//
Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Habibur Rochman, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan Perum Bulog di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto: Oji/Sari
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah diminta untuk bisa mengantisipasi risiko kerusakan dan penurunan mutu beras seiring kapasitas gudang Bulog yang mulai mendekati batas maksimal di tengah tingginya stok beras nasional. Pasalnya, tata kelola penyimpanan dan distribusi dinilai perlu diperkuat agar lonjakan stok tidak menimbulkan kerugian negara maupun gangguan stabilitas pangan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Habibur Rochman, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan Perum Bulog di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Menurutnya, keberhasilan pengadaan beras nasional harus diikuti pengelolaan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga.
“Namun di sisi lain, kita harus waspada dengan menyimpan beras dengan jumlah yang sangat besar ini. Kita harus mengantisipasi dan salah mengelola, Pak. Sehingga nanti beras ini akan rusak atau kualitas atau mutunya tidak terjaga,” ujar Habibur Rochman.
Hingga 18 Mei 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras nasional tercatat telah mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 70,2 persen dari target pemerintah. Sementara itu, kapasitas gudang Bulog secara nasional disebut telah terisi hingga 86 persen dari total kapasitas nasional sebesar 6,21 juta ton beras.
Ia menjelaskan, kondisi kapasitas gudang yang hampir penuh perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih ruang penyimpanan yang tersisa kini relatif terbatas. Berdasarkan data yang disampaikan, gudang Bulog secara nasional hanya menyisakan ruang sekitar 839 ribu ton beras.
“Jangan sampai kemudian beras yang sudah usianya satu tahun ini nantinya akan menjadi rusak ataupun mutunya menurun. Walaupun belum ada penurunan kerusakan terkait berasnya, tapi ini harus hati-hati dan perlu diantisipasi,” tegas Politisi Fraksi Partai Nasdem ini.
Selain persoalan penyimpanan, Habibu Rochman juga menyoroti realisasi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hingga pertengahan Mei baru mencapai sekitar 237 ribu ton atau 28,11 persen dari target 828 ribu ton. Menurutnya, distribusi perlu dipercepat mengingat berdasarkan data BPS terdapat sekitar 111 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras akibat mulai menipisnya stok di pasar.
“Capaian besar dan luar biasa ini jangan sampai hanya menjadi angka yang fantastis semata, tetapi juga harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke dapur rumah tangga masyarakat," pungkasnya. (ujm/aha)
