju Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (20/05/2026).

20 Mei 2026

Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa

Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd Iqbal Romzi menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebutuhan anggaran pendidikan Hindu perlu dilihat dari prinsip keadilan dan kebutuhan mendasar agar pembangunan pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal.

Komisi IV Beri Tenggat 14 Hari ke Bapanas soal Keterlambatan Bantuan Pangan

Komisi IV Beri Tenggat 14 Hari ke Bapanas soal Keterlambatan Bantuan Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menyerahkan laporan lengkap terkait keterlambatan distribusi bantuan beras dan minyak goreng yang terjadi pada Februari dan Maret tahun 2026. Laporan tersebut diminta disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari kalender.

Komisi XII Minta BPH Migas Perketat Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi

Komisi XII Minta BPH Migas Perketat Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menegaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan di berbagai daerah. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Iran membuat penyaluran subsidi energi wajib tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Legislator Dorong Penambahan Anggaran PIP untuk Mahasiswa Kurang Mampu di Bali

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Legislator Dorong Penambahan Anggaran PIP untuk Mahasiswa Kurang Mampu di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan kebutuhan bantuan pendidikan di perguruan tinggi masih cukup tinggi, termasuk di Bali yang minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya.

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) merupakan amanat undang-undang yang harus dikonsultasikan kepada DPR RI sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.

Supriyanto Usulkan Skema Asuransi Kesehatan Haji dalam Bentuk Uang Cash

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Supriyanto Usulkan Skema Asuransi Kesehatan Haji dalam Bentuk Uang Cash

PARLEMENTARIA, Madinah – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Supriyanto, mendorong adanya reformasi sistem asuransi kesehatan khusus bagi jemaah haji Indonesia. Ia mengusulkan skema asuransi taktis yang tidak berbelit-belit secara administrasi guna mempercepat penanganan medis jemaah di Tanah Suci.

Misbakhun Minta Dewan Komisioner Ex Officio LPS Tak Sekadar “Datang, Duduk, Diam”

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Minta Dewan Komisioner Ex Officio LPS Tak Sekadar “Datang, Duduk, Diam”

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan fungsi anggota Dewan Komisioner (ADK) ex officio di tubuh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, keberadaan anggota ex officio tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan koordinasi antarlembaga dan tata kelola LPS.

Harris Turino: Anggota Ex Officio LPS Wajib Aktif Laporkan Kinerja

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: Anggota Ex Officio LPS Wajib Aktif Laporkan Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampikan sejumlah catatan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Rapat tersebut digelar dalam rangka penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner (DK) LPS sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Ibas Dorong Mahasiswa Jadi Motor Kemajuan Bangsa

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Ibas Dorong Mahasiswa Jadi Motor Kemajuan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka memeringati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak generasi muda untuk menjadi motor kebangkitan bangsa melalui inovasi, kreativitas, dan aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global.

Terminal Bayangan Jadi Sorotan, Sistem Transportasi Haji Belum Siap Hadapi Lonjakan Jemaah

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Terminal Bayangan Jadi Sorotan, Sistem Transportasi Haji Belum Siap Hadapi Lonjakan Jemaah

PARLEMENTARIA, Madinah – Lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mulai memunculkan persoalan serius di sektor transportasi. Penumpukan ribuan jemaah di sejumlah terminal di Makkah menjadi sinyal bahwa sistem mobilitas jemaah belum sepenuhnya siap menghadapi tingginya arus pergerakan antar lokasi ibadah.

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

Politik dan Keamanan

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan negara kepada Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan dana otsus.

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saat ini setelah hampir dua dekade implementasi.

Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA

Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri manufaktur nasional menjadi perhatian utama dalam pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA). Sebab itu, pemerintah diminta untuk memastikan pembukaan pasar tidak justru melemahkan daya saing pelaku usaha domestik.

Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca