Balai Karantina Garda Terdepan Perlindungan Pangan dan SDA, Komisi IV Dorong Penguatan Anggaran dan Fasilitasnya

PARLEMENTARIA, Makassar — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan bahwa Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan garda terdepan dalam melindungi kedaulatan pangan dan sumber daya alam Indonesia. Hal ini disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Wilayah Kerja Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (23/4/2026).

​Panggah menyoroti krusialnya fungsi karantina di tengah perubahan pola perdagangan global. Menurutnya, ketika perlindungan perdagangan tidak lagi bisa dilakukan melalui hambatan tarif (tariff barrier), peran Balai Karantina menjadi sangat strategis dalam mengawasi arus keluar-masuk komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan.

​Meski mengapresiasi profesionalisme dan semangat kerja para petugas di lapangan, Panggah memberikan catatan kritis terkait ketersediaan fasilitas yang ada saat ini. ​"Tadi ditinjau fasilitas dan semangat kerja rekan-rekan Balai Karantina sudah cukup bagus dan profesional. Tapi bagi negara sebesar ini, saya kira fasilitas dan kapasitas yang ada saat ini masih sangat tidak memadai," ujar Panggah.

​Ia menekankan bahwa sebagai lembaga yang melindungi masyarakat dari ancaman penyakit hewan maupun tumbuhan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembaruan teknologi fasilitas laboratorium adalah hal yang mendesak.

​Dalam kesempatan tersebut, Panggah juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kebijakan anggaran untuk lembaga karantina. Ia menyayangkan adanya penurunan alokasi anggaran yang semula direncanakan.

​"Kemarin memang kurang tersuarakan ya, dari Rp1,7 triliun kalau tidak salah, dipotong menjadi Rp1,4 triliun. Saya kira ini harus menjadi perhatian kita semua agar anggaran didukung dengan jumlah yang memadai," tambahnya.

​Menanggapi kebutuhan pembenahan fasilitas, Panggah menyatakan bahwa Komisi IV berkomitmen memberikan dukungan, namun dengan pengawasan yang ketat, terutama terkait pengajuan pinjaman (loan) oleh kementerian terkait.

​Ia mengingatkan agar setiap pengajuan anggaran maupun pinjaman harus dialokasikan untuk program-program yang benar-benar strategis dan efektif. Panggah menegaskan bahwa mekanisme persetujuan di DPR tidak akan dilakukan secara sembarangan.

​"Kita sering diminta persetujuan loan, tapi kadang kurang dijelaskan penempatannya. Sebagai mantan Dirjen, saya paham betul dinamika ini. Jadi, pengajuan harus melalui mekanisme rapat yang transparan dan tidak boleh sembarangan," tegasnya.

Komisi IV berharap, pemerintah dapat mengevaluasi kembali dukungan infrastruktur dan anggaran bagi Balai Karantina di seluruh pintu masuk wilayah Indonesia. (dep/aha)