Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd Iqbal Romzi menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebutuhan anggaran pendidikan Hindu perlu dilihat dari prinsip keadilan dan kebutuhan mendasar agar pembangunan pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal.

“Kalau kita perhatikan memang anggaran untuk pendidikan Hindu ini masih perlu perhatian. Karena itu kita harus meletakkannya dalam prinsip keadilan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar,” ujar Iqbal saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UNH I Gusti Bagus Sugriwa di Denpasar, Bali, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan agar berbagai gagasan dan program pengembangan kampus dapat direalisasikan dengan baik. Ia juga mendorong pihak universitas agar lebih aktif dan kreatif dalam mengajukan program-program pengembangan kepada pemerintah melalui proposal yang matang dan terukur.

“Karena itu, ke depan memang dari pihak universitas harus betul-betul kreatif dan menjemput bola. Jadi tidak menjemput bola kemudian mengajukan kepada mereka proposal yang betul-betul dapat diuji dan proposal yang sangat baik,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan kebijakan efisiensi anggaran saat ini berdampak pada seluruh kementerian, termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Hindu, Buddha, maupun agama lainnya di bawah Kementerian Agama. Meski demikian, tegasnya, kebutuhan prioritas masyarakat tetap harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain itu, tak hanya UHN I Gusti Bagus Sugriwa yang mengusulkan tambahan dukungan anggaran, Kariyasa juga menjelaskan sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa, mulai dari kebutuhan Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan, hingga kesejahteraan guru honorer keagamaan.

“Kita tahu bahwa semua Kementerian itu kan mengalami sekarang efisiensi dan itu kan termasuk juga ada di dirjen semua dirjen, baik dirjen Islam, Hindu, Buddha. Mudah-mudahan lebih cepat pulih sehingga betul-betul nanti apa yang menjadi usulan-usulan karena hampir tidak saja di Kampus Sugriwa tapi beberapa juga Kampus-Kampus Indonesia juga,” tandas Kariyasa. (Nap/um)