//
Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam XV/Pattimura di Ambon, Maluku.
PARLEMENTARIA, Ambon — Kebutuhan dukungan operasional dan peningkatan kesejahteraan prajurit di wilayah kepulauan Maluku dan Maluku Utara dinilai mendesak, seiring tantangan geografis dan tingginya biaya hidup di daerah penugasan. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam XV/Pattimura di Ambon, Maluku, Kamis (23/4/2026).
Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama menilai, karakter wilayah yang didominasi lautan menjadi dasar kuat perlunya penguatan sarana transportasi laut bagi prajurit di lapangan.
“Mereka butuh dukungan operasional berupa kapal karena memang wilayahnya 7% daratan, 93% lautan. Jadi yang mereka butuh kita dukung itu, tadi permintanya 58 kapal,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi I dengan Pangdam XV/Pattimura beserta jajaran.
Wilayah operasi Kodam XV/Pattimura meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang terdiri dari ribuan pulau, yakni sekitar 1.422 pulau di Maluku dan 975 pulau di Maluku Utara. Kondisi ini menjadikan kapal laut sebagai sarana transportasi utama, termasuk untuk mendukung mobilitas Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) di wilayah kepulauan.
“Nanti di agenda rapat ke depan bersama Menhan dan Panglima kami akan menyebut hal tersebut. Memang tadi Pangdam tidak menampilkan seluruh alutsista, cuma sangat jelas membutuhkan kapal karena kebutuhan sesuai dengan wilayahnya,” tambah Yudha.
Selain kebutuhan operasional, aspek kesejahteraan prajurit juga menjadi perhatian. Tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah Maluku dan Maluku Utara dinilai tidak sebanding dengan besaran tunjangan operasional yang diterima prajurit di tingkat bawah.
“Kita pikir sangat minim, apalagi dibandingkan dengan yang lain. Mungkin memang perlu ada perhatian khusus dari Kemhan dan TNI dalam hal ini untuk memperkuat, mungkin memberikan tambahan tunjangan untuk operasionalnya agar lebih baik karena tugas mereka sangat berat dan wilayah mereka jauh-jauh,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yudha mengungkapkan bahwa saat ini tunjangan operasional prajurit di level terbawah seperti Babinsa masih relatif kecil. Hal tersebut terntu akan menyulitkan dalam pelaksanaan tugas di wilayah terpencil dengan biaya hidup yang tinggi.
Untuk diketahui, prajurit TNI yang bertugas di Provinsi Papua dan Papua Barat selama ini mendapatkan Tunjangan Khusus Provinsi Papua yang diberikan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua.
Skema serupa dinilai relevan untuk diterapkan di Maluku dan Maluku Utara, mengingat kedekatan karakter geografis serta tingginya biaya hidup di wilayah kepulauan. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas di daerah penugasan terpencil. (uc/aha)
